Figur
Perjuangan Hak Rakyat Atas Tanah, Berhadapan dengan Negara dan Oligarki
Kedepan regulasi seperti ini berpotensi dibenturkan dengan rakyat dan masyarakat adat
Membumi.com
Pekanbaru – Tahun 2024 kalender Masehi sudah didepan mata, namun berbagai persoalan terkait persoalan tanah dan masyarakat masih menyisakan PR dan tanda tanya besar bagi kita semua. Persoalan ketidakadilan dan persoalan HAM tentunya menjadi bahan introspeksi bagi kita semua yang merasa terdampak.
Bicara soal polemik antara PT. SIR dan masyarakat, di bulan Ramadhan yang lalu saya sempat bersilatumi dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berdiskusi bagaimana LAMR bisa menjadi wadah untuk mengayomi anak kemenakkan yang selama ini berjuang untuk mendapatkan haknya.
Yaitu Hak hidup di tempat kelahirannya.
Harapan saya tak banyak – banyak per orang, 2 hektar dan hal ini juga sudah saye sampaikan dengan Gubernur sebelumnya. ” Payah man, apo yang payah pak ? tak mau di kasi 20 % untuk anak kemanakkan. ” Kalau begitu habis izinnya tak usah dikasi rekomendasi untuk per panjang kebun, sebut saya dalam pertemuan singkat tersebut.
Seperti kasus perampasan hak – hak masyarakat adat Desa Pantai Raja, dimana hampir 1000 hektar lahan kebun karetnya dirampas oleh BUMN PTPN V Sei Kampar dan sudah diperjuangkan hampir 40 tahun tidak selesai dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bahkan lebih dari penjajah.
Baca : PTPN V Berhenti Rampas Tanah Rakyat !
Jadi persoalan KKPA ini bukan cuma terkuak di kasus PT SIR, tapi juga sudah lama menjadi persoalan di berbagai wilayah di provinsi Riau ini, yang penyelesaiannya hanya isapan jempol belaka karena masyarakat tidak mempunyai kemampuan melawan Negara dan Oligarki, model diktator.
Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan, bahwa belum lama ini Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penyediaan Tanah atas nama Pembangunan Nasional menjelang berakhirnya masa kepemimpinan.
Sebagaimana disampaikan WALHI, bahwa Presiden telah gagal memahami makna Hak Menguasai Negara (HMN) yang membuat penyesuaian dengan UU Cipta Kerja yang menambah hak baru pada tanah negara yaitu, tanah dalam pengelolaan pemerintah.
Sebagaimana Pasal 3 ayat (2) yang menganggap Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD memiliki tanah. Hal ini bertentangan dengan beberapa keputusan MK yang menyatakan bahwa Negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam termasuk tanah, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan (beleid).
Presiden menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Sebagaimana Pasal 4 huruf b Perpres 62/2018 yang memperlihatkan ketidak berpihakan negara pada rakyat di tengah meluasnya konflik agraria dengan ragam kompleksitas masalah.
Baca : Jokowi Rilis Aturan Baru Jamin Ganti Rugi Perampasan Lahan Rempang
Dalam kasus konflik agraria di Pulau Rempang misalnya, bukan rakyat yang tidak memiliki hak atas tanah, melainkan negara abai terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas tanah yang dikuasai rakyat secara turun temurun.
Regulasi seperti inilah yang kedepan akan berpotensi dibenturkan dengan rakyat dan masyarakat adat atas tanah nenek moyangnya yang sudah diwariskan turun temurun akhirnya tercerabut yang konon katanya atas nama Negara.
Beleid ini memperjelas karakter kontradiktif Presiden Joko Widodo yang konon katanya ingin menyelesaikan masalah konflik agraria melalui program reforma agraria, disisi lain justru menerbitkan kebijakan yang menghambat programnya sendiri.
Alhamdulillah, sekarang ada Gubernur yang berani untuk memperjuangkan hak rakyat dan anak kemanakkan, namun jika melihat dari konstruksi persoalan, maka niat baik beliau ini haruslah bersama kita perjuangkan, karena yang dilawan adalah Negara dan Oligarki.
Saya pun sudah menepon Ketua LAM agar kita dapat memberikan dukungan atas usaha pak gubernur Edy Natar dalam memperjuangkan hak rakyat.
Source : Walhi
Penulis : Said Lukman, Pemerhati masalah Politik, Sosial dan Budaya
.
.
