Jerusalem (18/12/23) – Pemerintah Israel menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan di Jalur Gaza yang diduduki, hal tersebut merupakan kejahatan perang, kata Human Rights Watch (HRW) hari ini.
Pasukan Israel dengan sengaja menghalangi pengiriman air, makanan, dan bahan bakar, sementara dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan, tampaknya menghancurkan wilayah pertanian, dan merampas benda-benda yang sangat diperlukan oleh penduduk sipil untuk kelangsungan hidup mereka.
Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada tanggal 7 Oktober, para pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Energi Israel Katz telah membuat pernyataan publik dengan tujuan untuk merampas hak warga sipil di Gaza tehadap makanan, air dan bahan bakar.
Pernyataan tersebut yang mencerminkan kebijakan yang dilakukan pasukan Israel, kata HRW. Pejabat Israel lainnya secara terbuka menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza akan dikondisikan pada pembebasan warga Israel yang ditahan di Gaza.
“ Selama lebih dari dua bulan, Israel telah merampas makanan dan air bagi penduduk Gaza, sebuah kebijakan yang didorong atau didukung oleh pejabat tinggi Israel dan mencerminkan niat untuk membuat warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan,” kata Omar Shakir direktur di Human Rights Watch.
“Para pemimpin dunia harus bersuara melawan kejahatan perang yang menjijikkan ini, yang berdampak buruk pada penduduk Gaza.”
Human Rights Watch mewawancarai 11 pengungsi Palestina di Gaza antara tanggal 24 November dan 4 Desember. Mereka menggambarkan kesulitan besar yang mereka alami dalam memenuhi kebutuhan dasar. “ Kami tidak punya makanan, tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada apa-apa sama sekali, ” kata seorang pria yang meninggalkan Gaza utara.
“Kami tidak tahu bagaimana kami bisa bertahan.”
Di Gaza selatan, mereka yang diwawancarai menggambarkan kelangkaan air minum, kurangnya makanan yang menyebabkan toko-toko kosong dan antrean panjang, serta harga yang selangit. “Anda terus mencari hal-hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup,” kata ayah dua anak ini.
Program Pangan Dunia PBB (WFP) melaporkan pada tanggal 6 Desember, bahwa 9 dari 10 rumah tangga di Gaza utara, dan 2 dari 3 rumah tangga di Gaza selatan, telah menghabiskan setidaknya satu hari semalam penuh tanpa makanan.
Hukum humaniter internasional, melarang kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan. Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional menyatakan bahwa dengan sengaja membuat warga sipil kelaparan dengan “ merampas benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan ” adalah kejahatan perang.
Source : Palestinian News & Information Agency-WAFA
Pekanbaru (17/12/23) – Memenuhi undangan Pelantikan Relawan Prabowo Center 08 di Grand Central Hotel oleh Hasyim Djojohadikusumo pada minggu (17/12/23). Dalam keterangan persnya, Tengku Azwendi Fajri, SE, MM mengatakan, ” meski beda pilihan, mari kita ciptakan pemilu yang damai dan sejuk, “ ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru
” Kita semua anak bangsa, siapapun yang menang, pasti tujuannya untuk kebaikkan Indonesia kedepan. Boleh adu argumentasi, boleh adu gagasan, semuanya pasti demi kepentingan bangsa dan negara, ” ungkap Aswendi menambahkan.
Azwendi juga mengungkapkan bahwa agenda Pemilu 2024 adalah moment bangsa Indonesia untuk berbenah dalam berbagai aspek kehidupan, ” saling hormat menghormati, sayang menyayangi itu indah, karena kita semua kawan, sahabat dan keluarga dibawah payung besar bangsa Indonesia, ” sebutnya.
Tengku Azwendi mengatakan bahwa tadi pak Hasyim mengatakan bahwa Prabowo Gibran menjanjikan 8 Program Unggulan jika diberi amanah untuk memimpin, salah satunya tunjangan Rp. 2 juta per bulan untuk guru, baik guru umum, honorer maupun tenaga pengajar di pondok – pondok pesantren.
” juga akan membangun rumah sakit diseluruh kabupaten kota se Provinsi Riau, memberikan rumah layak huni untuk pedesaan se Riau. Memberikan makanan dan susu untuk anak – anak, ibu hamil dan pelajar, termasuk peningkatan kualitas SDM dan membangun pusat pendidikan unggulan diseluruh Kabupaten Kota se Riau, ” sebutnya.
