Membumi.com

Jakarta, (07/01/25) – Rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyulap 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air–seperti yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni–merupakan alarm bahaya bagi komitmen iklim dan biodiversitas Indonesia.

Alih fungsi hutan bakal kian merusak lingkungan hidup, mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati, dan merugikan masyarakat–khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini hidup bergantung dari alam sekaligus menjaganya. 

“Gagasan kedaulatan pangan dan energi seperti yang diinginkan Prabowo tak akan tercapai dan menjadi omon-omon saja jika dilakukan dengan alih fungsi lahan yang justru akan memperparah krisis iklim, sebab krisis iklim akan memicu krisis multidimensi. “

” Pembukaan 20 juta hektare hutan jelas akan meningkatkan emisi karbon, termasuk juga memicu kebakaran dan kabut asap jika alih fungsi lahan ini dilakukan di lahan gambut. Ujungnya adalah kegagalan pemerintah memenuhi komitmen untuk mengatasi krisis iklim dan menjaga keanekaragaman hayati,” kata Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Indonesia berjanji menghentikan kepunahan yang disebabkan manusia pada 2030, mengurangi risiko kepunahan, dan mempertahankan keanekaragaman genetik. 

Selain itu, dalam Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Iklim Paris, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca 31,89 persen pada 2030 dengan kemampuan sendiri, dan 43,2 persen dengan bantuan internasional. Komitmen NDC Indonesia juga bertumpu dari sektor forest and land use (FoLU), salah satunya dengan pengurangan deforestasi.

Namun, laporan tim ilmuwan Global Carbon Project dalam jurnal Earth System Science Data yang rilis pada akhir 2023 menyebut, emisi global karbon dioksida global pada 2023 terus mengalami kenaikan bahkan menduduki tingkat tertinggi dalam sejarah. Indonesia juga menempati posisi kedua sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia dari sektor lahan. Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) baru-baru ini juga memperingatkan kawasan Asia termasuk Indonesia akan ancaman bahaya akibat krisis iklim yang makin parah, termasuk kondisi ekstrem seperti kekeringan, gelombang panas, banjir, dan badai.

“Masalah lainnya, Menteri Kehutanan juga tak transparan membeberkan di mana saja 20 juta hektare lahan yang dia sebut sudah diidentifikasi untuk pangan, energi, dan air tersebut. Berdasarkan analisis kami, kebutuhan lahan seluas itu jelas berpotensi memicu deforestasi di hutan alam Indonesia. Pemerintah seharusnya menyetop deforestasi secara total karena kita tak punya pilihan lagi kalau memang ingin selamat dari bencana iklim,” ujar Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Ironisnya, memang sulit bagi kita untuk berharap pada pemerintah. Pemerintahan yang lalu di bawah Presiden Joko Widodo bahkan mengalokasikan kuota deforestasi 2021-2030 sebesar 10,43 juta hektare–seperti tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Folu Net Sink 2030. Deforestasi besar-besaran ini, setara dengan hampir seperempat luas Pulau Sumatera, bisa melepas 10,1 juta gigaton CO2.

Watak pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun sama. Pernyataan Prabowo baru-baru ini bahwa Indonesia perlu memperluas lahan sawit dan tak perlu khawatir deforestasi sangatlah membahayakan nasib hutan Indonesia. Pandangan itu menunjukkan Prabowo gagal paham akan pengetahuan dasar tentang hutan dan tentang aturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR). Narasi kedaulatan pangan dan energi yang digaungkan Prabowo hanyalah retorika alias omon-omon, karena rencana pemerintahannya justru akan membawa Indonesia kian jauh dari cita-cita tersebut.

“Bagaimana publik tak curiga bahwa program pangan ternyata hanya menjadi dalih untuk membuka lebih banyak kebun sawit, seperti yang sekarang terjadi di lahan food estate Gunung Mas yang dulu digarap Kementerian Pertahanan? Bukannya membenahi tata kelola sawit, Prabowo tampaknya malah melanggengkan karut-marut yang ada. Pandangan Prabowo tentang sawit dan deforestasi juga menjadi kabar buruk bagi komunitas adat, seperti masyarakat Awyu yang sekarang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari ekspansi kebun sawit,” tutup Sekar.

Source : greenpeace indonesia

.

.

.

Membumi.com

Jakarta (02/01/25) – Rencana proyek 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi akan menjadi proyek legalisasi deforestasi yang memicu kiamat ekologis. Lingkungan dan keselamatan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan.

Sebab, pembukaan 20 juta hektar hutan akan melepaskan emisi dalam skala yang sangat besar dan pada akhirnya menyebabkan bencana ekologis, kekeringan, mendidih global, gagal panen, dan zoonosis sebut siaran pers yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Lebih lanjut disebutkan bahwa Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dimana proyek tersebut beroperasi akan tergusur, sedangkan masyarakat yang hidup dipesisir akan menjadi pengungsi iklim.

Dampak lainnya adalah kerusakan biodiversitas, konflik agraria, yang tentunya diikuti dengan kekerasan dan kriminalisasi akibat pendekatan keamanan dalam memastikan jalannya rencana dan program ini. 

