Lebih dari 600.000 Anak di Rafah Kelaparan dan Ketakutan di Tengah Serangan Israel

Membumi.com

New York (6/04/24) – James Elder, juru bicara Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), menyampaikan kekhawatiran atas situasi mengerikan yang dihadapi lebih dari 600.000 anak di Rafah, Gaza selatan, yang bergulat dengan kelaparan dan ketakutan di tengah ancaman serangan Israel.

Dalam sebuah video yang diposting di akun X, Elder menjelaskan penderitaan anak-anak yang berjuang untuk bertahan hidup di Rafah di tengah serangan Israel, menyusul masuknya 1,5 juta orang ke wilayah tersebut sebagai akibat dari agresi Israel yang sedang berlangsung.

Elder mengingatkan anak-anak dan keluarga yang melarikan diri dari serangan Israel bahwa mereka diperintahkan untuk pergi ke Rafah karena di sana akan aman.

Namun, meskipun ada jaminan ini, serangan brutal masih terus dilakukan. “Rafah adalah kota untuk anak-anak. Ada 600.000 anak laki-laki dan perempuan, namun mereka berada di bawah ancaman serangan militer, terjebak di Rafah, tanpa tempat yang aman untuk dituju,” kata Elder.

Baca : Israel Telah Membunuh Ribuan Perempuan di Gaza

Dia menyoroti perjuangan sehari-hari para orang tua yang berusaha menanamkan harapan pada anak-anak mereka meski dalam ketakutan dan kelaparan, menekankan bahwa kata “harapan” berisiko terhapus dari kosakata di Gaza.

Elder mendesak semua orang yang berempati dengan rasa sakit dan ketakutan orang tua terhadap anak-anak mereka dan mereka yang percaya pada masa kanak-kanak untuk mengakhiri penderitaan di Rafah ini.

Menurut Biro Pusat Statistik Palestina, pasukan pendudukan Israel membunuh rata-rata 4 anak setiap jam di Jalur Gaza. Selain itu, 43.349 anak hidup tanpa salah satu atau kedua orang tuanya akibat agresi Israel yang terus menerus di Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB António Guterres tadi malam (6/04/24) mengatakan dia sangat terganggu dengan laporan bahwa pasukan pendudukan Israel menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) dalam mengidentifikasi target di Gaza, sehingga mengakibatkan a tingginya korban sipil.

“Saya sangat terganggu dengan laporan bahwa kampanye pengeboman militer Israel menggunakan AI sebagai alat dalam mengidentifikasi target, sehingga mengakibatkan tingginya jumlah korban sipil,” kata Sekjen PBB dalam sebuah postingan di X.

“AI harus digunakan sebagai kekuatan untuk kebaikan demi memberi manfaat bagi dunia, bukan untuk berkontribusi dalam mengobarkan perang di tingkat industri, sehingga mengaburkan akuntabilitas.”

Baca : WATCH: Inside the genocide – Six months in Gaza

Di hari ke 183 Israel terus melanjutkan Genosidanya, Menurut sumber lokal dan medis, beberapa warga sipil Palestina tewas dan lainnya terluka pada sabtu dini hari dalam serangkaian serangan udara dan artileri Israel yang menargetkan lingkungan pemukiman di berbagai wilayah Jalur Gaza, menurut sumber lokal dan medis.

Koresponden WAFA melaporkan bahwa pasukan Israel menargetkan rumah-rumah warga sipil di lingkungan Al-Zaytoun di tenggara Kota Gaza, lingkungan Al-Sabra di tengahnya, dan lingkungan Tel Al-Hawa dan Sheikh Ajleen di barat daya kota.

Hal ini mengakibatkan terbunuhnya tiga warga sipil dan melukai sekitar 10 lainnya, yang dipindahkan ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di kota tersebut.

Selain itu, artileri Israel menembaki rumah-rumah di daerah Al-Maghraqa, Al-Zahra, dan pinggiran utara kamp pengungsi Nusseirat di Gaza tengah, menyebabkan cedera di antara warga sipil, yang kemudian diangkut ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir Al. Balah, Gaza tengah.

Baca : WCK aid worker killings are a ‘message to the world’

Selanjutnya, artileri Israel menargetkan beberapa wilayah di kota Beit Hanoun di Jalur Gaza utara.

Secara bersamaan, pasukan pendudukan menembakkan beberapa peluru ke arah lingkungan barat daya kota Khan Younis, di selatan Jalur Gaza, bertepatan dengan serangan udara di bagian tengah dan barat kota tersebut.

Agresi pendudukan Israel yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza sejak 7 Oktober sejauh ini telah mengakibatkan terbunuhnya 33.091 warga sipil, sebagian besar anak-anak dan perempuan, dan melukai lebih dari 75.750 lainnya.

Source : Palestinian News & Information Agency-WAFA

.

.

.

TelkomGroup Berangkatkan Lebih Dari 2.000 Pemudik melalui Jalur Darat dan Laut

Membumi.com

Jakarta – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis, yang terdiri dari Mudik Gratis Bersama BUMN dan Mudik Hepi Telkomsel Poin, untuk  pelanggan, UMKM, sales force, dan masyarakat umum.

