Connect with us

Figur

PWI Riau-PWI Kalsel Silaturahmi, Sepakati Perubahan dan Perbaikan PWI

” Semua informasi, aspirasi, masukan dari PWI Kalsel akan menjadi PR baginya untuk diubah dan diperbaiki di masa mendatang “

Published

on

Foto : Silaturahmi PWI Riau dan PW Kalsel

Membumi.com

BANJARMASIN – Pengurus PWI Riau bersilaturahmi bersama pengurus PWI Kalimantan Selatan (Kalsel) di Restoran Jukung Julak, Banjarmasin, Kamis (24/8/2023). Dalam silaturahmi itu disepakati, ke depan harus ada perubahan dan perbaikan, terutama di PWI Pusat.

Menurut Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi, beberapa hal yang perlu diubah dan diperbaiki antara lain adalah PWI Pusat semestinya harus memberi solusi untuk masalah wartawan di daerah dan jangan lagi “memberatkan” pengurus-pengurus di daerah bila pengurus pusat datang ke daerah.

“Kami pengurus PWI se-Kalimantan pernah berkumpul. Beberapa kawan ada yang menceritakan rasa sedih dan kecewa apabila pengurus pusat datang ke daerah,” kata Zainal Helmi, Ketua PWI Kalsel dua periode tersebut.

Karena itu, ke depan PWI Pusat diharapkan tidak lagi memberatkan kepengurusan PWI di daerah. “Sekaligus juga kita berharap, senior-senior PWI di daerah, yang jelas kapasitas dan dedikasinya untuk PWI, dapat diakomodir di kepengurusan PWI Pusat,” harap Zainal Helmi.

Saat silaturahmi itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi didampingi Sekretaris Toto Fachruddin, Wakil Ketua Kesra Bambang Santoso, Kepala Kesekretariatan Farid Wajidi, David Abadi dan Sekretaris SIWO Didin Aryadi. Sedangkan dari PWI Riau hadir Ketua H Zulmansyah Sekedang didampingi Ketua DKP H Helmi Burman, Ketua Bidang Organisasi Raja Isyam Azwar dan Bendahara Oberlin Marbun.

Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang yang sudah mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028 menyatakan semua informasi, aspirasi, masukan dari PWI Kalsel akan menjadi PR baginya untuk diubah dan diperbaiki di masa mendatang.

” Semua informasi, aspirasi, masukan dari PWI Kalsel akan menjadi PR baginya untuk diubah dan diperbaiki di masa mendatang “

Zulmansyah

“Saya sangat terbuka dengan saran masukan untuk perubahan dan perbaikan PWI ke depan. Program yang saya gagas, bersama-sama mewujudkan PWI HEBAT, juga banyak berisikan perubahan dan perbaikan di dalamnya,” kata Zulmansyah.

Ketua PWI Riau dua periode itu juga menjelaskan, PWI HEBAT bukan hanya sebuah kata berarti perubahan untuk lebih bagus atau lebih baik, tetapi juga merupakan akronim dari visi, misi dan program yang akan diwujudkan bersama-sama di PWI dari pusat sampai ke daerah.

Kata HEBAT, lanjut Zulmansyah, juga merupakan akronim. Huruf H sama dengan “Harmonis”. E berarti “Ekonomi wartawan harus ditolong”. B artinya “Bargaining power PWI bermanfaat untuk semua”. A sama dengan “Amanah” serta T bermakna “Tempat silaturahmi, edukasi, proteksi profesi dan happy-heppy wartawan.”

“Organisasi PWI kita ini, kata persatuan didahulukan. Persatuan tanpa hubungan yang harmonis di internal dan eksternal, akan menjadi penghalang mewujudkan program-program mengangkat marwah organisasi PWI. Ke depan, kita semua harus kompak bersatu dan harmonis, untuk mewujudkan semua program,” ungkap mantan Pemimpin Redaksi Riau Pos ini.

Berikutnya, ekonomi wartawan harus ditolong. Kata Zulmansyah, PWI harus hadir menolong ekonomi wartawan. Terutama wartawan di daerah yang banyak sekali mengalami kesulitan ekonomi di saat pandemi Covid-19 maupun saat ini sesudah terjadinya pandemi.

“Saya menggagas program fellowship jurnalisme. Dimana seluruh anggota PWI yang sudah dinyatakan kompeten mendapatkan insentif dari negara. Sebagaimana dahulu sudah pernah diwujudkan pemerintah melalui program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP). Saya yakin, dengan program fellowship jurnalisme ini, ekonomi wartawan, terutama yang di daerah, dapat ditolong,” ajak Zulmansyah, yang pernah diamanahkan menjadi Ketua Forum Pemimpin Redaksi Jawa Pos Group.