Baca : 20 Juta Ha Hutan Dicadangkan untuk Pangan dan Energi

Pembukaan 20 juta hektar tersebut juga akan semakin memperparah persoalan kebakaran hutan lahan, jika hutan-hutan tersebut juga merupakan kawasan gambut.

“ Kementerian Kehutanan itu seyogyanya wali dari hutan-hutan kita. Sebagai wali, harusnya kementerian ini lah yang paling depan menghadang rencana pembongkaran hutan, bukan justru merencanakan pembongkaran hutan dan melegitimasinya atas nama pangan dan energi. Artinya Presiden dan Menteri Kehutanan tidak memahami tugas dan tanggung jawab mereka,” kata Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional.

Disampaikan juga bahwa saat ini seluas 33 juta hektar hutan sudah dibebani oleh izin di sektor kehutanan. Bukan hanya itu, 4,5 juta hektar konsesi tambang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan, dan 7,3 juta hektar hutan sudah dilepaskan, di mana 70% nya untuk perkebunan sawit. 

Penguasaan hutan-hutan oleh korporasi ini telah melahirkan banyak persoalan dan krisis yang sulit untuk dipulihkan. Alih-alih melakukan penegakan hukum dan menagih pertanggungjawaban korporasi, justru pemerintah terus tunduk pada kepentingan korporasi dengan melegalisasi pengrusakan hutan.

“ Narasi pemerintah untuk memastikan swasembada pangan dan energi hanya sebagai tempelan untuk melegitimasi penyerahan lahan secara besar-besaran kepada korporasi, dan untuk memastikan bisnis pangan dan energi bisa terus membesar serta meluas”, tambah Uli. 

Baca : Walhi: Raja Juli Lebih Cocok Jadi Menteri Deforestasi

Maka, selama pangan dan energi masih diletakkan dalam kerangka bisnis, tidak akan pernah ada keadilan bagi rakyat dan lingkungan. Yang ada hanya menambah persoalan dan mempertajam krisis sosial ekologis. Pangan dan energi adalah hak, dan tugas negara adalah memastikan hak tersebut terpenuhi.

Diakhir keterangan pers WALHI juga menyatakan bahwa pemenuhan tersebut akan terwujud, jika pemerintah menjadikan rakyat sebagai aktor utama dalam produksi dan konsumsi pangan dan energi. 

Pengakuan dan perlindungan hak rakyat atas wilayahnya menjadi hal yang terpenting. Sumber dan pengelolaan pangan dan energi juga harus berasal dan sesuai dengan karakteristik wilayah tempat di mana pangan dan energi dihasilkan.

Terkait saran Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional sebagaimana disebutkan diatas, “Diubah saja namanya, seperti Kementerian Deforestasi. Raja Juli yang jadi Menteri Deforestasi,” Raja Juli Antoni yang kami konfirmasi di nomor WhatsApp +62 811-9176-xxx hingga berita ini diterbitkan masih belum ada tanggapan. Nah.

Source : WALHI

.

.

.

Membumi.com

Jakarta – National Energy Services Reunited (NESR), perusahaan global penyedia jasa minyak dan gas (migas) di lebih dari 16 negara, telah menerapkan Aplikasi Lingkungan dan Dekarbonisasi NERS (NEDA) di sistem Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon, khususnya untuk Enhance Recovery Oil (CO2-EOR). Peluncuran NEDA memperkuat kepemimpinan NESR di industri jasa migas, sekaligus mempertegas komitmen dekarbonisasi yang mendukung target nol emisi karbon (net zero) Indonesia.

Selama dua tahun, NESR telah menjadi mitra teknologi tepercaya Pertamina, memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif energi. Salah satu keberhasilannya mencakup penyelesaian dua proyek di lapangan Jatibarang dan Sukowati, termasuk implementasi CO2-EOR. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan kemampuan teknis dan dedikasi NESR dalam mendukung Pertamina meraih target dekarbonisasi.

Dengan memanfaatkan teknologi injeksi CO2, proyek ini meningkatkan perolehan minyak sekaligus mengurangi emisi karbon, sejalan dengan praktik energi berkelanjutan global dan visi masa depan yang rendah karbon.

Melanjutkan keberhasilan sistem “huff and puff” di ladang minyak Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, NESR meraih pencapaian yang signifikan dengan menerapkan teknologi NEDA dalam sistem CO2-EOR. Kini, upaya ini telah berkembang menjadi penerapan skala yang lebih besar dilapangan Sukowati.

Baca : NESR awarded $175 million contracts in the Middle East

Melalui anak perusahaannya di Indonesia, PT NPS Energy Indonesia, NESR mengintegrasikan teknologi canggih dengan keahlian tenaga kerja lokal untuk mengoptimalkan proses produksi energi.

Integrasi NEDA ke dalam sistem CO2-EOR merupakan tonggak penting dalam mendukung target dekarbonisasi global dengan memanfaatkan CO2 untuk meningkatkan perolehan minyak. Inovasi ini mencerminkan komitmen ganda NESR terhadap solusi mutakhir dan memberdayakan tim lokal bertalenta melalui inisiatif pengembangan strategis.

