Latest News - membumi.com

November 16, 2022Maret 19, 2024

Baca, Ini Catatan Penting bagi Para Penerus Kesultanan, Masyarakat Adat dan Para Kepala Daerah

Membumi.com

Pekanbaru – Bertempat di Balai Roong Istana Darul Rahmad Kerajaan Air Tiris Jl. KH. Nasution, hari ini (15/11/22) tampak sejumlah Raja dan utusan Kerajaan Nusantara maupun Luar Negeri datang memenuhi undangan PDYM SB H.M Yunus Abdullah Rahmad Syah Al Haj.

Dengan mengucapkan Bismillah Acara Haul 1 Tahun Kenegerian Air Tiris dibuka dengan sebait Pantun legendaris, ” Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung ” yang kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Ayat Suci Al Qur’an serta menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selain itu juga tampak hadir Ninik Mamak Melayu Kampar, Pengurus dan Tuan Guru Kenegerian, Datuk Seri Junjungan, Perwakilan Kesultanan Koto Setingkai, Para Batin Tenayan, Penghulu Wilayah Pekanbaru, Perwakilan Pj. Bupati Kampar dan para Panglimo yang sudah menyatakan sumpah setianya.

Baca : Muncul dari Gunung Berkabut, Gajah-gajah Ini Berziarah ke Candi Muara Takus saat Bulan Purnama Tiba

Menariknya Ketua Umum Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) dalam sambutannya mengungkapkan mengenai kecemasan dan kekhawatiran Pemerintah akibat kembalinya eksistensi dari Kesultanan Kerajaan.

Padahal dalam meneguhkan identitas Negara dan Budaya sebagai warisan Melayu adalah dilindungi oleh Undang – Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 281 ayat 3 yaitu, ” Identitas Adat dan Budaya disuatu daerah itu diakui Pemerintah, ” ungkap Dt. Juanda.

Ketum LKPASI juga mengingatkan ketentuan yang telah digariskan didalam UUD 1945 sebelum Amandemen, mengenai Pendiri Negara yang mengakui bahwa Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berasal dari 250 Kerajaan, Suku dan Marga.

Baca : Unsur-Unsur Negara, Terpenting dalam Berdirinya Negara

” Jadi pendiri Negeri, Soekarno dan lainnya yang kita kagumi itu mengakui, bahwa Teritorial Negara Republik Indonesia ini berasal dari, salah satunya adalah wilayah Kerajaan Air Tiris, ” ungkap Dt. Juanda.

“telah digariskan dalam UUD 1945 sebelum Amandemen, mengenai Pendiri Negara yang mengakui bahwa Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berasal dari 250 Kerajaan, Suku dan Marga,” Ketum LKPASI

Selanjutnya, untuk Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota untuk dapat menghormati segala aturan yang berlaku diwilayahnya, terkait hak asal usul yang bersifat istimewa sebagaimana diamanatkan didalam UUD 1945.

Dalam kesempatan tersebut Ketum LKPASI juga mengingat kembali 4 point permintaan Presiden Jokowi yang telah disampaikan dalam pertemuan resmi bersama para Raja dan Sultan Se Indonesia di Istana Bogor pada (4/1/2018) yang lalu.

Baca : Merawat Adat Leluhur, Presiden Mendukung Pelestarian Kerajaan dan Kesultanan Nusantara

” Pertama agar dilakukan inventarisasi aset – aset Kerajaan yang dikuasai Negara untuk dipertimbangkan diberikan kompensasi, yang kedua agar dilakukan inventarisasi tanah – tanah Kerajaan se Indonesia untuk disertifikasi, kata Presiden, ” ungkap Dt. Juanda.

Datuk HM Yunus Bersama Manimaran Prones Malaysia

Kemudian, ” lakukan pendataan aset Kerajaan untuk dilakukan program optimalisasi pengelolaan (dibantu Pemerintah), yang keempat lakukan revitalisasi Keraton, jadi untuk Istana – Istana yang udah rusak udah jelek dipugar, itu permintaan pak Presiden, ” ungkap Dt. Juanda.

Oleh karena itu, para Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota harus memahami permintaan Presiden tersebut, bahkan pada bulan Januari tahun 2021 telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2021.

Baca : Tak Dihadiri Presiden Jokowi, Para Raja dan Sultan di Indonesia Mengaku Kecewa

Yang mana pada Pasal 98 jelas disebutkan bahwa, ” Tanah Kerajaan (Swapraja) dapat dikembalikan kepada Penerus Swapraja, dengan syarat dikelola sendiri, ” sebut Ketum LKPASI membeberkan payung hukum cara pengembalian Hak Ulayat tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah sudah membuka pintu, namun harus ada pemisahan, mana yang merupakan aset keturunan Raja (hak waris), dengan aset komunal milik masyarakat adat.

Pada kesempatan tersebut, PDYM SB H.M Yunus Abdullah Rahmad Syah Al Haj selaku Raja Kenergerian Air Tiris juga mendapat penghargaan Internasional ” Nation Excellent Award ” sebagai tokoh yang mempromosikan adat dan budayanya dari Manimaran Prones Malaysia.

November 9, 2022Agustus 23, 2023

Presiden UEA dan Presiden Mesir Saksikan Penandatanganan Salah Satu Proyek Tenaga Angin Darat Terbesar di Dunia

Membumi.com

ABU DHABI, UEA : (9/11/2022) Presiden Yang Mulia Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Abdel Fattah El Sisi dari Mesir menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Masdar, salah satu perusahaan energi terbarukan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, bersama usaha patungan Infinity Power miliknya dengan Infinity, pengembang energi terbarukan utama di Mesir, dan Hassan Allam Utilities, untuk mengembangkan proyek tenaga angin darat 10 gigawatt (GW) di Mesir – salah satu ladang angin terbesar di dunia.

Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Menteri Perindustrian dan Teknologi Maju UEA, Utusan Khusus UEA untuk Iklim, serta Direktur Utama Masdar, dan Dr. Mohamed Shaker El-Markabi, Menteri Listrik dan Energi Terbarukan Mesir, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2022 (COP27) di Sharm El-Sheikh.

YM. Syekh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Urusan Kepresidenan; YM. Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menteri Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional; YM. Syekh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Syekh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Penasihat Urusan Khusus di Kementerian Urusan Kepresidenan, bersama sejumlah pejabat senior juga hadir selama penandatanganan.

