Mampukah Prabowo Mengatasi Korupsi Setelah 80 Tahun Merdeka ?

.

Yang menarik dalam pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, jumat (15/08/25). Bahwa Presiden kita baru paham, betapa besar tantangan Indonesia termasuk angka penyelewengan disemua tingkat pemerintahan.

Selain itu Presiden juga menyoroti konsep pengawasan dalam negara modern sangat diperlukan. Jika suatu negara tanpa pengawasan, maka sangat berpotensi menjadi negara korup. Ia juga memahami korupsi masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

Menurut Prabowo, perilaku korup tersebut terjadi hingga ke tingkat institusi, BUMN bahkan BUMD, dan hal tersebut bukanlah fakta yang harus ditutupi.

Baca : Prabowo: 299 Hari Memimpin, Saya Tahu Penyelewengan di Pemerintahan

Baguslah kalau bapak sudah mulai paham tentang kondisi negara ini. Bicara soal konsep pengawasan sebagaimana disampaikan, saya sarankan bapak tinggal memperkuat pilar ke empat yang selama ini terseok seok menjalankan fungsi kontrolnya.

Yaitu dengan memberikan porsi kesejahteraan yang selama ini dinikmati oleh para komisaris BUMN dan BUMD serta anggaran operasional yang cukup kepada wartawan dan media massa yang independen untuk memperkuat peran kontrol sosialnya.

Untuk fungsi pengawasan yang selama ini ada dalam gengaman legislatif itu justru bermuara pada kebijakan para ketua – ketua partai. Bagaimana bisa efektif jika urusan berbangsa dan bernegara harus disesuaikan dengan arah dan kebijakan ketua partai. Bahkan dalam perkembangannya malah jadi ajang korupsi berjemaah, memberatkan anggaran negara dan semakin menjauh dari harapan rakyat.

Bahkan sangat memalukan anggota dewan sudah tak punya harga diri malah dio pulak yang bermain proyek dengan berbagai cara, termasuk memaksa dan mengancam. ” Sudah tak cukup kah gaji dan tunjangan yang tuan – tuan nikmati selama ini ? Apakah masih kurang coreng diwajah profesi anggota dewan terhormat itu ? sehingga tak perduli lagi rangkap jabatan menjadi kontraktor.

Baca : KPK Didesak Segera Cekal Anggota Komisi XI Yang Terlibat. Nama Abdul Wahid Disebut

Aksi warga Pati kemarin dapat dijadikan role of model bagi daerah lain yang dalam berbagai kebijakan pemerintahannya justru membuat regulasi yang mencekik rakyat. Apakah kalian masih berharap para anggota dewan yang terhormat itu menjalankan fungsi pengawasannya ? Justru diberbagai Headlines media massa para anggota Dewan yang terhormat itu terjerat berbagai skandal korupsi.

Atas fenomena itu maka kami ingin membuka mata Presiden Prabowo untuk dapat memahami bahwa sistem sentralistik yang memberikan kewenangan absolut ditangan Presiden dan Legislatif itu berjalan menuju jurang kegagalan, sehingga hal itu tidak dapat lagi diteruskan jika tidak mau Indonesia masuk kedalam jurang kehancuran seperti yang terjadi di Uni Sovyet.

Terakhir, jika Presiden Prabowo cuma omon – omon aja untuk membenahi persoalan berbangsa dan bernegara yang sangat serius ini, apalagi bersempena hari kemerdekaan Indonesia yang ke 80. Maka api kemarahan rakyat itu akan menjalar dari berbagai penjuru daerah hingga melingkar mengepung Istana Negara dan Gedung kura – kura dalam perahu itu.

Penulis : Said Lukman – Tokoh Masyarakat Riau

.

.

.

.