Connect with us

Headlines

18 Karya Jurnalistik Raih Penghargaan Dalam ” PLN Journalist Awards 2023 “

Sepanjang 2023, PLN mampu menghasilkan lebih dari 174 ribu pemberitaan yang dimuat lebih dari 4,5 ribu media

Published

on

Para Jurnalis Penerima Penghargaan " PLN Journalist Awards 2023 "

Membumi.com

Jakarta (21/3/24) – PT PLN (Persero) menyerahkan penghargaan bagi pemenang PLN Journalist Awards 2023 bertema Energi Ramah Lingkungan Membangun Keberlanjutan dan Tingkatkan Kesejahteraan. Sebanyak 18 karya jurnalistrik terbaik terpilih dari total 1.120 karya yang ikut serta dalam ajang tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kepada para pemenang di PLN Kantor Pusat, Jakarta, Rabu (20/3).

PLN Journalist Awards merupakan lomba karya jurnalistik bagi insan pers yang digelar setiap tahun oleh PLN. Gelaran tahun 2023 merupakan penghargaan keempat kalinya sejak tahun 2020.

Karya yang dilombakan merupakan karya jurnalistik yang telah dimuat sepanjang tahun 2023. Ajang ini dibagi ke dalam enam kategori karya yaitu Karya Tulis Hard News, Karya Tulis Feature, Karya Audio Visual Hard News, Karya Audio Visual Feature, Karya Foto Tunggal, dan Karya Foto Cerita.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, apresiasi ini merupakan bukti kekompakan, kebersamaan, dan semangat yang sama antara PLN dan insan jurnalis di seluruh Indonesia dalam memberikan informasi publik yang berkualitas.

Baca : PLN Siapkan Hidrogen Jadi Energi Alternatif untuk Kendaraan Masa Depan

Menurutnya, selama ini jurnalis telah banyak membantu perseroan dalam memberikan edukasi dan menyampaikan informasi upaya heroik PLN dalam menghadirkan energi bersih bagi masyarakat.

Dengan dukungan para jurnalis, sepanjang tahun 2023 PLN mampu menghasilkan lebih dari 174 ribu pemberitaan yang dimuat lebih dari 4,5 ribu media. Selain itu, PLN meraih 12 penghargaan dan dinobatkan menjadi Best of the Best Communications dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024.

“Itu bukan hanya prestasi PLN, tetapi itu adalah prestasi dari rekan-rekan jurnalis yang sudah mengcover PLN secara positif. Tentu saja ini adalah tinta emas pejuang jurnalis yang sudah berjuang,” ucap Darmawan.

Dirinya menambahkan, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya melakukan transformasi proses bisnis, termasuk dalam sektor komunikasi. Menurutnya sektor komunikasi korporat sangat penting untuk menjembatani informasi perusahaan kepada publik.

Baca : Jackery Luncurkan Solusi Daya Listrik Portabel yang Canggih

“ Dulu, PLN kalau menyampaikan informasi ke media itu tidak terstruktur, terlalu teknis sehingga membuat rekan-rekan jurnalis kebingungan, selain itu juga kurang responsif. Kemudian saya minta ke tim lakukan transformasi. Sekarang, tim komunikasi PLN jauh lebih responsif, narasinya pun akurat dan efektif. Hubungan dengan jurnalis juga semakin erat,” tutur Darmawan.

Semakin eratnya kolaborasi antara media dan PLN terbukti dari semakin bertambahnya karya jurnalis yang mengikuti ajang ini. Pada tahun 2020, jumlah peserta hanya sekitar 406 karya, meningkat menjadi 1.120 karya pada 2023.

Sementara itu, PLN Journalist Award 2023, melibatkan dewan juri yang berkompeten di bidangnya, yaitu Pemimpin Redaksi Kumparan Arifin Asydhad, Pemimpin Redaksi Detik.com Alfito Deanova Ginting, Pemimpin Redaksi IDNTimes Uni Lubis, Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Riky Handayani, Jurnalis Senior Budiman Tanuredjo, Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV Retno Pinasti, Direktur Konten dan Pemimpin Redaksi Narasi TV Zen RS, Fotografer Senior Arbain Rambey, Fotografer Senior Oscar Motuloh, Fotografer Senior Adek Berry.

Baca : Soal Banjir, Cuaca Ekstrem dan Wacana Pensiun Dini 118 PLTU di Indonesia, Ini Kata Dr. Yani

Perwakilan Dewan Juri PLN Journalist Award 2023 Arifin Asydhad mengapresiasi kinerja PLN dalam menyelenggarakan Journalist Award empat tahun ke belakang.

“Kami juga mengapresiasi PLN yang telah melaksanakan PLN Journalist Award 2023 ini, karena program seperti ini akan bisa memacu teman–teman jurnalis untuk berkarya lebih baik lagi, membuat karya jurnalistik yang lebih berkualitas lagi. Jadi, terima kasih kepada PLN,” ucapnya.

