Jakarta – 18 Kantor LBH YLBHI menilai negara melalui Pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI tidak serius dan gagal menjalankan komitmennya untuk menghentikan praktik penyiksaan di indonesia paska meratifikasi konvensi anti penyiksaan 25 tahun yg lalu. Praktik penyiksaan di Indonesia terus berulang dan terjadi tanpa ada upaya serius untuk mencegah dan menghentikannya.
Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan pada tanggal 26 Juni menandai momen pada tahun 1987 ketika Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, salah satu instrumen kunci dalam memerangi penyiksaan, mulai berlaku.
Konvensi yang diratfikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 itu mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.
Kondisi di lapangan, kasus penyiksaan terus terjadi dan berulang. Di tahun 2022-23, YLBHI-LBH mencatat terdapat 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 294 orang. Sedangkan selama tahun 2020 – 2023, terdapat 24 korban pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) di dalam tahanan yang ditangani oleh LBH-LBH Kantor.
Pembunuhan di luar proses hukum tersebut semuanya terjadi dengan cara penyiksaan yang sebagian besar dilakukan oleh anggota kepolisian. Namun, kami juga menyoroti bahwa penyiksaan di dalam tahanan juga dapat dilakukan oleh sesama tahanan (aktor lapangan) atas perintah aparat kepolisian.
Sebagai contoh, kasus kematian HS yang ditangani oleh LBH Medan pada tahun 2022 lalu. Anggota kepolisian secara sadar memerintahkan tahanan lain untuk melakukan penyiksaan pelecehan seksual terhadap korban. Korban awalnya diminta untuk membayar uang “kebersamaan” sebesar Rp 2 juta kepada petugas kepolisian, namun HS menolak. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, namun tidak terselamatkan.
Dari 24 kasus tersebut kami juga menemukan 2 diantaranya dibunuh dengan penggunaan senjata api. Dua kasus tersebut ditangani oleh LBH Lampung dan Surabaya. Di Lampung, Alm. M disiksa terlebih dahulu oleh aparat kepolisian sebelum akhirnya ditembak. Sedangkan kasus yang ditangani oleh LBH Surabaya, korban yang diduga mengalami gangguan jiwa ditembak hingga 14 kali oleh polisi.
Pada tembakan ke-9 korban sudah tidak bergerak lagi, namun pihak kepolisian terus menembakinya sebanyak 14 kali. Dari 24 kasus meninggalnya tahanan, hanya 5 yang akhirnya ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Tiga kasus mengambang, 1 sampai ke meja hijau dan 1 berakhir damai dengan uang kompensasi.
Belum tuntas dengan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara, di bulan ini publik kembali dipertontonkan sifat haus darah personil kepolisian di Padang. LBH Padang mengadvokasi lima anak dan dua orang dewasa yang disiksa oleh petugas kepolisian Polda Sumatra Barat. Mereka mendapatkan penyiksaan berupa dicambuk, disetrum, dipukul dengan rotan, diseruduk motor, serta mendapatkan sulutan rokok di tubuh korban. LBH Padang juga mendapati kemungkinan meninggalnya AM (13) disebabkan karena penyiksaan aparat Shabara Polda Sumbar.
Mereka mendapatkan penyiksaan berupa dicambuk, disetrum, dipukul dengan rotan, diseruduk motor, serta mendapatkan sulutan rokok di tubuh korban.
Di Papua, YLBHI-LBH mencatat terdapat 14 kasus penyiksaan dan 5 diantaranya menyembabkan kematian (extrajudicial killing) sepanjang tahun 2023. Semua kasus tersebut dilakukan oleh aparat TNI-Polisi dan tersebar di Puncak Papua, Merauke, Boven Digoel, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayapura, Sorong Selatan, dan Yahukimo.
