Headlines - membumi.com

Januari 4, 2024Januari 4, 2024

103 Tewas, Kecaman Global Mengalir Pasca Serangan Teror di Kerman

Membumi.com

Teheran (4/1/24) – Kecaman mengalir deras menyusul serangan teroris pada Rabu di kota Kerman, tenggara Iran, yang menewaskan puluhan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan semakin banyak negara yang mengecam serangan tersebut, menyatakan simpati terhadap bangsa Iran.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan yang terjadi ketika orang-orang memperingati empat tahun pembunuhan jenderal top Iran Qassem Soleimani oleh AS.

Guterres menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas serangan itu dan menyampaikan belasungkawa kepada rakyat dan pemerintah Iran.

“ Sekretaris Jenderal menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat serta Pemerintah Republik Islam Iran. Beliau mendoakan yang terluka segera pulih, ” kata Juru Bicara PBB Florencia Soto Nino, menurut siaran pers PBB.

Baca : Acara Peringatan Kematian Qassem Soleimani di Iran Diserang Bom, 73 Terbunuh, Ratusan Terluka

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengutuk keras serangan di Kerman, dan menyatakan simpati kepada keluarga korban serta rakyat dan pemerintah Iran.

Dia berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian menyoroti perlunya memerangi segala bentuk terorisme oleh komunitas internasional.

Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terpisah, juga mengecam keras serangan tersebut dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Iran. Dikatakan bahwa para pelaku serangan teroris ini harus dimintai pertanggungjawaban.

Menteri Luar Negeri Irlandia Micheál Martin mengutuk “serangan yang tercela dan tidak pandang bulu” tersebut.

“Saya mengutuk keras pemboman di Iran hari ini, sebuah serangan yang tercela dan tidak pandang bulu. Terorisme dan kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan. Saya menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang kehilangan orang yang dicintai dan kepada rakyat Iran,” tulisnya di X, sebelumnya Twitter.

Baca : Iran nyatakan berkabung setelah Kerman diserang teroris yang menewaskan 103 orang

Negara-negara Teluk Persia seperti Qatar dan Oman juga mengecam keras serangan tersebut, dan menyampaikan belasungkawa mereka kepada rakyat dan pemerintah Iran.

Oman menegaskan kembali pendiriannya untuk mengecam segala bentuk kekerasan dan terorisme, sementara Qatar menyatakan penolakannya terhadap kekerasan, terorisme, dan tindakan kriminal apa pun motif di baliknya.

Di kawasan yang sama, Juru Bicara Pemerintah Irak Basim Alawadi mengecam serangan tersebut dan menyatakan solidaritas negaranya terhadap rakyat dan pemerintah Iran. Dia mengatakan bahwa Irak siap menawarkan bantuan kepada Iran.

Ulama Irak Ayatollah Seyyed Ali Sistani, dalam pesan yang dikeluarkan oleh kantornya, menyatakan kesedihan yang mendalam atas serangan itu dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban serta seluruh rakyat Iran.

Baca : Iran Murka Usai Elite Militernya Tewas Diserang Israel

Pejabat tinggi Pakistan mengeluarkan pesan terpisah, dimana perdana menteri, menteri luar negeri dan ketua parlemen mengutuk ” serangan keji ” tersebut. Duta Besar Pakistan untuk Teheran juga menyampaikan komentar yang sama.

Kepada Amerika Latin, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil membagikan postingan di X, mengutuk “dengan kerasnya serangan teroris yang terjadi di kota Kerman.” Dia menyerukan hukuman bagi pelakunya.

Sejumlah negara lain, termasuk Rusia, telah mengecam serangan tersebut.

Source : IRNA News Agency

Januari 4, 2024Januari 4, 2024

Sedikitnya 62 Orang Tewas, 1000 Tentara Jepang Terjun ke Zona Bencana

Membumi.com

Suzu (3/01/24) – Serangkaian gempa bumi dahsyat yang melanda Jepang bagian barat menyebabkan sedikitnya 62 orang tewas (update 103 orang) ketika petugas penyelamat berjuang pada Rabu untuk menyelamatkan mereka yang dikhawatirkan terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang runtuh.

Gempa susulan terus mengguncang prefektur Ishikawa dan daerah sekitarnya dua hari setelah gempa berkekuatan 7,6 skala Richter menghantam daerah tersebut. 72 jam pertama dianggap penting untuk menyelamatkan nyawa pasca bencana.

Layanan air, listrik, dan telepon seluler masih terputus di beberapa daerah. Warga mengungkapkan kesedihan atas masa depan mereka yang tidak pasti.