Oleh karena itu, ” Mari kita solidkan dan rapatkan barisan untuk menjemput kemenangan pasangan Prabwo Gibran di Pemilu 14 Februari 2024, ” sebut Azwendi bersemangat.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru ini juga berharap kepada siapapun pemenang dalam Pemilu 2024, agar lebih memperhatikan Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru yang sekarang sudah menjadi salah satu kota metropolitan dan kota tujuan Investasi terbaik di Indonesia.
” Kota Pekanbaru sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah pusat, kita butuh dibangunkan lagi beberapa ruas fly over agar dapat mengurai macet yang saat ini menjadi persoalan kita semua, kita juga butuh biaya yang cukup besar untuk mengatasi persoalan banjir, ” sebutnya.
Azwendi juga menyinggung soal biaya infrastruktur jalan yang akan menjadi akses ke Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang cukup besar yang mana hingga saat ini masih belum terealisasi.
” Jika KIT bisa segera jalan, maka akan terbuka peluang perputaran ekonomi baru bagi masyarakat kota Pekanbaru, ini juga bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran terbuka dan menambah PAD bagi Pemko, ” tambahnya.
Ditanya apakah dirinya akan ikut dalam kontestasi Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru 2024, Tengku Azwendi menjawab, ” itu kita kembalikan sama masyarakat dan partai pendukung ya. Jika rakyat memberikan mandat tentu kita harus siap, “ tutup Azwendi mengakhiri keterangan persnya.
Jakarta (2/12/23) – Dalam rilies yang keluarkan YLBHI terkait pengakuan Agus Rahardjo, Ketua KPK periode 2015-2019 dalam program wawancara Rosi di Kompas TV (1/12/23) yang lalu disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo diduga pernah memerintahkan KPK untuk menghentikan kasus korupsi E-KTP.
Pernyataannya tersebut menyingkap dugaan kuat adanya intervensi Presiden Joko Widodo atas penanganan kasus mega korupsi E-KTP oleh terpidana Ketua mantan DPR RI Setya Novanto beserta berbagai politisi dan pengusaha.
Jika ini benar, maka patut diduga bahwa Presiden Jokowi melakukan penghalang – halangan penegakan hukum (Obstruction Of Justice) terhadap kasus tindak pidana korupsi.
Tindakan Presiden Jokowi yang diduga menghalang – halangi penyidikan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana serius. Sebagaimana pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Obstruction of Justice adalah,
” Tindakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. “
Hal ini diduga merupakan tindakan penghinaan pada pengadilan karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.
Publik mengetahui bahwa Setya Novanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berhubungan dengan kasus E-KTP yang merugikan negara sebanyak Rp 2 triliun. Maka, seiring dengan terbukanya kasus ini, KPK perlu segera melakukan penyidikan lebih lanjut terkait adanya dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Korupsi E–KTP.
Dugaan tindakan ” Obstruction of Justice ” ini adalah tindakan yang menabrak dan berkontradiksi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Terlebih jika hal tersebut diduga dilakukan secara langsung oleh Presiden sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, maka perbuatan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, yaitu,
“ Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan / atau pendapat bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”
Pengakuan Agus Raharjo ini juga menyingkap dugaan upaya sistematis pelemahan dan penghancuran KPK. Sebagaimana diketahui bahwa pelemahan dan penghancuran KPK secara konsisten diduga telah dilakukan sejak Presiden Jokowi berkuasa, diantaranya,
Pada 2015 terjadi kriminalisasi para pimpinan KPK (Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan puluhan penyidik) namun Presiden mendiamkan, kemudian pada 2017 terjadi penyerangan Novel Baswedan dan Angket KPK oleh DPR yang sangat erat kaitannya dengan Kasus korupsi E-KTP.
Pada 2019 Presiden Jokowi mengangkat Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang diduga bermasalah yang sejak awal dikritik keras oleh masyarakat sipil, mereka adalah: Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota dan Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
Sedangkan ketujuh anggota lainnya adalah Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hamdi Moeloek, Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M., Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Hendardi, S.H., dan Al Araf, S.H., M.T.
Pansel inilah yang akhirnya meloloskan Irjen. Firli Bahuri, Lili Pintauli dan calon-calon Pimpinan KPK yang diduga bermasalah dan diserahkan ke Presiden RI.
Atas nama-nama tersebut kemudian Presiden Jokowi menyetujui, walaupun publik menolak dan KPK sudah mengingatkan kepada Pansel dan Presiden untuk menyerahkan ke DPR terkait pelanggaran etik berat Firli Bahuri selama menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK agar dikembalikan ke Institusi asalnya.