Banyak kasus penyiksaan yang dilakukan oleh TNI dimaksudkan untuk mengusir warga sipil dan untuk prajurit TNI menempati rumah-rumah mereka. Kasus di 2024, 3 warga sipil di Ilaga disiksa dan 1 berakhir meninggal. TNI menyatakan bahwa penangkapan berujung kematian tersebut adalah sebuah ‘keberhasilan’.
Kami melihat bahwa kegagalan negara menghapuskan praktek penyiksaan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, budaya kekerasan yang melembaga di institusi TNI-Polri. Kedua, belum diratifikasinya Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Peghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (OPCAT) oleh Pemerintah Indonesia.
Protokol opsional ini penting untuk diratifikasi untuk membuka jalan lembaga-lembaga independen baik nasional maupun internasional untuk menetapkan sistem kunjungan rutin ke tempat-tempat di mana orang-orang dirampas hak-hak kebebasan, untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Ketiga, negara justru nampak aktif mensponsori penyiksaan terhadap warga sipil dengan tidak segera melakukan revisi KUHAP, tidak merevisi UU Peradilan Militer di satu sisi.
Di sisi lain justru menambah kewenangan eksesif kepolisian melalui RUU Polri serta merevisi UU TNI untuk memberikan ruang lebih banyak militer melakukan operasi-operasi selain perang.
Penyiksaan adalah kejahatan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran HAM berat. Tidak seharusnya negara terus menerus melanggengkan praktek demikian. Berkaca pada situasi di atas, YLBHI-LBH mendesak negara untuk:
1. Pemerintah dan DPR RI harus segera meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Peghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
2. Pemerintah dan DPR RI harus segera merevisi KUHAP maupun UU Pengadilan Militer. Secara khusus terkait mekanisme kontrol dan pengujian atas kewenangan upaya paksa aparat penegak hukum, reformasi peradilan militer yang imparsial dan adil, serta pemulihan bagi tindakan penyiksaan korban;
3. Pemerintah dan DPR RI harus segera menghentikan pembahasan RUU Polri dan RUU TNI yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia dan berpotensi membuka ruang praktik-praktik penyiksaan.
4. Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justitia terhadap berbagai kasus penyiksaan sebagai kejahatan kemanusiaan yang telah melembaga dan terus terjadi dalam proses peradilan khususnya di institusi kepolisian, TNI maupun institusi lainnya.
5. Pemerintah dan DPR RI harus segara melakukan evaluasi menyeluruh kepada Kepolisian RI dan TNI sebagai pelaku dominan penyiksaan.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, Presiden RI dan pihak DPR RI masih belum memberikan tanggapan.
Dok. Foto bersama sejumlah perwakilan pengurus baru DPP dan DPC Mitra Sunda Riau, Alam Mayang (7/09/24)
Membumi.com
Pekanbaru – Sesuai rencana, hari ini (7/09/24) Paguyuban Mitra Sunda Riau (MISURI) menggelar acara Milad ke 19 di Taman Rekreasi Alam Mayang, Pekanbaru yang dikemas dengan berbagai acara budaya Sunda, dan ikrar penyerahan SK Pengurus baru DPP dan DPC Mitra Sunda Riau.
Acara tersebut dibuka dengan mengarak Calon Walikota Pekanbaru Brigjend TNI (Pur) Edy Nasution yang didampingi oleh Calon Wakil Walikota Pekanbaru H Destrayani Bibra bersama Datuk Wan Abu Bakar dengan menggunakan tunggangan Singa yang merupakan simbol dalam budaya Sunda hingga ketempat acara.
Dalam acara Milad Misuri yang dihadiri sesepuh, pupuhu dan ribuan pengurus DPP dan DPC Se Provinsi Riau tersebut, selain calon Walikota Brigjend (purn) Edy Natar Nasution dan calon Wakil Walikota Dastrani Bibra, juga dihadiri oleh mantan Bupati Kampar 2 periode Jefri Noer, calon Wakil Bupati Kampar Aldo, Tokoh Masyarakat Riau Wan Abu Bakar, Ketua Tim Relawan Bang Edy, A.Z. Fachri Yasin dan sejumlah tokoh Riau lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPP Masuri H.EM Surachmat mengungkapkan pepatah melayu, di mana bumi dipijak di situ langit di junjung.
