Connect with us

Latest

PWI Riau Gelar Sosialisasi KEJ dan KPW, Ilham Bintang: Jaga Integritas Profesi Wartawan

“KEJ adalah kata kunci untuk merawat dan menjaga kepercayaan publik atas kebutuhan informasinya kepada wartawan profesional, mari kita jaga integritas profesi wartawan,”

Published

on

Pengurus PWI Se Riau Beserta Senior Wartawan

Membumi.com

BATAM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau menggelar Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) serta Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI, di Batam, Provinsi Kepri, 1-3 Agustus 2023.

Kegiatan itu menghadirkan para pemateri nasional yakni tokoh pers Dahlan Iskan, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat Ilham Bintang, Ketua Komisi Diklat dan Pengembangan Profesi Dewan Pers Tri Agung Kristanto, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, dan Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryopratomo.

Dalam kesempatan itu, Ketua DK PWI Pusat, Ilham Bintang mengatakan, wartawan memiliki konsep operasional moral dalam menjalankan peran dan fungsinya, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) salah satunya.

“KEJ adalah kata kunci untuk merawat dan menjaga kepercayaan publik atas kebutuhan informasinya kepada wartawan profesional, mari kita jaga integritas profesi wartawan,” sebutnya, dalam sesi pertama sosialisasi, di Hotel Batam City, Selasa (1/8/2023) siang.

Menurutnya, wartawan disebut profesional minimal harus memenuhi empat syarat: memiliki pekerjaan yang menjadi sumber nafkahnya, pekerjaannya punya organisasi, organisasinya punya kode etik, dan organisasi memiliki institusi yang mengawasi ketaatan anggota pada kode etik profesi.

Tuntutan persyaratan profesional itu, terang pria yang akrab dipanggil IB ini, semakin relevan dengan semangat perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Negara menjamin kemerdekaan pers
yang dilaksanakan secara bertanggung jawab , menaati etika profesi, dan perlindungan hukum akan berjalan efektif jika wartawan mematuhi KEJ,” tukas Ilham Bintang.

Komisioner Dewan Pers, Tri Agung Kristanto memaparkan kian maraknya fenomena “kloning” yang dilakukan sejumlah (oknum) wartawan di lapangan.

Tanpa datang ke lokasi, wartawan meminta berita dari wartawan lain, atau mengambil rekaman dari wartawan lain, dan langsung melaporkan di medianya, tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan berita itu.

“Padahal, tindakan ‘kloning’ adalah terlarang bagi seorang wartawan. Wartawan seharusnya ke lapangan untuk mendapatkan berita, dan melakukan konfirmasi kepada narasumbernya,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, ada fenomena media mengutip berita dari media lain, atau media sosial, dan langsung menyiarkannya.

Berita hasil kutipan inipun bisa dikutip oleh media lainnya, sehingga memunculkan fenomena yang disebut “multi level quotes”, kutip mengutip, yang bisa mengaburkan penanggungjawab atas berita itu.

Terkait tanggung jawab pada model bisnis media ini, UU Pers memang belum mengaturnya, meskipun Kode Etik Jurnalistik jelas menegaskan, sebuah berita seharusnya merupakan hasil liputan atau analisis dari wartawan.

“Bukan mengambil dari media lain atau media sosial, dengan tanpa menyebutkan sumbernya,” tutur Tri Agung.

Masih di acara yang sama, Dahlan Iskan mengatakan wartawan wajib memegang dua hal. “Pertama, jujur dalam menulis berita, dan kedua tidak beritikad buruk,” tegas mantan Menteri BUMN ini.

Pada sesi malam, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus memapa rkan perkembangan teknologi AI, mengakibatkan terjadi perubahan format pemberitaan dan
bergesernya nilai profesionalisme jurnalisme.

Untuk itu, menurutnya, perlu rancang bangun organ media dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi dan terhubung dengan masa lalu dan masa depan.

“Pentingnya mengukuhkan kembali standar kemerdekaan Pers yang berdaulat, sehingga pers tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan publik yang berorintasi pada kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

Sosialisasi KEJ dan KPW serta PD/PRT PWI yang diikuti 52 anggota PWI itu, juga dihadiri Penasihat PWI Pusat Herbert Timbo Siahaan dan anggota DK PWI Pusat Asro Kamal Rokan, serta sejumlah Ketua PWI Provinsi dan Ketua DK Provinsi se-Indonesia. ***

FEATURED

Krisis ! Sejumlah Organisasi Kemanusiaan Dunia Sorot Pentingnya Kerjasama Multi Pihak

Published

on

By

Foto : Ilustrasi

Membumi.com

Jakarta, Menjelang Hari Kemanusiaan Sedunia pada tanggal 19 Agustus, Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini mengingatkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun dengan jumlah korban pegiat kemanusiaan yang tinggi.

20 tahun setelah serangan mematikan terhadap PBB di Irak, pegiat kemanusiaan tetap berkomitmen untuk membantu, #ApapunYangTerjadi (#NoMatterWhat), meskipun risikonya semakin besar.