Figur
Kapolda Apresiasi Cipayung Plus Riau Dukung Pilkada Damai-Gembira 2024
Diharapkan dapat muncul perspektif baru dan solusi inovatif untuk menjaga kestabilan politik di Riau
Membumi.com
Pekanbaru (20/09/24) – Cipayung Plus Riau, yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda, menggelar diskusi bertajuk “Mewujudkan Pilkada Damai Riang Gembira di Provinsi Riau 2024.”
Acara ini digelar di Hotel Arya Duta, Pekanbaru, dengan tujuan mendorong terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai, demokratis, dan penuh kegembiraan di Riau.
Diskusi dan deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi mahasiswa, termasuk Hima Persis, GMKI, SEMMI, GMNI, IMM, KAMMI, dan PMII, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Riau.
Agenda utama dari kegiatan ini adalah membahas strategi pencegahan konflik selama Pilkada, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta menghadirkan ide-ide baru untuk menjaga demokrasi di Provinsi Riau.
Kapolda Riau, Irjen Pol Mohd Iqbal, dalam sambutannya, mengapresiasi pelaksanaan diskusi yang diinisiasi oleh Cipayung Plus Riau.
Ia menyatakan harapannya agar Pilkada 2024 di Provinsi Riau dapat berlangsung dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.
“Kami berharap Pilkada di Riau nanti bisa berjalan dengan lancar, riang, dan kondusif, serta siapa pun yang terpilih nantinya mampu memimpin dengan nilai moral yang tinggi,” ujar Kapolda.
Kapolda juga menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, TNI, Polri, dan penyelenggara Pilkada dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi.
“Saya sangat bangga dan mengapresiasi pelaksanaan diskusi ini yang diinisiasi oleh Cipayung Plus Riau. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk ikut membantu aparat keamanan dan penyelenggara dalam menciptakan suasana Pilkada yang aman dan damai,” tambahnya.
Zul Ihsan Maarif, Ketua Hima Persis Riau, yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau, menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan Pilkada yang damai dan penuh antusiasme.
“Sebagai bagian dari organisasi pemuda dan mahasiswa, kami berkomitmen memastikan Pilkada 2024 menjadi momen perayaan demokrasi yang gembira dan harmonis. Kami juga mengajak seluruh pihak—baik partai politik, kandidat, maupun pemilih—untuk menjaga integritas dan kedamaian selama proses Pilkada berlangsung,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya diskusi ini, diharapkan dapat muncul perspektif baru dan solusi inovatif untuk menjaga kestabilan politik di Riau serta memperkuat demokrasi yang sehat dan menyenangkan. ***
Source : PWI Riau
.
Membumi.com
Pekanbaru – Pameran Kain Nusantara yang dibuka sejak tanggal 28 Agustus lalu cukup menyedot perhatian sejumlah masyarakat yang didominasi oleh warga Kota Pekanbaru.
Hingga hari ini (15/09) total kunjungan ke lokasi pameran yang bertempat di kompleks Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tercatat sebanyak 7.243 orang. Hal ini tidak terlepas dari antusias serta apresiasi masyarakat terhadap wastra maupun kain tradisional yang terus meningkat.
Sebagaimana diungkapkan Kadisbud Riau bahwa untuk mendukung keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya dalam memperkuat kebudayaan yang inklusif, selalu memerlukan respon yang baik dari berbagai pihak.
“ Pameran Kain Nusantara yang kita bentang bersama 33 Museum se Indonesia adalah bentuk semangat persatuan dan kebersamaan dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan nasional,” kata Raja Yoserizal.
Dipertegas Kadisbud, budaya di setiap daerah adalah bagian dari budaya bangsa yang patut dikembangkan. Karena budaya berkait erat dengan karya yang mengasah kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Begitu pula dalam proses berkarya seseorang akan terhubung dengan keadaan dan hal-hal yang mempengaruhinya.
“Maka tidak berlebihan dapat kami katakan, Menata Warna Nusantara yang diusung sebagai tema tahun ini adalah upaya untuk pengembangan diri dalam melestarikan dan mencintai budaya bangsa,” lanjut Raja Yoserizal.
Diketahui, pameran ini merupakan program tahunan Museum se Indonesia yang dilaksanakan secara bergilir di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia. Di tahun ini bersama 33 Museum se Indonesia, Provinsi Riau selaku Tuan Rumah telah memamerkan koleksi warisan kain tradisional yang beragam rupa dengan keasliannya.
