Said Didu : Indonesia Bisa Bubar Jika Kedaulatan Tidak Segera Dikembalikan Kepada Rakyat (I)

Membumi.com

Pekanbaru (07/08/25) – Bertempat di coffe shop Premier Hotel jalan jenderal Sudirman Pekanbaru, dalam kunjungannya ke Provinsi Riau, Said Didu sempat meluangkan waktunya dalam bincang santai menyikapi kondisi daerah yang saat ini tengah meronta atas berbagai ketidakadilan, bersama Said Lukman selaku salah seorang tokoh masyarakat Riau mengungkap sejumlah penyakit yang selama ini menggerogoti Indonesia.

Dalam analisanya Said Didu menjelaskan bahwa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun adalah melakukan sentralisasi dalam segala hal. Dibungkus dengan Undang – Undang Cipta Kerja yang mencabut semua regulasi yang selama ini telah disepakati yaitu Otonomi daerah, yang ingin mengendalikan segala hal. Bahkan sampai pemilihan rektor pun harus tentukan oleh Presiden ungkapnya.

” Kita tidak bisa menafikan karena pada saat itu partai politik juga searah, pada saat itu terjadi pembelokan politik yang sangat salah yang dikomandani oleh Jokowi dan dilegalisasi oleh Partai Politik, ” sebut Said Didu menjelaskan.akar persoalan.

Baca : “ Under The Eagle’s Shadow “ Ungkap Dalang Dibalik Laju Deforestasi Indonesia

” Kalau kita baca buku Prabowo tentang Paradoks Indonesia, sebenarnya dia menyatakan bahwa masalah Indonesia bisa diselesaikan kalau kedaulatan ekonomi dikembalikan ke rakyat. Lepas dari Oligarki penguasa modal dan Kedaulatan politik juga tidak lagi dikuasai partai politik yang dikuasai oleh Oligarki, ” sebut Said Didu menambahkan.

Lebih lanjut Said Didu menjelaskan bahwa hal tersebut sangat clear sekali dijelaskan dalam buku Prabowo. ” Nah, menurut saya kuncinya adalah kedaulatan ekonomi dan politik dikembalikan kepada rakyat. Kalau hal ini terjadi, pemilik rakyat kan ada didaerah, bukan pusat, prolemnya sekarang disaat dulu otonomi diberikan kepada daerah, Oligarki justru dengan mudah ” membeli Kepala Daerah ” dengan harga lebih murah, ” jelasnya.

Dalam diskusi kecil penuh makna tersebut Said Didu juga mengungkapkan bahwa konsep Prabowo untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dapat efektif jika dilakukan secara bersamaan. Kalau hanya politiknya yang dikembalikan kepada rakyat namun ekonominya tidak, maka akan terjadi penyogokan lagi. Jadi harus bersamaan, baru bisa terjadi keseimbangan.

Baca : TII Rilis Sederet Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Terkait hal tersebut Said Didu juga menegaskan, kalau hanya kekuasaan yang dikembalikan ke rakyat namun ekonomi nya tidak, maka kekuasaan disogok, maka yang berkuasa yang punya uang ungkapnya kembali menambahkan.

” Sekarang masalahnya kedua – duanya dipegang oleh mereka, dan DPR menjadi tukang stempel, ” sebut keduanya kompak. Said Didu juga menjelaskan bahwa muara dari seluruh kerusakan itukan dipolitik, sehingga kita harus berprinsip untuk menyisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi, karena mereka hari ini bicara A besok mereka bicara B, ” jelas Said Didu.

Selain itu Said Didu juga mengingatkan agar masyarakat dapat belajar memberikan sanksi sosial kepada politisi, ” jangan setiap acara diucapkan selamat datang kepada bapak ibu yang terhormat. Sudahlah, mereka perusak negara ! pertanyaan saya, apa manfaat partai politik ? ” tanya Said Didu bersama Said Lukman dalam diskusi kecil penuh makna.

Bersambung…
.

.

.

.