Dr. Al Jaber mengatakan, “Skala proyek tenaga angin darat 10 GW yang besar ini – salah satu ladang angin terbesar di dunia – merupakan bukti ambisi energi terbarukan dari Uni Emirat Arab dan Republik Mesir, serta menunjukkan status Masdar sebagai pemimpin global di bidang energi bersih.

” Di bawah bimbingan kepemimpinan kami, UEA telah berada di garis terdepan aksi iklim positif di kawasan ini dan secara global “

“Di bawah bimbingan kepemimpinan kami, UEA telah berada di garis terdepan aksi iklim positif di kawasan ini dan secara global, seperti yang tercermin dalam Kemitraan untuk Mengakselerasi Energi Bersih (PACE) baru-baru ini antara AS dan UEA. UEA dan Masdar akan terus mendukung sasaran nol emisi karbon Mesir, dan kami akan berusaha untuk memajukan keuntungan yang dicapai di sini di COP27, saat UEA bersiap untuk menjadi tuan rumah COP28 tahun depan.”

Bila telah selesai, ladang angin 10 GW akan menghasilkan 47.790 GWh energi bersih setiap tahunnya serta mengimbangi 23,8 juta ton emisi karbon dioksida – setara dengan sekitar 9 persen emisi CO2 Mesir saat ini.

Proyek ini akan menjadi bagian dari prakarsa Koridor Hijau Mesir – jaringan yang dikhususkan untuk proyek energi terbarukan – dan akan berkontribusi terhadap tujuan Mesir untuk memastikan energi terbarukan menyumbang 42 persen dari campuran energinya pada tahun 2035.

Ladang angin juga akan memungkinkan Mesir menghemat biaya gas alam sebesar US$5 miliar setiap tahun, dan membantu menciptakan 100.000 lapangan kerja. Tenaga kerja langsung pada fase konstruksi diperkirakan sekitar 30.000 orang, dengan 70.000 orang dipekerjakan secara tidak langsung. Setelah konstruksi, sekitar 3.200 pekerjaan akan ditambahkan untuk operasi dan pemeliharaan.

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO Masdar, mengatakan, “Dengan perjanjian ini untuk mengembangkan proyek terbesar kami, Masdar dengan bangga mendukung kontribusi kami mencapai tujuan energi terbarukan Mesir, sekaligus memperkuat kemitraan kami dengan Infinity Power dan Hassan Allam Utilities, serta membangun hubungan kami dengan Pemerintah Mesir. Kami yakin proyek ini akan membantu menyediakan energi yang bersih dan berkelanjutan kepada rakyat Mesir sekaligus memastikan negara tersebut memenuhi komitmen dekarbonisasinya.”

Mohamed Ismail Mansour, Direktur Utama – Infinity Power, mengatakan, “Kami bangga bekerja dalam proyek ini bersama mitra kami, yang memungkinkan pemerintah Mesir membangun upaya mereka untuk menerapkan solusi efektif dalam menghadapi masalah global perubahan iklim. Proyek ini akan memungkinkan negara menghemat sejumlah besar gas alam; sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi emisi karbon, dan menyediakan akses yang lebih besar ke sumber energi berkelanjutan, memungkinkan Mesir bergerak maju dalam perjalanannya menuju ekonomi hijau.”

” Selalu menjadi upaya kami untuk menciptakan peluang di mana organisasi dan pemerintah dapat melakukan pergeseran ke sumber energi yang lebih berkelanjutan serta terbarukan “

Nayer Fouad, CEO, Infinity Power, mengatakan, “Selalu menjadi upaya kami untuk menciptakan peluang di mana organisasi dan pemerintah dapat melakukan pergeseran ke sumber energi yang lebih berkelanjutan serta terbarukan. Kami yakin bahwa proyek ini akan sangat menguntungkan negara dan memungkinkan Mesir mengambil langkah besar dalam perjalanannya untuk menjadi bangsa yang lebih berkelanjutan serta ramah lingkungan. Kami berharap dapat memperluas portofolio solusi energi berkelanjutan kami yang menguntungkan tidak hanya bagi Mesir, namun juga menyediakan masa depan yang bersih dan hijau bagi seluruh benua.”

Pada bulan April, Masdar dan Hassan Allam Utilities menandatangani dua Nota Kesepahaman dengan organisasi yang didukung negara Mesir untuk bekerja sama pada pengembangan pabrik produksi hidrogen hijau 4 GW di Zona Ekonomi Kanal Suez dan di pantai Mediterania.

Pada tahap pertama proyek tersebut, fasilitas manufaktur hidrogen hijau akan dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 2026, mampu menghasilkan 100.000 ton e-metanol setiap tahunnya untuk pengisian bahan bakar kapal di Terusan Suez. Fasilitas elektroliser dapat diperpanjang hingga 4 GW pada tahun 2030 guna menghasilkan 2,3 juta ton amonia hijau untuk ekspor serta memasok hidrogen hijau untuk industri setempat.

Mesir menikmati sumber daya matahari dan angin yang berlimpah yang memungkinkan pembangkit listrik terbarukan dengan biaya yang sangat kompetitif – suatu pendorong utama untuk produksi hidrogen yang ramah lingkungan. Negara ini juga terletak di dekat pasar tempat permintaan hidrogen hijau diperkirakan akan tumbuh paling banyak, yang menyediakan peluang kuat untuk ekspor.

Aktif di lebih dari 40 negara di seluruh dunia, Masdar berinvestasi dalam portofolio aset energi terbarukan dengan nilai gabungan lebih dari US$20 miliar dan kapasitas total lebih dari 15 GW. COP28 akan diselenggarakan di UEA, mulai tanggal 6–17 November 2023. Konferensi UEA akan mencakup pengambilan saham Global pertama sejak Perjanjian Paris 2015, sebuah rapor komprehensif yang menilai kemajuan terhadap sasaran iklim global penting.

Source : PR Newswire

September 2, 2022Agustus 16, 2023

Soal kenaikan Tarif Parkir, Ini Kata Pj. Walikota Pekanbaru

Membumi.com

Pekanbaru – Dalam keterangan persnya soal kenaikan tarif parkir dikota Pekanbaru, kamis malam (1/9/22) Pj. Walikota Pekanbaru mengatakan, ” itu kebijakan sudah dirancang sebelum saya jadi Pj. terkait hal ini saya segera panggil minta penjelasan detail OPD terkait untuk dianalisa kembali, ” ungkap Muflihun.

