Negara Federal Resep Jitu Efisiensi Anggaran

.

Faktanya hari ini penjarahan uang rakyat terjadi dimana – mana, bahkan skandal SPPD fiktif pun dah menjalar hingga ke Sekretariat Kantor Gubri. Bukan karena beliau – beliau ini tak sekolah, bahkan sekolahnya pun lebih dari S1. Entah ape yang diperikse BPK dan BPKP, entah apa pulak yang diperiksa inspektorat.

Minimnya akses informasi proses penegakan hukum membuat masyarakat cenderung curiga seolah – olah ada fase bagi – bagi hasil curian. Make saye lihat persoalan ini cenderung pada krisis moral dan kebijakan yang mustinya segera dibenahi.

Di hulu persoalan, pusat cuma bisa membebek mengikuti kemauan tarif Amerika 19 persen, saye pikir kenapa ndak skalian ikuti kebijakan efisiensinya. Contoh, Kementerian Luar Negerinya saat ini mulai memberhentikan 1.353 pegawai sejak Juli 2025, termasuk 1.107 pegawai sipil dan 246 staf dinas luar negeri.

Departemen Efisiensi Amerika juga melaporkan, sekitar 75.000 pegawai federal ditawari untuk pengunduran diri secara sukarela guna mengantisipasi PHK. Bahkan Vietnam hingga Argentina pun juga melakukan langkah efisiensi terhadap jumlah pegawai negeri hingga 20 persen.

Langkah tersebut juga baik dicontoh oleh pemerintah, bukan cuma efisiensi, tapi juga efektif menekan angka perilaku korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang kotor dan tak bermoral ditengah sederet komitmen anti korupsi yang tak juge mempan dalam mengantisipasi masalah.

Saya pun ingat cerita seorang kawan yang tak ade angin tak ade hujan dapat duit 3,5 M dalam kotak kardus indomie. Usut punye usut ternyate duit itu untuk mengatur tender susu bubuk agar spesifikasi sama tapi bahan dasar dirubah.

Karena kawan ini berlatar belakang profesi sebagai dokter gigi Syariah, alhamdulillah godaan duit dolar 3,5 M berhasil ditolaknya karena teringat dengan cerita Khalifah Abdul Aziz yang menemukan anak menangis sebab ibunya tak mampu membeli susu. Begitulah pentingnya menanamkan moral.

Walaupun hukuman mati mendapat tantangan HAM, namun upaya untuk meminimalisir korupsi wajib diupayakan oleh negara hingga ke level pengadilan yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia, maka pembagian kewenangan pun mutlak diperlukan hingga ke daerah.

Lagi – lagi pusat pun bisa mencontoh Amerika dengan sistem pemerintahan federalnya yang mempermudah urusan dengan memberikan porsi kewenangan kepada daerah. Beda dengan Indonesia, walaupun disebut negara demokrasi, namun faktanya untuk mengurus SK saja harus bolak balek terbang ke Jakarta, itupun mengantri. Apa itu yang namanya efisiensi ?

Sementara disisi yang lain berbagai kebijakan, regulasi yang merugikan daerah selalu dibungkus dengan stigma NKRI harga mati, raja – raja kecil. Padahal raja kecik yang sekarang menjabat Wapres itulah membuat pening orang sekampung. Bukankah itu buah yang lahir dari bobroknya sistem kekuasaan sentralistik yang otoriter ?

Apakah itu yang dimaksud NKRI harga mati ? berapa banyak oknum perampok berlindung dibalik simbol – simbol kekuasaan negara. Mau sampai kapan isi perut kampung kita dikuras oleh segelintir orang yang berlindung dibalik simbol – simbol kekuasaan.

Penulis : Said Lukman – Tokoh Masyarakat Riau

.