“Bukan hanya itu yang berantakan. Dindingnya telah runtuh, dan Anda dapat melihat ke ruangan berikutnya. Saya rasa kami tidak bisa tinggal di sini lagi,” kata Miki Kobayashi, warga Ishikawa, sambil menyapu sekitar rumahnya.

Rumahnya juga rusak akibat gempa tahun 2007, katanya.

Dari jumlah kematian tersebut, 29 orang dihitung di kota Wajima, sementara 22 orang meninggal di Suzu, menurut otoritas Prefektur Ishikawa. Lusinan orang terluka parah, termasuk di prefektur terdekat.

Meskipun jumlah korban terus meningkat secara bertahap, peringatan masyarakat yang cepat, yang disampaikan melalui siaran dan telepon, serta tanggapan cepat dari masyarakat umum dan pejabat tampaknya telah membatasi beberapa kerusakan yang terjadi.

Toshitaka Katada, seorang profesor di Universitas Tokyo yang berspesialisasi dalam bencana, mengatakan masyarakat bersiap karena daerah tersebut telah dilanda gempa dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki rencana evakuasi dan persediaan darurat.

“Mungkin tidak ada orang di dunia yang siap menghadapi bencana seperti orang Jepang,” katanya kepada The Associated Press.

Jepang sering dilanda Gempa karena lokasinya yang berada di sepanjang “ Cincin Api ”, yaitu Busur Gunung Berapi dan Garis Patahan di Cekungan Pasifik.

Katada memperingatkan bahwa situasinya masih genting dan tidak dapat diprediksi. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada bulan Maret 2011 di timur laut Jepang telah didahului oleh gempa-gempa lainnya.

“Ini masih jauh dari selesai,” kata Katada.

Prediksi para ilmuwan berulang kali terbukti salah, misalnya pada gempa tahun 2016 di barat daya Kumamoto, sebuah wilayah yang sebelumnya dianggap relatif bebas gempa.

“ Terlalu percaya pada kekuatan sains sangatlah berbahaya. Kita berurusan dengan alam,” kata Katada.

Rekaman udara dari media Jepang menunjukkan kerusakan luas di lokasi yang paling parah terkena bencana, dengan tanah longsor yang mengubur jalan, perahu-perahu terlempar ke perairan, dan kebakaran yang membuat seluruh bagian kota Wajima menjadi abu.

Militer Jepang telah mengirimkan 1.000 tentara ke zona bencana untuk bergabung dalam upaya penyelamatan. Tidak dapat dipastikan berapa banyak lagi korban yang masih berada di reruntuhan.

Regulator nuklir mengatakan beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah tersebut beroperasi normal. Gempa besar dan tsunami pada tahun 2011 menyebabkan tiga reaktor meleleh dan melepaskan sejumlah besar radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir di timur laut Jepang.

Pada hari Senin, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami besar untuk Ishikawa dan peringatan atau nasihat tsunami tingkat rendah untuk seluruh pantai barat pulau utama Jepang, Honshu, serta untuk pulau utara Hokkaido.

Peringatan tersebut diturunkan beberapa jam kemudian, dan semua peringatan tsunami dicabut pada Selasa pagi. Gelombang berukuran lebih dari satu meter (3 kaki) melanda beberapa tempat.

Namun, kapal-kapal yang setengah tenggelam masih terapung di teluk tempat gelombang tsunami bergulung, meninggalkan garis pantai yang berlumpur.

Orang-orang yang dievakuasi dari rumahnya berkerumun di auditorium, sekolah, dan pusat komunitas. Kereta peluru di wilayah tersebut dihentikan, namun sebagian besar layanan telah pulih. Beberapa bagian jalan raya ditutup.

Peramal cuaca memperkirakan akan turun hujan, sehingga memicu kekhawatiran akan runtuhnya bangunan dan infrastruktur.

Wilayah ini mencakup tempat-tempat wisata yang terkenal dengan barang-barang pernis dan kerajinan tradisional lainnya, serta situs warisan budaya yang ditetapkan.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bergabung dengan Presiden Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya dalam menyatakan dukungannya terhadap Jepang.

“Hati kami tertuju pada teman-teman kami di Jepang, kami akan memberikan dan telah menawarkan dukungan apa pun yang diminta oleh teman-teman kami di Jepang.”

Source : The Associated Press

Januari 3, 2024Januari 3, 2024

Aryaduta Hotels Tetapkan Standar Baru Layanan Perhotelan di Indonesia

Membumi.com

Jakarta (1/12/23) – Aryaduta Hotels dengan bangga mengumumkan serangkaian acara dan kampanye global yang bertujuan memberikan pengalaman yang kaya akan budaya bagi para pelancong bisnis dan keluarga.

