Genderang Perlawanan Rakyat di ” Pesta Para Babi Pembangunan “

.

Kekecewaan Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi masyarakat adat Awyu dalam upaya mempertahankan hutan adat nampaknya berlanjut hingga hari ini.

Rencana pemerintah Pusat menyulap 20 juta hektare hutan atas nama pangan dan energi bukanlah isapan jempol belaka. Sebagaimana disampaikan dalam film dokumenter “ Pesta Babi “ nampaknya Pusat sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan Papua.

Presiden bukannya tidak tahu, bahwa sudah lebih dari 1800 salib merah telah ditancapkan berbagai suku di Papua Selatan sebagai bentuk perlawanan yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur – unsur adat dan agama.

Atribut perang orang Awyu pun diukir di batang salib, dengan tujuan untuk melarang dengan sangat keras kepada siapapun yang melanggar batas, yang mau mengganggu keselamatan hak tanah adat Papua, maka Suku Awyu siap melakukan ancaman perang.

Salib – salib tersebut bukan ditancapkan di halaman – halaman Gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat – tempat yang disakralkan.

Film Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita

Disisi lain sejumlah industri “ panglong arang “ yang ada di Kabupaten Meranti dan sudah lama menjadi tumpuan ekonomi rakyat secara turun temurun, kini justru ditutup atas nama lingkungan.

Kalau memang aktivitas ekonomi rakyat yang sudah turun temurun itu dianggap merusak lingkungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2025, disatu sisi rencana Pusat yang berniat menyulap juta’an hektare hutan atas nama pangan dan energi sebagaimana disampaikan Menhut malah tidak dianggap merusak lingkungan.

Jelas, sebagai negara yang katanya telah meratifikasi Konvensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Janji Indonesia untuk menghentikan kepunahan yang disebabkan oleh ulah manusia pada 2030 nampaknya hanya bualan belaka.

Padahal World Meteorological Organization belum lama ini telah memperingatkan kawasan Asia termasuk Indonesia akan ancaman bahaya akibat krisis iklim yang makin parah, termasuk kondisi ekstrem seperti kekeringan, gelombang panas, banjir, dan badai.

Jadi jangan heran jika hari ini kita semua yang hidup diplanet bumi ini merasakan cuaca ekstreme, panas terik, hujan deras tiba- tiba banjir dimana – mana. Trus yang disalahkan parit yang kekecilan, yang disalahkan Kepala Daerah. Barakallah !

Pertanyaannya, mau sampai kapan kita serahkan urusan seperti ini kepada Pusat ? Sampai kapan hal – hal seperti ini dapat kita gantungkan harapannya kepada wakil – wakil kita yang bersemayam di Senayan ?

Baca : Presiden Didesak Segera Terbitkan Dekrit Menuju Sistem Negara Federal Indonesia

Faktanya keputusan bukanlah ditangan para “ korea – korea “ itu, melainkan menurut “ Ketua Partai “ nya masing – masing. Sementara Dana Bagi Hasil dengan porsi 4% untuk daerah dan 96% untuk pusat hanya dianggap enteng sebelah mata.

Desakan agar Presiden segera menerbitkan Dekrit guna menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara bersama Sistem Negara Federal Indonesia saat Bencana Ekologis Sumatera sudah viral disampaikan, namun faktanya tak juga diperdulikan.

Maka genderang perlawanan rakyat Vs Pemerintah Pusat nampaknya bakal tak terelakkan disaat watak otoriter terhadap rakyatnya sendiri masih melekat dalam setiap doktrin sang penguasa, dan kondisi ini diprediksi bakal berakhir “ Head to head “ dilapangkan.

Penulis : Syaed Lukman – Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia

.

.

.