Cape Hardy Project Moment Kebangkitan Industri Green Hydrogen Australia Selatan
Tom Koutsantonis, “Kemajuan kuat yang dicapai oleh proyek Cape Hardy Green Hydrogen mencerminkan momentum kebangkitan industri hidrogen di Australia Selatan.
Adelaide (13/1/24) – Hari ini Amp Energy (“Amp” atau “Perusahaan”) mengumumkan perpanjangan Perjanjian Kerangka Kerja Strategis selama tiga bulan dengan Iron Road Ltd, sebagai Pengembang Utama untukproyek Cape Hardy Green Hydrogen. Perpanjangan ini diharapkan dapat memberikan waktu ekstra yang memadai untuk menyelesaikan dan melaksanakan Dokumen Transaksi terkait proyek tahap selanjutnya.
Proyek Cape Hardy Green Hydrogen terdiri dari dua tahap pengembangan: Tahap I mencakup kapasitas elektroliser 5 GW dan menghasilkan lebih dari 5 juta ton amonia ramah lingkungan per tahun, tahap awalnya berkapasitas 1 GW.
Kapasitas tahap kedua proyek ini akan menjadi dua kali lipat, yaitu 10 GW. Dalam sembilan bulan terakhir, Amp dan Iron Road juga membahas perluasan tujuan proyek Cape Hardy Green Hydrogen untuk mencakup kawasan manufaktur industri yang berpusat pada rantai nilai hidrogen & mineral ramah lingkungan.
Hal ini tergantung pada pengaturan komersial yang memuaskan dan pembentukan konsorsium mitra pembangunan. Amp bersama Iron Road telah menyelesaikan Perencanaan Induk awal di kawasan Cape Hardy yang menggabungkan pasokan elektroliser, desalinasi air, pabrik amonia, dan semua fasilitas tambahan.
Selama periode Perjanjian Kerangka Kerja Strategis, proyek Cape Hardy Green Hydrogen telah dipelajari dan ditinjau oleh dua perusahaan teknik terkemuka di dunia ketika memasuki tahap pra Front-End Engineering Design (pra-FEED).
Amp masih terus melakukan pembicaraan lanjutan dengan banyak pemilik lahan di Eyre Peninsula, pengembang energi pihak ketiga, dan ahli jaringan transmisi untuk mendapatkan dan menyalurkan pasokan energi terbarukan guna mendorong biaya amonia termurah untuk perjanjian pembelian domestik dan ekspor.
Pembicaraan yang sedang berlangsung dengan mitra perjanjian pembelian ekspor dan domestik, pemodal dan dewan lokal di Semenanjung Eyre menegaskan kuatnya minat dan dukungan penuh terhadap proyek tersebut.
Analisis indikatif ekonomi di tahap l Pra Studi Kelayakan (rekayasa kelas 5) mendukung biaya hidrogen rata-rata non subsidi sekitar AS$3/kg-H2. Setara dengan biaya rata-rata amonia ramah lingkungan sebesar AS$600/ton.
Penetapan biaya ini sejalan dengan tahapan proyek dan tergantung pada desain berkelanjutan dan optimalisasi ekonomi, yang akan mencerminkan gambaran komersial dan pasar yang terus berkembang.
Berkat dukungan tanpa henti dari Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC (“BDAC”), Amp yakin bahwa proyek Cape Hardy Green Hydrogen akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal yang signifikan dan peluang kerja, termasuk 1.500 pekerjaan konstruksi, teknik dan jasa, dan lebih dari 300 pekerjaan penuh waktu.
Untuk pelaksanaan hilir proyek Cape Hardy Green Hydrogen, Amp merekrut Thyl Kint sebagai Direktur Proyek. Thyl memiliki pengalaman global selama 40 tahun dan bertanggung jawab atas belanja modal proyek energi lebih dari AU$20 miliar atas nama berbagai perusahaan global seperti BHP Petroleum, BP, BW Offshore, Kerr McGee, Santos, Shell, dan IFC (bagian dari Bank Dunia).
” Kami melihat peningkatan kualitas dari rekanan strategis global yang ingin bermitra dengan proyek berskala besar. Kami percaya, proyek Cape Hardy Green Hydrogen memiliki posisi strategis sebagai salah satu proyek hidrogen andalan Australia,” kata Paul Ezekiel, Presiden dan pendiri Amp.
Menurut Menteri Energi dan Pertambangan Tom Koutsantonis, “Kemajuan kuat yang dicapai oleh proyek Cape Hardy Green Hydrogen mencerminkan momentum kebangkitan industri hidrogen di Australia Selatan.
Selain menciptakan ribuan lapangan kerja bagi warga Australia Selatan, proyek seperti fasilitas di Cape Hardy ini berkontribusi pada tujuan emisi nol bersih (net zero) yang dicanangkan oleh pemerintah kita dan memperkuat perekonomian negara.
Hidrogen terbarukan berperan penting seiring transisi dunia menuju masa depan dekarbonisasi, dan Australia Selatan siap memanfaatkan peluang ini.”
Tentang Amp
Amp Energy adalah platform pengembangan transisi energi yang kuat di dunia yang menghadirkan energi terbarukan, penyimpanan baterai, dan hidrogen berskala besar, bersama fleksibilitas jaringan listrik berkemampuan AI melalui platform Amp X miliknya.
Sejak didirikan 14 tahun lalu, Amp telah mengembangkan dan membangun aset 3GW di seluruh dunia; dan aset 4GW sedang dalam pengembangan atau konstruksi tahap akhir.
Amp didukung oleh investasi besar dari para mitra modal institusi, termasuk perusahaan ekuitas swasta global Carlyle Group, yang telah berinvestasi lebih dari AS$440 juta. Perusahaan ini beroperasi di seluruh dunia di Amerika Utara, Inggris, Australia, Jepang, dan Spanyol.
Amp X telah mengembangkan platform digital grid edge yang disruptif sehingga semua bentuk pembangkitan dan beban terdistribusi dapat memberikan kontribusi dinamis pada sistem energi sebagai unit individu maupun kelompok aset gabungan, sehingga memberikan fleksibilitas, ketahanan, dan stabilitas sistem dengan biaya serendah mungkin.
Jakarta – Kementerian Perindustrian menindaklanjuti proposal rencana investasi baru Apple di Indonesia. Rencananya Apple akan berinvestasi sebesar USD100 juta atau sekitar Rp1,58 triliun (kurs Rp15.800) di Indonesia selama dua tahun.
Kementerian Perindustrian kemudian membahas proposal yang diterima pada 19 November 2024 tersebut. “Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Kementerian Perindustrian dalam mengkaji isi proposal yang disampaikan oleh Apple tersebut,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif ketika di Kementerian Perindustrian, Kamis (21/11).
Secara singkat, Jubir Kemenperin memaparkan isi proposal yang disampaikan oleh Apple meliputi rencana investasi selama dua tahun dengan nilai USD100 juta, termasuk di dalamnya Pembangunan development center, Pembangunan Apple Academy di Bali dan Jakarta, serta pembangunan pabrik komponen mesh Airpod Max.
Febri menjelaskan, Kemenperin mempertimbangkan apakah nilai investasi Apple sebesar USD100 juta ini berkeadilan bagi Indonesia jika dibandingkan nilai investasi Apple di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. “Kami berpendapat bahwa tidak fair juga disebut-sebut menaikkan investasi hingga 10 kali lipat. Seharusnya kita melihat apakah nilai USD100 juta tersebut berkeadilan atau tidak bagi Indonesia, dibandingkan dengan negara tujuan investasi Apple lainnya seperti India, Vietnam, dan Thailand,” tegasnya.
Kemenperin juga menimbang apakah nominal rencana investasi tersebut berkeadilan terhadap investasi para produsen produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) lain di Indonesia.
“Seperti yang kita tahu, bukan hanya Apple yang berinvestasi memanfaatkan pasar domestik. Kita sedang menilai apakah nilai tersebut berkeadilan dan sesuai dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan banyak menyerap tenaga kerja. Begitu juga harapan Kemenperin untuk investasi ini,” jelas Jubir Kemenperin.
Ia menambahkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghendaki Apple untuk mulai bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk mengintegrasikannya dengan Global Value Chain (GVC) Apple. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi sektor industri manufaktur di tanah air, termasuk menyerap tenaga kerja pada industri yang masuk dalam GVC Apple.
Febri menekankan bahwa Kemenperin mencatat masih ada komitmen investasi Apple pada proposal periode 2020-2023 sebesar Rp271 Miliar yang belum direalisasikan. Hal tersebut yang membuat Kemenperin belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin impor untuk iPhone 16 series. “Sehingga kami berharap Apple menaati regulasi di Indonesia dengan tetap merealisasikan sisa investasi tersebut,” ucapnya.
Selanjutnya, Febri menyampaikan Kemenperin berencana mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, terutama pada skema investasi. Perubahan ini berdasarkan pertimbangan Kemenperin tentang perubahan struktur industri HKT di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.
Baku (18/11/24) – PT PLN (Persero) menjalin lima kerja sama strategis dalam transisi energi di Indonesia dengan lima mitra internasional pada perhelatan Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan. Kerja sama pendanaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia ini untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi bersih di Indonesia guna mencapai swasembada energi yang berkelanjutan.
Kolaborasi global ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Grant Agreement antara PLN dan lima mitra internasional dalam acara bertajuk “Leading the Charge: Strategic Partnership to Catalyze Decarbonization”. Kelima mitra tersebut yakni United Kingdom Export Finance (UKEF), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Sembcorp Utilities Pte Ltd, Transportasi Gas Indonesia (TGI), dan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP).
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dalam COP29, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di COP 29 menandai komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi perubahan iklim. Oleh sebab itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk menghadapi tantangan ini dan menangkap peluang yang muncul ke depan.
“Perubahan iklim global menghendaki suatu solusi global. Tak ada negara yang bisa menghadapinya sendiri. Satu-satunya cara untuk terus melangkah maju adalah melalui kolaborasi,” ujar Hashim.
Hashim menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan strategi baru dalam transisi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit energi hijau untuk 15 tahun ke depan. Pihaknya akan menambah 75% atau sekitar 75 gigawatt (GW) dari total 100 GW pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Strategi ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menyediakan energi yang bersih dan terjangkau melalui swasembada energi.
“Kami berterima kasih kepada para mitra internasional atas kerja kerasnya dalam membantu kami memerangi perubahan iklim. Presiden Prabowo telah memberikan mandat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden memiliki strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8%, salah satunya melalui transisi energi,” ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN berkomitmen penuh menjalankan transisi energi di Indonesia sekaligus mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam proses itu, PLN terus meluaskan jaringan kolaborasi hingga tingkat global guna menyukseskan proyek transisi energi yang berkelanjutan.
Ia merinci, PLN menjalin kerja sama pendanaan hijau dengan beberapa mitra global, salah satunya UKEF, lembaga pendanaan ekspor Pemerintah Inggris. Melalui kerja sama ini, UKEF dan PLN akan mengkaji peluang pembiayaan proyek energi terbarukan di Indonesia, khususnya pada pembangunan jaringan transmisi yang mendukung integrasi sumber energi bersih. Selain itu, kedua pihak juga sepakat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pegawai PLN dalam pengembangan energi terbarukan.
“Kolaborasi ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur energi hijau,” ujar Darmawan.
Selain dengan UKEF, PLN juga menggandeng KfW, development bank asal Jerman untuk pembiayaan proyek transisi energi di Indonesia serta studi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kesepakatan ini mencakup pengembangan proyek energi bersih, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pumped Storage dan transmisi yang menghubungkan ke pembangkit hijau. Dalam kesempatan ini, PLN dan KfW juga menandatangani Grant Agreement untuk pelaksanaan studi Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) proyek pembangkit energi bersih di Indonesia.
“Proyek-proyek ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama pada saat beban puncak. Selain itu, kesepakatan hibah juga ditandatangani untuk mendanai studi dampak lingkungan dan sosial bagi proyek-proyek PLTA ini, memastikan pelaksanaan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.
Bukan hanya itu, PLN melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) juga melakukan penandatanganan Joint Development Framework Agreement (JDFA) dengan Transportasi Gas Indonesia (TGI) dan mitra asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte Ltd untuk pengembangan proyek transportasi hidrogen hijau dari Sumatra ke Singapura. Proyek ini akan mengeksplorasi pemanfaatan infrastruktur jalur pipa milik TGI dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan energi lintas negara serta kapasitas produksi hidrogen hijau di Indonesia.
“Inisiatif ini menunjukkan peran PLN dalam memajukan ekosistem hidrogen regional yang sejalan dengan komitmen strategis kami untuk mendiversifikasi sumber energi hijau dan mengurangi emisi,” tegas Darmawan.
Selain itu, dalam kegiatan ini, PLN bersama GEAPP meluncurkan program “Renewable Energy Access for Last Mile”. Program kolaborasi antara PLN dan GEAPP ini berfokus pada peningkatan akses energi terbarukan dan mendorong dedieselisasi untuk pulau-pulau terpencil di Indonesia.
“Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan akses energi di wilayah-wilayah yang terisolasi, mendukung komitmen Indonesia dalam memastikan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,” ucap Darmawan.
Darmawan menambahkan, pihaknya akan terus mengeksplorasi potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, baik nasional hingga global. Kerja sama yang dilakukan kali ini merupakan salah satu langkah proaktif PLN dalam upaya transisi energi yang berkelanjutan.
“Kami tidak bisa melakukannya (transisi energi) sendiri. Kami percaya, dengan bersatu dan berkolaborasi, apapun tantangannya, kami akan terus bergerak maju, bukan hanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, namun juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pada saat yang sama, memainkan peran besar dalam komunitas global untuk menyelamatkan bumi,” tutup Darmawan.
Flores (18/11/24) – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik.
Hingga Senin (18/11), beberapa bandara yang sebelumnya sempat ditutup telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere.
“Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, di Jakarta, Senin (18/11).
Di samping itu, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.
Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal. “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi.
Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal. Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.