Sepanjang tahun ini, 62 pegiat kemanusiaan tewas dalam krisis di seluruh dunia, 84 terluka dan 33 diculik, menurut data sementara dari tim peneliti Aid Worker Security Database pada Humanitarian Outcomes. Jumlah kematian tahun lalu mencapai 116.

Sudan Selatan menempati peringkat tertinggi dalam hal ketidakamanan selama beberapa tahun berturut-turut. Empat puluh serangan terhadap pegiat kemanusiaan dan 22 kematian dilaporkan pada 10 Agustus.

Foto : Pengurus UN OCHA Beserta Sejumlah Element Masyarakat

Sudan berada di urutan kedua, dengan 17 serangan terhadap pegiat kemanusiaan dan 19 kematian dilaporkan sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut melampaui jumlah yang tidak terdata sejak puncak konflik Darfur antara tahun 2006 dan 2009.

Korban pekerja kemanusiaan lainnya tercatat di Republik Afrika Tengah, Mali, Somalia dan Ukraina. Tahun lalu, 444 pegiat kemanusiaan diserang. Tahun sebelumnya, terdapat 460 penyerangan, mengakibatkan 141 kematian.

Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini juga menandai 20 tahun sejak serangan bom bunuh diri tahun 2003 di markas besar PBB di Canal Hotel di Baghdad, Irak, yang menewaskan 22 staf PBB. Sekitar 150 orang lagi – pegiat kemanusiaan lokal dan internasional yang membantu merekonstruksi Irak – juga terluka pada hari kelam itu.

Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara rawan bahaya akan tetap ada. Modal sosial kita untuk bekerja sama (gotong royong) adalah kunci untuk lebih meningkatkan ketahanan bangsa terhadap bencana dalam berbagai skala dan besaran. Konflik sosial, peristiwa cuaca ekstrem, dan risiko iklim terkait lainnya serta dampak residual dari pandemi COVID-19 akan terus membutuhkan pendekatan holistik dan terkoordinasi dari komunitas kemanusiaan, mitra pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas rentan.

Terlepas dari tantangan keamanan dan akses, semua lapisan pegiat kemanusiaan berkampanye tahun ini untuk menyoroti komitmen berkelanjutan mereka untuk memberikan komunitas yang mereka layani, tidak peduli siapa, di mana pun, #NoMatterWhat.

Foto : Global Picture UN OCHA

Dalam menghadapi kebutuhan urusan kemanusiaan yang meroket, PBB dan mitranya bertujuan untuk membantu hampir 250 juta orang dalam krisis di seluruh dunia – 10 kali lebih banyak daripada tahun 2003.

Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia menyoroti pentingnya kerjasama multipihak dalam upaya kemanusiaan untuk terus beradaptasi menghadirkan dunia yang lebih baik.

Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia pada 19 Agustus 2023 tahun ini diselenggarakan bersama oleh UN OCHA, bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya di Indonesia, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial dengan dukungan pemangku kepentingan pemerintah lainnya, LSM, organisasi lintas agama, dan bekerja sama dengan PT Integrasi Transit Jakarta.

Mari bergabung dan rayakan Hari Kemanusiaan Sedunia dalam kegiatan “Malam Kemanusiaan” yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia 2023 di Indonesia pada :

Sabtu, 19 Agustus 2023, Pukul 15.30 – 21.00 WIB di Taman Literasi Marta Tiahahu, Jakarta Selatan. Untuk informasi selengkapnya silakan kunjung s.id/WHD2023 atau klik tautan di bio kami.

Mari kuatkan solidaritas dan semangat gotong royong kita hanya untuk satu alasan saja: bahu membahu dengan komunitas yang kita layani di manapun, kapanpun, siapa pun. (*rls)

Sumber : Siska Widyawati, UNIC

Continue Reading

Business

Pesan Ketua APPSI Riau beserta Sejumlah Pengurus Ditengah Kunjungan Presiden Jokowi Ke Pasar Bawah

perputaran ekonomi disejumlah Pasar dikota Pekanbaru jika ditata kelola dengan baik dapat menghasilkan PAD yang besar bagi Pemko

Published

on

By

Ketua dan Pengurus APPSI Riau

Membumi.com

Pekanbaru – Sejumlah Pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Pekanbaru dan Ketua APPSI Provinsi Riau hari ini (4/01/23) menyatakan apresiasinya atas kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Bawah.

Dalam keterangan persnya Agus Sikumbang selaku Ketua DPW APPSI Provinsi Riau menyatakan bahwa saat ini anggota APPSI yang tersebar se Provinsi Riau lebih kurang 20 ribuan orang, dan ditanya mengenai perkembangan persoalan sengketa pengelolaan Pasar Bawah Agus Sikumbang mengatakan, 

” Kami mendorong agar persoalan sengketa pengelolaan Pasar Bawah untuk dapat segera diselesaikan, selain itu kami juga mendorong Pemerintah untuk segera merevitalisasi sejumlah Pasar dikota Pekanbaru yang saat ini kondisinya kami nilai belum tertata dan terkelola dengan baik, ” ungkap Ketua APPSI Riau.

