Nobar “ Republik Rente “ Bloody Nickel Episode 3 Tutup 28 Februari, Buruan !

Membumi.com

Yogyakarta (20/02/25) – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Watchdoc, JATAM, Trend Asia, Transparansi Internasional Indonesia, YLBHI, dan Greenpeace baru saja meluncurkan film dokumenter bertajuk Bloody Nickel Episode 3: Republik Rente. Film ini mengupas lebih dalam tentang praktik rente dalam industri hilirisasi nikel serta bagaimana kebijakan pro-investasi semakin memperkuat cengkeraman oligarki di Indonesia.

Dengan mengangkat kisah nyata dari daerah-daerah penghasil nikel seperti Sulawesi dan Maluku Utara, film ini bertujuan untuk membuka mata publik terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kebijakan pertambangan yang timpang. 

Peluncuran perdana film dokumenter karya koalisi masyarakat sipil ini digelar di Selasar Barat Fakultas FISIPOL UGM (20/2) yang dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber dari akademisi, praktisi hukum, aktivis lingkungan, serta masyarakat terdampak. Agenda ini dilakukan dengan melibatkan LBH Yogyakarta dan PolGov UGM.

Muhammad Sridipo selaku produser dari Watchdoc mengungkapkan tujuan dibuatnya series dokumenter Bloody Nickle ini adalah untuk memberikan pemahaman nyata masyarakat mengenai dampak nyata dari Ilusi transisi energi di Indonesia.

“ Film ini kami buat untuk membuka mata masyarakat tentang bagaimana kebijakan hilirisasi nikel yang seharusnya menguntungkan negara justru dimanfaatkan oleh oligarki untuk kepentingan segelintir orang. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal,” ungkap Sridipo.

Hasrul Hanif, salah seorang akademisi UGM yang fokus dengan politik sumber daya alam menyoroti tata kelola pertambangan di Indonesia yang bermasalah, yang tercermin dari masifnya produksi regulasi yang berpihak kepada para pemburu rente (red: keuntungan) baru-baru ini.

“Yang paling jelas adalah revisi UU Minerba kemarin, yang memungkinkan ormas keagamaan dan perguruan tinggi mendapatkan konsesi tambang adalah preseden buruk. Ini semakin mengukuhkan intervensi oligarki di sektor pertambangan dan melemahkan transparansi serta akuntabilitas,” tegas Hasrul Hanif.

Mewakili masyarakat yang terdampak langsung, Budin, warga Wadas, yang hadir dalam peluncuran perdana trilogi Bloody Nickel di Kampus UGM juga membagikan pengalamannya dari perspektif korban. “Kami sudah merasakan bagaimana proyek pertambangan bisa merusak tanah dan kehidupan kami. Film ini menggambarkan hal yang sama terjadi di banyak tempat,” ujarnya.

Seruan kritis menekankan pentingnya perguruan tinggi mengkritisi kebijakan di sektor tambang di Indonesia juga disampaikan oleh Indah Surya Wardhani dari PolGov UGM. “Meski saat ini perguruan tinggi di Indonesia sedang dalam kondisi dilema, karena subsidi pendidikan dipangkas habis-habisan oleh pemerintah, dan kami diminta untuk berusaha mencukupi kebutuhan kami sendiri. Tetap perguruan tinggi harus punya independensi, ia seharusnya menjadi benteng ilmu pengetahuan dan advokasi publik, bukan alat untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya alam,” pungkas dosen muda UGM tersebut.

Dari perspektif hukum, Julian Duwi Prasetya dari LBH Yogyakarta juga mengkritisi program hilirasasi pemerintah di Sektor Minerba yang semakin menguntungkan oligarki. “Program hilirisasi yang dipotret lewat film dokumenter ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya negara dalam menegakkan hukum. Ini adalah bentuk nyata dari hancurnya negara hukum dan semakin sempitnya ruang demokrasi,” pungkasnya.

Selain diskusi, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan stand-up comedy dan pertunjukan musik dari Musisi jalanan kota Yogyakarta yang tergabung dalam grup band Kepal SPI yang memberikan nuansa berbeda dalam menyampaikan pesan perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam. 

Peluncuran perdana film dokumenter Bloody Nickel Episode 3: Republik Rente ini sekaligus mengawali peluncuran serentak yang akan mulai digelar di kampus-kampus lain dan di tingkat tapak di bulan februari hingga maret kedepan.

Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan film ini, Watchdoc juga turut mengundang komunitas, organisasi, lembaga, dan individu untuk menyelenggarakan nonton bareng secara mandiri dengan mendaftar melalui pranala berikut: bit.ly/RepublikRente dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan berikut :

1. Penyelenggaraan dilakukan secara mandiri.
2. Periode nobar dimulai pada 20 Februari 2025 pukul 19.00 WIB.
3. Nobar ini tidak bersifat komersial.
4. Dapat digunakan untuk kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana atau organisasi non-profit.
5. Minimal jumlah peserta 15 orang.
6. Penyelenggara diharapkan mempublikasikan kegiatan di media sosial dengan tagar #RepublikRente. 

Pendaftaran penyelenggaraan nonton bareng secara mandiri film dokumenter Bloody Nickel Episode 3: Republik Rente akan ditutup pada 28 Februari 2025.

Source : YLBHI
.

.

.
.