Menurutnya, meskipun orang Sunda, tetapi kita sudah menjadi orang Riau. “Kita walaupun orang Sunda tapi sekarang sudah menjadi orang Riau, jadi kita harus mengabdi di Bumi Melayu ini,” ujar Ketum Misuri.
Tokoh masyarakat Riau yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Riau pada masanya Datuk Wan Abu Bakar dalam sambutannya juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 19 MISURI.
” Semoga MISURI makin jaya, makin solid dan makin bisa berbuat untuk kemajuan Provinsi Riau yang akan datang.Saya yakin Paguyuban ini dapat menjadi contoh bagi paguyuban – paguyuban lain di Provinsi Riau ini, ” sebut Datuk Wan Abu Bakar.
Mantan Dandrem 301 Wirabima yang juga menjabat sebagai Ketua Penasehat DPP MISURI dalam sambutannya yang diiringi dengan pantun menyampaikan, bahwa MISURI bukan organisasi baru bagi dirinya.
” Semenjak saya menginjakkan kaki setelah 40 tahun saya meninggalkan Riau, saya kembali menjadi Komandan Korem, Eyang Surachmat beserta rombongan hadir membawa seperangkat Kehormatan (Kujang) bagi saya, ” kenang Edy Natar.
Foto : Calon Walikota Pekanbaru Brigjend TNI (Pur) Edy Nasution diarak dengan menggunakan tunggangan Singa Pasundan
Calon Walikota Pekanbaru yang membawa tagline PATEN ini juga mengungkapkan, bahwa setelah hidup puluhan tahun di negeri Pasundan, dirinya juga telah mengenal lama dan menjadi bagian dari MISURI.
” Oleh sebab itu, selaku Ketua Penasehat, saya mengucapkan selamat hari jadi MISURI ke 19, dan kepada masyarakat Sunda yang ada di Riau, dan dapat meningkatkan peran aktifnya dalam pembangunan Riau ke depannya, terkhusus di Kota Bertuah.
Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, selain diusung oleh Partai Nasdem, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru ini juga mendapat dukungan dari PPP, Partai Buruh dan PBB.
Diakhir liputan menjelang adzan zuhur, ribuan pengurus DPP dan DPC Paguyuban Mitra Sunda Riau (MISURI) melaksanakan pengucapan Ikrar dan penyerahan SK sebagai pengurus baru yang dipimpin oleh H.EM Surachmat didampingi Sekretaris Fari Suradji dan pengurus inti lainnya.
Fari Suradji (Sekretaris) dan H.EM Surachmat (Ketum) MISURI memberikan keterangan resminya (5/09/24).
Membumi com
Pekanbaru – Bertempat di Saung Mitra Sunda Riau (MISURI) dijalan Kayu Putih 6 jelang MILAD ke 19 tanggal 7 September, H.EM Surachmat selaku Ketua Umum didampingi Fahri Suradji selaku Sekretaris MISURI dalam keterangan resminya mengungkapkan.
” Kami dari Paguyuban Mitra Sunda Riau bersama ini menyatakan dukungan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yaitu saudara Brigadir Jenderal (Purn) H. Edi Natar Nasution dan saudara H. Destrayani Bibra, M,Si dengan sejumlah alasan, ” sebut Ketua Umum MISURI.
Adapun sejumlah alasan kenapa MISURI mendukung paslon PATEN disebutkan diantaranya dinilai Cerdas, Tegas, Humanis, Nasionalis dan Agamis. Kemudian juga dinilai bersih dari Korupsi, dan telah berpengalaman menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur pada masanya.