Dalam diskusi yang kemudian dilanjutkan jum’at pagi (2/9/22), Pj. Walikota Pekanbaru mengatakan, ” ditengah warisan defisit anggaran yang luar biasa ini, selain soal biaya penanganan sampah, banjir dan infrastruktur jalan, sektor penting lainnya yang sangat membutuhkan pembiayaan adalah pendidikan. “

Baca : Pj Walkot Kaget Tarif Parkir di Pekanbaru ‘Tiba-tiba’ Naik

” Dari laporan yang saya terima, bahwa jika tidak diantisipasi, tahun depan terdapat sekitar 20 ribuan lulusan SD, sedangkan SMP negeri hanya bisa menampung 9 ribuan saja. Jadi ini masalah krusial, walaupun ada sekolah swasta, namun tidak semua orang tua mampu, ” ungkap Muflihun.

Lebih lanjut bicara soal korelasinya dengan pembiayaan pembangunan, Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun mengakui bahwa pihaknya telah memangkas sejumlah program yang dinilai tidak prioritas guna penghematan diberbagai sektor.

Baca : Raker Komisi III DPRD Pekanbaru ; Ribuan Lulusan SD Bakal Tak Tertampung di Sekolah Negeri

” saya akui kebijakan lama ini tidak populis, namun disatu sisi kenaikan tarif parkir yang tidak begitu besar ini sangat membantu PAD ditengah kondisi defisit dan APBD yang terbatas, disitu urgensinya, ” ungkap Muflihun.

Terkait hal tersebut Pj. Walikota Pekanbaru mengatakan akan segera membahasnya dengan DPRD guna mendapatkan solusi yang terbaik bagi semua. ” Karena itu saya berharap kita semua dapat memahami kondisi saat ini, jadi mohon bersabar, ” tutup Muflihun. (*thd)

Agustus 31, 2022Januari 11, 2024

Bahas Soal Dugaan Pelecehan Anak di Transmetro, Pj. Walikota Pekanbaru Siap Bersinergi dengan Komnas PA Riau

Membumi.com

Pekanbaru – Setelah viral dimedia sosial dan sempat diberitakan beberapa kali di tv nasional, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak yang menggunakan jasa bus Transmetro Pekanbaru sebulan yang lalu.

Hari ini (31/8/22) orang tua korban inisial D yang juga driver Grab Bike Pekanbaru, Plt. Komnas Perlindungan Anak (PA) Provinsi Riau Benny Fernando, Ardhi Arizal Bidang Advokasi Komnas PA Riau dan Satgas Grab Bike Bukit Raya diterima oleh Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun S.Stp M.Ap diruang tunggu tamu Gedung Mall Pelayanan Terpadu (MPP).

Dalam kesempatan tersebut pihak korban intinya meminta bantuan dari Pj. Walikota Pekanbaru untuk membantu memberikan solusi, karena hal ini sudah sempat ribut dan kemudian berujung dilaporkannya orang tua korban ke pihak kepolisian akibat salah pukul, dan berdasarkan pengakuan orang tua korban bahwa pihak pelapor sudah ada niat baik ingin berdamai, namun dengan syarat yang justru cenderung merugikan pihaknya.

Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun dalam keterangan Persnya mengatakan, ” saya memahami maksud dan tujuan dari pihak korban, dan akan membantu menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan semangat restoratif justice (RJ) karena hal tersebut bukanlah pidana berat. “

” Namun disatu sisi dugaan pelecehan anak di Bus Transmetro Pekanbaru jika memang benar, adalah merupakan perbuatan tak bermoral yang tidak bisa ditolerir, bagaimana jika hal tersebut menimpa anak kita, oleh karena itu saya akan meminta keterangan OPD dan pihak terkait lainnya mengenai hal ini, ” ungkap bang Uun.

Dalam keterangannya Plt. Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Provinsi Riau Benny Fernando mengatakan, ” kami berterima kasih kepada Pj. Walikota Pekanbaru yang sudah meluangkan waktu ditengah kesibukannya mendengar keluh kesah masyarakat kecil, dan berharap agar pelaku mendapatkan sanksi tegas atas apa yang dilakukannya sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari khususnya dikota kita tercinta ini, ” sebut Benny.

Baca : Belum Ada Satu Pun Kota Layak Anak di Indonesia

Terkait hal tersebut kedepan, Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun bersama Plt. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau Benny Fernando sepakat akan bersinergi menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota yang layak anak dalam berbagai aspek, sehingga niat baik ini merupakan langkah awal bersama untuk dapat bersinergi membenahi masalah perlindungan anak di Kota Pekanbaru.

Pj. Walikota Pekanbaru juga menyampaikan, ” saya berterima kasih kepada Sdr. Benny selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam memberikan sumbang saran kepada kami Pemko Pekanbaru sehingga kedepan dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai perlindungan anak.

Ini menjadi catatan penting 100 hari saya bertugas di Pemko Pekanbaru ini, dan kedepan saya berharap agar semua stage holder terkait dapat bersinergi bersama kami demi kemajuan Kota Pekanbaru, ” sebut Pj. Walikota Pekanbaru.

Baca : 6 Kategori Kota Layak Anak, Penuhi Hak Perlindungan Khusus untuk Anak

Penutup, pertemuan singkat namun padat makna yang membahas persoalan perlindungan anak di Kota Pekanbaru tersebut bersama Orang Tua Korban yang juga Driver Grab Bike Pekanbaru, Plt. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau Benny Fernando, Ardhi Arizal Bidang Advokasi Komnas PA Riau dan Satgas Grab Bike Bukit Raya yang tergabung beranggotakan sekitar 2000 driver se Pekanbaru beserta Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama. (*thd)

Agustus 24, 2022Agustus 15, 2023

Sosialisasi OSS RBA untuk Kemudahan Berusaha Menuju Pekanbaru Smart City

Membumi.com

Pekanbaru – Guna mendukung program sistem terintegrasi yang diluncurkan Presiden RI, hari ini Pj. Walikota Pekanbaru melalui OPD teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemko Pekanbaru mengadakan sosialisasi di Ballroom Prime Park Pekanbaru (23/7/22) yang dihadiri 80 an perusahaan yang tersebar se Kota Pekanbaru baik perseroan terbatas (PT), CV, Hotel, Rumah Sakit, RSIA, Mall dan berbagai bidang usaha lainnya.

Dalam sambutannya Kepala Dinas DPMPTSP Pemko Pekanbaru mengatakan, ” bahwa Pekanbaru merupakan ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Letaknya yang strategis menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu simpul lalu lintas dan jalur perdagangan dipulau Sumatera. Selain itu Pekanbaru juga merupakan pintu gerbang MEA di Indonesia bagian barat pada dalam Bimtek / Sosialisasi Kemudahan Berusaha Angkatan III tahun 2022 dalam Sistem terintegrasi yang dikenal dengan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach ), ” ungkapnya.