Hanya unik di Aryaduta, tiga kampanye berbeda ini masing-masing mengusung tema yang berbeda – Tjakap DJiwa menekankan pada kesehatan dan kesejahteraan, Sapta Rasa pada kuliner, dan Asta Karya, menonjolkan seni & budaya.

Kampanye yang telah berjalan sejak pertengahan 2023 ini merupakan komitmen langka di industri perhotelan Indonesia dalam memberikan pengalaman menginap yang tak terlupakan dan kaya budaya.

Selama kampanye “Tjakap Jiwa” yang berlangsung dari Januari hingga April, tamu dapat merasakan perpaduan harmonis dari kegiatan kesehatan, program kebugaran, dan perawatan spa yang mencerminkan esensi holistik hidup Indonesia.

Pada bulan Mei hingga Agustus, “Sapta Rasa” mengubah Aryaduta Hotels menjadi surga kuliner, menawarkan berbagai acara khusus, kelas memasak, dan menu spesial yang terinspirasi oleh beragam cita rasa Indonesia dan produk lokal.

Kampanye “Asta Karya” yang berlangsung dari September hingga November, menunjukkan komitmen Aryaduta dalam mendukung usaha seni lokal, dengan acara-acara yang berkontribusi secara sosial dan filantropi.

Para tamu juga diundang untuk meresapi diri dalam beragam kegiatan budaya, pameran seni, dan pengalaman menginap yang unik yang memamerkan keberagaman kreativitas Indonesia.

Melalui tiga kampanye ini, Aryaduta Hotels telah berhasil mengintegrasikan inspirasi global dan keramahan Indonesia yang otentik ke dalam pengalaman menginap tamu.

Berkomentar tentang keberhasilan kampanye ini, Arthur Situmeang, Group Director of Marketing and Communications di Aryaduta Hotels, menyatakan, “Kami senang melihat respon antusias dari para tamu kami.

Tidak banyak hotel yang memiliki inisiatif untuk menawarkan pengalaman yang unik melebihi sekadar akomodasi, yang memungkinkan para tamu menciptakan kenangan tak terlupakan dan membangkitkan rasa penghargaan terhadap keindahan dan keragaman Indonesia yang kita cintai.”

Dengan pendekatan yang unik ini, Aryaduta Hotels menetapkan standar baru dalam layanan perhotelan di Indonesia untuk memberikan pengalaman budaya yang personal untuk setiap tamu.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi pusat reservasi Aryaduta di bit.ly/AryadutaReservations atau kunjungi aryaduta.com.

Source : PR Newswire

Januari 2, 2024Januari 2, 2024

Sedikitnya 50% dari Pendapatan Pajak Rokok Elektrik Diatur Untuk Jamkesnas

Membumi.com

Jakarta (29/12/23) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Pajak Rokok yang dimaksud dalam PMK ini termasuk pajak rokok elektrik.

Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Tujuan diterbitkannya PMK ini sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat. Untuk itu, peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting.

Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018.

Sebagai informasi, rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai sebagaimana amanat dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang salah satunya adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Pengenaan cukai rokok terhadap rokok elektrik akan berkonsekuensi pula pada pengenaan pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok (piggyback taxes). Namun pada saat pengenaan cukai atas rokok elektrik pada tahun 2018, belum serta merta dikenakan Pajak Rokok.

Hal ini merupakan upaya pemberian masa transisi yang cukup atas implementasi dari konsep piggyback taxes yang telah diimplementasikan sejak 2014 yang merupakan amanah dari Undang Undang Nomor 28 tahun 2009.

Pada prinsipnya, pengenaan pajak rokok elektrik ini lebih mengedepankan aspek keadilan, mengingat rokok konvensional dalam operasionalnya melibatkan petani tembakau dan buruh pabrik, yang telah terlebih dahulu dikenakan pajak rokok sejak tahun 2014, selain untuk pendapatan negara.

Dalam jangka panjang penggunaan rokok elektrik berindikasi mempengaruhi kesehatan dan bahan yang terkandung dalam rokok elektrik termasuk dalam barang konsumsi yang perlu dikendalikan. Adapun penerimaan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 hanya sebesar Rp1,75 T atau hanya sebesar 1% dari total penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam setahun.

Kebijakan pengenaan pajak rokok elektrik ini juga merupakan kontribusi bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terutama pelaku usaha rokok elektrik yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.

Paling sedikit 50% dari penerimaan pajak rokok ini diatur penggunaannya (earmarked) untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesnas) dan penegakan hukum yang pada akhirnya mendukung pelayanan publik yang lebih baik di daerah.