Pada 2019 Presiden Jokowi juga menyetujui Revisi UU KPK dengan mengirimkan Surat dan mengirimkan Menterinya untuk membahas Revisi UU a quo.
Pembahasan Revisi UU KPK yang sangat kilat, tertutup, bahkan tidak melibatkan KPK sebagai pelaksana UU ini. Kemudian diusulkan oleh 6 anggota DPR sebagai UU Usulan DPR pada tanggal 3 September 2019, dan kemudian disepakati di Paripurna pada tanggal 17 September 2019, semuanya hanya dalam waktu 12 hari proses.
Gelombang Aksi besar penolakan dari segenap elemen masyarakat sipil tidak menggoyahkan Presiden Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan. Setelah disahkan, para tokoh senior anti korupsi bertemu dengan Presiden Jokowi dan diberikan harapan akan ada PERPU, tapi itu harapan itu tidak pernah terwujud.
Pada 2021 terjadi pemberhentian yang diduga illegal kepada 75 lebih Pegawai KPK berintegritas dengan dalih tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), tes yang dibuat-buat itu diduga hanya untuk menyingkirkan para pegawai yang Jujur, berani, berintegritas dan terbukti berani mengungkap kejahatan-kejahatan korupsi yang besar tanpa pandang bulu.
Dalam rilies tersebut juga disampaikan bahwa hingga saat ini, Harun Masiku dibiarkan bebas dan tidak juga ditangkap, yang mana diduga akan menyeret nama-nama politisi lain yang lebih besar dari partai politik penguasa.
Kemudian pada 2022 komisioner KPK Lili Pintauli melanggar etik akibat menerima gratifikasi namun tidak dipecat. Dan pada 2023 terjadi perpanjangan masa jabatan KPK yang seharusnya sudah ada pemilihan melalui putusan MK yang diduga bermasalah, hingga persoalan yang baru – baru ini terjadi, yaitu penetapan tersangka terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri karena diduga melakukan pemerasan dalam kasus SYL.
Terhadap seluruh rangkaian peristiwa pelemahan dan penghancuran KPK tersebut, maka YLBHI berpendapat penting untuk segera dilakukan upaya hukum terhadap Presiden Jokowi dan juga Pemulihan kembali Institusi KPK agar menjadi Independen.
Atas dasar tersebut YLBHI menuntut agar pengusutan tuntas kasus korupsi E – KTP, terlebih dengan temuan baru yang diduga melibatkan Presiden Jokowi, agar dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait tindak pidana Obstruction Of Justice.
YLBHI juga menuntut kepada MPR / DPR untuk menetapkan Presiden Jokowi yang diduga sudah melakukan perbuatan tercela, diproses melalui DPR kemudian ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
YLBHI juga meminta agar tidak memperpanjang jabatan Pimpinan KPK periode ini, dimana seharusnya sudah ada pemilihan, dan mengembalikan Independensi, Kekuatan, dan posisi KPK, yaitu dengan mengembalikan UU KPK ke UU sebelumnya.
YLBHI juga menuntut agar menetapkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Firli Bahuri bersama dengan pemerintah, seperti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diduga merupakan produk cacat hukum dan harus dibatalkan, serta memandang kecacatan tersebut diduga bersumber dari Kebijakan Pemerintah Jokowi.
Source : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Jakarta – Dalam rilies yang diterbitkan Komnas HAM pada (15/11/23) yang lalu disampaikan, bahwa salah satu temuan penting atas penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah peristiwa sakit dan kematian massal penyelenggara Pemilu, khususnya kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), serta pengawas pemilu dan petugas keamanan.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian nasional mengingat jumlah korban yang sangat besar, baik petugas yang meninggal dunia maupun mengalami jatuh sakit. Meski terdapat banyak versi terkait berapa jumlah penyelenggara Pemilu yang sakit dan meninggal dunia, namun terdapat fakta bahwa ada hak hidup dan hak atas kesehatan sekian banyak warga negara yang terabaikan oleh negara.
Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian serius dan mendapat tindak lanjut konkret dari pemerintah, khususnya Penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Dalam konsep tentang HAM, negara adalah pemangku kewajiban (duty bearer) utama untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak asasi setiap warga negara.
Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, tanggung jawab tersebut terbagi kepada beberapa pemangku kepentingan utama sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam berbagai UU. Salah satu pemangku kepentingan terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Meskipun ketiganya bukan bagian dari Pemerintah eksekutif, ketiganya merupakan bagian dari lembaga penyelenggara negara karena posisinya sebagai Lembaga Negara Tambahan yang bersifat independen yang mendapat mandat khusus di bidang penyelenggaraan Pemilu.
