Ketergantungan Fiskal ditengah Fenomena Neo Kolonialisme

.

Fenomena pemerintah terlambat membayar gaji guru bantu yang kemudian menuai protes dari berbagai daerah bukan lah barang baru. Blum lagi gerakan pangkas memangkas dana transfer daerah (TKD) Soal ini Menkeu sebelumnya pernah menyatakan dengan sangat tingginya Ketergantungan daerah terhadap TKD jika di rata-rata nasionalkan sebesar 80,1 %

Persoalan ini kemudian berlanjut ke pak Menkeu yang gerah dan akhirnya membongkar skandal deposito yang konon mencapai Rp. 234 Triliun. Kata kawan saye, kalau kepandaian kepala daerah yang tersangkut urusan deposito yang mayoritas berasal dari utusan partai politik itu cuma mampu mengambil keuntungan atas bunga saja, ape guna skill dan keahlian dari sederet mata kuliah yang diajarkan dikampus tu ?

Disisi lain, saya teringat saat beberapa waktu yang lalu ikut memberikan dukungan untuk membantu masyarakat pulau Galang dan Rempang atas persoalan perampasan hak kepemilikan tanah yang sudah mereka tempati dari abad ke 18. Ternyata ditemukan fakta terdapat HGU yang berumur sekitar 10 tahun diatas tanah tersebut sudah jadi milik orang lain. 

Kasus ini 11 – 12 dengan kasus PIK 2, Oligarki kemudian menggerakkan aparat penegak hukum untuk mengusir rakyat yang sudah turun temurun hidup di tanah nenek moyangnya. Bukannya itu bentuk Neo Kolonialisme ? Untunglah cepat kedua PSN itu dihentikan untuk menunjukkan adanya kepedulian negara dalam konflik tanah masyarakat, walaupun faktanya kedua PSN yang bermasalah itu pelan pelan mulai bergulir lagi.

Ironis memang, Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam, faktanya mayoritas rakyatnya hidup miskin. Bahkan sebagai bangsa yang merdeka faktanya negara tidak mampu menjamin hak kepemilikan tanah rakyatnya. Termasuk tanah mantan Wapres Yusuf Kalla yang tidak juga aman dari ancaman mafia tanah.
Pak Presiden yang terhormat, 80 tahun Indonesia menggunakan paham Sentralistik, faktanya Negara tidak pernah berhasil mensejahterahkan rakyat, angka kemiskinan malah jauh lebih tinggi dan penindasan dan pembodohan masih tetap eksis mengarah kepada bentuk penjajahan gaya baru. 

Pak Presiden, tanggung jawab nasib sekitar 270 juta jiwa rakyat Indonesia dan masa depan Indonesia saat ini ada dipundak bapak. Kami didaerah tidak ingin lagi ada istilah Negara ditunggangi Oligarki atas nama proyek strategis nasional yang menindas dan membiarkan rakyatnya berkelahi dengan Aparat untuk mempertahankan tanah tumpah darahnya. Apa memang seperti itu cita cita konstitusi kita ?

Belum lagi persoalan dana bagi hasil antara daerah dan pusat, faktanya hari ini daerah terkesan seperti mengemis untuk mendapatkannya. Sementara ketika daerah bergejolak menuntut keadilan pusat justru selalu memberi label stigma daerah sebagai pemberontak, sebagaimana PKI yang selalu memutar balikkan fakta.

Pengalaman ini dulu juga terjadi di Sumatera Barat, daerah yang sudah melahirkan sederet tokoh pejuang kemerdekaan, yang dengan darah dan air mata ikhlas melawan penjajahan hingga membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka,hanya karena kemudian mereka menuntut hak yang adil antara pusat dan daerah, justru kemudian diberi label Pemberontak (PRRI).

80 tahun sistem sentralistik ini dipaksakan, tentunya wajar jika rakyat saat ini mempertanyakan kesejahteraannya dan sederet cita cita konstitusi lainnya, sementara faktanya saat ini mayoritas rakyat masih hidup miskin, rakyat dibebani dengan berbagai jenis pajak yang mencekik, berganda dan dipungut dengan cara – cara menindas seiring korupsi bernilai fantastis seolah pusat sedang mentertawakan rakyatnya.

Disisi lain fenomena Ketergantungan Fiskal justru dinilai membebani Pusat. Ketika hampir semua lini kewenangannya diatur oleh pusat, apakah fenomena ketergantungan Fiskal kesalahannya dibebankan kepada daerah ? hingga berujung membebani rakyatnya ? sampai kapan sistem Sentralistik yang sudah menemui jalan buntu ini dipertahankan ?

Dalam sebuah agenda Kedokteran di Kota Solo ini kembali kami menawarkan sistem Federal dalam bingkai NKRI yang lebih berkeadilan, lebih rasional yang menghilangkan Ketergantungan Fiskal kepada Pemerintah Pusat dengan motto, ” Yang kaya tetap kaya yang miskin jadi sejahtera, “
 
Penulis : Syaed Lukman – Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia.

.

.

.

.