” hal tersebut menjadikan Pekanbaru sebagai sentra ekonomi terbesar dipulau Sumatera. Pekanbaru juga merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Melihat karakteristik tersebut dalam rangka untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan atau kemudahan berusaha Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko, ” sebut H. Akmal Khairi.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Negara hadir untuk mendorong Investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi Investor. Adapun Penyelenggaraan perizinan berbasis resiko telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada (9/8/2021) yang dikenal dengan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach ) Perizinan berusaha terintegrasi berbasis resiko.

Budi Wahidi mengatakan bahwa Penyelenggaraan sistem perizinan elektronik yang diberi nama OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach ) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkat resiko dan besaran skala kegiatan usaha.

Lebih lanjut Budi Wahidi selaku fungsional analis kebijakan ahli muda / sub koordinator Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan DPMPTSP menyatakan bahwa, ” kota Pekanbaru berpeluang besar untuk menjadi kota perdagangan dan industri, pusat kebudayaan Melayu dan Kota tujuan investasi. Hal tersebut bukan tanpa dasar melainkan merupakan hasil riset yang telah dilakukan oleh MC Kinsey 2012, the Boston Consulting Group 2012 dan Universitas Indonesia, ” ungkap Budi.

” sesuai arahan Pj. Walikota Muflihun, Pemko Pekanbaru melalui DPMPTSP bersama ini berupaya mendorong sektor usaha agar cepat pulih dan bangkit bersama melewati dampak Pandemi dengan berbagai terobosan serta inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya terhadap sektor usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM), ” sebut Budi.

Disinggung soal hasil ekspose Nomine Pemerintah Kota yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Kota yang ditaja oleh Kementerian Investasi BKPM, Budi mengatakan, ” alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita ( Kota Pekanbaru ) masuk 8 besar se Indonesia, jadi kita minta do’a dan dukungan semua, semoga final Pekanbaru bisa masuk 3 besar, ” ungkapnya penuh harapan. (*thd)

Untuk Pengaduan Pelayanan Perizinan Kota Pekanbaru di nomor hp dan whatsApp @ 0811.7515.133

Agustus 1, 2022Agustus 23, 2023

Wow, Ada Signature Bonus CPP Blok Senilai 10 Juta US$

Membumi.com

Pekanbaru – Sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak SKK Migas, Dirjend Migas Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI (14/2/22). Sesuai yang disampaikan oleh Dirjen Migas Tutuka Ariadji yang menyatakan bahwa nilai Komitmen Kerja Pasti Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) Blok yang ditawarkan hingga agustus 2042 meningkat dari usulan awal yakni dari US$ 41 juta menjadi US$ 130,4 juta dan dinyatakan telah sesuai dengan perhitungan SKK Migas.

Disejumlah media juga disampaikan bahwa PT. BSP mengajukan bonus tandatangan tanpa diskresi (tambahan split) sebesar 10 juta US$ atau senilai Rp.140 milyar jika dirupiahkan, menanggapi hal tersebut Nawasir Kadir yang merupakan ahli management perminyakan mengatakan, ” hal itu sangat tidak logis sebab sejauh ini produksi PT. BSP sudah sangat jauh menurun, dari 65 ribuan barel / hari dizaman pengelolaan PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI), kemudian turun 40 ribuan diawal BOB PT. Bumi Siak Pusako (BSP) beroperasi, hingga saat ini hanya tersisa 8 ribuan barel per hari, ” ungkapnya heran.

Baca : Begini Detail Komitmen Kerja Pasti Blok CPP yang Nilainya Mencapai US$ 130,4 juta.

Lebih lanjut Nawasir Kadir turut menyambut baik kepercayaan pengelolaan 100 % yang diberikan Pemerintah Pusat ke BUMD PT. BSP, namun hal itu sudah diperkirakannya dari sejak awal, bahwa ” Blok CPP akan dilepas oleh Pertamina Hulu karena Pertamina saat ini sudah mendapat Blok Rokan yang merupakan Blok Migas terbesar di Indonesia, yang tentunya sangat membutuhkan konsentrasi, dedikasi penuh, pendanaan yang mumpuni, Human Capital (SDM) yang handal dan teknologi yang canggih, ” ungkapnya.

” Apalagi belakangan kinerja Pertamina yang tidak maksimal menjadi sorotan akibat kewalahan dalam mengelola lebih dari 85 Blok Migas Indonesia, bahkan kata Nawazir Kadir beberapa blok besar setelah diambil alih Pertamina justru produksinya merosot jauh seperti Blok Mahakam ex perusahaan Perancis PT. Total Indonesia di Kaltim dan Blok Corridor ex Conoco Phillips, ” beber Nawazir Kadir didampingi Masdar Simbolon ahli IT perusahaan Migas Amerika Maxus Inc beserta tokoh masyarakat Riau lainnya dalam diskusinya di kedai kopi nikmat jalan Harapan Raya (30/7/22) ba’da ashar.

Baca : Bos SKK Migas Bongkar Alasan Rontoknya Produksi Blok Rokan !

Diakhir keterangannya Ir. H. Nawasir Kadir, MM yang dari awal ikut bertungkus lumus memperjuangkan perebutan Blok CPP dari genggaman Pemerintah Pusat dalam rangka Otonomi Daerah tersebut mengatakan, bahwa detail proposal peningkatan produksi yang disampaikan seperti study G&G, 2D – 3D Seismic Acquisition & Processing, pengeboran eksplorasi dan EOR Field Trial yang katanya punya skema peningkatan produksi, mustinya dapat meyakinkan para pemegang saham sebagai pengelola uang rakyat dengan membentangkan juga teknologinya seperti apa termasuk berbagai resiko kegagalan yang akan diwariskan.

” sebagai pengelola uang rakyat bentangkan juga teknologinya seperti apa, termasuk berbagai resiko kegagalan yang akan diwariskan, ” ungkap Nawazir.

” Kalau naiknya 10 – 20 % itu wajar sebab saya sudah cek ke berbagai sumber, apakah ada teknologi terbaru yang bisa mewujudkan impian proposal PT. BSP tersebut, jawabannya jelas tak ada, kecuali Iskandar Waris punya teknologi Alien untuk meningkatkan produksi CPP Blok jadi 50 ribu barel / hari sebagaimana disampaikannya di cnbcindonesia.com (14/2/22). Jadi itu lebih kepada perbuatan asal nekad dan ugal-ugalan saja, ” ungkap Nawasir sambil mengingatkan bahwa PT. BSP bukanlah milik segelintir orang karena ada sejarah panjang perjuangan Riau dalam merebutnya.