” Kami juga menilai bahwa pasangan ini sangat menjaga toleransi antar agama dan antar suku. Kami juga menilai bahwa Saudara Edy Natar telah berhasil membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga hubungan antara Paguyuban harmonis, ” sebut Ketum MISURI.
Lebih lanjut H.EM. Surachmat juga menilai bahwa pasangan calon yang berslogan PATEN ini sangat cocok karena saudara Edy Natar berbelakang TNI yang dipadukan dengan Destrayani Bibra yang berlatar belakang birokrat sejati.
Atas dasar tersebut, secara resmi Mitra Sunda Riau (MISURI) yang beranggotakan sekitar 70 ribu orang ini mendukung penuh siap untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Brigadir Jenderal (Purn) H. Edy Natar Nasution dan H. Destrayani Bibra, M,Si yang telah terbukti rekam jejaknya.
” Kami berharap jika kelak pasangan ini kedepannya menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, InsyaAllah dapat menjadikan Kota Pekanbaru Bermartabat, aman, adil makmur, sejahtera, bebas banjir, jalan – jalan mulus dan Kota yang kita cintai ini kembali bersih dan mendapat Piala Adipura, ” harap H.EM Surachmat mengakhiri keterangan persnya.
Jakarta – Kecerdasan Buatan (AI) tengah mendorong transformasi dalam operasional dan strategi bisnis perusahaan, termasuk pada departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resources (HR). Organisasi yang inovatif menyadari potensi besar AI dalam memperbaiki model bisnis, dinamika proses kerja, serta pengalaman pelanggan dan karyawan.
Pada mulanya, departemen HR bersifat administratif dan berfokus pada pencatatan dan tugas-tugas klerikal seperti mengelola file tenaga kerja, mengatur gaji karyawan, serta memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasi peraturan ketenagakerjaan. Meskipun departemen HR berperan penting dalam mengelola operasional para tenaga kerja, kontribusi strategisnya terhadap pertumbuhan bisnis dan inovasi sering kali terlupakan.
Teknologi telah mendorong efisiensi dan memungkinkan departemen HR untuk melakukan tugas-tugas yang ada lebih cepat dan hemat biaya lewat kontribusi yang lebih strategis, seperti mempercepat proses perekrutan dengan mencocokkan keterampilan karyawan dengan jabatan, memprediksi kesuksesan masa depan, dan memperkirakan waktu untuk mengisi lowongan pekerjaan.
Kemampuan ini bisa mengubah departemen HR dari fungsi administratif menjadi mitra strategis yang dapat mengatasi berbagai tantangan bisnis, seperti yang IBM rasakan ketika menjadi “Client Zero.”
“Kecerdasan Buatan (AI) bukan hanya sekedar tentang otomatisasi pekerjaan, namun juga untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mendorong fungsi strategis perusahaan. Di IBM, kami berkomitmen untuk membantu perusahaan menyusun ulang peran departemen HR dengan cara mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan karier para karyawan.
Pengalaman kami sendiri menunjukkan bahwa AI dapat membantu departemen HR menjadi mitra strategis yang handal, meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya secara signifikan. IBM akan terus memanfaatkan AI secara bertanggung jawab untuk menciptakan peluang baru, mengurangi bias, dan memastikan tempat kerja yang inklusif dan transparan di mana teknologi dan talenta manusia dapat berkembang bersamaan.” kata Roy Kosasih, Presiden Direktur, IBM Indonesia.
Dengan menjadi “Client Zero,” IBM berhasil merealisasi potensi transformasi AI dalam HR. Integrasi AI generatif dan otomatisasi telah berhasil memangkas biaya operasional HR hingga 40% dan menangani 94% permintaan karyawan melalui asisten digital perusahaan AskHR. Secara keseluruhan, investasi IBM pada AI telah menghasilkan peningkatan produktivitas senilai USD 1,6 miliar
Peran inovatif Kecerdasan Buatan (AI) dalam departemen HR dapat memberikan perubahan positif seperti:
Menciptakan Fungsi Penting dalam HR
AI dapat menciptakan fungsi penting dalam departemen HR, seperti contohnya, “Talent Scientist” yang bisa menggabungkan peran sourcing, psikologi industri-organisasi, dan AI dalam menganalisis data, mengidentifikasi kandidat terbaik, dan memprediksi keberhasilan.