Baca : Museum Sang Nila Utama Riau Gelar Pameran 32 Kain Khas Tradisional Nusantara
“Kami berterimakasih kepada seluruh pengunjung dan semua pihak yang telah menyukseskan pameran ini. Hingga hari terakhir (Ahad red) jumlah pengunjung cukup ramai. Kami melihat daftar kunjungan hingga 7.243 orang, itu membuktikan tingginya minat masyarakat khususnya Pelajar terhadap Sejarah, khususnya kain Nusantara dari 33 museum di Indonesia,” kata Raja Yoserizal menutup keterangannya.(rls)
Source : Yoserizal Zein
.
.
Figur
MISURI Dukung Penuh dan Siap Menangkan Paslon PATEN
MISURI mendukung penuh, dan siap untuk memenangkan pasangan calon PATEN
Membumi com
Pekanbaru – Bertempat di Saung Mitra Sunda Riau (MISURI) dijalan Kayu Putih 6 jelang MILAD ke 19 tanggal 7 September, H.EM Surachmat selaku Ketua Umum didampingi Fahri Suradji selaku Sekretaris MISURI dalam keterangan resminya mengungkapkan.
” Kami dari Paguyuban Mitra Sunda Riau bersama ini menyatakan dukungan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yaitu saudara Brigadir Jenderal (Purn) H. Edi Natar Nasution dan saudara H. Destrayani Bibra, M,Si dengan sejumlah alasan, ” sebut Ketua Umum MISURI.
Adapun sejumlah alasan kenapa MISURI mendukung paslon PATEN disebutkan diantaranya dinilai Cerdas, Tegas, Humanis, Nasionalis dan Agamis. Kemudian juga dinilai bersih dari Korupsi, dan telah berpengalaman menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur pada masanya.
” Kami juga menilai bahwa pasangan ini sangat menjaga toleransi antar agama dan antar suku. Kami juga menilai bahwa Saudara Edy Natar telah berhasil membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga hubungan antara Paguyuban harmonis, ” sebut Ketum MISURI.
Lebih lanjut H.EM. Surachmat juga menilai bahwa pasangan calon yang berslogan PATEN ini sangat cocok karena saudara Edy Natar berbelakang TNI yang dipadukan dengan Destrayani Bibra yang berlatar belakang birokrat sejati.
Atas dasar tersebut, secara resmi Mitra Sunda Riau (MISURI) yang beranggotakan sekitar 70 ribu orang ini mendukung penuh siap untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Brigadir Jenderal (Purn) H. Edy Natar Nasution dan H. Destrayani Bibra, M,Si yang telah terbukti rekam jejaknya.
” Kami berharap jika kelak pasangan ini kedepannya menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, InsyaAllah dapat menjadikan Kota Pekanbaru Bermartabat, aman, adil makmur, sejahtera, bebas banjir, jalan – jalan mulus dan Kota yang kita cintai ini kembali bersih dan mendapat Piala Adipura, ” harap H.EM Surachmat mengakhiri keterangan persnya.
.
.
-
General10 tahun ago
Post Format: Gallery
-
Entertainment2 tahun agoBaca, Ini Catatan Penting bagi Para Penerus Kesultanan, Masyarakat Adat dan Para Kepala Daerah
-
Notes1 tahun ago
-
Business1 tahun agoClosing Ceremony di Health Summit 2023, Arfan Awaloeddin Ucapkan Terima Kasih
-
Figur2 tahun agoSah, Benny Fernando Pimpin Komnas PA Riau
-
Business3 tahun agoAksi 11/4, Aliansi Mahasiswa Riau Sampaikan 5 Tuntutan Rakyat
-
Entertainment3 tahun agoVarian Delta Dominasi 2 juta Kematian Dunia hanya dalam 166 hari
-
Headlines1 tahun agoDPW Pekat IB Provinsi Riau Dibekukan, Ini Tanggapan Pengurus
Marshal Ahmedy
Desember 31, 2023 at 12:20 am
Segala sesuatu yg berhubungan dgn tanah perkebunan terutama kebun sawit, saya sgt setuju bila habis masa HGU nya tdk diperpanjang lagi, lahannya dikembalikan ke masyarakat (utk kemakmuran hidup) yg selama ini hanya jd penonton. Utk mencapai/menegakkan perjuangan ini diperlukan keberanian dari pihak terkait..Salut buat pak Said Lukman sbg sahabat dpt menyalurkan aspirasi ini demi kemakmuran masyarakat yg selama ini teraniaya.
Wassalam