Baca : Muflihun Perintahkan Sekda Pelajari Ulang Lelang Pengelolaan Pasar Bawah Pekanbaru

Lebih lanjut Agus Sikumbang mengatakan bahwa perputaran ekonomi disejumlah Pasar dikota Pekanbaru jika ditata kelola dengan baik dapat menghasilkan PAD yang besar bagi Pemko dan otomatis akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat terutama disektor perdagangan.

” jadi, skema pembiayaan revitalisasi sejumlah pasar itu penting untuk dialokasikan baik di APBD maupun APBN ataupun investor dapat mengambil peran dengan adanya peluang tersebut, oleh karena itu kami dari APPSI siap membantu Pemerintah mewujudkan keinginan mulia ini, ” ungkap Ketua DPW APPSI Riau.

“skema pembiayaan revitalisasi sejumlah pasar itu penting untuk dialokasikan baik di APBD maupun APBN ataupun investor dapat mengambil peran dengan adanya peluang tersebut,” Ungkap Ketua DPW APPSI Riau

Baca : Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pasar Tradisional Mesti Digalakkan

Mewakili Ketua DPD APPSI Kota Pekanbaru Thabrani Al Indragiri yang didampingi Ikhsan Herdi selaku Wakil Ketua APPSI Komisariat Pasar Bawah, M Zein Ketua APPSI Pasar Bawah, Ferdi Rama Sekretaris APPSI PS Bawah dan Dedi selaku Wakil Sekretaris Pasar Bawah mengatakan, 

” Penataan sejumlah pasar seperti Pasar Tangor yang saat ini sudah tumpah ruah sudah mengganggu lalulintas pengguna jalan, Pasar Cik Puan sudah mangkrak bertahun tahun, Pasar Dupa yang terkesan kumuh dan kotor, Pasar Pagi Arengka, Pasar Simpang Baru Panam sudah saatnya mendapatkan perhatian penuh oleh Pemerintah, ” ungkap Thabrani.

Baca : Ekspor Industri Makanan dan Minuman Raih USD21,3 Miliar

Selain persoalan tersebut, diakhir keterangan persnya Thabrani mengatakan, dalam menghadapi resesi global tahun 2023 sebagaimana telah diprediksikan sejumlah pakar mengatakan, APPSI Kota Pekanbaru siap bersinergi dengan Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan eksport perdagangan keluar negeri.

” contoh, selembar daun pisang aja di Jepang harganya bisa ratusan ribu rupiah, termasuk batang pisang. Oleh karena itu kedepan peluang – peluang seperti ini dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi. Kami juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk dapat lebih kreatif membantu memfasilitasi hal – hal seperti ini, ” tutup Thabrani bersemangat.

Continue Reading

General

Soal Pemotongan Gaji THL RSD Madani, Ini Klarifikasi Pj. Walikota Muflihun

Published

on

By

Membumi.com

Pekanbaru – Menjawab sejumlah pemberitaan terkait ratusan tenaga harian lepas (THL) di RSD Madani Pekanbaru mengeluh setelah menerima transfer gaji yang dipotong hingga 50 % pada senin (21/11/2) yang lalu.

Dalam konfirmasinya Pj.Walikota Pekanbaru Muflihun S.Stp M.Ap mengatakan, ” saya tidak pernah memerintahkan untuk memotong gaji THL, malah hak – hak ASN, THL hingga RT RW yang selama ini dipotong, saya instruksikan menjadi lengkap tiap bulannya, ” ungkapnya.

Baca : https://www.detik.com/sumut/berita/d-6420563/pegawai-tenaga-medis-rsud-madani-pekanbaru-ngeluh-gaji-dipotong-50-

Lebih lanjut Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun S.Stp M.Ap dalam klarifikasinya mengatakan akan segera memanggil Direktur RSD Madani dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

” saya minta untuk bersabar, akan kita selesaikan sesegera mungkin, pagi ini saya panggil Kadiskes dan Direktur RSD Madani, ” tegas Pj. Walikota Pekanbaru.

Baca : https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wali-kota-naikkan-honor-ketua-rt-rw-rp100000-tahun-depan

Bahkan terkait wacana penghapusan honorer tahun 2023 sebagaimana dilansir dari riaukini.com pada September 2022 yang lalu, bahwa gaji Tenaga Honorer tahun 2023 tetap dianggarkan 12 bulan.

Untuk diketahui bahwa pada Agustus yang lalu Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun telah berulang kali menyampaikan akan meluncurkan berbagai program tahun 2023 yang langsung menyentuh masyarakat.

Baca : https://matariaunews.com/news/detail/2259/pj-walikota-pekanbaru-canangkan-program-santunan-untuk-warga-wafat-ini-daftar-program-lainnya

Seperti program santunan kematian, bantuan biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi.

Yang jelas untuk THL Bodong Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun tengah mengumpulkan data dan akan menertipkan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sehingga kedepan tidak membebani keuangan Pemko Pekanbaru.

Continue Reading

Trending