Mudik Gratis Bersama BUMN yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini mengusung tema “Mudik Asyik Bersama BUMN”, di mana seremoni pelepasan keberangkatan bagi para peserta mudik dilakukan di Simpang Monas, Jakarta pada Jumat (5/4).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, serta pejabat perusahaan BUMN.

Pada saat bersamaan, TelkomGroup juga melaksanakan pelepasan keberangkatan peserta Mudik Gratis Bersama BUMN dan Mudik Hepi Telkomsel Poin di Museum Satria Mandala, Jakarta.

TelkomGroup memberangkatkan total 2.187 pemudik melalui 35 bus (20 bus IndiHome oleh Telkomsel, 10 bus Telkomsel Poin, 5 bus Indibiz) dan 3 kapal laut dengan berbagai tujuan di antaranya, Cirebon, Semarang, Tasikmalaya, Yogya, Surabaya, dan Madiun, melalui jalur utara maupun jalur selatan Pulau Jawa, serta di sisi barat menuju Lampung hingga Palembang.

Program ini merupakan wujud dukungan Telkom untuk membantu masyarakat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dengan aman. Mudik gratis juga merupakan upaya untuk mengalihkan penggunaan sepeda motor ke moda bus dan kapal untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, “Sebanyak 88 BUMN menyelenggarakan mudik yang aman dan nyaman untuk meminimalisasi kecelakaan, dengan lebih dari 90 ribu pemudik kami berangkatkan. Semoga program yang telah berjalan selama 5 tahun ini dapat terus berlanjut, karena ini menjadi bentuk kepedulian BUMN untuk meringankan beban masyarakat terutama di momen-momen seperti ini.”

Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah mengatakan, “Program Mudik Gratis TelkomGroup menjadi wujud komitmen TelkomGroup dalam memberikan kontribusi positif bagi masyakat, terutama bagi mereka yang akan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445H.

Selain moda transportasi, kami memberikan bantuan sekaligus memastikan para pemudik dapat pulang dengan aman dan nyaman.” Tak hanya mengadakan mudik gratis, TelkomGroup juga membagikan bantuan kepada para pemudik dengan total sebesar bantuan lebih dari Rp500 juta.

Lebih lanjut Ririek menambahkan bahwa animo masyarakat untuk mengikuti program Mudik Bersama BUMN ini sangat tinggi, di mana kuota sudah terpenuhi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Bahkan total pendaftar mencapai 5.626 orang dalam rentang 24 jam itu, lima kali lipat melebihi kuota yang ditetapkan sehingga membuat TelkomGroup harus memvalidasi calon pemudik dengan baik dan tepat sasaran.

Sementara itu, program Mudik Hepi Telkomsel Poin memberangkatkan pemudik dengan dua moda transportasi, yakni darat dan laut. Sebanyak 10 bus diberangkatkan ke beberapa kota tujuan akhir, seperti Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan moda kapal laut terdiri dari rute Balikpapan ke Surabaya, Makassar ke Surabaya, dan Batam ke Tanjung Priok.

Melalui program Mudik Hepi Telkomsel Poin, Telkomsel memfasilitasi para pelanggan setianya untuk berpartisipasi dalam berbagi kegiatan kebaikan dan berkolaborasi dengan platform Benih Baik, yang mengumpulkan dan menyalurkan hasil donasi kepada 1.100 pemudik untuk pulang ke kampung halaman merayakan lebaran bersama keluarga.

Demi memastikan kualitas layanan telekomunikasi tetap prima jelang libur lebaran, TelkomGroup telah melakukan persiapan mulai dari optimalisasi jaringan dan ketersediaan kapasitas internet yang mumpuni dalam mengantisipasi lonjakan trafik, berbagai paket layanan menarik untuk pelanggan, serta personel yang bertugas selama 24×7.

TelkomGroup telah menyiapkan Posko TelkomGroup SIAGA RAFI sebagai upaya untuk mengamankan infrastruktur dan layanan bagi semua segmen pelanggan di seluruh Indonesia.

Source : pressrelease.id

.

Rp 271 Triliun, Kasus Korupsi PT Timah Terbesar Sepanjang Sejarah

Membumi.com

Jakarta – Berkaitan dengan bergulirnya kasus korupsi PT. Timah, dalam siaran pers yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (1/4/24) disampaikan bahwa ;

Pertama, kasus korupsi PT Timah memperpanjang praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004–2015 saja, negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh Badan. Apabila dirata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32,473 ton/tahun.

Kedua, perlu ada pengembangan kasus untuk menjerat aktor lain sebagai tersangka. Apabila kita melihat komposisi dari 16 tersangka yang telah ditetapkan oleh kejaksaan, mayoritasnya berlatar belakang direktur di perusahaan smelter. Padahal, kasus korupsi pertambangan kerap melibatkan aktor lain seperti pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Dalam praktik pertambangan ilegal, aparat penegak hukum diduga acap kali menerima setoran dari aktivitas tambang untuk membiarkan operasi perusahaan tetap berjalan lancar. Modus tersebut antara lain pernah diungkap oleh mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong.

