Jelang Runtuhnya Sistem Sentralistik Indonesia

.

Rompi orange yang dipakai Wamen Ketenagakerjaan di KPK menyampaikan pesan bahwa korupsi itu sudah sampai dihalaman Istana. Maka sayapun mengingatkan Presiden Prabowo sebagaimana sejarah membuktikan bahwa ” trigger ” adalah kata kunci yang menakutkan bagi yang gila kekuasan, sementara disisi lain ” trigger ” merupakan langkah awal untuk menata ulang hal – hal yang sudah tak patut menjadi patut.

Ketika api kemarahan rakyat Pati kemudian mulai menjalar membakar emosi rakyat diberbagai daerah, maka gelas – gelas kopi pun menjadi saksi bahwa biang kerok turunnya dana transfer ke berbagai daerah salah satunya bermula dari kebijakan hutang rezim Joko Widodo yang semakin menggunung plus bunga hutang yang musti segera dibayarkan.

Disisi lain akal bulus besarnya gaji, tunjangan, fasilitas mewah hingga uang pensiun para wakil rakyat yang terhormat dan para elit partai.yang tak henti – hentinya bergelimang skandal kasus korupsi. Mereka tak lagi perduli, sebab dentuman musik dan demam joget dah melanda akal budi, hingga membuat kepercayaan itupun terbang menghilang dibalik awan hitam yang menyelimuti gedung kura – kura ninja.

Bahkan disaat berbagai kekecewaan itu tak tertahankan hingga kemudian menggema dalam bentuk keinginan membubarkan DPR, dengan enteng dibalas oleh salah seorang anggota DPR dengan menyebut bahwa pandangan tersebut sebagai mental orang tolol sedunia.

Baca : Syahroni Balas Kritik Desak Bubarkan DPR : Mental Orang Tolol Sedunia

Prabowo sendiri pernah memprediksi bubarnya Indonesia ditahun 2030. Prediksi itu didasarkan pada kajian ilmuwan luar negeri yang tertuang dalam buku ” Ghost Fleet ” karya P.W. Singer dan August Cole. Dimana salah satu penyebab bubarnya Indonesia adalah faktor ketidakpedulian para elit terhadap kondisi negara dan membiarkan kekayaan alam dan tanah dikuasai oleh pihak asing dan segelintir elit tertentu.

Kembali ke Pati, bahkan tak berselang lama Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpihak kepada rakyat. Saat itu juga beredar berita bahwa PBB di Pekanbaru naik 300 %, walaupun kemudian hal itu dibantah, namun hal ini kemudian menarik untuk bahas, pertanyaannya, kebijakan seperti apa yang pas di terapkan di Pekanbaru ini.

Sayepun terkenang melihat foto para kepala daerah yang nampak begitu bangga memakai baju kebesaran seorang Datuk lengkap dengan tanjak dikepala bersama gelar adat yang melekat. Maka jika bicara soal pajak, para pemangku kepentingan tentu harus memahami makna dan filosofi adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah yang menjadi akar budaya Melayu itu sendiri.

Dimana nilai – nilai keislaman dan nilai nilai kemelayuan menjadi pedoman yang mustinya dijunjung tinggi juga oleh pemerintah. Apakah tuan – tuan tak tau bahwa dalam sejarah ke khalifahan, Islam tidak mengenal yang namanya pajak ? yang ada hanya disaat pemerintah membutuhkan, kaum kaya lah yang lebih dahulu diminta bantuannya, bukan dipukul rata tiap tahun sama untuk semua elemen masyarakat.

Maka mulailah berbenah dari situ, bertahap pun boleh, sebagai contoh kebijakan PBB yang berkeadilan. Diatas tanah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari simpang Sudirman Tengku Umar sampai ke batas tanah Tengku Umar ujung simpang jondul, yang mana didaerah itu terdapat rumah mewah dan juga terdapat rumah sederhana, tentunya tidak bijak jika dihitung sama rata. Bahkan kalau perlu rumah sederhana dengan type 45 kebawah tidak perlu dipungut pajak bangunannya.

Baca : Ramai – ramai Kritik Publik ke Anggota DPR Yang Berjoget Ditengah Sulitnya Kondisi Ekonomi

Kalau diberi saran yang baek masih tak peduli, tak mau garcep malah berjoget joget tak tentu arah pulak tuan – tuan ya sudahlah, maka tunggulah dampak gagalnya sistem pemerintahan yang saye prediksi takkan berselang lama. Selain kepercayaan itu sudah hilang, kondisi penjara yang penuh sesak jadi fakta yang tak terbantahkan dengan tingginya angka kriminalitas yang ber irisan langsung dengan faktor ekonomi.

Maka disaat konflik sosial yang berkepanjangan menimbulkan ketidakstabilan serta memicu runtuhnya pemerintahan. Maka opsi negara federal merupakan obat penawar atas berbagai ketidakadilan.

Penulis : Said Lukman – Tokoh Masyarakat Riau
.

.

.

.