Oleh karena itu, KPU, Bawaslu, DKPP, serta lembaga-lembaga negara terkait, terutama Kementerian Kesehatan, memangku kewajiban utama untuk mengupayakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM setiap warga negara yang termasuk di dalamnya hak atas kesehatan dan hak hidup para petugas Pemilu.
Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM RI melalui Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara telah mengadakan diskusi terbatas dengan melibatkan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, serta beberapa lembaga lain yang memiliki kajian terkait tema ini, yakni Ombudsman RI dan Lintas Fakultas UGM pada 12-13 Oktober 2023 lalu.
Hasil pembahasan dalam diskusi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi kepada Pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar mempersiapkan dengan lebih baik berbagai upaya antisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Berdasarkan penjelasan di atas, Komnas HAM RI menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, terkait dengan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja (kematian dan sakit) yang menimpa petugas Pemilu antara lain faktor komorbid (penyakit penyerta)
Bahwa Terdapat 485 anggota KPPS yang meninggal dunia dan sebanyak 10.997 orang mengalami sakit. Petugas KPPS yang sakit paling banyak berada di Provinsi Jakarta dan Banten, sedangkan petugas yang meninggal dunia terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Disebutkan juga bahwa petugas yang meninggal dunia mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan usia berkisar 46 –67 tahun. Adapun faktor komorbid meningkatkan resiko sakit dan kematian. Penyakit kardiovaskuler, hipertensi dan stroke menjadi komorbid paling tinggi yang menyebabkan penyelenggara Pemilu sakit dan bahkan meninggal dunia ketika menjalankan tugas.
Selain itu, terdapat berbagai persoalan psikologis, seperti kecemasan dan reaksi stres fisik, turut menjadi penyakit penyerta yang meningkatkan resiko sakit dan kematian massal penyelenggara Pemilu.
Dalam konfirmasi kami kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menanyakan perihal apa yang akan dan sudah dilakukan penyelenggara pemilu di Provinsi Riau terkait rekomendasi antisipasi dari Komnas HAM RI tersebut mengatakan, ” Kita di Riau berkomitmen untuk merekrut pengawas yang relatif berusia muda dan akan mendaftarkan pengawas pada BPJS tenaga kerja, “ sebut Alnovrizal (17/12/23) pagi.
Ramallah (15/12/23) – Dalam update dari Kementerian Kesehatan Palestina (15/12/23) malam mengatakan bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi sedikitnya 18.897 orang, dengan lebih dari 55.000 orang terluka akibat agresi Israel yang menghancurkan dijalur Gaza dan Tepi Barat.
Pihak Kementerian mengatakan bahwa jumlah korban yang terdokumentasi di Jalur Gaza telah mencapai 18.700 orang, sementara jumlah korban tewas di Tepi Barat juga melonjak menjadi 286 orang. Selain itu, kementerian mengatakan, 51.000 warga Palestina terluka di Gaza, dan hampir 3.430 lainnya di Tepi Barat.
Dijelaskan bahwa sektor kesehatan di Gaza sedang menghadapi krisis yang parah, karena puluhan pusat kesehatan berhenti beroperasi karena pemboman yang terus menerus dan kekurangan bahan bakar.
Kementerian Kesehatan Palestina juga melaporkan bahwa lebih dari 60% rumah di Gaza telah hancur, termasuk lebih dari 56.000 unit hancur total dan 224.000 unit hancur sebagian. Penghitungan akhir unit dan bangunan yang hancur masih belum tersedia karena serangan udara Israel yang sedang berlangsung.
Menurut pernyataan itu, ada kecenderungan pasukan penjajah Israel menargetkan rumah sakit, pusat kesehatan, ambulans, dan tim medis di Tepi Barat. “ Penjajah telah meningkatkan serangan terhadap rumah sakit, mengepung dan menggerebek rumah sakit, serta menyerang ambulans dan menahan korban luka. ”
Serangan pemukim terus berlanjut, katanya, dengan 308 insiden tercatat sejak pecahnya agresi terhadap rakyat Palestina pada 7 Oktober. Serangan-serangan ini mengakibatkan korban luka dan kerusakan properti milik warga Palestina.
Selain itu, setidaknya 143 keluarga Palestina, yang terdiri dari 1.014 orang, termasuk 388 anak-anak, telah mengungsi di tengah kekerasan yang dilakukan pemukim dan pembatasan akses.