Bukan tidak mungkin modus serupa memperlancar praktik lancung dalam kasus PT Timah. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan “boneka” mengambil bijih timah secara ilegal untuk kemudian dikirimkan ke perusahaan smelter yang sudah setuju bersekongkol. Praktik yang terjadi berulang kali tersebut nyaris mustahil luput dari pengawasan otoritas. Sehingga patut diduga bahwa operasi penambangan ilegal tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor swasta.

Baca : Kejagung Blak-blakan Soal Kerugian Rp 271 Triliun Hasil Korupsi Timah

Ketiga, pemerintah dalam kasus ini lalai memastikan tata kelola ekstraktif yang  baik. Setidaknya dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) gagal menjalankan tugasnya.

Kementerian BUMN tidak memastikan PT Timah, entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk mengambil langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi. PT Timah selaku BUMN diketahui menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan mineral timah yang “memperlancar” praktik kotor perusahaan-perusahaan boneka yang menambang bijih timah secara ilegal.

Lebih jauh, Kementerian ESDM lalai melakukan peran pengawasan sebagaimana telah dimandatkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menteri ESDM dibekali kewenangan yang luas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mulai dari teknis pertambangan, pemasaran, pengelolaan lingkungan hidup, hingga kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Keempat, ICW akan terus mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan aspek kerusakan lingkungan dalam kalkulasi kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT Timah. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut mencapai angka Rp 271 triliun, terbesar sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Aparat penegak hukum sejauh ini terlalu berfokus pada penghitungan kerugian negara semata ketika menangani kasus korupsi dengan dimensi sumber daya alam. Padahal korupsi sektor ekstraktif seperti pertambangan selalu membawa dimensi kerusakan ekologis maupun sosial yang masif. Perlu juga dicatat bahwa kasus korupsi yang mempertimbangkan aspek kerugian lingkungan beberapa kali dianulir oleh putusan hakim. Sehingga ‘terobosan’ Kejaksaan Agung perlu dikawal hingga proses persidangan. 

Baca : Kerugian Korupsi PT Timah Rp271 Triliun, Begini Rinciannya

Contoh kasus yang dianulir antara lain kasus korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group yang menjerat konglomerat Surya Darmadi. Jaksa awalnya menuntut Surya untuk membayar Rp 73,9 triliun akibat kerugian yang ditimbulkan, termasuk untuk memulihkan kawasan hutan yang telah dirusak kebun sawit miliknya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lalu menjatuhkan putusan yang mengakui penghitungan kerugian perekonomian negara yang di dalamnya terdapat pertimbangan kerusakan lingkungan. Namun, Mahkamah Agung menganulir pengakuan tersebut dan memotong sanksi Darmadi sehingga hanya harus membayar kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

Kasus lainnya adalah kasus korupsi pemberian IUP yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus tersebut tidak mempertimbangakan penghitungan kerugian lingkungan yang dipaparkan oleh ahli dalam persidangan.

ICW berharap ketika kasus korupsi PT Timah masuk ke proses persidangan, majelis hakim dapat memutus dengan progresivitas sehingga mengakomodir kalkulasi kerugian lingkungan yang telah dikonstruksikan oleh kejaksaan dengan bantuan ahli.

Source : Indonesia Corruption Watch

.

Mari Kenali Fitur dan Langkah Keamanan di Aplikasi Gojek

Membumi.com

Jakarta – Keamanan dan keselamatan pelanggan merupakan prioritas utama Gojek, penyedia layanan on-demand services dari Grup GoTo, terutama di momen-momen meningkatnya mobilitas masyarakat seperti saat libur menjelang Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

Pemahaman terkait langkah-langkah keamanan jelang libur Lebaran ini penting mengingat data internal Gojek menunjukkan pada periode jelang lebaran tahun 2023 terjadi peningkatan tren perjalanan masyarakat hingga lima kali lipat menuju menuju area-area transportasi publik menggunakan layanan transportasi Gojek.

Rubi Purnomo, SVP Corporate Affairs Gojek mengungkapkan, “Bagi Gojek, keamanan dan keselamatan adalah prioritas utama. Prioritas tersebut kami tunjukkan dengan pemanfaatan teknologi terkini , untuk memberikan rasa aman saat menggunakan aplikasi Gojek.

Kami juga bekerja ekstra keras melebihi standar industri dengan menerapkan langkah proteksi tambahan serta edukasi berkelanjutan untuk menciptakan budaya aman di dalam ekosistem kami.

Ketiga pilar #AmanBersamaGojek tersebut merupakan hal yang tak terpisahkan dan semakin penting di saat mobilitas masyarakat meningkat jelang momen libur Lebaran.”

Keberadaan solusi-solusi #AmanBersamaGojek dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan keamanannya selama di perjalanan, lewat langkah-langkah berikut:

1. Manfaatkan fitur Bagikan Perjalanan. Di awal perjalanan, fitur ini memungkinkan pengguna untuk membagikan informasi kepada kerabat. Informasi mencakup lokasi penjemputan dan pengantaran, informasi mengenai driver dan kendaraannya, status perjalanan dan estimasi waktu tempuh, hingga jalur yang dipilih driver dalam perjalanannya.

