Lagi. Segera Amandemen UUD 1945 ke Sistem Federal !

.

Mau tidak mau jika Indonesia ingin sejajar dengan berbagai negara maju maka jawabannya hanya satu, segera Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 ke Sistem Negara Federal.

Salah satu hal yang membuat banyak orang terkekeh saat saya sampaikan sebuah cerita menggelikan dimana saat ini Indonesia punya 40 menteri dan 60 wakil menteri namun masalah tak juga selesai dan rakyatnya tak juga sejahtera. Sebaliknya Australia, Jerman, Malaysia, Kanada hanya satu perdana menteri tapi rakyatnya sejahtera, dan itu fakta.

Diantara berbagai fakta kebuntuan lainnya bahwa saat ini sistem negara kita sedang tidak baik – baik saja dimana wakil yang kita pilih untuk duduk di senayan faktanya hanya diberikan izin bicara, untuk kekuasaan nanti dulu. Betul kata netizen, hanya sekedar formalitas dan cenderung untuk kepentingan partai dan mencari kekayaan pribadi, seperti istilah boneka dari India atau robot buatan indonesia lah. 

Mulai dari pemilihan Bupati, Walikota, Gubernur semuanya ditentukan Partai, tentunya syarat dan biaya yang sangat mahal, untuk membuatnya menjadi halal maka digunakanlah istilah, kadang mahar, menggerakkan operasional partai lah, ” intinya semuanya pemerasan berganda, dan di halal kan. Ujung – ujungnya rakyat kenak tipu lagi, nasib – nasib, ” kata kawan ngo beng saya.

Dalam sebuah Talkshow Bambang Soesatyo yang pernah menjabat Ketua MPR RI pun membenarkan bahwa, ” Dalam sistem kita yang ada dalam DPR ini sangat tergantung perintah masing – masing pimpinan partai, “ Lantas, bagaimana mungkin kita mau berharap kinerja para wakil kita yang duduk di Senayan, sementara apa yang dikerjakan serba tak jelas, macam kerbau dicucuk idung. 

Akhirnya rakyat muak dengan gaya dan tingkah laku anggota dewan, padahal harusnya antara rakyat dan wakilnya tidak dalam posisi seperti ini. Sementara berbagai krisis menuntut Wakil nya untuk dapat memperjuangkan nasib yang diwakilinya, contoh saat Sumatera krisis BBM Solar, mereka hanya meninjau SPBU dan begitu juga Pemerintah hanya menetapkan harga BBM naik atau turun, sementara mereka hanya mengundang Pertamina, tapi tak juga ada hasil harganya dan tak ada perubahan. 

Lantas amanah, integritas dan komitmen menuju cita – cita konstitusi itu ada dimana ? mau sampai kapan kita dalam kondisi seperti ini ? yakin mau berharap dengan Negara untuk meng evaluasi fenomena kebobrokan ini ? sementara dalam masalah bencana Sumatera mereka seolah lepas tangan membiarkan rakyatnya berkelahi dengan Pemerintah. Apakah masih ada rasa empati ? Apakah mereka memikirkan solusi atau jalan keluar saat rakyatnya berharap mereka melakukan perubahan ?  ironis !

Dengan adanya 40 orang menteri dan 60 wakil menteri tentunya kita berharap dengan tongkat komando yang bernama sistem Sentralistik dapat menolong rakyatnya, namun faktanya tak juga dapat diharap, hanya membebani APBN. Sementara Australia, German, Malaysia, Kanada hanya dengan 1 menteri mampu mensejahterahkan rakyatnya.
  
Adakah kita mau belajar meniru sistem Federal yang sudah teruji dan sukses diberbagai belahan dunia lainnya, ataukah Negara ini memang tidak mau melihat rakyatnya sejahtera ? 

Penulis : Syaed Lukman – Pembina Aspirasi Negara Federal Indonesia

.

.

.

.

.