Source : Palestinian News & Information Agency-WAFA
Pekanbaru – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru terus melakukan pengawasan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu nya soal pencetakan surat suara. Bawaslu Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan secara langsung pencetakan surat suara Pemilu 2024 di PT. Macanan Jaya Cemerlang, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dari 10 – 14 Desember 2023
Menurut Ferdy, Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Pengawasan Tahapan Logistik Bawaslu Kota Pekanbaru mengungkapkan Dalam pengawasan percetakan surat suara, Bawaslu Kota Pekanbaru membagi dan menjadwalkan beberapa tim untuk secara langsung mengawasi proses percetakan surat suara tersebut.
“ Kami turun langsung melakukan pengawasan pencetakan surat suara ” ujar Mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Tenayan Raya saat di konfirmasi.
Menurut Ferdy, surat suara merupakan perlengkapan krusial sebagai media pilihan masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya pada saat pelaksanaan pemilu. Pengawasan secara langsung dan melekat dilakukan agar proses percetakan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik. Selain itu, Bawaslu melakukan pengecekan jalannya proses percetakan surat suara, mulai dari proses cetak, pengecekan/sortir surat suara rusak, pemotongan, penyimpanan sementara surat suara jadi, atau langsung pengepakan dan penyimpanan di gudang.
“ Terkait pengawasan logistik untuk memastikan proses berjalan dengan baik, tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Harus berkesesuain dengan PKPU 14 Tahun 2023 dan PKPU 16 Tahun 2023. Memastikan bahwa dalam proses pencetakan surat suara bisa terselesaikan tepat waktu mengingat waktu untuk pencetakan surat suara relatif pendek / singkat, ” Tambah Ferdy.
Ferdy menjelaskan, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan hal penting karena merupakan amanat Undang -Undang. “ Sesuai dengan tugas Bawaslu menurut Pasal 97 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kota Pekanbaru bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Pekanbaru terkait dengan pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
” Terhadap kebutuhan surat suara DPT Kota Pekanbaru sebanyak 771.497 ditambah 2% (Dua Persen) per TPS, sebanyak 15.430 jumlah surat suara pertingkatan, berjumlah 787.753 surat suara, di tambah dengan 1.000 (seribu) surat suara Pemilihan Suara Ulang (PSU), hal ini berlaku untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD RI, Pemilihan DPRD Provinsi Riau, sementara kebutuhan Surat Suara untuk DPRD Kota Pekanbaru seluruhnya ditambah dengan surat suara PSU sebanyak 794.753 yang terdiri dari 7 Dapil DPRD Kota pekanbaru”, Ujar Ferdy
Ferdy menambahkan, pengawasan logistik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.
Pekanbaru – Diakhir kisah mengungkap Mitos Kebohongan Pendirian Negara Israel sebagaimana sudah di sampaikan pada seri pertama dan kedua, bahwa dari semua perdebatan tersebut, tidak banyak orang Israel yang ingin menontonnya.
Namun di AS, film tersebut sempat tayang di Sundance dan mendapat banyak pujian kritis, namun tidak ada distributor yang mau mengambil resiko karena paham akan mendapatkan reaksi negatif pengaruh Yahudi serta akibat bertentangan dengan narasi nasional mereka.
Beberapa sejarahwan, termasuk yang terkemuka, mencela Schwrtz sebagai penipu dan pembohong seperti yang mereka lakukan kepada Katz sebelumnya. Namun sekali lagi, hanya sedikit yang bersedia menggali masa lalu dan bukti buktinya.
” Tidakkah kamu ingin menyelesaikannya untuk selamanya ? ” tanya Schwrtz kepada seorang sejarahwan yang mengatakan bahwa dia tidak mempercayai saksi. ” saya tidak perduli jika masalah ini tidak terselesaikan, ” jawab sejarahwan dalam film tersebut.
Israel bukanlah satu – satunya Negara yang menutupi sejarah berdirinya Israel demi mendukung narasi nasionalis, namun karena narasi sejarah tersebut masih baru dan beberapa pihak yang menentang narasi tersebut masih hidup.
Maka film dokumenter tersebut membuka wawasan langka tentang bagaimana mitos – mitos nasional itu ada, diciptakan dan dipertahankan. Pertanyaannya ” berapa biayanya ? ”
Dalam kasus Israel, narasi tersebut dipertahankan dengan lebih kuat dan wawasan tersebut menjadi semakin mendesak karena fakta kebenaran, bahwa perampasan hak milik rakyat Palestina masih berlangsung,
Dalam Pemilu Israel yang lalu, yang mengembalikan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke tampuk kekuasaan dan konon diperkirakan akan memberikan negara tersebut Pemerintahan paling sayap kanan hingga saat ini, adalah merupakan salah satu pengingat akan ekspansi negara yang belum selesai.
