Negara Dinilai Tak Punya Keberanian Menguak Fakta Dibalik Tragedi Agustus

Membumi.com

Jakarta – Menanggapi keputusan pemerintah untuk tidak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait rangkaian demonstrasi yang merenggut sedikitnya sebelas korban jiwa akhir Agustus lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan,

“ Kabar bahwa pemerintah tidak membentuk TGPF menunjukkan mereka tidak punya keberanian untuk menguak fakta di balik peristiwa demonstrasi yang berujung rusuh akhir Agustus lalu. Lontaran pemerintah perihal pihak-pihak tertentu yang menggerakkan protes dan kerusuhan, baik koruptor, teroris, dan makar sama sekali tidak berdasar.

Klaim bahwa Presiden menyambut tim pencari fakta (TPF) oleh enam lembaga HAM hanyalah alasan yang dicari-cari untuk menjustifikasi keengganan pemerintah mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Agustus 2025. Setidaknya pemerintah takut untuk menerima konsekuensi lanjutan TPF. Padahal di masa lalu, hasil TPF bisa berimplikasi pada jatuhnya petinggi TNI.

Tim independen sangat penting karena lembaga independen seperti Komnas HAM sering tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tampak dalam keengganan penegak hukum seperti Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM.

Kami mendesak Presiden segera mengeluarkan Keppres untuk membentuk TGPF agar bisa mengusut tragedi Agustus ini secara tuntas. Tim independen ini perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki integritas bersama untuk membantu pemerintah dalam mengungkap apa sebenarnya yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Tim independen juga perlu untuk mengungkap ke publik apa yang menjadi tanggung jawab negara dalam kasus ini.

Kehadiran negara dalam TGPF itu penting untuk memastikan pemanggilan aparat terkait, sementara elemen sipil menjamin independensi penyelidikan. Tanpa langkah ini, janji pengungkapan fakta hanya akan menjadi retorika kosong yang mengabaikan hak korban dan keluarga mereka. ”

Latar belakang

Baca :Yusril Bilang Prabowo Putuskan Tak Membuat Tim Investigasi Pascademo

Presiden Prabowo memutuskan bahwa pemerintah tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa pada akhir Agustus lalu.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, dalam siaran pers Kemenko Kumham Imipas, Selasa 17 September 2025.

Yusril selanjutnya mengungkapkan bahwa Presiden menyambut baik pembentukan Tim Independen Pencari Fakta yang dilakukan oleh enam Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LN-HAM) dan mempersilakan tim itu bekerja secara independen, transparan dan obyektif.

Enam lembaga negara HAM tersebut adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebelumnya, laporan media menyebut usulan pembentukan tim pencari fakta diutarakan para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ketika bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada 11 September lalu.

Perwakilan GNB, Lukman Hakim Saifuddin, usai pertemuan tersebut kepada media mengungkapkan Presiden menyetujui pembentukan tim pencarian fakta.

Source : Amnesty International Indonesia

.

.

.

.

.