Berikutnya, lanjut Zulmansyah, bargaining power PWI bermanfaat untuk semua. Antara lain akan diwujudkan dengan bekerjasama dengan kementerian dan badan usaja, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi wartawan anggota PWI. “Dengan bargaining power PWI, kita juga akan memperjuangkan wartawan-wartawan senior PWI di posisi strategis dalam rangka ikut mengabdi kepada bangsa dan negara. Misalnya diusulkan menjadi menteri, duta besar, direksi BUMN dan sebagainya,” kata Zulmansyah.

” Saya menggagas program fellowship jurnalisme. Dimana seluruh anggota PWI yang sudah dinyatakan kompeten mendapatkan insentif dari negara “

Zulmansyah

Sedangkan amanah, merupakan hal yang harus menjadi teladan bagi seluruh pengurus PWI se-Indonesia, terutama di pengurus PWI Pusat. Paling utama adalah amanah dalam menegakkan seluruh aturan konstitusi PWI seperti taat dan patuh kepada PD, PRT, KEJ PWI dan KPW PWI.

Terakhir PWI sebagai tempat silaturahmi, edukasi, proteksi profesi dan happy-happy, sungguh-sungguh harus diwujudkan. Seperti program SJI (Sekolah Jurnalistik Indonesia) dihidupkan kembali, Safari Jurnalistik PWI dan diklat-diklat diperbanyak, LBH PWI diaktifkan untuk melindungi anggota, serta memperbanyak kunjungan keluar negeri untuk edukasi jurnalistik sekaligus happy-happy bagi anggota dan pengurus PWI se-Indonesia.

“Program PWI HEBAT ini semua sudah kami kerjakan di PWI Riau. Sekali lagi, ini rencana kerja yang semua sudah nyata kami kerjakan dan terlaksana di PWI Riau. Jadi bukan hanya kata-kata dan janji. Mudah-mudahan kelak sukses juga visi, misi, program PWI HEBAT ini diterapkan di PWI Pusat,” kata Zulmansyah.

Silaturahmi PWI Riau-PWI Kalsel berlangsung sesudah Ashar sampai sesudah Isya, dalam suasana kekeluargaan dan penuh canda, sambil menikmati masakan khas Banjar, seperti Soto Banjar, Mandai, Ikan Lais, Ikan Pupuyu, Itik Bakar dan menikmati minuman sirup mawar dan kelapa muda. Silaturahmi diakhiri dengan penyerahan cenderamata kaos biru “Bersama-sama Mewujudkan PWI HEBAT” dari Ketua PWI Riau kepada Ketua PWI Kalsel dan pengurus lainnya. ***

.

Source : Novrizon Burman

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Figur

Dinawati : Perempuan Harus Bantu Perempuan, Supaya Ada Keterwakilan di Parlemen

Kenapa ? karena Undang – Undang memberikan prioritas kepada perempuan untuk duduk di Parlemen

Published

on

By

Images : Hj. Dinawati, S.Ag, MM

Membumi.com

Pekanbaru (10/2/24) – Bertempat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam agenda terakhir Kampanye Pemilu 2024. Bertempat di rumah Hj. Dinawati, S.Ag, MM melakukan silaturahmi dengan warga dan tetangga RT III RW I.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Tokoh masyarakat Simpang Tiga diantaranya Pak Mualimin, Bu Yayuk selaku RT III, Ketua Persatuan Sosial Kematian RT III RW I, Sapta Kartajaya, Ketua Mesjid Al Ikhlas H. Jumbadi, Ketua Mushola Ar Rahman H. Abdul Gofar, Majelis Taklim setempat, Bawaslu Kelurahan Simpang Tiga, Polsek Bukit Raya, Ustad Joko, Bu Murni, Pengurus PPP Ranting Bukit Raya, Pengurus NU Provinsi Riau dan sekitar 100 orang warga setempat.

Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh Habib Ahmad, BSA selaku Ketua Jatman Riau yang juga Suriyah NU Riau, dan Faturahman selaku Bendahara NU Riau. Calon Legislatif DPR RI Hj. Dinawati, S.Ag, MM dalam sambutannya menyampaikan,

” Alhamdulillah seizin Allah saya sudah berhasil berjalan ke 7 Kabupaten Kota menyapa masyarakat di jaringan saya. Ini semua modalnya adalah keberanian, karena sebelumnya saya sudah mempunyai modal dasar, yang mana pada tahun 2004 saya telah dipilih oleh masyarakat Riau sebanyak 140.000 suara. Kalau saat ini saya harus mencari 70.000 suara baru bisa jadi, ” ungkap Aktivis Perempuan dan UMKM ini.

