Headlines
Warga minta Pemerintah Pusat Segera Bantu Biaya Pengendalian Banjir Pekanbaru
” Kami berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perduli dengan kondisi yang sulit ini, sebab persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak ! “
Membumi.com
Pekanbaru – Memasuki musim penghujan, hari ini (6/9/23) Kota Pekanbaru kembali digenangi derasnya intensitas hujan, bahkan disejumlah titik tinggi debit air sudah lebih 1 meter. Dari pantauan awak media, mulai dari pagi hari intensitas hujan sedang semakin lebat hingga siang hari.
Daerah Pemukiman padat penduduk sekitar jalan Riau, Simpang Tiga, Kaharudin Nasution mulai meluap hingga mencapai 1 meter. Dari pantauan grup WhatsApp Forum Pekanbaru Bicara juga terlihat sejumlah postingan video warga yang memperlihatkan deras dan tingginya debit air hingga lebih 1 meter ( setinggi dada orang dewasa ).
Dalam konfirmasinya setelah melihat video warga yang berteriak histeris meminta tolong kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Pj. Walikota Muflihun mengatakan, ” sungai – sungai sudah meluap. Segera turun bersama OPD terkait untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir, ” ungkapnya singkat ba’da zuhur.
” Sungai – sungai sudah meluap. Segera turun bersama OPD terkait untuk mengevakuasi Warga yang terdampak banjir. “
Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun
Zarman Candra yang juga kami konfirmasi berharap agar intensitas hujan segera reda, ” kita do’akan semoga kondisi segera normal sehingga aktifitas masyarakat kembali seperti sedia kala. ” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sore ba’da ashar.
Ditanya soal ungkapan miring sejumlah warga dibeberapa media sosial, Zarman Chanda mengatakan bahwa saat ini BPBD Pekanbaru bersama Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun dan Forkopimda (TNI POLRI) masih siaga dilapangan, membantu warga, serta mengawasi dan meninjau dilapangan.
Biaya Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru
Sebagaimana data sudah diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution kepada kami pada tahun 2022 yang lalu, yaitu mengenai hasil kajian Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru ditahun 2020 per kecamatan, terungkap Kota Pekanbaru membutuhkan biaya Ratusan Milyar agar persoalan banjir dapat teratasi.
Berikut biaya per Kecamatan yang berhasil kami rangkum :
Bina Widya Rp. 43.821.631.166,67, Kecamatan Bukit Raya Rp. 12.692.368.916,67 – Kecamatan Kulim Rp. 7 .284.799.000,00 – Kecamatan Lima Puluh Rp. 9 .568.386.000,00 – Kecamatan Marpoyan Damai Rp. 21.846.573.733,33 – Kecamatan Payung Sekaki Rp. 53.164.977.750,00 – Kecamatan Pekanbaru Kota Rp. 5 .254.488.000,00 – Kecamatan Rumbai Rp. 163.288.622.083,33 – Kecamatan Rumbai Timur Rp. 94.627.543.500,00 – Kecamatan Sail Rp. 7.577.500.000,00 – Kecamatan Senapelan Rp. 651.202.500,00 – Kecamatan Sukajadi Rp. 697.074.000,00 – Kecamatan Tenayan Raya Rp. 12.566.188.333,33 dan Kecamatan Tuah Madani Rp. 19.066.495.416,67.
Dari pantauan awak media, besarnya biaya penanggulangan banjir tersebut sudah diangsur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ditengah keterbatasan kondisi keuangan pasca berakhirnya kepemimpinan Walikota Pekanbaru sebelumnya Firdaus ST MT yang menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) dan tunda bayar.
” Kami berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perduli dengan kondisi yang sulit ini, persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak ! “
Warga pekanbaru
” Kami berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perduli kondisi yang sulit ini, sebab persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak !, ” ungkap salah seorang warga Kota Pekanbaru yang tidak ingin namanya disebut.
Warga tersebut juga meminta agar Pemerintah Kota Pekanbaru beserta jajaran agar mampu melobby Pemerintah pusat untuk membantu persoalan biaya pengendalian banjir Kota Pekanbaru yang sangat besar tersebut, sambil mengungkapkan berita yang dipublish oleh CNBC Indonesia pada (3/8/23) mengenai statement Menteri Keuangan Sri Mulyani soal ” Sisa Belanja APBN 2023 Rp1.836 T, Buat Apa Nih? “
Disisi lain persoalan kebijakan pengalokasian anggaran sebagaimana press realese dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau yang dipublish pada (24/6/22) baca : ” 2022 Pemprov Riau Hamburkan Rp. 127 M Untuk Infrastruktur Bukan Prioritas dan Kewenangannya. “ dijelaskan bahwa,
Fitra Riau menilai, situasi ini menunjukkan pula DPRD Riau tidak bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsinya (Budgeting). Seharusnya anggaran-anggaran seperti ini harus di tolak jangan sampai lolos dalam APBD 2022. “Kami sangat mendukung jika DPRD bersama Gubernur mengevaluasi membatalkan anggaran tersebut pada momentum perubahan APBD,” Saran Manager Advokasi dan Jaringan FITRA Riau
Dalam rilis tersebut juga disebutkan bahwa FITRA Riau berharap agar Lembaga Vertikal Penerima Hibah tidak lagi membebankan anggaran APBD Riau untuk kegiatan – kegiatan infrastruktur yang bukan prioritas. Mari kita kembalikan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah
.
Source : CNBC Indonesia dan FITRA Provinsi Riau
.
.
.