Iskandar Waris yang masih ada hubungan keluarga dengan Gubri Syamsuar yang kami konfirmasi terkait proposal pengelolaan CPP Blok yang naik fantastis 318 % tersebut, termasuk soal Signatur Bonus yang luar biasa besar senilai 10 juta US$, dinilai Nawasir pantas untuk dicurigai, ” apa motif dibalik semua ini. ” Hingga berita ini diterbitkan Direktur PT Bumi Siak Pusako tersebut masih belum memberikan penjelasan, Nah.

Juli 7, 2022Agustus 23, 2023

Soal Polemik Pemberitaan Takbir Keliling Idul Adha 1443 H, LAMR Kota Pekanbaru ; “AMBIL YANG JERNIH BUANG YANG KERUH ”

Membumi.com

PEKANBARU – Dalam keterangan persnya usai rapat terbatas di ruang rapat lantai 3 Mall Pelayanan
Publik (MPP) Pekanbaru (6/7/22), Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru yang terdiri dari Datuk Seri Muspidauan (Ketua Dewan Pimpinan Harian/DPH), Datuk Muhammad Ishak (Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat/MKA), Datuk Bambang Irawan (Sekretaris Umum DPH), Datuk Nomy Nikum (Bendahara Umum), dan Datuk Afrizal Anjo (Panglima Tinggi Punggawa Melayu Riau) menjawab sejumlah pemberitaan yang menurut kami keliru dalam menilai bahwa Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun lah yang melarang untuk dilakukannya Pawai Takbir malam Idul Adha 1443 H.

” Kan sudah disampaikan bahwa, Pemko Pekanbaru sebelumnya sudah merencanakan menggelar takbir keliling saat malam Hari Raya Idul adha. Namun, hal tersebut diurungkan lantaran ada imbauan dari pihak Kemenag Pekanbaru melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertempat dikantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, ” ungkap Datuk Seri Muspidauan (Ketua DPH LAM Riau Kota Pekanbaru.

Baca : Soal Takbiran Malam Idul Adha 1443 H, Ini Kata Pj. Walikota Pekanbaru

” memang ada sejumlah pemberitaan yang membandingkan Perayaan HUT Pekanbaru yang
mengundang artis ibukota dengan kebijakan takbir keliling menyambut hari raya Idul Adha, padahal surat edaran Kemenag itu sifatnya cuma himbauan, ” ungkap Ketua LAMR Pekanbaru sambil membaca sejumlah pemberitaan yang dinilainya tanpa konfirmasi dan tidak pada alur patutnya tersebut.

” Bahkan dikutip dalam pemberitaan itu sebut sampai mempertanyakan agama Pj. Walikota Pekanbaru
dan menuding menghabiskan anggaran APBD untuk perayaan HUT Pekanbaru tanpa bisa menunjukkan bukti, ditambah dengan kalimat yang mengatasnamakan warga Pekanbaru yang bernada ancaman akan menurunkannya dari kursi Pj. Walikota Pekanbaru, ” ungkap Ketua LAMR Pekanbaru.

Baca : PW MOI Riau Beri Tanggapan Soal Larangan Takbir Keliling, PJ Wako Pekanbaru Dianggap Tidak Pro Islam

“Perlu ditambahkan dan dijelaskan bahwa tidak ada yang melarang untuk takbir keliling malam Idul Adha, yang ada hanya himbauan dari Kemenag. Dan untuk diketahui bahwa Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun adalah anak jati melayu dari salah seorang tokoh Kota Pekanbaru yang dalam riwayatnya Ayah beliau salah seorang tokoh aktivis pemuda melayu waktu itu yang ikut dalam proses pemindahan ibukota dari bukit tinggi ke tanjung pinang bersama (alm) Wan Ghalib. “

” maka tidak perlu diragukan lagi kemelayuanya yang sudah pasti identik dengan Islam. Rasanya ini ibarat air yang sudah jenih maka kita ambil yang jernihnya dan buang yang keruh, ” ungkap Ketua LAMR Pekanbaru didampingi Panglima Tinggi Penggawa Melayu Riau (PMR).

” Kepada semua pihak kami ingin menyampaikan, bahwa kita ini hidup di bumi Melayu yang terkenal dengan sopan santunnya, dan sebagai warga masyarakat Pekanbaru kita wajib pula meng-aktualisasikannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Silahkan memberikan pendapat maupun memberikan informasi kepada masyarakat, tapi tolong diperhatikan nilai-nilai kepatutannya. ” ungkap Ketua LAMR Pekanbaru.

Baca : Terbitkan Edaran Pelaksanaan Kurban, Menag: Panduan untuk Jaga Kesehatan Masyarakat

Sebagai pihak yang diamanahkan menjadi Pemangku Kepentingan dalam hal adat istiadat dan budaya
Melayu di Pekanbaru ini, Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Pekanbaru tidak akan pernah berhenti mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga agar Pekanbaru tetap aman dan nyaman bagi semua golongan, lebih bijak dan selektif dalam menyikapi suatu isu serta tidak mudah terprofokasi.

” Tentu kami juga tidak akan tinggal diam bila ada pihak-pihak yang ingin membuat ketidak-amanan dan ketidaknyamanan di bumi Melayu ini, ” ungkap Pengurus LAM Riau Kota Pekanbaru.

Mari jadikan Pekanbaru sebagai rumah besar kita semua, tempat segala puak menumpukan harapan dan menjemput impian agar hidup lebih baik ke depan. Tak ada kata lain, kita semua harus menjaga rasa aman dan nyaman tetap terpelihara sehingga seisi rumah yang bernama Pekanbaru ini bisa saling hormat menghormati, saling menghargai, dan hidup berdampingan sebagai sebuah keluarga besar masyarakat Pekanbaru.

