Atas Nama Keserakahan dan Ketidakadilan, Indonesia, Nepal dan Perancis Membara

.

Saye pikir, api kemarahan rakyat yang merembet dari berbagai daerah hingga menghanguskan sejumlah titik di jakarta untuk sementara redam dengan tuntutan 17 + 8. Ternyata api masih merembet hingga ke negara Nepal dan Perancis yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka – luka.

Usut punya usut ternyata akar persoalan dari kerusuhan berdarah di Nepal itu disebabkan karena kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya yang merupakan keluarga dan anak – anak pejabat, dengan rakyat yang hidup miskin yang sempat viral dengan Istilah “nepo kids” kepanjangan dari anak – anak pejabat yang hidup bermewah – mewah berkat nepotisme.

Selama ini pejabat pemerintah dan politisi Nepal telah lama diguncang berbagai skandal korupsi, termasuk masalah transparansi keuangan publik yang dibelanjakan justru dicurigai digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah para keluarga para pejabat. Padahal gaji resmi pejabat di Nepal tergolong kecil.

Gedung Parlemen Nepal pun kemudian hangus dibakar massa yang sudah muak. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan orang – orang yang duduk jadi wakil rakyat di Indonesia, yang lebih bersifat pragmatis mewakili pribadi, elit partai dan segelintir orang dalam lingkarannya, sehingga jauh dari harapan rakyat. Maka ketidakadilan akan selalu menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun.  

Sudah berulang kali saye sampaikan, bahwa kekuasaan yang absolut itu sudah pasti korup. Maka semakin tuan – tuan cengkramnya dengan kuat, serakah tak mau berbagi dengan daerah lain yang membentang dari Sabang sampai Merauke, maka masalah ini hanyalah soal waktu pembusukan. Korupsi dan UU Perampasan Aset akan membumi hanguskan keserakahan mereka.

Sebagai contoh di Riau, walaupun dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, Provinsi Riau selalu menjadi bulan bulanan ketidakadilan fiskal akibat lemahnya kewenangan daerah, yang semuanya itu berakar dari keserakahan sentralisme yang sistemik. Karena itu, sistem negara Federasi adalah solusi dari berbagai ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pembangunan.

Dalam perspektif tata negara, sistem Federal tentunya lebih mampu menghadirkan distribusi keadilan yang otomatis membuat pemerintahan daerah lebih efektif dan lebih berpartisipasi dalam bidang politik. Karena itu federalisme bukanlah ancaman terhadap persatuan, melainkan sistem berbangsa dan bernegara yang konstitusional untuk membuat Indonesia lebih baik.

Jika melihat akar persoalan kerusuhan di Perancis pun sama, masih diseputar masalah ketidakadilan atas kebijakan penghematan Pemerintah yang menindas. Bedanya dengan Indonesia, rakyat Perancis dengan tegas menolak pemangkasan hak – hak mereka. Di sini ? secara diam – diam regulasi ketidakadilan dibuat dalam senyap, rakyat dipaksa menerima dan kemudian harga diri ditukar dengan sembako murahan.

Di Perancis tak ado buzzer bayaran, tak ado ternak Mulyono dan ternak Wowok yang sibuk memecah belah dengan pembelokan narasi yang bertujuan seolah apa yang dilakukan oleh para pengkhianat amanat penderitaan rakyat itu adalah sebuah kebenaran. Di Perancis rakyatnya bersatu karena mereka sadar kedaulatan bukan hadiah dari pemerintah, melainkan hak yang harus dijaga.

Maka sudah saatnya para pengambil kebijakan di Negeri ini diserahkan kepada orang orang yang bermoral, yang amanah dan ahli dibidangnya, bukan anak ingusan yang lahir berkat  kongkalikong politik dinasti. Sementara rakyat Perancis, Nepal, Filipina, semua menunjukkan bahwa martabat bangsa berdiri di atas keadilan.

Nepal dan Perancis membara karena rakyatnya menolak untuk ditindas dan dilindas ketidakadilan. Namun Indonesia justru memilih merana karena rakyatnya terlalu mudah dijanji – janjikan. Jadi, jangan bermimpi ada Renaissance baru di negeri ini, sementara yang dirayakan hanyalah kemerdekaan semu yang menindas dan melindas rakyatnya.

Sementara yang jadi harapan kita adalah kemerdekaan yang hakiki yang dapat membebaskan kita dari berbagai ketidakadilan, membebaskan dari penindasan pajak berganda yang dipungut dari rakyat untuk memenuhi ambisi pembangunan yang koruptif. Itu semua adalah bukti ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber pendapatan lain selain pajak.

Semoga berbagai peristiwa yang terjadi dapat menjadi renungan untuk kita semua yang semestinya segera sadar atas berbagai kesalahan, dan segera memulai perbaikan sistem menuju negara Indonesia Federal yang jauh dari keserakahan segelintir orang dalam mengelola negara yang terbentang luas ini.

Penulis : Said Lukman – Tokoh Masyarakat Riau 

.

.

.

.

.