Kategori: Hukum dan Keadilan

Membumi.com

Pekanbaru – Polemik munculnya nama Muflihun sebagai kandidat Pj. Walikota Pekanbaru yang kabar nya telah diteken SK nya oleh Mendagri beberapa waktu yang lalu, saat ini menjadi trending topik tengah-tengah masyarakat Pekanbaru, hal itu disebabkan karena nama Muflihun bukan termasuk nama yang direkomendasikan oleh Gubri Syamsuar ke Kemendagri.

Dalam konfirmasinya (15/5/22) Muflihun mengatakan, bahwa polemik yang belakangan menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat saat ini disebabkan pemberitaan yang dinilainya agak sedikit berlebihan. Ia mengatakan bahwa, ” Dari awal bicara soal Pj. Walikota, media juga yang memblow up, sehingga disaat Gubri dan pihak Kemendagri mempunyai pertimbangan lain, ceritanya jadi bertambah hangat, ” ungkap Sekwan DPRD Riau memaklumi.

Baca : ‘Jalur Langit’ Penjabat Wali Kota Pekanbaru dan Hari-hari Kritis Bagi Gubernur Syamsuar

Dalam sambungan seluler singkat Sekwan DPRD Riau tersebut juga mengatakan bahwa, ” Ndak baiklah kalau opininya itu memperkeruh suasana. Sebagai Aparatur Sipil Negara terkait pertimbangan serta keputusan Pimpinan, itulah yang terbaik dan saya siap melaksanakannya, ” ungkap U’un (nama kecilnya) yang sudah bukan orang lain lagi di Kota Pekanbaru ini.

Ditempat terpisah DR. Aidil Haris selaku pengamat komunikasi politik mengatakan, bahwa dibeberapa pemberitaan terkait polemik Pj. Walikota Pekanbaru justru lebih mengarah kepada komunikasi politik yang kurang elok, karena tidak didasari dengan pemahaman yang utuh. Dalam keterangan Persnya Doktor dibidang Ilmu Komunikasi tersebut mengatakan bahwa ketentuan mengenai Pj. Kepala Daerah telah diatur dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2018.

Baca : KIT Ditetapkan Sebagai Proyek Strategis Nasional

” Memang benar pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Pjs. Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur, namun pada ayat (3) nya dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs. Bupati / Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh Menteri tanpa usul Gubernur, ” ungkap Dosen Ilmu Komunikasi tersebut meluruskan.

Diakhir keterangannya DR. Aidil Haris mengatakan, jika memang itu keputusannya wajar Pemerintah Pusat mempunyai pertimbangan lain karena Kota Pekanbaru sebagai Kota yang berkembang pesat dan terletak dikawasan startegis Nasional maupun Internasional, tentunya erat kaitannya dengan Kepentingan Strategis Nasional. ” Ungkap DR. Aidil menutup keterangan persnya (*thd)

www.riaupdate.com

PEKANBARU – Dalam agenda mendengarkan keterangan Saksi Ahli (28/4/2022) pada sidang Pra Pradilan di PN Pekanbaru untuk mengupayakan Keadilan bagi Jumadi yang hingga saat ini masih mendekam ditahanan Polda Riau. Tampak hadir dihadapan Majelis Hakim, DR. Erdianto, SH, M.Hum yang juga dosen Hukum Pidana di Universitas Islam Riau, yang dalam penjelasannya sangat menarik untuk disimak.

Diantara yang menarik disampaikan mengenai maksud dilaksanakannya proses pra pradilan, DR. Hukum Pidana menyatakan bahwa hal tersebut sifatnya koreksi, karena sejatinya warga negara yang merasa dirugikan atas penggunaan upaya paksa yang melampaui batas kewenangan, berhak mengajukan Pra Pradilan untuk menguji keabsahan tindakan tersebut.

Baca : DR. YK Ingatkan Pesan Kapolri ke Sejumlah Polisi di Polda Riau

Lebih lanjut DR. Ardianto mengatakan, ” berangkat dari sejumlah pengalaman, banyak orang ditetapkan sebagai tersangka alat buktinya belakangan, barulah kemudian ditetapkan didalam KUHAP minimal ada 2 alat bukti yang cukup. diposisi tersebut yang dimaksud dengan alat bukti, adalah alat bukti yang sah, jadi bukan sekedar ada, alat bukti juga tidak boleh diperoleh dengan cara Ilegal.

Selain sah menurut Undang-Undang, alat bukti juga harus berkualitas, karena di proses Pra Pradilan yang diuji adalah keberadaan dan keabsahan alat bukti, selain itu ia juga menyampaikan bahwa alat bukti yang ada, musti harus ada relevansinya dengan sebab di tersangkakannya. Selain itu proses Pra Pradilan juga dapat di uji, sah apa tidaknya penyita’an, penggeledahan dan sah apa tidak sahnya penetapan tersangka.

Banyak hal menarik penuh pembelajaran dari sejumlah keterangan dan penjelasan dari Saksi Ahli Hukum Pidana UIR ini. Diantaranya, tidak semua masalah harus masuk ke sistem pradilan, yang bisa diselesaikan diluar proses penyidikan ataupun pada tahapan proses penyidikan, bisa diselesaikan antar para pihak. Apalagi kasus-kasus harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan (pasal 385) mustinya bisa diselesaikan tanpa memaksakan orang masuk penjara.

Baca : Soal Kasus Jumadi, YK & Partners Resmi Minta Mabes Polri Lakukan Gelar Perkara Khusus

Diakhiri dengan tanya jawab dari masing-masing PH dan Majelis Hakim, DR. Erdianto juga menjelaskan, ” bahwa memasukkan orang kedalam penjara bukanlah satu-satunya solusi, cuma dikalangan penyusun Undang-undang beranggapan bahwa seakan-akan penjara adalah solusi yang paling utama dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut adalah keliru, maka didalam penerapan hukum saat ini upaya restoratif justice lebih dikedepankan, ” ungkap Ahli Hukum Pidana UIR tersebut.

Setelah sidang usai kamipun menanyakan tanggapan dari PH Direktorat Kriminal Umum Polda Riau selaku Termohon yang mengatakan, bahwa mengenai substansi pihaknya tidak bisa menyampaikan kepada media, namun menurut PH termohon, kedua belah pihak mempunyai dalil masing-masing, jadi tinggal menunggu kesimpulan akhir dari Hakim Pra Pradilan. (*thd)