Baca : Hj. Dinawati Dipastikan Maju Kesenayan Pileg 2024 tahun ini

Maka saya berharap kepada yang hadir pada hari ini tersentuh hatinya, tergerak hatinya hingga tanggal 14 tetap istiqomah memilih Dinawati. Memang ini pekerjaan berat 7 Kabupaten Kota itu yang kami jalani disetiap Kecamatan, bahkan ke beberapa Desa seperti di Kabupaten Bengkalis. Didaerah kelahiran saya ini tentunya sebagai Ketua PW Muslimat NU Provinsi Riau disana hingga ke tingkat ranting atau kelurahan, yang mana warga meminta untuk tetap hadir ditengah tengah masyarakat di pedesaan.

” Tentunya ini menjadi modal besar buat saya menjadi Caleg DPR RI, jadi untuk merawat hati saya semangat selalu saya katakan, yang musti diperjuangkan untuk perempuan itu harusnya perempuan itu sendiri, perempuan itu sendiri yang membantu. Kenapa ? karena undang – undang memberikan prioritas kepada perempuan untuk duduk di Parlemen, hanya saja rintangan itu terlalu besar, ” ungkap Dinawati.

Lebih lanjut Hj. Dinawati berseloroh sambil memberikan sebuah contoh seorang aktivis yang mempunyai pandangan politik yang bagus, akan tetapi tidak diberikan izin oleh suaminya, maka dirinya bersyukur mendapatkan suami yang mendukung karir politiknya dari tahun 2004, yang mana di waktu itu dirinya masih berumur 32 tahun.

” Semangatnya adalah, perempuan harus bantu perempuan, supaya ada keterwakilan di parlemen, baik itu di Kota, Provinsi maupun di Pusat, ” sebut Hj. Dinawati.

Images : Hj. Dinawati, S.Ag, MM dan Suami bersama Habib Ahmad, BSA selaku Ketua Jatman Riau yang juga Suriyah NU Riau, dan Faturahman selaku Bendahara NU Riau.

Baca : Lantik Pengurus, Ini Harapan Ketua PW Muslimat NU Provinsi Riau

Dinawati juga mengungkapkan perbedaan kewenangan antara DPD RI dan DPR RI. Oleh karena itu dirinya berharap banyak kepada warga terutama di simpang tiga di RW I RT III ini mempercayakan hak suara DPR RI kepada dirinya.

Diakhir kampanyenya Hj. Dinawati kembali menjelaskan warna ke lima kertas surat suara yang akan dicoblos pada tanggal 14 Februari, hingga surat suara DPR RI yang berwarna kuning dengan partai PPP disudut bawah berlambang Ka’bah agar warga mencoblos Hj. Dinawati nomor 3, ” Do’akan semoga saya mendapatkan suara terbanyak, ” sebut Hj. Dinawati mantap.

.

.

Continue Reading

Figur

Gugatan Almas Membuka Pintu Mengungkap ” Skandal Mahkamah Keluarga “

Dengan adanya gugatannya tersebut membuka ruang advokasi publik kembali

Published

on

By

Images : Prof. H. Denny Indrayana S.H., LL.M., Ph.D.

Membumi.com

Banjarmasin (4/2/24) – Menjawab pemberitaan mengenai gugatan senilai 500 milyar dari Almas Tsaqibbiru. Dalam press conference nya Denny Indrayana mengungkap sejumlah fakta terkait kasus tersebut didepan sejumlah awak media.

” Ada lima point yang ingin saya sampaikan, jadi pada kamis 1 februari saya mendapatkan tembusan gugatan relaas atau panggilan sidang (6/2/24), meskipun sebenarnya saya sudah mendapatkan bocoran, yang menginfokan bahwa, memang saya akan digugat oleh Almas. Jadi saya sudah tahu lebih kurang 2 – 3 minggu sebelum gugatan itu disampaikan kepada saya,  ” ungkap Denny.

Disebutkannya, bahwa terdapat gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Almas kepada dirinya sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Banjar Baru Kalimantan Selatan, dengan kerugian immateril sampai setengah triliun atau 500 milyar rupiah. 

” Ini menarik karena pada saat yang sama Almas juga menggugat Gibran Rakabuming Raka, menarik karena gugatan wanprestasi, berarti ada prestasi yang tidak dipenuhi oleh Gibran. Pertanyaannya, apa perjanjian antara keduanya, hingga salah satu dianggap tidak melaksanakan janjinya. Ini yang perlu di cek nantinya, karena wanprestasi itu artinya ingkar janji, ” ungkap Denny Indrayana.