Selain berfungsi untuk meningkatkan keamanan dengan membagikan perjalanan kita ke keluarga atau kolega terdekat, fitur ini juga membantu menginformasikan estimasi serta waktu tempuh perjalanan.

2. Tombol Darurat. Di tengah perjalanan, jika ada kejadian darurat, Gojek siap membantu pelanggan maupun mitra driver melalui Tombol Darurat. Fitur ini terhubung dengan Unit Darurat 24 Jam yang hadir di berbagai wilayah operasional dan terlatih untuk merespon laporan dengan berperspektif korban serta berkoordinasi dengan otoritas terkait saat menangani keadaan darurat. Tak hanya itu, tim Unit Darurat Gojek juga menyiagakan layanan ambulans.

3. Manfaatkan titik jemput sesuai yang terdapat di aplikasi Gojek. Gojek menyediakan ratusan titik jemput, area tunggu pelanggan maupun shelter mitra driver yang berada di lokasi-lokasi strategis atau pun berada area-area transportasi publik seperti airport, terminal bus, stasiun kereta, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Seluruh perjalanan Gojek, baik GoRide maupun GoCar telah dilindungi oleh asuransi untuk meminimalisir dampak risiko selama perjalanan. Di luar asuransi dasar tersebut, sebelum memulai perjalanan, pelanggan juga dapat mengaktifkan perlindungan tambahan ‘PerjalananAman+’ hingga Rp350 juta. Gojek juga hadirkan fitur Verifikasi Muka mitra driver dan penyamaran nomor telepon (Number Masking).

Tak hanya berfungsi untuk memastikan kesesuaian identitas dan kendaraan mitra driver Gojek, hal ini untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat berkomunikasi dengan mitra driver Gojek. Nantinya nomor telepon pengguna dan mitra driver akan disamarkan untuk menjamin keamanan data pribadi kedua pihak.

Rubi menambahkan pengguna cukup ingat ‘perisai hijau’, untuk menggunakan ragam fitur tersebut. “Pengguna bisa mempelajari perangkat keamanan layanan transportasi Gojek yang akan muncul bahkan sejak pemesanan baru di buat.

Langkah ini bisa dipelajari dan digunakan dengan meng-klik tombol Tombol Perangkat Keamanan Gojek berbentuk perisai hijau di halaman perjalanan. Di dalamnya terdapat seluruh informasi dan fitur terkait keamanan mulai dari informasi asuransi perjalanan, fitur bagikan perjalanan, fitur tombol darurat serta pilihan untuk memberikan masukan pelayanan.”

Gojek juga terus memperkuat penindakan dan aturan dan SOP yang ketat hingga mendorong edukasi multipihak untuk menciptakan keamanan yang komprehensif. “Kami berkomitmen merespon laporan keamanan dengan sigap untuk memberikan rasa tenang bagi pelanggan dan mitra.

Baik mitra atau pengguna yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan penindakan yang tegas, berupa pemblokiran permanen dari ekosistem Gojek hingga pelaporan ke ranah hukum. Lebih lanjut, bersama berbagai pihak, kami turut berfokus untuk meningkatkan pengetahuan publik, mitra driver, maupun Tim Unit Darurat Gojek, untuk bergerak bersama-sama membangun budaya aman,” tutup Rubi.

Tentang Gojek

Gojek adalah unit bisnis on-demand service dari grup GoTo atau PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (BEI: GOTO) pelopor model ekosistem multi-layanan, termasuk transportasi, pengiriman makanan, logistik, dan lainnya. Gojek didirikan dengan prinsip memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dengan menghubungkan konsumen ke penyedia barang dan jasa terbaik di pasar.

Perusahaan ini didirikan tahun 2010 dengan fokus pada layanan kurir pengantaran barang dan transportasi roda dua, sebelum meluncurkan aplikasi pada 2015 di Indonesia. Sejak itu, Gojek berkembang menjadi platform on-demand terkemuka di Indonesia dengan penambahan wilayah operasi di Vietnam dan Singapura. Saat ini, Gojek memiliki lebih dari 2,7 juta mitra driver. Gojek merupakan bagian dari GoTo Group, ekosistem digital terbesar di Indonesia, yang terdiri dari Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial.

Gojek berkomitmen selalu menghadirkan solusi guna memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup jutaan pengguna aplikasi Gojek di Asia Tenggara, khususnya di sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Source : pressrelease.id

.

PLN : Tarif Listrik April-Juni 2024 Tetap

Jakarta (29/3/24) – PT PLN (Persero) siap mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dengan menghadirkan tarif listrik yang tetap terjangkau untuk periode triwulan II tahun 2024.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P. Hutajulu mengungkapkan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik triwulan II Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan November tahun 2023, Desember tahun 2023, dan Januari tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp 15.580,53/USD, ICP sebesar USD 77,42/barrel, inflasi sebesar 0,28%, dan HBA sebesar 70 USD/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

“Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I 2024. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif listrik tetap atau tidak naik,” kata Jisman.

