Federal Pilihan Terbaik. Negara Semakin Jauh dari Amanat Penderitaan Rakyat

Membumi.com

Jakarta (29/08/25) – Malam itu juga teriakan ” Pembunuh ” dari Ojek Online mulai menggema di Mako Brimob Kwitang Jakarta Pusat. Video sadis mobil brimob yang panik dikepung massa akhirnya menabrak dan melindas almarhum affan itu merembet cepat membakar emosi netizen diseluruh Indonesia.

Hanya beberapa hari berselang semenjak kejadian Pati ternyata tidak membuat Pemerintah Pusat mampu memahami amanat penderitaan rakyat, hingga dipaksa kembali untuk berhadap hadapan bersama aparat kepolisian yang dinilai masih mengedepankan tindakan represif yang berakhir dengan bentrokan penuh kekerasan memperburuk kondisi.

” Peringatan ini sudah berulang kali disampaikan oleh berbagai koalisi masyarakat sipil yang mengutuk cara – cara represif yang penuh kekerasan dari aparat Kepolisian dan TNI dalam melakukan pengamanan aksi massa, kali ini dalam aksi pembubaran DPR kembali terjadi, jakarta pusat sudah seperti medan perang yang memicu perang saudara, ” ungkap Said Lukman menjelaskan.

Lebih lanjut aktivis 98 ini mengungkapkan bahwa berbagai persoalan berbangsa dan bernegara sudah menumpuk dan membutuhkan figur pemimpin yang mampu memahami dan memberikan solusi, bukan malah memperburuk kondisi dengan memberikan statement dan tindakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Baca : ICW : Rp. 3,8 Triliun Pajak Rakyat Digunakan untuk Kekerasan

” Disaat PSN masih meninggalkan tangis pilu melawan ketidakadilan terhadap penjarahan hak – hak rakyat, para wakil rakyat yang tak bermoral itu justru sibuk menggasak uang rakyat dengan berbagai skandal kasus korupsi diiringi gaji, tunjangan hingga uang pensiun yang bernilai fantastis, sebut Said Lukman menambahkan.

Disisi lain Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus yang lalu dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan. Presiden justru merestui Wakil Menteri untuk menjabat diperusahaan Negara sebagai Komisaris. Padahal kebijakan tersebut justru menimbulkan banyak skandal korupsi dan kerugian sebabkan konflik of interest yang melemahkan fungsi pengawasan.

” Presiden dinilai mencoreng wajah pemberantasan korupsi dengan memberikan tanda jasa kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana kepada mantan koruptor. Apa seperti itu Integritas, etika dan moral penegakan korupsi bapak maksud !? Korupsi itu kejahatan yang luat biasa pak ! Omon – omon seperti itu yang menyakitkan hati rakyat, ” ungkap mantan Aktivis 98 ni mempertanyakan.

Bicara soal jurang ketimpangan ekonomi yang terjadi diberbagai daerah, maka selama mekanisme kekuasaan DPR dan Pemerintah Pusat mencengkram kuat dan tak mau berbagi tersebut tidak dirubah, maka persoalan berbangsa dan bernegara seperti luka menganga yang akan selalu menjadi persoalan jika tidak segera diobati.

Baca : Amandemen UUD 1945 Harus Segera Diproses, DPR Sudah Tidak Bermanfaat

” Introspeksi saja tidak cukup. Segera Amandemen UUD 1945, kembalikan Kedaulatan kepada rakyat ! Kedaulatan bukan ditangan para ketua – ketua Partai yang anak buahnya itu bergelimang dengan berbagai skandal korupsi itu ! bukan ditangan Oligarki yang ingin merampas kedaulatan rakyat ! ” Sebut tokoh Pergerakkan Menuju Riau Federal ini menjelaskan.

Diakhir keterangan persnya Said Lukman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo.Subianto dan tokoh – tokoh MPR sudah memahami kekuasan yang absolut itu cenderung korup, mereka terlena dibuai kekuasaan dan fasilitas mewah yang dibiayai oleh uang rakyat, namun hingga saat ini belum ada upaya untuk membenahi hal tersebut.

” Mau sampai kapan rakyat dihadapkan dengan pukulan, tembakan, dan gas air mata yang dibeli dari hasil pajak rakyat itu ? muara ketidakadilan ini adalah sistem sentralistik yang hanya mensejahterakan segelintir orang. Supaya tidak pecah, berbagai tokoh masyarakat Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur lainnya untuk dapat dilibatkan dalam merumuskan Amandemen UUD 1945, ” sebut Tokoh Pergerakkan Menuju Riau Federal menutup keterangan persnya.
.

.

.

.

.