Seperti kutipan tunjuk ajar (alm) H. Tenas Effendy berikut ini :

Hidup sekandang sehalaman
Tidak boleh tengking menengking
Tidak boleh tindih menindih
Tidak boleh dendam kesumat
Pantang membuka aib orang
Pantang merobek baju di badan
Pantang menepuk air di dulang
Hilang budi karena bahasa
Habis daulat karena kuasa
Pedas lada hingga ke mulut
Pedas kata menjemput maut

Sumber : Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru

Juni 28, 2022Agustus 11, 2023

Mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD 2021, Ini Pandangan Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru

Membumi.com

Pekanbaru – Dalam agenda Rapat Paripurna ke 8 Masa Persidangan III dalam acara pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru (27/6/22) terhadap laporan pertanggungjawaban Ranperda APBD 2021 di Gedung Payung Sekaki DPRD kota Pekanbaru. Acara akhirnya dibuka oleh Wakil Ketua Novrizal didampingi Sekretaris Daerah M. Jamil menjelang siang, dengan daftar hadir yang tandatangani 23 orang dari 45 orang anggota DPRD kota Pekanbaru, kuorum terpenuhi serta dapat dilaksanakan dan secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

Dalam kesempatan tersebut, Dapot Sinaga dari Fraksi PDIP langsung menginterupsi dengan mempersoalkan minimnya kehadiran para pimpinan OPD termasuk Camat yang hanya dihadiri langsung oleh Camat Sail selebihnya diwakilkan, padahal pandangan fraksi tersebut sangatlah penting. Menanggapi hal tersebut sejumlah fraksi menyatakan bahwa hal tersebut menjadi catatan penting bagi Sekda untuk dapat dipahami kedepannya, namun sesuai tata tertib persidangan hal tersebut diperbolehkan.

Diawali dengan pandangan dari fraksi Golkar, yang sampaikan oleh Tarmizi Muhammad, ” kami mengucapkan terima kasih kepada Pj. Walikota dan segenap jajarannya yang telah menyampaikan pidato terkait Ranperda 2021, dan bertepatan dengan hari jadi Kota Pekanbaru ke 238 tahun, fraksi Golkar mengucapkan dirgahayu buat Pekanbaru, semoga semakin berjaya, tumbuh menjadi kota yang maju memberi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya menuju Smart City Madani, ungkap Tarmizi.

” laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksana APBD merupakan perwujudan pemerintah yang baik, good governace, esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan apabila benar benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis, responsif melalui tatacara ini akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi, ” ungkap Tarmizi.

Lebih lanjut Fraksi Golkar mengatakan bahwa APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem, pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaran pemerintahan didaerah, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

DPRD Kota Pekanbaru juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021. Semoga hal ini dapat memacu kinerja segenap jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat lebih baik dan serius kedepannya, serta kami berharap dapat dipertahankan pada tahun – tahun mendatang.

Baca : Kembali WTP, Pj. Wako Pekanbaru Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

” Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Fraksi Golkar berharap kepada Inspektorat Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan pembinaan, pengawasan serta peneguran terhadap Instansi Pemerintah atau OPD Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum menindak lanjutinya. ” ungkap Tarmizi.

Fraksi Golkar juga berkeyakinan, apabila pembinaan dan pengawasan internal ini dapat terlaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru secara serius dan maksimal, maka Pemerintah Kota Pekanbaru akan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun-tahun mendatang.

Dalam mencermati dan analisa yang dilakukan secara detail terhadap anggaran tahun 2021, Fraksi Golkar memberikan beberapa pertanyaan dan catatan penting, serta masukan bagi Pemko Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanan pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Adapun beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi Golkar berkenaan dengan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 diantaranya mengenai capaian yang sangat rendahnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.015 triliun lebih, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 684,642 milyar lebih (67,43 %).

” mengapa itu terjadi ? apa usaha dari OPD terkait untuk mencapai target yang telah ditetapkan, apakah hal tersebut terlalu besar ? dan tidak realistis, mohon penjelasannya, ” ungkap Tarmizi.

Kemudian Fraksi Golkar juga mempertanyakan terkait besaran dana penanganan Covid 19 yang sudah dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru disepanjang tahun 2021, ” untuk sektor apa saja dan dalam bentuk apa saja, mohon penjelasannya dengan data yang lengkap, ” ungkap Tarmizi.

Juru bicara Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai Silpa yang terdapat didalam Ranperda tahun 2021 lebih kurang sebesar Rp. 30,957 milyar lebih, juga mempertanyakan soal sangat rendahnya capaian realisasi PAD Kota Pekanbaru dari yang ditargetkan hanya Rp. 647,504 milyar lebih (70,64 %). Termasuk mempertanyakan penanganan banjir dari tahun ke tahun yang semakin parah, dan meminta penjelasan mengenai biaya yang sudah dikeluarkan.

Dalam kesempatan tersebut Fraksi Golkar adalah mengenai sangat rendahnya capaian hasil retribusi daerah pada Dinas PUPR hanya mencapai 8,926 milyar lebih (22,19%) dari target awal sebesar Rp. 40,425 milyar lebih.

Baca : Komisi III DPRD Pekanbaru Menginginkan PPDB Yang Berkeadilan

Fraksi Golkar juga mengharapkan kebijakan pendidikan yang lebih baik, yaitu dengan menjamin adanya sarana prasarana sekolah yang merata, baik SD Negeri maupun SMP Negeri yang sangat dibutuhkan karena tidak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri yang ada, hal ini menjadi persoalan masyarakat disaat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Fraksi Golkar juga memberikan masukkan agar lebih menekankan dan meningkatkan pola penyelenggaraan Pemerintah yang bernafaskan wirausaha, serta meningkatkan peran BUMD sebagai salah satu indikator keberhasilan bentuk penyertaan modal pemerintah daerah. Termasuk mendorong Pemko Pekanbaru untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan masyarakat. (*thd)

Juni 24, 2022Agustus 23, 2023

Bangkit Bersinergi dalam Paripurna Istimewa HUT Kota Pekanbaru ke 238

Membumi.com

Pekanbaru – Semenjak pagi (23/6/22) suasana Gedung DPRD Kota Pekanbaru, mulai dipenuhi tamu dan undangan dalam rangka Paripurna HUT Kota Pekanbaru ke 238, tampak hadir Wakil Gubernur Riau H. Edy Natar Nasution, Forkopimda Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, Ketua Sabarudi, ST dan para Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru serta segenap anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Tampak hadir juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, anggota DPR RI, Wasekjen Partai Amanat Nasional Irvan Herman yang juga anak mantan Walikota Pekanbaru (alm) Herman Abdullah, mantan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, Ketua LAM Kota Pekanbaru Muspidauan, Konsulat Malaysia, Pimpinan OPD Kota Pekanbaru, Camat dan Lurah se Kota Pekanbaru, Ibu – ibu PKK dan Insan Pers, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun mengucapkan puji syukur, atas kehadiran Allah SWT karena diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam acara rapat paripuna istimewa DPRD Kota Pekanbaru Bersempena hari jadi Pekanbaru ke 238 Tahun 2022. Serta mengatakan bahwa Pekanbaru telah mengalami kemajuan yang pesat, terutama dibidang perekonomian dan infrastruktur. Kemajuan yang dicapai hari ini dapat dilihat sebagai wujud kualitas Visi maupun Perencanaan yang telah ditetapkan.