Peran ini merupakan gabungan dari the science of data dengan proses tradisional dari departemen HR untuk mencapai hasil perekrutan yang dapat diprediksi. Selain itu, ada juga “Talent Influencers,” yang berperan mengembangkan sektor digital dan platform media sosial untuk menarik kandidat terbaik. Para perekrut ini memiliki reputasi yang kuat dan keahlian di bidang mereka, sehingga sangat efektif dalam menarik kandidat.
Menurut Studi Global tahunan yang dilakukan terhadap 3.000 CEO di lebih dari 30 negara dan 26 industri, di wilayah ASEAN, 47% CEO yang disurvei mengatakan bahwa mereka sedang dalam tahap mengadopsi peran AI generatif yang belum ada tahun lalu
Mengoptimalkan Waktu Profesional HR
Dengan mengotomatisasi tugas-tugas repetitif seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin, chatbot AI menjadikan tenaga HR lebih efisien dan efektif dalam memberikan dukungan kepada karyawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan HR untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam pengembangan organisasi, serta membuka peluang karier baru di bidang pengembangan AI.
Menjamin Tidak ada Bias
AI dapat memastikan adanya pengurangan bias jika proses implementasi dan desainnya dilakukan secara benar. Sebagai contoh, aplikasi AI dalam bidang rekrutmen kandidat berpotensi dapat mengubah pola pikir kandidat terkait dengan cara merekomendasikan peran-peran dasar tanpa menyentuh faktor demografi seperti gender dan etnis.
Membangun Aplikasi Kecerdasan Buatan yang efektif dan tanpa bias memerlukan kolaborasi antara ahli konten dan tim machine learning. Keberagaman dalam pola pikir merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa solusi AI dapat terhindar dari potensi bias.
Seiring dengan sistem AI yang semakin terintegrasi dalam operasional sehari-hari, tata kelola yang proaktif merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang beretika, bertanggung jawab, transparan, dan rasional.
AI dapat mentransformasi departemen HR dengan memberikan peluang baru meskipun juga akan membawa tantangan yang besar. Untuk organisasi bisnis, kunci pemanfaatan AI merupakan mengimbangi kekuatan dan potensi pengawasan yang diperlukan agar proses eksekusi dapat dipercaya.
Kombinasi dari AI dan pemahaman strategis dapat membuka peluang bisnis baru serta meningkatkan kontribusi departemen HR dalam sebuah keunggulan kompetitif sebuah organisasi.
Tentang IBM
IBM adalah penyedia terkemuka solusi hybrid cloud global dan kecerdasan buatan (AI), serta keahlian konsultasi. Kami membantu klien di lebih dari 175 negara untuk memanfaatkan insight dari data mereka, menyederhanakan proses bisnis, mengurangi biaya, dan memperoleh keunggulan kompetitif di industri mereka.
Ribuan pemerintah dan entitas korporat di bidang infrastruktur penting seperti layanan keuangan, telekomunikasi, dan perawatan kesehatan bergantung pada platform cloud hibrid IBM dan Red Hat OpenShift untuk melakukan transformasi digital mereka dengan cepat, efisien, dan aman.
Inovasi terobosan IBM dalam AI, quantum computing, solusi cloud yang spesifik untuk industri, dan konsultasi memberikan opsi yang terbuka dan fleksibel bagi klien kami. Semua ini didukung oleh komitmen IBM yang jangka panjang terhadap kepercayaan, transparansi, tanggung jawab, inklusivitas, dan pelayanan.