Federal Solusi Gagalnya Sistem Sentralistik Mengemban Amanat Konstitusi

.

Memang tidak semua sistem sentralistik itu tidak baik, namun faktanya hari ini berbagai skandal korupsi seperti hutang yang mengelilingi pinggang. Tingginya tingkat kemiskinan, berbagai persoalan ketidakadilan jelas merupakan kegagalan penguasa dalam menjalankan amanat konstitusi.

Jika Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia 2024 berada diperingkat 99 dari 180 negara, tahun depan saye yakin bakal terjun bebas menuju level negara – negara seperti Sudan Selatan, Somalia, dan Venezuela. Apa sebab ? 2025 di Indonesia setelah divonis diberi Amnesty, hanya di Indonesia mantan koruptor diberikan penghargaan.

Fakta inkonstitusional itu terjadi disaat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai lebih dari 170 juta jiwa atau 60 persen lebih dari jumlah populasi pada tahun 2024. Mengubah hal itu tentu bukanlah pekerjaan yang mudah seperti kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu menyiapkan istana ratu Balqis hanya dalam kedipan mata.

Dikutip dari Anthony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies, bahwa tingkat kemiskinan yang sangat tinggi itu menempatkan Indonesia di urutan keempat negara termiskin didunia, dari 54 negara dengan klasifikasi yang sama. Indonesia hanya lebih baik dari Afrika Selatan (63,4 persen), Namibia (62,5 persen) dan Botswana (61,9 persen).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na’im Rasulullah SAW bersabda, “ Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran,” dari sini fenomena sosial sering kita temukan dimana keadaan yang serba kekurangan tersebut dapat menggoda simiskin untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingginya angka pengangguran menimbulkan berbagai fenomena sosial. Ibu muda yang miskin sebab tekanan ekonomi kemudian rela berprofesi sebagai prostitusi bukan hal yang baru. Pemuda miskin yang nekat menjual narkoba, mencuri, menjambret, merampok sebab didorong keinginan meniru gaya hidup anak orang kaya sering kita temukan.

Dalam kesempatan ini maka terbukalah kotak pandora penyebab kerusuhan yang menghasilkan 959 orang tersangka itu. Apakah para wakil rakyat yang duduk di Senayan memikirkan amanat penderitaan rakyat itu ? Yang jelas berbagai skandal korupsi para elit tengah mengantri untuk di proses hukum di Komisi Anti Rasuah.

Untunglah vonis korupsi di Indonesia cenderung ringan, kalau di Saudi jangan harap, terpisah kepala dengan badan, di negeri tirai Bambu para penjahat extra ordinary crime ini dibariskan untuk tembak sehingga spesies koruptor disana udah menjadi barang langka, ironinya di Indonesia justru bebas berkeliaran tak punya rasa malu.

Maka, sebelum kondisi seperti ini terus berlanjut dan bergerak menuju jurang Negara Gagal. Saatnya kita bersama mengembalikan Kedaulatan kepada rakyat dengan mengubah sistem Sentralistik yang terbukti gagal, menuju sistem Negara Federal yang terbukti sukses negara – negara dengan luas wilayah yang besar.

Atas dasar itu maka kami mengajak para alim ulama, tokoh masyarakat, para batin, datuk dan datin, para panglima, para emak – emak, para anak bangsa yang untuk dapat segera menyusun langkah kongkrit penyelamatan Indonesia bahaya laten korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bahaya laten penindasan dan perampasan kedaulatan rakyat, sesuai cita – cita kemerdekaan Indonesia. Merdeka !

Penulis : Said Lukman – Tokoh Masyarakat Riau

.

.

.

.

.

.