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Kementerian ESDM tetap mendukung PLN agar selalu berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sesuai dengan keputusan pemerintah, PLN pun siap mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan listrik yang tetap andal dan terjangkau demi menjaga daya beli masyarakat.

“PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan energi listrik yang andal serta terjangkau untuk seluruh pelanggan. Berbagai upaya efisiensi dan digitalisasi yang telah dilakukan PLN menjadi kunci dalam mewujudkan komitmen ini,” ujar Darmawan.

Adapun, untuk rincian tarif tenaga listrik di kuartal II 2024 (April-Juni) dapat diakses melalui https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment.

Source : pln.co.id

.

.

Maret 2024, PMI Manufaktur Indonesia Catat Level Tertinggi Selama 2,5 Tahun

Membumi.com

Jakarta (1/4/24) – Industri manufaktur tanah air semakin menggeliat dengan meningkatnya permintaan baru yang memacu produktivitas sektor tersebut. Ini tercermin dari laporan yang dirilis oleh S&P Global, menunjukkan bahwa Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2024 berada di level 54,2 atau naik 1,5 poin dibanding capaian bulan Februari yang menyentuh angka 52,7.

Sektor manufaktur Indonesia sedang berada pada posisi ekspansif selama 31 bulan berturut-turut. Ini sejalan juga dengan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Maret yang sama-sama berada pada fase ekspansi, dengan level 53,05,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (1/4).

Kinerja PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2024 lebih baik dibandingkan PMI Manufaktur negara-negara peers yang masih berada di fase kontraksi, seperti Malaysia (48,4), Thailand (49,1), Vietnam (49,9), Jepang (48,2), Korea Selatan (49,3), Jerman (41,6), Prancis (45,8), dan Inggris (49,9).

Menperin kembali mengemukakan, untuk meningkatkan performa sektor industri manufaktur, perlu dukungan kebijakan yang strategis seperti pemberlakuan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk semua sektor industri.

“Apabila semua sektor industri bisa mendapat harga gas yang kompetitif, tentu akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional serta mendongkrak daya saing produk industri kita. Kami juga optimistis PMI Manufaktur Indonesia bisa lebih tinggi lagi jika program HGBT berjalan dengan baik dan diakses semua industri,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dirangkum Kemenperin, kebijakan HGBT sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Pada tahun 2023, kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT mencapai 32% dibanding tahun 2019. Selain itu, sampai dengan tahun 2023, tercatat telah terealisasi investasi sebesar Rp41 triliun atau naik sebesar 34% dibanding tahun 2019.

Selanjutnya, terdapat potensi investasi di sektor petrokimia, baja, keramik, dan kaca sebesar Rp225 triliun. Dampak positif lainnya selama tahun 2020 hingga 2023 adalah peningkatan ekspor sebesar Rp84,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp27,81 triliun, peningkatan investasi Rp31,06 triliun, dan penurunan subsidi pupuk mencapai Rp13,3 triliun.

“Yang harus menjadi pertimbangan adalah bahwa HGBT telah mampu meningkatkan pendapatan APBN. Setiap pengeluaran sebesar Rp1, mampu memberikan pendapatan pengganti bagi negara sebesar Rp3,” papar Menperin.

Ia menyampaikan, saat ini sekitar 140 perusahaan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Perindustrian belum ditetapkan untuk mendapatkan HGBT. Sebanyak 33 perusahaan di antaranya termasuk dalam tujuh sektor penerima sesuai Perpres 121/2020 jo. Perpres 40/2016, sedangkan sisanya (107 perusahaan) berasal dari 15 sektor baru yang diusulkan Kementerian Perindustrian.

“Sektor industri, khususnya pengguna gas baik sebagai bahan baku maupun energi membutuhkan pasokan yang cukup dan harga yang kompetitif dalam jangka panjang. Untuk itu, Kemenperin memandang pentingnya pengaturan yang lebih komprehensif dalam rangka memberikan ruang bagi dunia industri agar dapat mengoptimalkan produksinya,” tegas Agus.

Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia, Kiki Verico menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak dalam fase deindustrialisasi.

deindustrialisasi itu, menurutnya, dialami oleh negara yang sudah mencapai tahap advanced manufacturing atau maju manufakturnya lalu menurun (sunset), dan mulai digantikan negara lain yang manufakturnya baru take-off (sunrise). “Negara industri maju itu lalu bergeser backbone ekonominya dari industri manufaktur ke sektor jasa,” terangnya.

Kiki menekankan, kementerian lain perlu mendukung langkah yang telah dijalankan oleh Kemenperin untuk memperkuat sektor industri manufaktur. Sebab, ke depannya bisa meningkatkan ekspor Indonesia dan memberikan sumbangan lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Jadi, bagaimana kita menarik investasi masuk kemudian meningkatkan ekspor. Nah, di sini peran Kemenperin bersama Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi (BKPM) harus harmonis, termasuk kebijakannya. Jangan sampai kebijakan di perindustrian itu mendukung industri, sedangkan perdagangan dan investasinya tidak, kan jadi repot,” ungkapnya.