Namun orang – orang Palestina bukanlah orang – orang yang perlu di ingatkan akan hal itu, atau tentang masa lalu. Berbeda dengan banyak anggota Brigade Israel yang diwawancarai dalam film tersebut.
Beberapa diantaranya mengaku tidak ingat detail mengerikan tentang pertempuran di Tantura, namun mereka ingat ketika mereka berenang dipantai setelah pembantaian tersebut.
Seorang wanita Palestina yang masih anak – anak diwawancarai dalam film tersebut berkata, ” Saya ingat semua yang terjadi di Tantura, aku tidak melupakan satu hal pun, “
Diakhir diskusi tentang sejarah panjang penjajahan Zionis Israel di Palestina yang hingga saat ini masih berlangsung bersama Said Lukman yang juga merupakan aktivis Islam ini mengungkapkan, bahwa sejarah tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran penting bagi bangsa Indonesia.
” Bagaimana isu dewan jenderal dihembuskan oleh PKI, dengan dalih akan terjadi pengambil alihan kekuasaan dengan cara kudeta, hingga adanya upaya penghapusan mata pelajaran wajib sejarah tentang kebiadaban PKI, ini semua adalah ancaman bagi kita, ” ungkap Said Lukman.
Bahkan tiga anak alm. Jenderal A Yani merasa tersinggung dan menggugat terbitnya Inpres nomor 2 tahun 2023, Keppres nomor 17 tahun 2022 dan Keppres nomor 4 tahun 2023 tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, menunjukan bahwa Pemerintahan Jokowi telah meminta maaf kepada PKI, sebut Said Lukman.
Selain persoalan PKI dan Rempang, Said Lukman juga mengingatkan agar bangsa Indonesia mewaspadai timbulnya berbagai persoalan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan.
” Ekosistem hutan Kalimantan pasti terancam akibat alih fungsi lahan hingga exsodus penduduk baru, ini otomatis akan mengancam eksistensi masyarakat asli kalimantan (Dayak) yang dalam kebudayaannya sudah menyatu dengan hutan alam disana, ” sebut Said.
Diakhir diskusi (15/12/23), Said Lukman yang juga merupakan aktivis Islam ini terus mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak mudah melupakan berbagai propaganda yang di poles dengan kemasan yang cantik, padahal akan berdampak fatal, jika bangsa Indonesia salah dalam memilih pemimpin di Pemilu 2024.
Jakarta (15/12/23) – Setelah pembekalan 16 atlet muda yang akan bersaing di babak Grand Final POBSI Cup Pelajar – Mahasiswa 2023 di Gedung iNews, Jakarta, oleh Ketua Umum Persatuan Olahraga Billiard Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanusudibjo (13/12/2023).
Grand Final POBSI Cup Pelajar – Mahasiswa 2023 yang diadakan tanggal 14 – 16 Desember 2023 di Labewa Cue Sport, Tangerang ini, adalah event puncak dari Seri ke I – seri ke IV yang telah dilaksanakan di 4 kota di Pulau Jawa. Seri I Yogyakarta, Seri II Malang, Seri III Bandung dan Seri IV Jakarta yang telah meloloskan 4 (empat) peserta terbaik disetiap serinya menuju Grand Final.
Dari informasi yang berhasil kami himpun, atlit muda berbakat yang ikut dalam kompetisi ini antara lain Derin A. Sitorus (SMP St. Fransiskus Jakarta), Idris Kadir (UIN Alauddin Makassar), Guido Maximus (Universitas Multimedia Nusantara Tangerang Selatan), Henry Setiawan (UNS solo), Ahmad Fauzan (PKBM Bina Mandiri), Kediri, Rifqi Mubarok (SMKN 12 Malang), Kadek Ryan Daneswara (Poltekpar Bali).
Kemudian Tengku M Farhan (LP3I Pekanbaru), Andre Hadinata (Universitas Kristen Maranatha Bandung), Brian Axel Ferdian (Global Inbyra Scholl – GIS ) Tegal, Rigel aditia surya (SDIT AMAL MU hbdLIA/ by Tapis Depok), Jose Immanuel Subandi (SMA Kesatuan Bogor), Tedy indra (Univ Muhammadiyah Sidoarjo), Dardy, SMAN 1 Seyegan Yogyakarta), Juan Christopher, (Prasmul – Tangerang) dan Andis (SMP 256 Jakarta).