Source : Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan

Desember 31, 2023Desember 31, 2023

Jelang Satu Dekade Jokowi, Persoalan HAM Stagnan Tanpa Kemajuan (II)

Membumi.com

Jakarta (31/12/23) – Sebagaimana dalam edisi pertama sudah disampaikan, bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk hal yang paling buruk selama kepemimpinan Jokowi. Dalam edisi kedua ini akan kami ungkapkan mengenai Janji yang Tidak pernah Ditunaikan pada Masyarakat Adat dan 7 rekomendasi bagi Kepemimpinan Nasional yang baru, sesuai rilies yang disampaikan (10/12/23) yang lalu.

Penurunan skor pada hak atas tanah sebesar -1,5 dibanding Indeks HAM 2019 dan -0,3 dibanding pada Indeks HAM 2022 menjadi implikasi dari masih menjalarnya konflik agraria. Dihimpun berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2015-2021 mencapai 2.498 kasus, melampaui jauh dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjumlah 1.770 kasus.

KPA juga mencatat 73 konflik akibat PSN selama pemerintahan Jokowi dari tahun 2015-2023. Pengaturan dalam UU No. 21/2023 tentang Perubahan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) mengenai pemberian Izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun bagi investor di lokasi IKN hanya menjadi pelayan investor dan semakin memperkeruh konflik yang akan terjadi.

Baca : Sederet Dampak Pemberian HGU Selama 190 Tahun untuk Investor IKN

HGU selama 190 tahun bagi investor IKN hanya menjadi Pelayan Investor dan semakin Memperkeruh Konflik yang akan terjadi

Selain itu, praktik ketersediaan ragam kanal uji tuntas baik HAM dan Lingkungan oleh negara kepada perusahaan yang masih bersifat voluntary dan tidak konsisten, menjadikan akuntabilitas dan analisis kepatuhan oleh bisnis sulit termonitoring dengan baik.

Percepatan investasi menuntut tanggung jawab penyediaan kebijakan negara yang lebih serius dan bersifat mandatoris untuk pelaporan uji tuntas HAM dan Lingkungan yang mengikat praktik bisnis di Indonesia.

Alih-alih memenuhi 9 janji Presiden Jokowi terhadap masyarakat adat, eskalasi konflik di atas wilayah adat semakin terjadi. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat masih ada 23,17 juta hektar atau sekitar 86,1% wilayah adat yang saat ini masih belum mendapat pengakuan oleh pemerintah daerah.

Regulasi melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 justru akan menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah ulayat. Pemberian HPL di atas tanah ulayat berpotensi menyebabkan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah dimiliki, dikuasai dan dikelola secara turun-temurun, sekaligus menabrak esensi perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat yang telah diatur di dalam konstitusi.

Catatan tahunan AMAN pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sebanyak 2.400 hektar wilayah adat telah dirampas untuk Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Produksi, dan Kemitraan).

Baca : 8,5 Juta Hektar Tanah Adat di Indonesia Dirampas, 672 Warga Dikriminalisasi

AMAN mencatat bahwa selama sepanjang 2018-2022, setidaknya ada 301 kasus yang merampas 8,5 juta hektar wilayah masyarakat adat (Raden Aryo Wicaksono, 2023).

Perampasan Wilayah Adat juga semakin terang terjadi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digencarkan Presiden Jokowi.

Dari 161 PSN yang sudah terealisasi hingga September 2023, banyak diantaranya justru dengan merampas wilayah adat. Belum selesainya permasalahan IKN yang dibangun di seluruh wilayah Komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku, pemerintah kembali merampas wilayah adat demi kepentingan PSN Rempang Eco-City di Pulau Rempang Batam pada September 2023.

Konflik perampasan wilayah adat lainnya akibat PSN di antaranya proyek Food Estate di Papua Barat dan Kalimantan Tengah, pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo, hingga proyek Geothermal di Manggarai.

Baca : Proyek Food Estate Banyak Gagalnya, Jokowi Malah Ingin Lanjutkan ke Merauke

7 Rekomendasi bagi Kepemimpinan Nasional Baru

1. Presiden Jokowi mengakselerasi adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

2. Mengambil tindakan segera untuk mencetak legacy di bidang HAM, di antaranya melalui penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum terrealisasi dan menimbulkan pelanggaran HAM, akselerasi penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penuntasan kejahatan pembunuhan atas Munir Said Thalib.

3. Kepemimpinan nasional baru menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.

4. Kepemimpinan nasional baru memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

5. Kepemimpinan nasional baru memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.

6. Kepemimpinan nasional baru mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (inclusive governance) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme.

7. Kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE.

Source : SETARA Institute for Democracy and Peace & International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Desember 30, 2023Desember 30, 2023

Lebih dari 60 Negara Berpartisipasi di Ajang BRICS+ Fashion Summit 2023

Moskow (29/12/23) – Ajang BRICS+ Fashion Summit, berlangsung di Moskow pada 28 November-2 Desember, mempertemukan pakar mode dari sekitar 60 negara, mencerminkan keahlian dan potensi yang beraneka ragam. Pimpinan asosiasi industri mode, kreator konten, dosen, dan desainer membagikan keahlian mereka dengan audiens internasional dalam ajang yang luar biasa ini.

Ajang ini terdiri atas beragam kegiatan, menampilkan lebih dari 200 pembicara internasional yang mengulas isu-isu industri. Program Bisnis mencakup 40 sesi, diikuti 12.000 audiens, serta menghadirkan para pembicara asal Indonesia, Tiongkok, India, dan negara-negara lain.

Sejumlah pembicara termasuk Ali Charisma, Chairman, Indonesian Fashion Chamber; Yang Jian, Executive Chairman, China Fashion Association; Alia Khan, Pendiri dan Chairwoman, Islamic Fashion and Design Council; Paras Bairoliya, Senior Member, Board of Governors, Fashion Design Council of India; dan lain sebagainya.

Sesi Pagelaran Busana menampilkan sejumlah merek dari 11 negara di sebuah gedung bersejarah di Moskow, mempersembahkan 325 tampilan mode karya 126 stylist dan makeup artist. Acara ini memperlihatkan perspektif dan kreativitas unik dari sejumlah sosok tersebut.

Sederet merek ternama, seperti AL•DRI•E (Indonesia), CHNNYU (Tiongkok), The FDCI presents: riteshkumar; KHANIJO; Naushad Ali; Shruti Sancheti (India), Arzu Kaprol (Turkiye) dan lain sebagainya mengisi panggung pagelaran busana dengan perspektif dan ide unik; mencerminkan segudang bakat dan kreativitas.

Acara ini juga menggelar ruang pamer B2B selama lima hari di Zaryadye, menampilkan lebih dari 130 merek dan desainer dari beragam negara, termasuk Indonesia, India, Nigeria, Turkiye, dan lain-lain, bahkan menarik pihak pembeli dari banyak negara.

Ali Charisma dan Aldrie Indrayana, keduanya berasal dari Indonesia, turut menampilkan mereknya masing-masing. Acara ini membina hubungan dan kesepakatan kerja sama senilai RUB 250 juta, menurut Wakil Wali Kota Moskow Natalya Sergunina.

Di sisi lain, Sesi Pelatihan Mode Intensif selama 27 jam membekali peserta acara dengan pengetahuan dan keahlian penting untuk meraih sukses di industri mode. Sesi ini mencakup ceramah dari sejumlah universitas dan pakar industri seperti Gulbash Duggal, Dekan, International College of Fashion, India; Bediz Yıldırım, Pendiri Bediz Co., Dosen, Istanbul Fashion Academy, Tutu Jiang, Associate Professor, School of Fashion Design, CAA, Tiongkok; dan lain sebagainya.

BRICS+ Fashion Summit turut menggelar acara “World Fashion Shorts”, menampilkan film mode yang memenangkan penghargaan, serta instalasi berkelanjutan. Balthazar Magallon, Seniman Multimedia, Pendiri Manila International Fashion Week dan Manila International Fashion Film Festival dari Filipina, mengulas peran dunia mode dari sisi kognisi dan individualisme.

Sementara, Natalya Sergunina membahas potensi untuk memperkuat kemitraan di kalangan negara-negara BRICS+. Menurutnya, forum mode internasional akan melanjutkan kesuksesan yang telah tercapai, serta menjajaki bidang-bidang kerja sama yang baru.

Source : PR Newswire

Desember 30, 2023Desember 30, 2023

Menyoal Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (I)

Membumi.com

Pekanbaru – Kembali dalam diskusi bersama Said Lukman (30/12/23), kali ini mengupas persoalan keterbukaan informasi publik yang menjadi tantangan integritas Penyelenggara Negara menuju perubahan Indonesia yang lebih baik.

Walaupun Komisi Informasi Pusat (KIP) mencatat skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 2023 meningkat 0,97 poin dibandingkan skor pada 2022, dan Riau termasuk kedalam Provinsi dengan peringkat 5 besar, namun sejumlah fakta persoalan keterbukaan informasi publik masih menjadi PR yang harus diselesaikan.