Pollyanna De Lima selaku Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence menjelaskan bahwa industri manufaktur Indonesia menikmati kinerja terbaik pada bulan Maret, dengan pertumbuhan output mencapai posisi tertinggi dalam 27 bulan yang didorong oleh kenaikan besar pada permintaan domestik. “Permintaan input yang kuat menyebabkan penyesuaian daftar harga lebih lanjut di pihak pemasok, dengan inflasi biaya mengalami percepatan dalam waktu satu setengah tahun,” tuturnya.

Source : pressrelease.id

.

.

.

TI Ungkap, RUP Sistem Sirekap Tidak Dipublish dilaman LKPP

Membumi.com

Jakarta (19/3/24) – Transparency International Indonesia (TI Indonesia) mengajukan surat keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum (19/1/24). Surat keberatan tersebut merupakan tindak lanjut TI Indonesia atas lambannya tanggapan KPU terhadap surat permintaan keterbukaan informasi pengadaan Sirekap yang dikirim kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PPID KPU RI) pada 21 Februari 2024 lalu.

Sebagai informasi, hingga saat ini KPU tidak memberikan tanggapan terhadap surat permintaan TI Indonesia terkait rencana pengadaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), metode pengadaan Sirekap, kerangka acuan pengadaan aplikasi Sirekap, detail anggaran pengadaan pengembang Sirekap 2020 s/d 2023 dan dokumen kontrak pengadaan Sirekap.

Lebih lanjut disampaikan bahwa surat keberatan tersebut beralasan. Merujuk pada Pasal 22 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan terkait dengan informasi yang diminta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Kenyataannya, keterbukaan informasi pengadaan Sirekap hingga saat ini nihil dijalankan.

“Informasi Pengadaan Sirekap perlu dipublikasi. KPU punya pengalaman kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dan seharusnya menjadi pembelajaran untuk membuka seluruh informasi pengadaan termasuk Sirekap. Proses pengadaan telah dilakukan secara digital, mulai dari tahapan perencanaan, hingga implementasi pengadaan.

Sistem Sirekap, awalnya digunakan untuk mempermudah penghitungan suara agar lebih transparan dan akuntabel. Tapi sayangnya, upaya itu kandas, permasalahan sirekap bukan semata hanya pada aspek sistem, tapi juga proses pengadaannya juga bermasalah.” Jelas Agus Sarwono, peneliti TI Indonesia dalam rilis yang diterbitkan (19/3/24).

Diketahui, informasi terkait Sirekap tergolong jenis informasi terbuka untuk publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karenanya, PPID KPU wajib membuka data dan informasi terkait Sirekap melalui cara dan akses yang mudah dijangkau masyarakat dan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Informasi tersebut juga wajib dibuka sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), khususnya Pasal 14 huruf i tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan Pasal 15 Ayat (9) tentang Informasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Saat ditelisik lebih dalam, TI Indonesia tidak menemukan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sirekap dalam laman terbuka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal RUP adalah dokumen yang harus diketahui publik sesuai mandat Perpres 54 tahun 2010.

Menjelang penghitungan akhir suara pemilu 2024 (20/3), KPU masih memiliki kewajiban untuk membuka seluruh data informasi terkait proses pengadaan Sirekap. Terlebih, ada sejumlah dugaan kecurangan sistematik dalam pemilu 2024 yang melibatkan Sirekap seperti kesalahan membaca data yang mengakibatkan penggelembungan dan penggembosan suara pihak tertentu. Ketidakjelasan pengadaan Sirekap hendaknya di atasi agar tak dianggap sebagai bagian dari cacatnya proses pemilu.

Hingga berita ini diterbitkan kami masih belum mendapat penjelasan resmi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum RI (PPID KPU RI).

Source : Siaran Pers TI Indonesia

.

.

Lukman : 2024 Tahun Penghinaan Terhadap Reformasi

Membumi.com

Pekanbaru – Menanggapi putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menetapkan pasangan Prabowo – Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 pada (20/3/24), ditengah badai berbagai macam isu kecurangan, Tokoh Masyarakat Riau Said Lukman angkat bicara.

Soal permintaan Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud, agar MK membatalkan hasil pilpres 2024 serta mendiskualifikasi Paslon Prabowo – Gibran dinilainya sangat rasional dan bukan hal yang mustahil dikabulkan oleh hakim MK jika memang memiliki integritas yang baik.

Dirinya menilai, berbagai fakta kecurangan dimulai dari putusan 90 MK yang merupakan pelanggaran etik berat hingga membuat sang paman tercampak dari kursi Ketua MK. Pelanggaran etik kemudian disempurnakan oleh pejabat KPU RI yang membuat Prabowo – Gibran melenggang menjadi salah satu kontestan ilegal karena lewat batas waktu pendaftaran.

Selanjutnya aktivis Islam ini juga menjelaskan, bahwa amanat Reformasi 98, yaitu TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah tidak berlaku bagi segelintir badut – badut yang haus akan kekuasaan.

Baca : Ganjar-Mahfud Minta MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran & Pemilu Ulang!