Tengku Muhammad Farhan (21) yang didukung penuh oleh keluarga dan orang tuanya dalam menekuni olahraga Billiard yang lolos ke Grand Final POBSI Cup Pelajar – Mahasiswa 2023 serta terdaftar melalui LP3I Pekanbaru ini, dalam keterangan persnya mengatakan,
” Walaupun berangkat dengan biaya pribadi, alhamdulillah bisa lolos sampai ke Grand Final, dan siang ini akan berhadapan dengan pemain dari Kediri. “
Tengku Muhammad Farhan.
Tengku Farhan yang sebelumnya sudah teruji mengikuti berbagai kompetisi baik dilevel lokal maupun diluar Riau ini mengungkapkan, bahwa sebelum lolos Grand Final POBSI Cup Pelajar – Mahasiswa 2023, dirinya juga menjadi satu diantara lima orang atlet yang lolos untuk ikut Pra PON untuk PON XXI yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara 2024 mendatang.
Orang tua Farhan yang juga kami mintai tanggapannya mengatakan, ” miris ya, ketika Pemda Riau kurang memberikan atensi kepada atlit – atlit Billiard, sehingga pada saat Pra PON kemarin terjadi hal yang cukup memprihatinkan, ” ungkap Bagus Taradipa.
” Alhamdulillah, dari 7 atlit yang diikut sertakan untuk seleksi Pra PON XXI, 5 atlit Riau lolos untuk ikut, karena itu saya berharap kepada Pemda Riau agar lebih memperhatikan atlit – atlit cabang olah raga Billiard di Riau. Semoga kedepan anak – anak Riau bisa lebih berprestasi lagi, ” sebut Bagus sambil mengucapkan terima kasih.
Ditanya tentang harapannya, Tengku Farhan optimis untuk bisa mendapatkan juara di Grand Final POBSI Cup Pelajar – Mahasiswa 2023, ” Semoga bibit – bibit muda berprestasi banyak yang muncul dengan adanya event – event yang diadakan POBSI, ” sebut Tengku Farhan yang mengaku mengidolakan Joshua Filler dari German. Nah.
.
Salah satu Highlight Pertandingan Frans 2 JKT Vs Tengku Farhan Pekanbaru
Solo (13/12/23) – Everpro yang merupakan sebuah platform penyedia solusi untuk para pebisnis online berkolaborasi dengan Meta Indonesia telah menggelar WhatsApp Business Workshop di Swiss-Belhotel, Solo dan berhasil mengumpulkan sekitar 300 partisipan yang merupakan praktisi atau “suhu” digital marketing, pebisnis online, reseller profesional, dan pemilik brand UMKM.
Azlan Indra, VP of Business Strategy & Operations Everpro menyatakan bahwa, “Acara WhatsApp Business Workshop ini merupakan acara fundamental atau pertama yang mengawali kerjasama Everpro dan Meta selanjutnya.
Nantinya di tahun 2024 mendatang, Everpro dan Meta sebagai strategic partner kami, akan berkomitmen untuk mengadakan lebih banyak kolaborasi lagi mulai dari pengadaan produk atau layanan yang dapat mengakomodir kebutuhan para internet marketers (imers) atau pebisnis online dan juga berinvestasi untuk akademi digital marketing bagi para pengiklan digital (advertiser)”.
Acara WhatsApp Business Workshop menghadirkan total 10 pembicara dari tim Meta Indonesia yaitu, Mifza Muzayan (Head of Industry Meta Indonesia), Rahganda (Client Solution Manager Meta Indonesia), Ancilla Marcelina (Creative Strategist Meta Indonesia), dan Marvin Mulyadi (Client Partner Meta Indonesia), dan dari tim Everpro yaitu, Azlan Indra (VP of Business Strategy & Operations Everpro) serta praktisi digital seperti Ari Putro Alun Bening (CEO PT. Visualab Solusi Bisnis), Agus Mulyadi (Blogger, Penulis, dan Digital Storyteller), Reza Yazdi (Praktisi Digital), Ahmad Zakyi (Pengusaha herbal online), dan Benny Ho (Founder Netpreneur.id).
WhatsApp Business Workshop mengusung tema, “Content to conversion pro tips” di mana para partisipan mendapatkan panduan lengkap dan bantuan mengenai optimasi iklan digital ke WhatsApp (CTWA) dan WhatsApp API untuk akselerasi pertumbuhan bisnis mereka.