Dalam diskusi sederhana ini umumnya terdapat 2 isu kasus sengketa informasi yang paling sering mencuat, diantaranya soal informasi anggaran yang menjadi salah satu informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat.

Baca : Komisi Informasi: Pemohon informasi publik dilindungi undang-undang

” Contoh informasi soal detail pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang pada umumnya di laksanakan oleh eksekutif yang diawasi oleh legislatif dan yudikatif. Namun Informasi yang sampai keruang publik biasanya dikemas ulang secara umum saja, ” sebut Said Lukman.

Caleg DPRD Provinsi Riau ini juga mengungkapkan bahwa persoalan keterbukaan informasi publik sangat erat kaitannya dengan informasi kebijakan publik sebut Said Lukman memberikan contoh.

” Ditahun 2022 forum transparansi untuk anggaran (Fitra) Riau menerbitkan rilies mengenai 127 Milyar anggaran Pemprov Riau yang digunakan untuk instansi vertikal, “ ungkap Said Lukman.

” Kebijakan Gubernur ini bisa lolos dari pengawasan legislasi di DPRD provinsi, ditengah persoalan kekurangan anggaran seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembiayaan disektor pendidikan, banjir yang berdampak langsung ke masyarakat banyak, ” ungkapnya.

Informasi seperti ini penting untuk diketahui dengan melibatkan partisipasi publik, agar masyarakat dapat melakukan pengawasan penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk digunakan sebesar – besarnya bagi kepentingan masyarakat sesuai peruntukannya.

Baca : 2022 Pemprov Riau Hamburkan Rp. 127 M Untuk Infrastruktur Bukan Prioritas dan Kewenangannya

Caleg DPRD dari Partai Ummat ini melihat bahwa dibeberapa sektor forum uji publik terhadap sebuah kebijakan sudah mulai diterapkan, namun sektor sektor penting masih terkesan gelap dan terkuak setelah kebijakan itu jalan kemudian ditentang masyarakat sebutnya menambahkan.

” Disektor penegakkan hukum kita juga melihat fenomena gelap kurangnya tranparansi informasi publik, contoh beberapa kasus proses penegakkan hukum yang kami nilai lamban dan cenderung tidak jelas, “ sebut Said.

” Di level lokal, kasus dugaan tindak pidana korupsi mangkraknya pembangunan gedung PT BSP dijalan jenderal Sudirman yang menjadi pemandangan keseharian warga Pekanbaru ini udah berbulan – bulan tak ada informasi yang jelas, ” sebut tokoh masyarakat Siak ini.

Dalam diskusi soal transparansi dan keterbukaan informasi bersama Said Lukman ini disimpulkan, sebenarnya aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan mustinya tidak perlu didesak dahulu oleh masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan informasi proses penegakan hukum.

Baca : Mengungkap Skandal Mangkraknya Pembangunan Gedung PT. BSP (I)

Tokoh masyarakat Siak ini juga menyentil beberapa penyelenggara pelayanan publik yang masih belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sehingga berpotensi manjadi upaya untuk menghalangi atau membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik.

” Sebentar lagi 2024 Bos, dimana saluran informasi udah banyak, ada banyak platform media sosial, ada banyak media massa tinggal diterbitkan rilies atau dibuat call centre ditiap direktorat apa sih susahnya ? tidak sulit dan tidak berbiaya mahal kalau ada kemauan, ” sebut Caleg DPRD Riau dari Partai Ummat menutup diskusinya.

Bersambung…

Desember 29, 2023Desember 29, 2023

Cegah Berita Bohong, PWI Pusat Bentuk Satgas Anti Hoax

Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat dan membentuk Satgas Anti Hoax PWI sebagai langkah preventif. Satgas ini diresmikan pada Selasa, 9 Januari 2024, melalui acara online dan offline di Kantor PWI Pusat, sebagaimana dilansir dari pwi.or.id.

Hendry Ch Bangun, Ketua PWI, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Anti Hoax bertujuan memberikan informasi yang benar, utuh, dan berbudaya kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan cepat membedakan informasi yang benar dengan yang tidak, khususnya dalam menghadapi informasi yang provokatif dan menyesatkan.

” Peluncuran Satgas Anti Hoax ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan merupakan kontribusi PWI Pusat untuk melawan informasi palsu atau berita bohong yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Hendry Ch Bangun pada Jumat (29/12/2023).

Hendry menekankan perlunya keberadaan Satgas Anti Hoax, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, di mana masyarakat rentan terhadap konsumsi informasi palsu. Satgas ini memiliki tugas untuk memonitor seluruh informasi atau berita bohong (hoax), memberikan penjelasan, dan menyajikan informasi yang benar kepada publik.