” Visi daerah Kota Pekanbaru merupakan pedoman penentu arah pembangunan jangka panjang (20 tahun) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kota Pekanbaru Tahun 2005 – 2025, yaitu Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa, ” ungkap Pj. Walikota Pekanbaru.

” Pada periode ini, kita bersama masyarakat telah berhasil mengantarkan Pekanbaru menjadi salah satu Kota terkemuka di Indonesia, Kota ini bukan saja berkembang dalam batas administrasi menjadi sebuah Kota Metropolitan, tapi juga mempengaruhi kawasan disekitarnya. Tumbuh menjadi kawasan perkotaan yang dsebut Metropolitan Pekansikawan, yaitu kawas yang meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan, ” sebut Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun.

” Diusia Pekanbaru yang ke 238 ini, mari bersama-sama kita jadikan momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh disemua lini untuk meningkatkan kinerja terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Kita juga harus tetap bersyukur dan terus berkarya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selalu mendapat limpahan Rahmat dan Pahala dari Allah SWT. Adalah sebuah momentum yang tepat jika dalam usianya yang ke 238 tahun ini, ” ucap Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun.

Lebih lanjut Pj. Walikota Pekanbaru mengatakan bahwa seluruh catatan perjuangan dan dedikasi Pembangunan, yang telah dilakukan dapat dirayakan dengan penuh rasa syukur. Tak terkecuali jika terdapat program yang belum terwujud, tentu akan dievaluasi dan dikoreksi agar seluruh kegiatan yang telah diprogramkan terlaksana dengan baik.

” Pada kesempatan ini Pemerintah Kota Pekanbaru mengajak semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat ikut serta membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memenuhi anggaran Pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana saya resmi dilantik oleh Gubernur Riau sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru. Berbagai tugas dari Gubernur Riau tentunya menjadi tanggungjawab yang harus segera dilaksanakan, ” ungkap Muflihun.

Baca : Sampah Sumbat Drainase, Pj Walikota Minta Pengawasan RT/RW dan Lurah

Pj. Walikota Pekanbaru juga mengatakan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi masalah yang ada di Kota Pekanbaru, dengan langsung berkordinasi dengan OPD terkait beserta Camat dan Lurah untuk mendeteksi masalah yang ada, mencari tahu penyebab dan cara penyelesaiannya.

” Adapun keseluruhan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru disusun dalam program Prioritas 100 hari kinerja sejak awal menjabat Walikota Pekanbaru dengan tiga program yang sangat prioritas yang harus dibenahi diantaranya pengurangan titik banjir, pembenahan pengelolaan persampahan dan perbaikan jalan yang rusak, ” sebut Pj. Walikota Pekanbaru.

” Ketiga program tersebut merupakan bentuk strategis pelayanan Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat khususnya warga Kota Pekanbaru dalam beraktifitas sehari-hari. Tantangan mengembalikan kejayaan Pekanbaru sebagai Kota terbersih, merupakan salah satu program prioritas selama kepemimpinan saya sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru. Sejarah mencatat Kota Pekanbaru pernah menjadi Kota terbersih pada era tahun 1990 an hingga pada awal tahun 2000 (semasa Alm. Herman Abdullah) hingga kembali mendapatkan Adipura, ” sebut Pj. Walikota Pekanbaru.

” Dalam merealisasikan tantangan tersebut Pemerintah Pemerintah Kota Pekanbaru bergerak cepat dalam menangani permasalah persampahan, dengan memberikan PR kepada Camat dan Lurah untuk mensosialisasikan jam pembuangan sampah yang sudah diatur dalam Perda Kota Pekanbaru. Selain itu juga sudah memanggil operator pengangkutan sampah agar menjalin kerjasama untuk lebih serius dalam mejalankan tugasnya dilapangan, ” ungkap Pj. Walikota Pekanbaru.

Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun juga mengatakan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani sampah, ditandai dengan Pembacaan Deklarasi Pekanbaru Bebas Sampah Tahun 2022 pada senin (6/5/22) di Mall Pelayanan Publik bersama seluruh jajarannya dan organisasi Kemasyarakatan.

Baca : Pemko dan PLN Pekanbaru Tandatangani MoU Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Pengganti Batu Bara

Atas dasar inventarisasi jumlah titik penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik, berjumlah 95 titik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dari (29/5/22) sampai dengan (21/6/22) terjadi penutupan atau tidak lagi ada aktivitas pembuangan sampah masyarakat pada 10 titik.

” Mengenai Penanganan Banjir juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini. ” semenjak awal dilantik, saya langsung mengecek titik-titik banjir, diantaranya disungai Batak dan sungai Sail, yang mana salah satu penyebabnya adalah terjadinya pendangkalan sengai, sehingga tidak mampu menampung volume air hujan, ” ungkap Muflihun.

Pj. Walikota Pekanbaru melalui OPD terkait juga sudah memerintahkan untuk melakukan Normalisasi sungai, agar lebih cepat mengalirkan dan lama genangan telah terjadi pengurangan secara signifikan. upaya cepat juga telah dilakukan, dari total 62 titik banjir 41 % atau 28 titik diantaranya sudah dilakukan penanganan, sehingga tidak terjadi lagi banjir.

Baca : Sungai Sail Dinormalisasi, PUPR Pekanbaru Sebut Genangan Surut Tak Sampai Sejam

Demikian juga dengan penanganan jalan rusak, sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru Nomor 202 Tahun 2017, panjang jalan kota Pekanbaru 1,277 km, yang terdiri dari 1,946 ruas dengan kondisi baik 74,5 % dan sisanya 25,5 % dalam kondisi rusak berat. Muflihun juga mengatakan bahwa dalam program 100 hari telah merncanakan perbaikan terhadap 91 ruas jalan yang rusak dan hingga satu bulan menjabat sudah memperbaiki 50 ruas jalan atau 54,9 %.

