Menunggu Ajal. Keselamatan Rakyat Indonesia Terancam Setiap Saat

.

Berdasarkan laporan BNPB update jumlah korban meninggal dunia sebanyak 780 orang, 564 orang masih dilaporkan hilang, korban terluka 2.600 orang, 6.300 orang mengungsi, 3.500 rumah rusak berat, rusak sedang 4.100, meluluh lantakkan 3 Provinsi di Sumatera.

Walaupun menurut peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN salah satu pemicunya adalah hujan ekstrem yang terus-menerus terjadi sejak 23 hingga 25 November 2025, namun bukti berserakannya kayu glondongan adalah fakta tak terbantahkan, bahwa telah terjadi pengrusakan hutan dalam skala besar.

Berdasarkan rilis WALHI, selain krisis iklim bencana ini disebabkan oleh kerentanan ekologis yang terus meningkat. Untuk dapat diketahui selama periode 2016 – 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM.

Trus, apa gunanya anggaran Pertahanan yang tahun ini naik tajam dari Rp. 166,1 triliun menjadi Rp. 245,2 triliun itu ? Apa gunanya anggaran Jumbo Polri meningkat selama empat tahun terakhir dan tahun 2026 dialokasikan Rp. 145,6 triliun itu ? anggota dewan yang terhormat mana ? Yang jelas Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan faktanya dalam persoalan ini penyelenggara Negara telah mengabaikan keselamatan rakyatnya.

Yang memberikan izin pelepasan kawasan hutan siapa ? Disini saya sampaikan, mereka para penguasa ini tak punya otak dan tak mau mendengar, dan yang kita lawan ini adalah Monster berwujud manusia. Berdasarkan pengamatan kami saat ini kaki tangan monster sedang melakukan gerakan cuci tangan untuk mengaburkan fakta – fakta hukum.

Belum lagi rencana 20 juta hektar untuk pangan dan energi, yang dapat membuat seluruh isi rimba raya mulai dari semut sampai Gajah termasuk kita semua punah ditelan bencana. Ancaman Keserakahan Pusat sungguh sangat luar biasa. Maka sebelum kita punah lebih baik kita ganti plang nama Kementerian Kehutanan diganti dengan kementerian Penggundulan Hutan.

Seminggu berlalu. Belum sehelai rambut pun yang tersentuh proses hukum. Hukum sebagai panglima di Indonesia cuma slogan belaka. Jika di Indonesia Hak Azasi Manusia dianggap sampah, maka tunggulah saatnya Keadilan akan mencari jalannya sendiri. Tidak ada jaminan keselamatan dimasa depan untuk kita dan anak cucu kita kembali kehilangan nyawa atas perbuatan para Monster dan kaki tangannya itu.

Kering sudah air mata ! Jangankan berharap sejahtera, berharap rasa aman pun harus kita hapus dari list daftar harapan yang selama ini dititipkan rakyat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke selama 80 tahun dipundak Pemerintah Pusat dengan seluruh kekuasaan yang saat ini ada dalam genggamannya.

Kering sudah air mata ! Yang tersisa kini orang tua yang mengais ngais tanah sisa longsor berharap menemukan jasad anaknya yang selama ini menjadi harapan menemani masa tuanya, anak yang diharap menjadi tulang punggung keluarga. Disisi lain ada juga anak yang kehilangan orang tuanya. Maka berserah dirilah kepada Penguasa Langit dan Bumi.

Karena itu saya berharap kepada seluruh Bangsa Indonesia untuk bersama memikirkan nasib masa depan anak bangsa, sebagaimana disebutkan dalam Ar-Rad ayat 11 “ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. “

Wassalam..

Penulis : Syaed Lukman – Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia

.

.

.

.