Soal Pajak, Kejadian Pati Merupakan Kode Keras Bagi Pemerintah

Membumi.com

Batam – Menanggapi kejadian mundurnya Bupati Pati dan dipukul mundurnya aparat kepolisian yang ditugaskan mengawal kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) kurang lebih 250 % membuat sejumlah tokoh masyarakat Riau angkat bicara, ” Saya mengingatkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota se Provinsi Riau, jangan membebani rakyat dengan aturan – aturan yang mencekik dan memberatkan, ” sebut Said Lukman dalam keterangan persnya (13/08/25).

” Persoalan Pati adalah rangkaian tak terpisahkan dari berbagai kekecewaan rakyat atas kebijakan pemerintah yang mencekik rakyat. Pesan kami buat kalian yang tak pernah kenyang. Jangan mentang – mentang berkuasa, berbuat seenaknya ! semua mau dipajak, berbagai potensi ekonomi daerah kalian rampas ! jatah periuk nasi rakyat kalian embat ! ” tambah Said Lukman.

Said Lukman juga menyarankan agar pemerintahan Prabowo Gibran untuk dapat mengevaluasi berbagai kebijakan perpajakan yang memberatkan masyarakat terutama golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

” Pemerintah jangan menjadi lintah pengisab darah rakyat. Kami menyarankan agar Presiden Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi berbagai kebijakan perpajakan yang memberatkan masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat dapat tumbuh sesuai dengan Asta Cita itu, ” tambah Said Lukman.

Baca : 3,8 Triliun Pajak Rakyat Digunakan Untuk Kekerasan

Ketua Komisi III DPRD Riau Angkat Bicara

Edy Basri yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau memperingatkan Bupati, Walikota Se Propinsi Riau untuk dapat berhati- hati dalam menaikkan PBB. ” Kasus di Kabupaten Pati jadi pelajaran, lakukan kajian yang komprehensive, pertimbangkan berbagai macam aspek kondisi masyarakat kita, ” sebut Edy Basri.

Edy Basri juga menyarankan agar pemerintah khususnya petugas pajak untuk dapat lebih optimal dalam bekerja, termasuk menggali berbagai potensi BUMD untuk dapat memberikan kontribusi positif ditengah kondisi ekonomi saat ini.

” Saya sarankan agar Pemerintah lebih fokus memaksimalkan kerja petugas pajak dalam menggali potensi yang sudah ada, daripada menaikkan nilai pajak, serta menutupi kebocoran – kebocoran dalam proses pemungutan pajak, ” ungkap Edy Basri menambahkan.

Selain itu Ketua Komisi III DPRD Riau juga meminta Pemerintah untuk dapat menggenjot BUMD untuk dapat maksimal dalam mengupayakan targetkan kontribusi hingga 200-500 % , ” jadi bukan memberatkan rakyat dengan menaikkan PBB hingga 200 %, dan sederhanakan lah perizinan agar masyarakat lebih mudah dalam berusaha, ” sebut Edy menutup keterangan persnya.

Diakhir keterangannya Said Lukman juga mengungkapkan agar Pemerintah Pusat dapat segera memetakan berbagai kondisi yang dapat membuat jalannya roda pemerintahan Prabowo Gibran menjadi pincang, termasuk mengevaluasi adanya potensi benturan antara rakyat yang tertindas dengan aparat bersenjata lengkap.

” Semua persoalan ini adalah Kode Keras ! mulai dari skandal kasus korupsi Dana CSR BI dan OJK yang sekarang bergulir menimpa anggota Komisi XI DPR RI, Skandal korupsi Dana Haji hingga skandal korupsi SPPD Fiktif yang hingga hari ini tidak mampu diselesaikan oleh Polda Riau. Ini semua adalah bentuk kegagalan sistem bernegara di Indonesia, ” sebut Tokoh Pergerakkan Menuju Riau Federal menutup keterangan persnya.

Baca : Astaga! Pajak PBB Pekanbaru Ternyata sudah Naik 300%, Kalahkan Pati

.

.

.

.

.