OPINI
Negara Sebesar Indonesia Diatur Hanya Oleh Segelintir Pimpinan Partai
.
Dalam video viral berdurasi pendek Bambang Pacul pernah menyebut bahwa untuk melobby UU Perampasan aset yang sampai hari ini belum juga disahkan itu keputusannya bukanlah ditangan para “ korea – korea “ (anggota DPR RI) yang hadir tersebut, melainkan menurut “ bos “ nya masing masing (Ketua Partai).
Itulah faktanya, berbagai regulasi penting dalam fungsi legislasinya dibentuk dan ditetapkan melalui pola komunikasi politik yang belum tentu membela kepentingan rakyat, dan sangat mungkin membela kepentingan segelintir orang dan kepentingan pragmatis jika melihat proses dan dampak yang dihasilkan.
Dalam Diskusi Kebangsaan yang mengulas “ Matinya Otonomi Daerah “ dibentangkan seandainya pasal 18 ayat 5 UUD 1945 yang memberikan mandat otonomi seluas luasnya dapat dijalankan oleh Pemerintahlah Daerah, tentunya mayoritas pembangunan diberbagai daerah yang terbentang luas ini tidak lagi berharap belas kasihan dari pusat seperti hari ini.
Dari zaman Orde Lama ke zaman Otoriter hingga 80 tahun Indonesia merdeka, faktanya hari ini hampir 68 persen tanah dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh hanya 1 (satu) persen kelompok. Korupsi merajalela, tingkat kemiskinan sangat tinggi. Apakah itu cita – cita konstitusi kita ?
Belajar ke negara yang sudah berhasil tak ada salahnya, kecuali memang ada niat segelintir orang yang serakah alias kemaruk yang tidak ingin bangsa Indonesia yang tersebar luas dari sabang sampai Merauke ini mewujudkan cita citanya sesuai dengan kesepakatan konstitusi.
Ketika rakyat Jerman sadar dan ingin bangkit dari keterpurukan, secara resmi kemajuan politik dan ekonominya ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Diikuti dengan bergabungnya enam negara bagian Jerman Timur dengan Republik Federal Jerman pada oktober 1990.
Jerman dengan latar belakang sejarah kedaulatan kerajaan mengakui dan memberikan kewenangan lebih kepada daerahnya untuk mengatur urusan rumah tangga masing – masing. Inilah wujud desentralisasi yang mustinya menjadi contoh bagi Indonesia untuk lebih menghargai kedaulatan rakyatnya, bukan malah sebaliknya.
Yang jelas dampak atas kebijakan Sentralistik, saat ini berbagai daerah mulai kehilangan kedaulatannya, termasuk atas pendidikan dasar yang layak dan sudah tidak lagi dapat mengelola kekayaan sumber daya alamnya. Yang ada berbagai skandal korupsi dilingkungan BUMN mulai mengeluarkan aroma busuk permufakatan jahat.
Ketika negara sebesar ini hanya di kelola segelintir partai yang berkuasa tidak lebih dari 10 orang saja. Maka BUMN yang diharapkan dapat menopang ekonomi didaerah malah berubah menjadi monster rakus yang hanya bertugas mengexploitasi kekayaan daerah untuk dibawa ke pusat, kehadirannya tidak memberikan manfaat kepada penduduk lokal, mirip seperti film penjajahan.
Jika dalam buku Prabowo disebutkan bahwa umur Indonesia diprediksi hanya sampai 2030, maka prediksi saye hal itu bisa terjadi lebih cepat jika berbagai masalah ketidakadilan tidak lagi diperdulikan dan daerah hanya menjadi objek sapi perahan segelintir orang.
Karena itu tak bosan bosannya saya sampaikan bahwa dengan sistem Federal, mari kita selamatkan Indonesia menuju negara yang lebih baik, lebih berkeadilan, jauh dari penindasan, kemiskinan dan kesewenang wenangan.
Penulis : Syaed Lukman – Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia
.
@membumi.com Apakah Kami Masih Bagian Dari NKRI ?#indonesia #Keadilan#pendidikan #federal @purbayayudhis @_prabowosubianto
.
.
.
.