Partisipan juga dapat mempelajari aspek kreatif iklan digital yang menghasilkan klik dan konversi, serta sharing best practice dari bisnis online yang sudah menghasilkan konversi >80% melalui metode iklan digital CTWA.
Selain itu, melalui acara tersebut Everpro dan Meta juga mengumumkan Everpro Chat, produk kolaborasi terbaru dari Meta & Everpro yang akan dirilis pada tahun 2024 mendatang. Everpro Chat merupakan layanan penyedia WhatsApp API atau WhatsApp Official yang berfokus pada kebutuhan pebisnis online UMKM dan membantu meningkatkan performa bisnis secara langsung.
Tentang Everpro
Everpro adalah platform penyedia layanan yang menjadi bagian dari Evermos. Everpro berkomitmen untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang dialami pelaku UMKM.
Berdiri pada Februari 2022, saat ini Everpro menghadirkan berbagai layanan seperti Pengiriman (Shipping) yang bekerja sama dengan lebih dari 15 layanan ekspedisi ke seluruh Indonesia, bantuan iklan melalui Facebook & Google Ads Account Support, jasa optimasi toko Marketplace, dan layanan penyedia produk-produk terkurasi yang sudah teruji untuk penjualan melalui kanal online.
Everpro telah membantu lebih dari 8.000 reseller profesional dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang semuanya tergabung dalam Komunitas Belajar Everpro, sebuah komunitas untuk belajar dan menambah relasi. Dapatkan layanan Everpro melalui aplikasi yang tersedia di Google Play Store atau dalam tautan everpro.id.
Washington (12/12/23) –World Bank mengumumkan pendanaan baru senilai $20 juta untuk bantuan darurat ke Gaza adalah bagian dari paket dukungan senilai $35 juta. Dalam pengumumnan pendanaan baru senilai $20 juta tersebut diberikan untuk bantuan darurat bagi masyarakat yang terkena dampak di Gaza.
Termasuk pembiayaan baru sebesar $10 juta untuk voucher makanan dan parsel, yang disetujui oleh dewan Direksi World Bank, yang akan menjangkau sekitar 377.000 orang. Bantuan yang sangat dibutuhkan ini akan disalurkan melalui Program Pangan Dunia, yang berasal dari Proyek Darurat Perlindungan Sosial dan Pekerjaan Tanggap COVID-19.
Selain itu, Program Dana Perwalian Kedaruratan dan Kesiapsiagaan Kesehatan World Bank telah mengalokasikan $10 juta, yang disediakan oleh Jepang dan Jerman, untuk perawatan medis dan pasokan untuk tujuan kemanusiaan.
Bantuan tersebut akan diberikan melalui UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebagai bagian dari Proyek Tanggap Darurat Kesehatan Gaza yang akan menyediakan perawatan medis darurat bagi sekitar 10 persen penduduk Gaza.
Persetujuan ini merupakan bagian dari paket keseluruhan sebesar $35 juta yang dialokasikan World Bank sebagai hibah darurat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak di Gaza. Adapun dana awal sebesar $15 juta untuk bantuan darurat telah disalurkan.
Pembiayaan tersebut diambil dari kombinasi restrukturisasi proyek dan aktivasi respons darurat dari portofolio aktif World Bank untuk Tepi Barat dan Gaza, serta dari dana perwalian yang dikelola World Bank.
Dana ini diarahkan untuk mendukung penyediaan makanan, air, dan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Hal ini mencakup persediaan medis, peralatan, dan layanan kesehatan darurat, seperti paket makanan dan voucher. perlengkapan kebersihan, air minum, dan tablet pemurni air.
Gaza Images : IRNA NEWS Agency
Kegiatan – kegiatan tersebut dilaksanakan melalui badan-badan PBB, seperti Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia dan UNICEF, yang telah terbukti mampu melaksanakannya dalam situasi konflik dan sudah aktif di Gaza.
Disampaikan juga bahwa pembiayaan tersebut diatur melalui prosedur fidusia yang kuat yang memastikan sumber daya yang menjangkau masyarakat serta digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan.
World Bank baru – baru ini melakukan analisis mengenai dampak ekonomi dari konflik terhadap perekonomian Palestina. Jika situasi memungkinkan, World Bank akan menyelesaikan Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA), bekerja sama erat dengan badan-badan PBB dan Komisi Eropa serta mitra pembangunan lainnya.
RDNA adalah laporan analitis World Bank yang menilai kerusakan fisik dan dampak ekonomi pasca – konflik dan pasca bencana dan memberikan penilaian dasar mengenai kebutuhan upaya pemulihan dan rehabilitasi.