“Satgas Anti Hoax PWI Pusat akan aktif melakukan monitoring terhadap informasi bohong dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini merupakan langkah nyata PWI dalam memberikan informasi yang akurat dan mencegah penyebaran berita bohong,” tambahnya.

Acara kick-off atau peluncuran Satgas Anti Hoax pada 9 Januari 2024 akan menghadirkan pembicara dari Mabes Polri, Akademisi Prof. Dr. Ahmad Mulyana M.SI dari Universitas Mercu Buana, dan dihadiri oleh 39 Ketua PWI Provinsi se-Indonesia.

Mahasiswa juga akan diundang sebagai peserta dalam diskusi Anti Hoax. Dengan langkah ini, PWI Pusat berharap dapat menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya, terutama dalam menyikapi perkembangan politik dan sosial menjelang HPN 2024.

Source : PWI Pusat

Desember 26, 2023Desember 26, 2023

DR. M. Rakib Ungkap Sejumlah Solusi Pembenahan Sektor Pendidikan di Riau (II)

Membumi.com

Pekanbaru – Sebagaimana dalam sesi pertama (10/12/23) diskusi bersama DR. M. Rakib yang membahas persoalan pendidikan terkait rendahnya pengeluaran pendidikan dari rumah tangga memiliki konsekuensi tingginya ketimpangan pendidikan dan sebaliknya.

Maka dalam sesi kedua ini DR. M Rakib yang juga merupakan calon legislatif dapil Riau 2 ini akan membahas tentang akses dan pemerataan pendidikan di provinsi Riau.

Sebagaimana kita ketahui pemerintah masih mempunyai banyak PR agar anak – anak kita pergi menimba ilmu ke sekolah dibarengi dengan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau terutama didaerah daerah terpencil.

” Contoh fakta ditahun 2021 kmaren, masih ada anak – anak kita yang pergi menuju sekolah musti melewati sungai dengan seutas tali bergantungan seperti flying fox di daerah Kuntu Kampar kiri, ” ungkap DR. M Rakib menjelaskan.

Baca : Sempat Viral 3 Bocah Bergelantungan Menuju Sekolah, Bupati Kampar Tinjau Langsung ke Lokasi.

Barulah setelah viral mantan Bupati Kampar Catur Sugeng beserta jajaran langsung meninjau akses menuju SD 011 Kuntu Darusallam karena persoalan tersebut sudah viral dan diberitakan media, sebut DR. M Rakib.

” Walaupun disebutkan selain menyebrangi sungai terdapat akses lain menuju SD 011, namun persoalan akses yang baik menuju tempat menimba ilmu anak – anak ini wajib kita perhatikan, ” ungkap DR. M Rakib.

” Provinsi Riau ini luas, tidak semuanya daratan. Contoh didaerah pesisir seperti beberapa wilayah di Kabupaten Inhil yang banyak anak – anak sungainya dan terpencil. Inilah yang sangat membutuhkan perjuangan di Senayan, “ ungkap Caleg DPR RI Partai Ummat ini menambahkan.

DR. M Rakib juga memberikan beberapa contoh terkait persoalan akses pendidikan yang berkolerasi dengan berbagai faktor, seperti kemiskinan dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai membuat dirinya tergerak untuk membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau.

Baca : Menelusuri Tantangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil di Indonesia

” Persoalan itu menjadi kompleks akibat berkaitan dengan mutu dan kualitas pendidikan yang disalurkan oleh tenaga pengajarnya yang secara ekonomi masih belum dihargai dengan wajar, ” sebut DR. M Rakib menguraikan.

Secara umum DR. M Rakib mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berdasarkan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 menempati peringkat ke 74 dari 79 negara peserta. Itu artinya kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat belum memadai.

Untuk dapat diketahui, dari data statistic Indonesia terdapat 704.503 orang guru honor sekolah, hal tersebut setara dengan 24 % dari total guru di Indonesia. Sebanyak 401.182 orang merupakan guru tetap yayasan (GTY) dan 141.724 orang merupakan guru tidak tetap (GTT) yang tersebar di Kabupaten Kota.

Baca : Skor PISA 2022 Dinilai Tunjukkan Krisis Kualitas Pendidikan Indonesia Belum Berakhir

Persoalan tersebut musti benar – benar diperhatikan dan diperjuangkan, sebab penuh dengan kompleksitas dan tantangan, karena meliputi berbagai aspek, mulai dari akses, kualitas, hingga pemerataan pendidikan, sebut Caleg DPR RI dari Partai Ummat ini sambil menutup dengan sebait pantun.

