Said Didu : Indonesia Bisa Bubar, Jika Kedaulatan Tidak Segera Dikembalikan Kepada Rakyat (II)

Membumi.com

Pekanbaru (07/08/25) – Lebih lanjut dalam diskusi singkat penuh makna bersama tokoh nasional Said Didu dalam kunjungannya di bumi lancang kuning menjelaskan, bahwa pengulangan sejarah kembali terjadi dalam kasus lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja yang mengabaikan suara rakyat.

” Indonesia ini dirusak oleh elit, pemikiran – pemikiran yang bagus itu elit yang merusak, saya pikir laboratorium penderitaan rakyat atas pencabutan hak rakyat itu ada di Riau, bagaimana rakyat di okupasi, bagaimana kekayaan disedot, siapa yang kaya raya atas itu semua, itu semua mudah dilihat, ” ungkap Said Didu menambahkan.

” Itulah sebabnya almarhum Prof. Dr. Tabrani Rab sampai memproklamirkan kemerdekaan, sebab memang kondisinya memang parah. Jadi konsep kemerdekaan yang dimaksud pak Tabrani itu bukan memisahkan diri, akan tetapi bagaimana rakyat Riau ini juga bisa merdeka, baik dari sisi pendidikan, infrastruktur dan seterusnya, ” jelas Said Lukman.

Baca : Saatnya Memformulasikan Bentuk Negara Federal Indonesia

Selain itu soal pengembalian Blok Rokan Said Didu juga menyentil klaim Jokowi yang seolah olah berhasil mengembalikannya kepangkuan ibu Pertiwi, ” Itukan dibeli oleh Pertamina dengan harga yang sangat mahal oleh Pemerintah dan memang karena sudah waktunya dikembalikan, ” ungkap Said Didu mengenang perangai Jokowi.

” Soal timbulnya kembali tuntutan opsi Riau Federal, saya melihat ini adalah ungkapan kekecewaan, karena kecewa dengan Okupasi yang dibungkus atas nama Negara Kesatuan. Tuntutan itu bisa meledak karena kekecewaan yang meningkat, ” ungkap Said Didu sambil menjelaskan soal pengambilalihan kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut Said Didu menjelaskan bahwa kondisinya Kekuasaan menggunakan Oligarki untuk mengokupasi kedaulatan rakyat, ” apabila pemerintahan Prabowo tidak segera mengendalikan Oligarki, yang mengambil hak – hak rakyat, yang mengakibatkan rakyat marah, dan itu juga bisa terjadi di Sulawesi, ” jelas Said Didu.

Baca : Matinya Otonomi Daerah

Lebih lanjut dalam analisanya Said Didu mengungkapkan pemicu utama adanya tuntutan federal, karena Pemerintah memberikan karpet merah kepada Perusahaan Swasta, dimana sektor – sektor yang mustinya bisa diusahakan oleh rakyat justru di Okupasi oleh Perusahaan Swasta.

Oplus_131074

Diakhir diskusi pembahasan juga mengalir terhadap krisis Okupasi yang terjadi di Rempang dan Galang yang mana inti persoalan nya adalah masalah tanah, ” Coba bayangkan, Menteri datang untuk menggusur rakyat, dan itu terjadi. Kalau sudah masuk kepada perampasan tanah, ini betul – betul sensitif, inikan lebih sadis, ” jelas Said Didu sambil mengungkapkan bahwa Belanda saja tidak pernah mau mengambil tanah.

Dalam diskusi singkat penuh makna tersebut digambarkan bahwa berkaca dari kasus Tom Lembong yang merupakan simbol double minority, justru kemudian dibela oleh tokoh dan kelompok Islam. Jadi jelas berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia tersebut merupakan persoalan ” Ketidakadilan ! ” tutup Said Didu dalam diskusinya bersama Said Lukman.

Bersambung…

.

.