” Disamping penanganan program yang sangat prioritas dan mendesak diatas, Pemko Pekanbaru juga melaksanakan program Pembangunan prioritas lainnya, seperti pembangunan SDM, peningkatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pj. Walikota Muflihun juga mengatakan masih banyak hal yang perlu disempurnakan, semua ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Muflihun yakin dengan semangat kebersamaan berbagai permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru dapat diselesaikan dengan baik. ” Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mohon dukungan dari masyarakat Pekanbaru, Bantu saya, mari kita bangun Kota Pekanbaru menjadi Kota Bertuah menuju Smart City Madani. Kepada seluruh masyarakat, saya ucapkan Tahniah, hari jadi Kota Pekanbaru ke 238, semoga Allah SWT meredhoi seluruh usaha kita semua, amin, ” tutup Pj. Walikota Pekanbaru. (rls)

Juni 20, 2022Agustus 10, 2023

Bangkit Bersinergi ; Pj. Wako Pekanbaru, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Jalin Silaturahmi

Membumi.com

Pekanbaru – Walaupun diawal diiringi hujan yang cukup lebat, Acara Ramah Tamah dan Silaturahmi Pj. Walikota Pekanbaru bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dikediaman Walikota Pekanbaru dihadiri oleh hampir semua anggota DPRD Kota Pekanbaru (19/6/22). Tampak hadir juga dalam kesempatan tersebut sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru beserta istri.

Setelah hujan reda pukul 21.00 Wib, M Jamil selaku Sekda Kota Pekanbaru dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota dewan yang kemudian memberikan sebait pantun untuk bersama menyatukan langkah membangun Kota Pekanbaru, pada kesempatan tersebut ia juga mengatakan, bahwa acara ini sebenarnya sudah lama direncanakan, namun baru bisa terwujud malam ini. ” Mari kita sama – sama kita saling melengkapi, ” ucap M Jamil.

Baca : Pj Wali Kota Canangkan Pekanbaru Bebas Sampah, Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas

Dalam kesempatan tersebut Hamdani yang didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dalam sambutannya menyampaikan bahwa malam hari ini adalah malam yang spesial, dan menyampaikan bahwa pada tanggal 21 nanti akan ada pergantian ke Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang baru. Kemudian Ginda Burnama juga mengucapkan terima kasih, dan mengatakan agar OPD dapat bersinergi dengan DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka membangun kota Pekanbaru kedepannya.

Senada dengan hal tersebut Wakil Ketua Novrizal juga mengapresiasi acara malam ini, karena sudah menantikan acara silaturahmi ini se dari awal Pj. Walikota Pekanbaru dilantik. Dalam kesempatan tersebut ia juga mengatakan bahwa, ” kami juga mengapresiasi 2 tahun kepemimpinan Hamdani di DPRD kota Pekanbaru, ” sebutnya.

Tengku Azwendi juga angkat bicara bahwa, ” kita bukan main – main di DPRD ini akan tapi kita membangun kota Pekanbaru serta mendoakan Muflihun selaku Pj. Walikota Pekanbaru agar sehat dalam menjalankan tugasnya, dan meminta agar para kepala OPD untuk tampil di panggung serta diabadikan dalam foto bersama sebagai tanda keseriusan dalam bersinergi.

Lebih lanjut Pj. Walikota Pekanbaru dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru, dan mengatakan, ” berkat dukungan seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru, saya dapat optimal membenahi kota Pekanbaru. Mari bersama kita ciptakan kota Pekanbaru yang bersih dan satukan langkah dalam bersinergi, ” Ungkap Muflihun.

” Beberapa waktu yang lalu saya menerima kunjungan salah seorang Menteri Malaka, dan menanyakan apa sumber PAD Malaka, Menteri tersebut hanya mengatakan sumber pemasukkannya hanya dari sektor Pariwisata. Kemudian saya juga bertanya kepada salah seorang investor yang mempunyai banyak hotel di Malaysia serta mengajak untuk berinvestasi di Kota Pekanbaru, Namun mereka mengatakan bahwa Pekanbaru tidak kondusif (aman), inilah persoalannya, ” Ungkap Muflihun.

Baca : HUT ke-238 Pekanbaru, Ratusan ASN Pemko Ikuti Lomba Permainan Rakyat di Alam Mayang

Selanjutnya Pj. Walikota Pekanbaru mengajak semua untuk ikut memeriahkan HUT Pekanbaru ke 238 dalam berbagai kegiatan positif. Ia juga mengatakan bahwa pada malam tanggal 24 Juni 2022 nanti terdapat panggung hiburan bagi masyarakat yang rencananya akan diisi oleh artis Nasional Anji, dan jika tidak ada halangan akan diadakan di simpang jalan Juanda Pekanbaru.

Dalam kesempatan tersebut Pj. Walikota Pekanbaru juga mengatakan bahwa terdapat isu disaat ia masuk ke Pemko Pekanbaru akan memutasi pejabat, ” saya katakan tidak, namun saya akan evaluasi OPD dan Kecamatan yang tidak mampu dan optimal mengikuti langkah kerjanya dan cara kepemimpinannya.

Sambutan tersebut kemudian ditutup dengan sebait pantun, ” Burung balam hinggap dipohon Cemara, jadikan silaturahmi ini untuk membangun Kota Pekanbaru. ” Pj. Walikota Pekanbaru pun ikut menyumbangkan beberapa tembang lagu diantaranya lagu Melayu fatwa pujangga untuk menghibur sejumlah tamu dan undangan yang hadir.

Baca : Buka Turnamen Futsal Antar OPD, Pj Walikota Pekanbaru Tendang Langsung Bola ke Mulut Gawang

Ida Yulita Susanti dari Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan, ” Ini merupakan langkah yang baik untuk penjabat Walikota Pekanbaru dengan DPRD Kota Pekanbaru untuk membangun sinergitas, namun pada hari ini kita menghadapi berbagai persoalan besar dan konflik, maka tentu silaturahmi pada malam ini tidak hanya seremonial belaka, akan tetapi benar-benar membangun sinergitas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, ” ungkapnya.

” secara pribadi saya tentu berharap kepada Pj. Walikota Pekanbaru yang sebelumnya dilantik pada (23/5/22), namun saat ini sudah memasuki bulan Juni. Ida juga berharap agar Pj. Walikota Pekanbaru tidak larut dalam eforia serta melupakan hal teknis, karena sudah saatnya sekarang masuk ke sistem anggaran, tentang bagaimana meningkatkan pendapatan, serta menata pemerintahan. Jangan sampai tukin dapat dibayar hanya diawal saja, namun selanjutnya tak terbayarkan akibat tidak menghitung berapa potensi pendapatan Pemko, ” tutupnya.