Baca : Putusan MK Bisa Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, Ini Dalilnya

Lebih lanjut Denny Indrayana mengatakan bahwa Almas adalah putra dari Boyamin Saiman Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan juga pemohon Putusan 90, putusan Paman Anwar Usman untuk Gibran yang menjadi pintu masuk, kalau Ferry Absari mengatakan ” karpet terbang ” bagi Gibran menjadi calon Wakil Presiden.

” Yang kedua adalah, gugatan ini harus dibaca bukan sebagai hak hukum semata, terlalu normatif. Bagi saya gugatan ini adalah modus pembungkaman. Jadi sekarang itu di Republik ini banyak sekali model pembungkaman, kriminalisasi, dan berbagai macam bentuk intimidasi, ” sebut Denny Indrayana.

” Karena tuntutan 500 milyar nya itu menunjukkan ada intimidasi finansial. Kelihatannya Almas salah mengidentifikasi, sehingga menggugat dugaan perbuatan melawan hukum saya 500 milyar dan menggugat wanprestasi Gibran 10 juta, mungkin dipengetahuan Almas Haji Denny Indrayana lebih Sugeh dari Gibran, ” sebut Denny Indrayana bercanda.

Pakar hukum ini juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk Intimidasi yang bertujuan membungkam dengan menggunakan instrumen hukum sebagai pintu masuknya, dan baginya hal tersebut tidak mempunyai dasar, karena jika menggugat sesuatu harus ada dasar penghitungan kerugiannya.

Baca : Gugat Gibran Buntut Putusan MK, Almas Tuntut Ganti Rugi Rp 10 Juta

” Yang ketiga, ini gugatan yang belunder sebenarnya, secara lebih lengkap tentu akan saya sampaikan dalam jawaban. Yang di soal oleh Almas itukan diskusi yang dilakukan dengan radio Trijaya dimana saya sebagai salah satu narasumber. Saya mengatakan putusan 90 Skandal Mahkamah Keluarga itu ” terindikasi ” merupakan kejahatan terencana dan terorganisir, “ sebut Profesor Hukum Tata Negara ini.

Denny Indrayana juga menyebutkan bahwa dirinya juga mendapat pukulan dari rezim yang zalim dan otoriter dengan diperkarakan secara hukum termasuk laporan ke pihak kepolisian. Untuk itu Denny menjelaskan maksud dari kata ” indikasi ” yang di permasalahkan.

” Ada kedekatan antara ayah Almas Boyamin Saiman dengan Presiden Jokowi, dan sudah menjadi berita dimana – mana. Nah inikan ” clue ” untuk diinvestigasi. Dari kacamata hukum itu artinya bukti petunjuk. Bukti itukan ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti ahli, ada bukti petunjuk, ” sebut Denny Indrayana.

Kemudian ia juga mengungkapkan, bahwa ada relasi yang dikatakan dekat antara Boyamin Saiman ayah Almas dengan Presiden Jokowi terkait Perkara 90 dengan Gibran Rakabuming Raka, sebut Denny Indrayana sambil mengatakan bahwa ada banyak indikasi lainnya.

Baca : Profil Boyamin Saiman, Orangtua Almas

Lebih lanjut Denny mengungkapkan bahwa Putusan MKMK itu bukan hanya bicara adanya tindak pidana berat yang dilakukan oleh paman Anwar Usman, akan tetapi putusan MKMK juga mengatakan bahwa ada intervensi, sebutnya didepan sejumlah awak media.

” Prof. Jimly dalam suatu Podcast gak mau menyebut ” saya tidak bisa bicara, ” kenapa ? karena sebenarnya itu mengindikasikan bukan hanya adanya pelanggaran etik berat ” indikasi tindak pidana ” yang MKMK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi seorang hukum yuris dan teman – teman media dengan mudah mencium bahwa ini ada intervensi yang kalau dilihat dari kacamata hukum itu tindak pidana. ” sebut alumni Universitas Gajah Mada ini.

” Kemudian putusan 90 itu sendiri, baca disenting opinionnya Prof. Arif Hidayat, dengan gamblang mengatakan ini aneh bin ajaib (kira – kira gitulah), ada perkara yang sudah kabur dimasukkan lagi. Keempat investigasi teman – teman media, banyaklah teman – teman tempo yang sering dikutip, atau bocor alus yang sering dikutip, yang mengatakan bertemu dengan Boyamin. Yang kelima, pandangan beberapa ahli, pakar yang nanti akan saya sebut, jadi aneh kalau kemudian hanya Denny Indrayana yang digugat, ” ujar Denny Indrayana.