Pande Gede Herry Susanta, Presiden Direktur PT NPS Energy Indonesia, mengatakan, “Sebagai pelopor dalam penerapan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Indonesia sejak tahun 2022, NESR bangga berada di garis terdepan dalam upaya ini, yang selaras dengan program net-zero pemerintah.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan para ahli dan tim profesional lokal yang bertalenta, kami berkomitmen untuk memberikan teknologi tepat guna untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek CCUS. Melalui pendekatan langkah-langkah berikut yang disebut sebagai: Step #1-study, Step #2 huff-n-puff, Step #3 Interwell, Step #4 Pilot, Step#5 Full Scale, sehingga akan mengurangi resiko proyek dengan cara menyediakan informasi kritis yang memastikan keberhasilan proyek ini.

Hasil yang positif pada proyek CO2-EOR di ladang minyak Sukowati menunjukkan kesuksesan implemensi pada ketiga langkah awal (Study, Huff-n-puff, Interwell). Ini merupakan pencapaian yang signifikan untuk NESR dan sebuah janji untuk mewariskan teknologi ramah lingkungan untuk generasi berikutnya. Pendekatan inovasi yang memberikan dua keuntungan pada energi sektor, yaitu meningkatkan potensi produksi minyak sekaligus mengurangi karbon emisi.  

Proyek ini dilaksanakan dengan menerapkan beberapa teknologi kunci menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti Data Acquisition and Real Time Analyzer (DARATM) yang merupakan teknologi buatan Indonesia. Teknologi ini bekerja secara real-time melalui satelit, memungkinkan monitor dan kontrol proses injeksi CO2 yang lebih presisi, aman, dan fleksibel.

Peralatan dan metode yang disesuaikan untuk setiap proyek unik mencakup pompa CO2 bertekanan tinggi, indirect automated heaters (INDAHTM), tangki ISO, virtual-pipelineTM untuk penyimpanan dan transportasi CO2, serta teknologi khusus lainnya, sehingga memastikan operasi yang efisien dilingkungan lokal dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik dari setiap ladang minyak,” jelas Pande.

Upaya NEDA memperkuat inisiatif ESG dari NESR

Pada Februari 2021, di sela-sela berlangsungnya agenda Future Investment Initiative di Riyadh, Arab Saudi, NESR memperkenalkan segmen ESG Impact untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang kritis, termasuk konservasi air, perlindungan akuifer atau lapisan air tanah, dan pengurangan metana.

NESR, yang telah menjadi pemain utama di kawasan MENA (Middle East and North Africa), memperluas jangkauannya ke Asia, dengan fokus khusus pada Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen NESR untuk berkontribusi pada pasar energi, global, termasuk mendukung transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan potensi besar di sektor energi, khususnya energi terbarukan seperti geothermal dan teknologi pengolahan air, menjadi target strategis bagi NESR. Kolaborasi yang melibatkan teknologi canggih dan solusi yang mendukung dekarbonisasi akan menjadi pusat perhatian dalam ekspansi ini. NESR mendorong pemanfaatan platform teknologi terbukanya untuk mempercepat penerapan upaya dekarbonisasi yang mutakhir, guna memastikan proses produksi migas yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, NESR meluncurkan NEDA pada Februari 2024 untuk menyederhanakan solusi lingkungannya yang terus berkembang. Dengan mengedepankan keahlian riset, teknik, dan manajemen proyeknya, NESR berkomitmen mengembangkan teknologi dekarbonisasi baru. Memahami potensi industri minyak dan gas sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi global, NESR pun memperkenalkan NEDA ke Indonesia.

“Sejak tahun 2022, implementasi CO2-EOR kami telah melampaui batas-batas teoritis dan memberikan hasil yang terukur. Dengan peralatan mutakhir, teknologi canggih, dukungan ahli, dan sekarang NEDA, kami tetap fokus mempelopori penggunaan injeksi CO2 sebagai tahap pertama dalam adaptasi CCUS, membuka jalan untuk aplikasi manajemen karbon yang lebih luas. Upaya ini menyoroti peran kami dalam mentransformasi sektor energi sekaligus memperkuat komitmen kami terhadap inovasi dan kolaborasi dalam mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” pungkas Pande.

Tentang NESR

Didirikan pada tahun 2017, National Energy Services Reunited Corp (NESR) adalah salah satu penyedia layanan ladang minyak terbesar di dunia. Dengan lebih dari 5.000 karyawan yang mewakili lebih dari 60 kewarganegaraan di 16 negara, NESR membantu klien mengoptimalkan reservoir mereka melalui layanan seperti rekahan hidrolik, penyemenan, pipa melingkar, penyaringan, perampungan, stimulasi, pemompaan, dan layanan nitrogen.

Melalui PT NPS Energy Indonesia, NESR juga menawarkan layanan pengeboran dan evaluasi, termasuk pengeboran terarah, peralatan downhole, peralatan penangkapan ikan, layanan pengujian, wireline, slickline, cairan pengeboran, dan layanan rig untuk meningkatkan akses reservoir.

Source : pressrelease.id

.

.