Siak (19/3/24) – Menanggapi persoalan pipa minyak PT. BSP yang pecah atau di sebutkan bocor karena terjadi pembekuan yang diduga mengakibatkan terhentinya produksi dari sejumlah sumur produksi dari area Zamrud dan Pedada. Tengku Nazir yang beberapa tahun lalu dinobatkan sebagai Sultan Siak ke XIII juga angkat bicara.
” Ini merupakan suatu kebodohan atas tidak profesionalnya mereka mengelola minyak. Manajemen PT. BSP merupakan hasil dari nepotisme yang jelas melanggar amanat reformasi ’98, yaitu TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, “ ungkapnya.
Cucu dari Sepupu Sultan Syarif Kasim II ini sangat menyesalkan kondisi dan kebijakan manajemen PT. BSP yang mustinya hadir membantu meningkatkan taraf ekonomi dan pendidikan masyarakat Siak, bukan hanya memperkaya diri dan kelompoknya saja, ” Memang nya Bumi Siak Pusako ini milik datuk nenek moyang mereka ? ” ungkapnya kesal.
Tokoh masyarakat Siak lainnya Said Lukman juga angkat bicara, ” Inilah akibat dari nepotisme, mempekerjakan mereka yang tidak profesional. Padahal anak – anak Riau banyak yang punya kemampuan dan hebat – hebat.Namun akibat tidak ada hubungan kekeluargaan mereka tidak dapat di terima kerja di PT. BSP, “ ungkap Lukman.
Said Lukman juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengamati perkembangan kinerja dari PT. BSP yang dinilainya sangat buruk ditambah dengan persoalan produksi yang menurut drastis.
” Mempertahankan produksi saja tak mampu, apalagi mau ekspansi, mustahil. Kita masyarakat Riau sangat menyayangi perusahaan minyak sebesar itu hanya jadi madu, untuk dimakan oleh beruang yang lapar, ” sebutnya dalam keterangan pers (18/3/24).
Lebih lanjut Said Lukman juga menyesalkan bahwa Riau tidak akan pernah mendapatkan lagi warisan tambang minyak seperti itu sampai kapanpun jika tidak dikelola secara profesional dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat Riau.
” Perusahaan lain bisa kok tumbuh dan berkembang dengan baik, padahal produksi minyak mentahnya lebih kecil. Bahkan faktanya, untuk membangun gedung kantor saja PT. BSP penuh dengan masalah dan tak jelas entah kapan penyelesaiannya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Lembaga Kekerabatan Resam Keluarga Kerajaan Siak, ” Maaf, BSP ini sarat dengan kepentingan, yang duduk bekerja di BSP anak dio, keluarga dio. Orang kito Siak sangat tidak diperhatikan ! bahkan yang bukan bidangnya bisa masuk dan bekerja di BSP, makanya hal itu terjadi, susah mau dicakap, ” sebut Tengku Amar Syahab (19/3/24).
” Bukannye dijage dengan baek, mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kelompok dio ajo. Banyak Budak tempatan yang punyo potensi tapi tak diperhatikan. Silahkan dicek Dirut PT. BSP itu yang masih ada hubungan saudara dengan siapo, termasuk RH itu anak siapo ” ungkap Ketua Resam tambah kesal.
Fauzi Kadir yang kesal dalam keterangan persnya (19/3/24) mengungkapkan, ” Mereka ini merasa enak dengan pola kroni yang tidak profesional dibidangnya. Mengerjakan sesuatu tapi tak paham, makanya hancur Siak itu ! mereka yang bergelimang ini, berterima kasih pun tak ado ! ” ungkap Tokoh senior Siak ini.
” SKK Migas harusnya memecat semua manajemen BSP itu ! periksa mereka itu ! jangan dibiarkan, itu semua bermula dari kroni Bupati Siak yang pertama, hantu ! otak tak ada ! abis tu ngaku – ngaku Melayu, tapi tidak punya sense of peradaban economi, sosial and industry, asik menikmati aja, rusak ! ” sebut Fauzi mendidih.
” Tangkapi semua manajemen itu ! kalau SKK migas tidak bertindak, maka kami akan gugat semuanya yang udah menghancurkan kampung nenek moyang kami ! mendiamkan itu adalah sebuah kejahatan ! ” tambahnya meradang.