” Mereka – mereka ini akan dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat amanat reformasi, dan itu berlaku sepanjang masa, akan selalu diingat apa lagi setelah anda pensiun. Kelak akan ada tinta yang akan menempel di kening saudara bertuliskan ” saya adalah pengkhianat. ” sebut Said Lukman.

” Dosa itu berlaku bagi semua oknum yang terlibat menyalahgunakan jabatannya sebagai penyelenggara, baik pengawas hingga pengamanan Pemilu. Ini Ibarat matahari yang membuat bayang – bayang, sisi gelap itu akan selalu terpancar saat terik matahari, ” ungkap Lukman.

Said Lukman juga mengungkapkan, jika Prabowo yang konon katanya berjiwa patriot tersebut digariskan untuk memimpin Indonesia kedepan, tidak perlu memakai bekingan untuk memuluskan kekurangannya.

” Tidak ada dalam kamus konstitusi Indonesia, ada anak bangsa musti mendekam dipenjara karena mempertahankan tanah leluhurnya akibat digusur oleh kepentingan oligarky, ” sebut Lukman.

” Apa ini yang dimaksud NKRI harga mati !? apa ini tujuan kalian berkuasa ? menari dan menindas diatas penderitaan rakyatnya sendiri !?  Astaghfirullah ! ” sebut Said Lukman meradang.

Baca : Hotman Paris dan Yusril Pede ‘Sikat’ Tim Anies-Ganjar di Sidang MK

Lukman juga menilai, jika memang konstitusi sudah tidak sejalan dengan kenyataannya, dan Indonesia hanya menjadi milik segelintir oknum yang punya ilmu kebal hukum yang mengatasnamakan NKRI, Pancasila, maka lebih baik kita kembali kepada konsep Daerah Otonomi Khusus.

” Jangan bangga anda yang kebetulan punya kewenangan trus cawe – cawe keberbagai lini, justru bertindak sebagai perusak demokrasi. Ingat Negara ini sebelumnya tidak mempunyai wilayah kekuasaan, dengan semangat persatuan dengan pengorbanan nyawa, darah dan air mata. Maka kemudian Indonesia ada, “

Aktivis Islam ini juga kembali mengingatkan, bahwa hidup manusia itu terlalu singkat jika tanpa bermakna, yang hanya di isi dengan berbagai kemaksiatan. Sebab kaki, tangan dan segala perbuatan manusia yang lemah itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban.

” Untuk mendirikan Reformasi perlu jutaan orang, dan untuk menghancurkannya hanya butuh satu orang, ” sebut Said Lukman menutup keterangan persnya.

.

.

.

Pj Gubri SF Hariyanto Antusias Sambut Riau Tuan Rumah HPN 2025

Membumi.com

Pekanbaru – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah untuk Hari Pers Nasional (HPN) 2025. 

Pejabat Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut antusias penunjukkan ini, saat Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, menyampaikan surat penunjukan PWI Pusat itu, di Kediaman Gubernur Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (29/3/2024).

Dengan penunjukan ini, Riau akan menjadi pusat perhatian dalam menyelenggarakan helat akbar yang merayakan peran penting jurnalis dalam perjalanan perjuangan dan pembangunan bangsa.

Dalam rangka mempersiapkan dan menyelenggarakan acara tersebut, Gubri SF Harianto yang didampingi Kadis Pariwisata Roni Rakhmat bahkan langsung menyarankan PWI Riau segera mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Diskominfo Riau dan dinas-dinas terkait lainnya.

Baca : 18 Karya Jurnalistik Raih Penghargaan Dalam ” PLN Journalist Awards 2023 “

Dalam pemaparannya, Ketua PWI Provinsi Riau, Raja Isyam Azwar, menegaskan komitmennya untuk menjadikan HPN 2025 sebagai momentum penting bagi dunia jurnalistik di Indonesia. “Kami akan berupaya untuk membuat acara ini menjadi sukses dan berkesan,” ungkapnya.

Mantan Pimpinan Redaksi Riaupos ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan media dalam menyelenggarakan acara HPN. “Kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan kelancaran teknis dan logistik acara ini,” katanya.

Adapun Sekretaris PWI Riau, N.Doni Dwi Putra, meyakini Kehadiran HPN 2025 di Riau dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan industri media, pariwisata, serta UMKM lokal. 

“Melalui berbagai kegiatan yang direncanakan, seperti seminar, workshop, dan pameran pers, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kebebasan pers dan peran wartawan dalam pembangunan bangsa,” tutur, N. Doni.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Riau, SF Harianto, memberikan tanggapan positif terhadap penunjukan Riau sebagai tuan rumah HPN 2025. “Kami akan segera merumuskan langkah-langkah lanjutan bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna menindaklanjuti surat permintaan PWI Pusat,” ujarnya.

Baca : Bahas Isu Penting, Menteri PPPA – Ketum PWI Pusat Antusias Jajaki Kerjasama

Langkah-langkah konkret selanjutnya akan segera dirumuskan untuk memastikan kesiapan dan suksesnya acara HPN 2025 di Riau. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama demi kesuksesan acara yang akan menjadi momentum penting bagi dunia jurnalistik di Indonesia.

“Pilihan Riau sebagai tuan rumah juga menjadi kesempatan bagi provinsi ini untuk memperlihatkan potensi dan kekayaan budaya. Ini menjadi momen yang tepat untuk mempromosikan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,” singkat SF Harianto.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Hendri CH Bangun, yang mengetahui telah berlangsungnya koordinasi menyambut gembira respon positif Pemprov Riau itu. 

“Kita bersyukur atas respon yang sangat baik ini. Kita berharap, agar jawaban tertulis dari Pemprov Riau segera dikirim ke PWI Pusat pada April ini,” ujarnya.

Untuk diketahui dalam pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Riau Bambang Irawan, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Oberlin Marbun, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan, Zulmiron, Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset, Fithriady Syam, Wakil Ketua Bidang Luar Negeri, Syarif Dayan, Bendahara PWI Riau Anthony Harry beserta Wakil Luna Agustin, dan Wakil Sekretaris PWI Riau, Dara Fitria.

Source : PWI Riau

.

.

OYO Sediakan Modal Investasi bagi Mitra untuk Standarisasi Properti di Indonesia

Membumi.com

Jakarta – Tempat wisata dan akomodasi dinilai perlu untuk menerapkan standarisasi guna meningkatkan kepuasan pengunjung. Melalui itu, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan memberikan dampak pada nilai ekonomi. Dunia pariwisata yang terus berkembang juga mengalami perkembangan dengan penyesuaian yang mengedepankan kebutuhan dan preferensi wisatawan.

Optimalisasi peran dan fungsi ini, menjadi strategi OYO untuk menyediakan modal investasi bagi para mitra properti guna untuk meningkatkan kualitas yang dipastikan dapat memberikan pengalaman berwisata terbaik kepada para tamu.

Pada awal program ini, OYO telah mengidentifikasi lebih dari 100 properti yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jabodetabek, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan untuk dapat dengan optimal memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi para tamu.

Modal ini dapat digunakan untuk renovasi properti, meningkatkan kualitas dan estetika secara keseluruhan, memperbaiki area umum, meningkatkan fasilitas tamu serta juga memberikan program pelatihan bagi staf properti untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga tamu akan memberikan ulasan terbaiknya, dan menjadi sarana promosi yang baik melalui bukti nyata standarisasi yang mumpuni.

Baca : 15 Rekomendasi Hotel OYO Terbaik mulai dari 100 ribu Rupiah!

OYO terus mengupayakan inovasi yang tak hanya berfokus pada tamu, namun juga memberikan kontribusi bagi para mitra propertinya di Indonesia.

Hendro Tan, Country Stock and Flow OYO Indonesia mengatakan, “ Modal investasi ini menggarisbawahi komitmen OYO untuk menerapkan standarisasi dan inovasi yang berkelanjutan di industri pariwisata. Tak hanya berfokus pada tamu, kami ingin turut menyukseskan para mitra melalui program ini. Kami berupaya untuk mengimplementasikan perubahan yang diperlukan para mitra untuk terus responsif terhadap kebutuhan dan preferensi tamu. ”

Gede Mangku Arta Dana, Owner Capital O Anna Inn Kuta mengatakan, “ Saya sangat mengapresiasi program ini karena kami dapat memfungsikan beberapa kamar yang memerlukan pembiayaan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. ”

Konsistensi OYO dalam memperkuat identitas sebagai pemimpin pasar, juga terus mendukung penerapan CHSE (Clean, Health, Safety, Environment dan Sustainability) dan inisiatif sanitized stay dan penerapan contactless check-in untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan di seluruh properti OYO di Indonesia.

Tak hanya berfokus pada ekspansi, bagi pemilik properti, strategi melalui program ‘Managed by OYO’ juga dihadirkan pada 2024 sebagai skema bisnis baru yang bertujuan membantu pemilik properti untuk bermitra dengan pengusaha lokal dalam mengelola operasional harian mereka.

Baca : Di 2024, OYO Fokus Tambah 500 Premium Properti di Indonesia

Program Super OYO, juga dimaksimalkan untuk memberikan apresiasi pada mitra properti yang berhasil memenuhi parameter kepuasan pelanggan dan pelayanan yang maksimal.

Dan bagi pelanggan setia, melalui OYO Wizard, program keanggotaan dengan beragam keuntungan yang bertujuan memperkuat relasi dengan pelanggan dengan menyediakan properti dengan rating tinggi yang dikurasi, serta harga terbaik turut menjadi salah satu strategi OYO dalam pengembangan bisnis di tahun ini.  

Tentang OYO

OYO adalah platform global yang memberdayakan pengusaha serta pemilik properti dan akomodasi kecil dengan menyediakan teknologi lengkap untuk meningkatkan pendapatan dan memudahkan operasi, menghadirkan akomodasi yang mudah dipesan, terjangkau, dan terpercaya bagi pelanggan di seluruh dunia.

OYO menawarkan 40+ produk dan solusi terintegrasi kepada Patron yang mengoperasikan lebih dari 170.000 properti dan rumah di seluruh India, Eropa, Asia Tenggara, dan 35 negara lainnya, per 30 September 2022.

Source : pressrelease.id

.

Exit mobile version