Diakhir keterangan persnya, Almuni University of Melbourne ini mengungkapkan terima kasih kepada Almas, bahwa dengan adanya gugatannya tersebut membuka ruang advokasi publik kembali, karena sebelumnya dianggap sudah final and bindding.

Mantan Staf Khusus Presiden SBY ini juga berpesan jangan sampai mahasiswa hukumnya berpikir seperti Almas yang bisa menghadirkan putusan 90, jangan sampai mahasiswa hukum keliru mengidentifikasi cara melakukan gugatan seperti Almas untuk dijadikan sebagai rujukan. 

Selengkapnya Simak IG Dennyindrayana99

.

.

Continue Reading

Figur

Soal Putusan Prapid Hiariej, Ini Pesan Bagus JW Buat KPK

Pada prinsipnya putusan Prapid sifatnya menguji prosedur penetapan tersangka Hiariej dan Helmut oleh KPK, apakah sudah sesuai prosedur apa tidak !?

Published

on

By

Images : Direktur Indonesia Law Inforcement, Bagus JW

Membumi.com

Jakarta – Gerah dengan berbagai pemberitaan pasca putusan pra pradilan Pengadilan Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan Edward Omar Syarif Hiariej yang sebelumnya di tetapkan tersangka oleh KPK. Terkait hal tersebut Direktur Investigasi Indonesia Law Enforcement ( ILE ) Bagus JW dalam keterangan persnya angkat bicara.

” Jika dilihat kondisinya, ada dua persepsi terkait konstruksi hukum yang terbangun dalam kasus ini, yang pertama pihak Eddy Hiariej ( mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ) yang merasa senang pasca dikabulkannya permohonan Prapid atas dalil KUHAP soal status tersangka, ” sebut Bagus.

Lebih lanjut Direktur ILE ini juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya putusan Prapid tersebut sifatnya menguji prosedur penetapan tersangka Hiariej dan Helmut oleh KPK, apakah sudah sesuai prosedur apa tidak.

” Wajar jika pihak KPK merasa ada yang ganjil, karena sebagai lembaga anti rasuah yang diberikan kewenangan melakukan penindakan kasus korupsi termasuk gratifikasi, dibenturkan dengan dalil KUHAP soal proses penetapan tersangka di Prapid, dan malah dikabulkan oleh PN Jaksel, ” ungkap Bagus.

Baca : KPK Kekeuh Eddy Hiariej Tetap Tersangka, Proses Perkara Dilanjutkan

Lebih lanjut dalam keterangan persnya, Bagus JW mengingatkan, bahwa integritas para penegak hukum disini di uji, karena sebelumnya pihak Helmut Hermawan telah terlebih dahulu melaporkan Hiariej kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Hiariej.

” Anehnya, pihak IPW justru melaporkan kasus tersebut ke KPK, hingga Hiariej dan Helmut diproses dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dikategorikan gratifikasi. Padahal dari awal rekonstruksi kasus persoalan ini adalah tindak pidana pemerasan yang mustinya diproses di Kepolisian, ” ungkap Direktur ILE menjelaskan.

Bagus JW juga menyampaikan bahwa pihaknya dari awal sudah mencermati perkembangan kasus ini, dan sebagai bagian dari penggiat hukum, pihaknya tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap hukum di Indonesia.

” Dari informasi yang saya dapat, bahwa pihak Helmut juga mengajukan Prapid. Mustinya dengan dikabulkannya Prapid Hiariej yang menggunakan dalil KUHAP tersebut, otomatis Helmut juga terbebas dari status tersangkanya, “ sebut Bagus mengingatkan.

Baca : Lapor Dugaan Pemerasan Wamenkumham, Helmut Hermawan Malah Ditetapkan Tersangka

Dalam keterangan persnya Direktur ILE ini juga mengungkapkan, bahwa KPK mustinya dari awal profesional dalam mencermati, mengumpulkan keterangan, melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut, sehingga dalam prosesnya tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

” KPK mustinya tidak menutup mata atas bukti – bukti peristiwa yang terjadi ditahun 2022, sebagaimana telah disampaikan pihak Helmut terhadap dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Hiariej terhadap kasus yang menimpa Dirut PT. Citra Lampia Mandiri itu, ” sebut Bagus JW. 

” Berbeda pendapat itu biasa, namun sebagai lembaga yang menjadi parameter penegakkan hukum di Indonesia, KPK harus dijalankan oleh orang – orang yang profesional, sehingga hasilnya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, ” sebut Direktur ILE menutup keterangan persnya.

.

.

Continue Reading

Trending