Pada acara tersebut, PLN juga menyerahkan penghargaan kepada para Pemimpin Redaksi media massa yang telah mendukung PLN dalam mengedukasi dan menyampaikan informasi terkait pengembangan kelistrikan di Indonesia yang ramah lingkungan.

Berikut daftar pemenang PLN Journalist Award 2023 :

Karya Tulis Hard News
Juara I: Anton Chrisbiyanto – Sindonews.com
Juara 2: M. Taufik Budi Nurcahyanto – Okezone.com
Juara 3: Agus Pujianto – Tribun Pontianak

Karya Tulis Feature
Juara I: Ismail Zakaria & Aditya Putra Perdana – Harian Kompas/Kompas.ID
Juara II: Khairul Anam – Majalah Tempo
Juara III: Ema Fitriyani – Kumparan

Karya Audio Visual Hard News
Juara I: Gancar Wicaksono – CNN Indonesia
Juara II: Ryan Rahman – Inews TV
Juara III: Ramaluddin – Kompas TV

Karya Audio Visual Feature
Juara I: Satriyo Adi Wicaksono – CNN Indonesia
Juara II: Lintang Pudyastuti – Kompas TV
Juara III: Kenia Gusnaeni, Sekar Larasati, Sri Asih Rizky, Rivan Wahyu – Rajawali TV

Karya Foto Tunggal
Juara I: Arie Basuki – Merdeka.com
Juara II: Rizki Syahputra – Rakyat Merdeka
Juara III: Nyoman Hendra Adhi Wibowo – Antara Foto

Karya Foto Cerita
Juara I: Raisan Al Farisi – Antara Foto
Juara II: Muchtamir – SindoMakassar.com
Juara III: Dhana Kencana – IDN Times

Source : web.pln.co.id

.

.

.

.

Headlines

Mahkamah Internasional : Pendudukan Israel Melanggar Hukum Internasional (I)

Israel juga berkewajiban melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan

Published

on

By

The Hague, International Court Of Justice (ICJ) / WAFA Images

Membumi.com

Den Haag (19/7/24) – Mahkamah Internasional akhirnya memberikan pendapatnya sehubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional dalam siaran persnya menyimpulkan bahwa, kehadiran berkelanjutan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan Israel mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kehadiran melanggar hukumnya di wilayah Palestina secepat mungkin.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru, dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah Palestina. Israel juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pada semua orang atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina.

Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa semua Negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul akibat kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina, termasuk tidak memberikan bantuan dalam menjaga situasi yang diciptakan terus-menerus atas kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Mahkamah Internasional juga meminta agar organisasi-organisasi internasional berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum diwilayah Palestina sebagai hal yang sah, dan meminta PBB termasuk Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan modalitas yang tepat serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina.

Terkait pertanyaan yang diajukan Majelis Umum PBB mengenai kapasitas Mahkamah Internasional dalam memberikan pendapat atau tidak dalam kasus tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai Yurisdiksi dalam membahas dan memberikan pendapat dalam kasus tersebut.

Secara khusus, Mahkamah Internasional juga telah mengkaji mengenai pendudukan yang berkepanjangan, kebijakan pemukiman Israel diwilayah Palestina sejak tahun 1967, dan penerapan legislasi serta kebijakan dan tindakan yang dilakukan Israel serta kewajibannya berdasarkan hukum humaniter Internasional.

Hingga berita ini diterbitkan, dukungan dari sejumlah negara kepada Mahkamah Internasional mulai mengalir 

Bersambung…

Source : Siaran Pers Mahkamah Internasional (19/7/24)

.

.

Continue Reading

Headlines

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis, Menghapus Profesionalisme TNI

Pengalaman historis Orde Baru : tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengacaukan profesionalisme militer sendiri

Published

on

By

Dok. FB TNI AD

Membumi.com

Jakarta (11/7/24) – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). 

Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru  serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun.

Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis. 

Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan.

Militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang bukan kemudian untuk berbisnis dan berpolitik.

Sekian banyak anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk belanja Alutsista sepenuhnya ditujukan agar tentara profesional dalam bidangnya menjaga pertahanan negara bukan untuk berbisnis dan berpolitik. Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI  adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri.

Selain itu, politik hukum dimasukkannya Pasal larangan berbisnis dalam batang tubuh  UU TNI adalah karena pengalaman historis masa Orde Baru, dimana tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengganggu–bahkan mengacaukan– profesionalisme militer sendiri masa itu.

Dampak lainnya, bahkan hingga mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Karena itu ketika reformasi 1998 bergulir, militer dikembalikan ke fungsi aslinya untuk pertahanan negara. Oleh karena itu DPR  dan Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan  revisi UU TNI yang kontroversial ini karena hanya  akan memundurkan jalanya reformasi tubuh TNI.