Diakhir keterangan persnya, Fauzi juga mengungkapkan bahwa mustinya Alfedri selaku Bupati Siak yang diamanahkan memegang saham terbesar tidak boleh membiarkan BSP salah kelola, ” orang bodoh itu ! keluarkan mereka itu, bukan didiamkan, ” sebut Fauzi menutup keterangan persnya.
SKK Migas Sumbagut yang kami datangi ke Gedung Merah Putih Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada (18/3/24), secara resmi meminta tanggapan Pimpinan dan Humas terkait persoalan PT. BSP tersebut. Namun hingga berita ini dipublish masih belum memberikan jawaban.
Flores (18/11/24) – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik.
Hingga Senin (18/11), beberapa bandara yang sebelumnya sempat ditutup telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere.
“Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, di Jakarta, Senin (18/11).
Di samping itu, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.
Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal. “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi.
Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal. Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.
Jakarta (12/11/24) – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050, sementara Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.
Namun, kenyataannya, upaya global untuk mencapai net zero emission yang telah dicanangkan sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris tahun 2015, belum membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan pada tahun 2023, planet Bumi memecahkan rekor emisi karbon dan gas rumah kaca tertinggi yaitu sebanyak 45.1 milyar ton (40.9 milyar metrik ton) hingga beragam laporan menyebutkan bahwa tahun tersebut adalah “tahun terpanas dalam sejarah manusia”.
Dalam menghadapi tantangan iklim ini, konsep “Avoidance” seperti contoh diantaranya adalah adaptasi energi terbarukan, penggunaan kendaraan Listrik ataupun praktik pertanian berkelanjutan telah diupayakan secara serius. Namun, diperlukan langkah yang lebih cepat dan efektif untuk mengurangi jejak karbon secara drastis, salah satunya melalui teknologi “Carbon Removal.”
Dalam konteks inilah, PT. Planet Karbon Teknologi (Planet Carbon), sebuah perusahaan rintisan teknologi hijau (green-tech start up), hadir di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada penerapan teknologi Carbon Removal dengan mengkonversi limbah organik (biomassa) menjadi biochar. Produk ini terbukti tidak hanya meningkatkan kesehatan lahan pertanian dan perkebunan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca secara signifikan.
Kiagus Andre Zailani , Co-Founder sekaligus Managing Director Planet Carbon, menyatakan, “Kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap planet bumi dan lingkungan hidup, sekaligus ingin mendukung para pelaku industri khususnya sektor Perkebunan dan pertanian dalam memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proyek biochar kami juga menawarkan nilai ekonomi yang tinggi melalui Carbon Credit yang dihasilkan.”
Berbagai jurnal ilmiah baik nasional dan internasional telah mempublikasikan bahwa biochar sangat efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketika digunakan pada lahan pertanian atau perkebunan, karbon yang terserap di biochar dapat bertahan di dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga tidak menguap kembali ke atmosfer.
Sebagai perusahaan rintisan yang baru, Planet Carbon berkomitmen untuk membantu mempercepat upaya pengurangan karbon di Indonesia, di mana saat ini belum banyak perusahaan sejenis yang beroperasi di tanah air. Salah satu keunggulan layanannya adalah pada teknologi yang di usung dengan dukungan tim ilmuwan baik dari dalam dan luar negeri.
Teknologi dan sistem operasional yang di usung Perusahaan ini memungkinkan produk biochar yang dihasilkan bukanlah biochar yang standar, namun tailor-made, sehingga pada penerapannya dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan produktivitas tanaman.
Andre menambahkan sekaligus menutup dengan harapan agar kehadiran Planet Carbon dapat turut mendukung pelaku industri untuk mencapai kesuksesan bisnis, sekaligus memastikan praktik usaha yang berkelanjutan bagi planet kita, serta tentunya mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari komunitas global.
Jakarta – PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.
PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan TKDN, sebagaimana ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.
“Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Direktur Utama PET Bayu Prostiyono.
Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunjuk lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat.
Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu, menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN. “Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak.”
Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.
Guna memastikan, serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.
“Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat,” tambah Bayu.
Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.
“PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan” tutup Bayu.