” Kalau ingin mencari kutu, jangan disuruh, jangan sampai berlama-lama..

Kalau ingin pendidikan bermutu, gandengkan keterampilan dengan citarasa agama ”

” Kalau Tuan mencari kutu, jangan coba sambil tertawa…

Kalau ingin pendidikan bermutu, tangan terampil hati bertaqwa. ”

Bersambung….

Desember 26, 2023Desember 26, 2023

Paus Fransiskus Memohon Diakhirinya Operasi Militer Yang Korbankan Sipil Tak Bersalah

Membumi.com

The Vatican (25/12/23) – Paus Fransiskus hari ini menyerukan diakhirinya operasi militer Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 20.000 warga Palestina, terutama anak-anak, dan meminta solusi terhadap situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

“ Saya memohon diakhirinya operasi militer yang mengakibatkan korban sipil yang tidak bersalah, dan menyerukan solusi terhadap situasi kemanusiaan yang menyedihkan dengan membuka penyediaan bantuan kemanusiaan, ” kata Paus kepada ribuan orang yang berkumpul di Basilika Santo Petrus. Basilika di Vatikan untuk mendengarkan pesan Natalnya.

Ia menyerukan penyelesaian konflik Israel-Palestina, “ melalui dialog yang tulus dan gigih antara kedua pihak, yang ditopang oleh kemauan politik yang kuat dan dukungan komunitas internasional.”

Dalam pesan malam Natalnya sehari sebelumnya, Paus Fransiskus juga menyerukan perdamaian di Tanah Suci.

“ Malam ini, hati kita berada di Betlehem, di mana Pangeran Perdamaian sekali lagi ditolak oleh logika perang yang sia-sia, oleh bentrokan senjata yang bahkan hingga hari ini menghalanginya untuk mendapatkan ruang di dunia, ” katanya.

Baca : Sampaikan Pesan Natal, Paus Fransiskus Serukan Penghentian Perang

Natal di Betlehem di Batalkan, (hari ke 80) Zionis Israel terus lakukan Genosida

Pada hari ke-80 perang genosida Israel terhadap Jalur Gaza, pasukan pendudukan Israel terus melanjutkan pemboman di beberapa wilayah di Jalur Gaza, terutama di bagian tengah dan selatan, yang mengakibatkan kematian dan cederanya puluhan orang, yaitu mayoritas di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.

Pengeboman Israel terus berlanjut setelah malam berdarah setelah pembantaian di kamp pengungsi al-Maghazi dan al-Bureij di Jalur Gaza tengah, yang merenggut nyawa sekitar 95 orang, ketika pesawat tempur dan artileri membom seluruh alun-alun pemukiman.

Direktur medis Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, Khalil al-Dakran, mengatakan rumah sakit itu penuh dengan korban luka dan tewas yang bertumpuk di lantai, di koridor dan tenda.

Ia mengatakan, pihak rumah sakit berusaha menangani korban luka dan menyelamatkan nyawa mereka semaksimal mungkin karena obat-obatan dan peralatan medis tidak banyak, ruang perawatan intensif penuh, dan alat bantu pernapasan tidak lagi mencukupi.

Baca : Paus Fransiskus Kecam Tindakan Israel Lewat Pesan Natal

Dia menunjukkan bahwa penyakit menular mulai menyebar di antara para pengungsi yang memenuhi halaman rumah sakit untuk menghindari pemboman Israel, dan penyakit menular, usus, dan kulit menyebar luas di antara mereka dan tidak ada obat-obatan atau tempat tidur untuk mereka.

Selain itu, artileri pendudukan membom lahan pertanian di dekat pintu masuk kota al-Zawaida di Jalur Gaza tengah, dan juga mengebom sekitar sekolah Abu Helou di al-Bureij, bersamaan dengan penembakan bom asap di daerah tersebut.

Pesawat-pesawat tempur pendudukan menargetkan lahan pertanian di pintu masuk kamp Nuseirat sementara para saksi mengatakan artileri pendudukan membom kota Jabalia, menyebabkan kebakaran terjadi di beberapa lokasi, di selatan Jalur Gaza, khususnya di wilayah timur.

Disampaikan juga bahwa Natal di Betlehem di kota kelahiran Yesus dibatalkan sebagai bentuk solidaritas, adapun masyarakat Bulan Sabit Merah di Gaza menyampaikan tercatat lebih dari 8.000 laporan orang hilang di bawah reruntuhan di berbagai wilayah di Jalur Gaza. Tercatat kematian 20.424 orang dan melukai sekitar 54.036 warga, lebih dari 70% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Source : Palestinian News & Information Agency-WAFA