Salah satu permasalahan profesionalisme TNI adalah mengenai bisnis keamanan di perusahaan milik swasta dan negara serta pengamanan proyek-proyek pemerintah. Penghapusan Pasal tersebut dapat melegalkan dugaan Praktik Bisnis Keamanan yang selama ini terjadi, khususnya di sektor sumber daya alam. Sebut saja pengamanan PT. Freeport Indonesia di Papua, Pengamanan PT. Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, Pengamanan PT. Inexco Jaya Makmur di Sumatera Barat (2018), Pengamanan PT. Duta Palma, Kalimantan Barat (2024).

Termasuk keterlibatan dalam perampasan tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) oleh PTPN II di Sumatera Utara (2020), Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Wadas (2021), PSN Smelter Nikel CNI Group, Sulawesi Tenggara (2022), PSN Rempang Eco City, Batam (2023), hingga PSN Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara (2024).

Contoh lainya adalah dalam temuan Penelitian Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya (2021)” ditemukan adanya hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penambahan prajurit TNI di Intan Jaya dengan pengamanan perusahan-perusahaan di sana. 

Praktik pengamanan ini menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil akan meletakan Prajurit TNI berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan, tidak jarangan praktik pengamanan menimbulkan kekerasan. 

Sudah sepatutnya, yang dilakukan negara bukanlah merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis bagi prajurit TNI, tetapi memastikan kesejahteraan prajurit terjamin dengan dukungan anggaran negara bukan dengan memberikan ruang Prajurit TNI untuk berbisnis.

Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru. Selain itu, militer harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan 

(Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP)

Source : YLBHI

.

Continue Reading

Business

Potensi Ekonomi Digital di Forum Internasional SIJORI

Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan

Published

on

By

Dok. PT Telkom

Membumi.com

Batam – Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, NeutraDC sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) serta NeutraDC-Nxera Batam turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan forum internasional, Batam Interconnect World 2024, yang digelar di Marriot Batam Harbour Bay pada Senin (15/7) sebagai rangkaian event SIJORI Week.

Forum panel diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku industri telekomunikasi, teknologi, dan lembaga pemerintahan. Dalam forum panel diskusi ini, NeutraDC bersama induk perusahaan, Telkom Indonesia, berbagi pandangan mengenai potensi Batam dalam perkembangan ekosistem digital untuk kawasan Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau atau SIJORI.

Beberapa panelis dari TelkomGroup diantaranya, Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono; CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F.; CEO NeutraDC-Nxera Batam, Indrama YM Purba; COO NeutraDC-Nxera Batam, Kavin Wong; dan CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba turut berbagi strategi dan business update terkait ekosistem data center yang dikelola TelkomGroup.

Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono yang hadir menjadi keynote speaker dalam topik “Data Center & Connectivity Strategy Across Singapore and Indonesia”, menyampaikan bahwa data center memiliki peran yang besar dalam transformasi digital.

“Kami melihat adanya peluang besar dari strategi pembangunan data center khususnya di wilayah Batam sebagai penyedia layanan ekosistem digital. Lebih lanjut, NeutraDC juga didukung dengan kapabilitas connectivity yang besar, sehingga mampu menghubungkan fasilitas data center di wilayah SIJORI dan global, ” jelas Bogi.

Dalam acara tersebut, turut hadir CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F., yang menjadi panelis dalam diskusi mengenai “DC Operators in Batam – Challenges, Opportunities and Innovative Technologies”. Andrew memaparkan bahwa sebagai bentuk komitmen dalam penerapan teknologi hijau dan solusi berkelanjutan,  NeutraDC – Nxera Batam saat ini sedang membangun data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam.

Ada pun proses pembangunan data center tersebut dirancang dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy). “Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi penyedia data center, dapat menjadikan Batam sebagai hub data center yang unggul di kawasan ini, ” ungkap Andreuw.

Lebih lanjut, CEO NeutraDC Nxera Batam, Indrama YM Purba turut menyampaikan langkah bisnis sebagai penyedia data center berkelanjutan. Menurutnya, efisiensi penggunaan energi merupakan strategi dalam menyediakan infrastruktur data center untuk menuju renewable energy.

“Kita mendorong penggunaan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan data center dan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan. Misalnya, dengan menghadirkan bangunan data center yang mengusung konsep ramah lingkungan berstandar internasional,” ungkap Indrama dalam diskusi panel “Working Towards a Sustainable Future – Energy Consumption and Digital Infrastructure”.

Pembangunan data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy) menunjukkan kesiapan yang signifikan untuk mendukung pengembangan pusat data yang berpotensi mengubah lanskap data center di kawasan SIJORI.

Dengan adanya Hyperscale Data Center NeutraDC-Nxera Batam yang disiapkan memiliki total kapasitas lebih dari 50 MW, menjadikan Batam siap menjadi pusat inovasi dengan infrastruktur yang mendukung teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending