Connect with us

Headlines

Indonesia Dorong G20 Leader untuk Sepakat di Berbagai Isu, termasuk Soal Jalur Keuangan

Terkait pembiayaan perubahan iklim, para pemimpin G20 mengingatkan perlunya realisasi sebesar USD 100 miliar hingga tahun 2025

Published

on

Image : KTT G20 India logo

Membumi.com

New Delhi (10/9/23) – Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menghadiri perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di bawah Presidensi India mendampingi Presiden RI bersama dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 9-10 September 2023 di New Delhi India membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.

Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen kesepakatan para pemimpin G20, yaitu Leaders’ Declaration, yang meliputi berbagai isu dari Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa.

Beberapa kesepakatan penting dari Jalur Keuangan menegaskan kembali komitmen para pemimpin G20 akan perlunya kebijakan moneter, fiskal, keuangan, dan struktural yang terkalibrasi dengan baik guna mendorong pertumbuhan, mengurangi kesenjangan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan perubahan iklim, serta menjaga makroekonomi dan stabilitas keuangan.

Dari sisi kolaborasi Keuangan dan Kesehatan, para pemimpin G20 berkomitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan global untuk melakukan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons (Prevention, Preparedness and Response/PPR) pandemi melalui peningkatan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan di bawah Satuan Tugas Gabungan Keuangan dan Kesehatan (Joint Finance and Health Task Force/JFHTF), dimana Indonesia dan Italia berperan sebagai Co-Chairs.

Para pemimpin G20 menyambut baik suksesnya alokasi pendanaan atas proposal putaran pertama oleh Dana Pandemi, dan menantikan putaran kedua akhir tahun 2023. 

Dana Pandemi, yang diinisiasi dan diluncurkan saat Presidensi G20 Indonesia, saat ini telah berhasil memobilisasi pendanaan sejumlah hampir USD 2 Miliar dari kebutuhan pembiayaan USD 10 Miliar per tahun untuk lima tahun ke depan.

Pixabay Image : Climate Change Ilustration

Proposal putaran pertama oleh Dana Pandemi, berhasil mencapai hampir USD 2 Milyar dari Target USD 10 Milyar (Untuk 5 Tahun ke depan)

Hal ini memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan agar siap dalam menghadapi pandemi berikutnya. Dengan dukungan pembiayaan yang semakin besar, maka semakin besar kesempatan yang dapat diperoleh Indonesia untuk mengakses Dana Pandemi dalam rangka membiayai reformasi kesehatan domestik.

Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global, antara lain perubahan iklim, energi transisi, pendidikan dan kesehatan. Hal ini membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar terrmasuk dari Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs).

Untuk itu, para pemimpin G20 menyerukan kepada MDBs untuk melakukan upaya komprehensif guna meningkatkan kapasitas keuangan mereka agar memaksimalkan dukungan dalam mengatasi berbagai tantangan global. 

Indonesia mendukung setiap upaya MDBs untuk meningkatkan kapasitas pendanaannya sejalan dengan kepentingan Indonesia. Reformasi MDBs harus mengakomodir kepentingan negara-negara anggotanya.

Kapasitas pendanaan MDBs yang lebih besar akan bermanfaat bagi Indonesia dalam rangka mengakses pendanaan yang lebih banyak untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam negeri.

Terkait pembiayaan perubahan iklim, para pemimpin G20 mengingatkan kembali perlunya realisasi dari komitmen yang dibuat oleh negara-negara maju terhadap tujuan memobilisasi bersama pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun pada tahun 2020 hingga tahun 2025, guna memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang.

Pixabay Image : Climate Change Ilustration

Terkait pembiayaan perubahan iklim, para pemimpin G20 mengingatkan perlunya realisasi sebesar USD 100 miliar hingga tahun 2025

Indonesia akan terus mendorong dan menggalang dukungan untuk kegiatan transisi sejalan dengan keadaan di masing-masing negara, sebagai tindak lanjut Presidensi G20 Indonesia. 

Presidensi G20 Indonesia berhasil menginisiasi skema pembiayaan campuran (Blended Finance), yaitu Platform Negara Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism Country Platform),  Global Blended Finance Alliance (GBFA), dan Just Energy Transition Partnerships (JETP).

“Sinergi Pemerintah dan Swasta akan jadi game changer. Tahun lalu di Bali, Indonesia telah inisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) harus diperluas dan diperbesar.”, pungkas Presiden Joko Widodo.

Pengumpulan pembiayaan untuk pendanaan transisi selama ini belum pernah berhasil, dan belum terdapat ekosistem transisi dunia. Indonesia berkepentingan besar atas terbentuknya ekosistem transisi dunia dalam rangka menyediakan pembiayaan yang cukup untuk mendukung Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan menuju pembangunan rendah karbon.

Selain itu, perpajakan internasional juga menjadi salah satu butir kesepakatan utama dalam pertemuan kali ini. Para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen untuk menerapkan paket pajak internasional Dua Pilar dalam waktu dekat.

Indonesia juga menekankan bahwa implementasi Dua Pilar secara bersamaan sangat penting dalam memberikan jaminan terhadap keadilan dan hak pemajakan antar negara. Di samping itu, transparansi pajak secara global harus lebih ditingkatkan.

“Kesetaraan dapat diwujudkan dengan keadilan dalam reformasi dan transparansi global termasuk soal sistem perpajakan internasional dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang.”, tambah Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, dalam rangkaian pertemuan kali ini, Menteri Keuangan juga mendampingi Presiden RI dalam beberapa pertemuan bilateral dengan Kepala Negara anggota G20, antara lain Belanda, Komisi Eropa, dan Perancis. Pertemuan bilateral dengan berbagai negara tersebut utamanya membahas penguatan kerja sama dengan Indonesia antara lain terkait transisi energi, investasi perdagangan, serta dukungan atas rencana aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

.

Source : Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan

.

Headlines

Pertama di Asia Tenggara, PLTP Geothermal Komajang Hasilkan Green Hydrogen

GHP PLN yang ke-22 ini siap memasok hidrogen hijau ke Hydrogen Refueling Station (HRS) Senayan.

Published

on

By

Dok. pln.co

Membumi.com

Bandung, (6/09/24) – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat selain menjadi base-load di sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali yang bersumber dari energi bersih, kini juga mampu memproduksi green hydrogen. Di kawasan Asia Tenggara, pembangkit ini menjadi yang pertama memproduksi hidrogen hijau yang digadang gadang menjadi energi baru masa depan.

Pengembangan Green Hydrogen Plant (GHP) milik PT PLN (Persero) dilakukan oleh subholdingnya, PLN Indonesia Power (IP), dengan berbekal inovasi dan perkembangan teknologi, PLN IP mampu memanfaatkan air kondensasi dalam proses produksi listrik di PLTP Kamojang menjadi hidrogen hijau. GHP ini merupakan yang ke-22 yang dibangun oleh PLN dan siap memasok hidrogen hijau ke Hydrogen Refueling Station (HRS) Senayan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN terus berinovasi untuk mengembangkan energi ramah lingkungan sejalan dengan pencapaian target net zero emissions (NZE) pada tahun 2060. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan pengembangan proyek strategis seperti GHP yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi energi berkelanjutan di masa depan.

“Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pencapaian net zero emissions pada 2060, PLN fokus pada pengembangan inisiatif energi hijau, termasuk proyek GHP yang bertujuan memperkuat transisi menuju energi berkelanjutan,” tambahnya.

Beroperasi sejak tahun 1982, PLTP Kamojang memanfaatkan potensi alam berupa uap panas bumi terbaik di dunia untuk menghasilkan listrik bersih. Prestasi ini menjadikan PLTP Kamojang sebagai pembangkit listrik pertama milik PLN Group yang mendapatkan sertifikasi Renewable Energy Certificate (REC) sejak tahun 2021.

Terletak di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, PLTP Kamojang mampu menghasilkan daya listrik sebesar 140 Megawatt (MW), yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Senior Manager UBP Kamojang Ibnu Agus Santosa mengatakan bahwa langkah ini menandai komitmen PLN untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan guna mendukung kelestarian lingkungan dan mencapai target NZE.

“Dengan adanya GHP di PLTP Kamojang ini kami berharap bisa menjadi inovasi yang terus berkembang dalam menghasilkan produk ramah lingkungan dan menjadi salah satu Beyond kWh dari PLN Group, From Green to Greener,” pungkas Ibnu.

Source : pln.co

.

Continue Reading

Headlines

LAMR Terbitkan 7 Butir Warkah Petuah Amanah Untuk Pilkada 2024

” Apabila terjadi silang sengketa/ selesaikan dengan berlapang dada/ turutlah alur dengan patutnya/ timbanglah menurut pada layaknya. “

Published

on

By

Dok. Logo Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)

Membumi.com

Pekanbaru – Sebagaimana rilies yang diterima redaksi (9/09/24) bahwa Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mengeluarkan Warkah Petuah Amanah untuk agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang telah melalui waktu yang cukup panjang dalam menyusunnya sejak juli 2024.

Terdapat tujuh butir Petuah Amanah yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf dan Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil yang ditujukan kepada masyarakat, calon kepala daerah, penyelenggara Pilkada, penegak hukum, institusi serta pejabat publik. 

Adapun butir pertama berisi bahwa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, adalah memilih seorang pemimpin yang merupakan sebuah ikhtiar untuk menentukan nasib negeri, masyarakat Melayu khususnya, dan masyarakat Riau pada umumnya, diingatkan agar dapat memerhatikan secara saksama calon yang akan dipilih. 

Adapun hal yang harus diperhatikan yaitu memiliki kompetensi, memiliki integritas yang tinggi dan berwawasan luas. Yang dipilih haruslah memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu menemukan solusi atas permasalahan rakyat. 

Selain itu, yang dipilih mustilah berkata benar, berjalan pada yang lurus, shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Tak kalah pentingnya, yang dipilih memahami kondisi Riau, baik dari sisi geografis, sosiologis, maupun dari aspek pemahaman terhadap kebudayaan Melayu, serta diterima oleh masyarakat Provinsi Riau.

Kedua, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, merupakan peristiwa yang teramat mustahak. Maka masyarakat Provinsi Riau dihimbau untuk ikut serta dalam memilih dan turut menentukan  Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau. 

Ketiga,  memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, hendaklah dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, kebersamaan, hormat menghormati, jujur dan adil, serta bertanggung jawab, supaya terhindar dari perpecahan dan pergaduhan. 

Keempat, bahwa dalam upaya untuk menarik pendukung, diingatkan kepada masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak terpuji, jangan menggadaikan marwah dengan menggunakan kuasa dan harta, apalagi sampai menghalalkan segala cara. 

Kelima, pemerintah, penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, penegak hukum, dan elemen institusi/pejabat publik diharapkan dapat menjaga netralitas dengan sebaik-baiknya, tidak berpihak kepada salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau.

Keenam, bahwa LAMR sangat memahami keberagaman masyarakat Riau, berbilang kaum, bermacam suku, dan berbeda puak, yang hidup dan bermastautin di bumi Lancang Kuning. Oleh karena itu proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, harus selalu menjaga serta memelihara kerukunan, kedamaian, mengekalkan perpaduan dan kesatuan ummat yang sudah wujud selama ini. 

Ketujuh, diingatkan bahwa apabila terjadi silang sengketa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, serta berpeluang pula menimbulkan berbagai permasalahan, maka hendaklah diselesaikan melalui alur, patut, dan layaknya. Diselesaikan menurut azas musyawarah mufakat dalam kesantunan dan kekeluargaan, serta menaati ketentuan yang berlaku. 

Patut disebutkan, hampir semua butir petuah itu, diiringi dengan ungkapan adat. Dalam hal menyelesaikan sengketa misalnya, diiringi dengan ungkapan bahwa : ” Apabila terjadi silang sengketa/ selesaikan dengan berlapang dada/ turutlah alur dengan patutnya/ timbanglah menurut pada layaknya. “

Dengan diterbitkannya warkah petuah ini, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, masa bakti 2024 – 2029, dapat terselenggara dengan seadil-adilnya, sesuai dengan alur dan patut serta layaknya. 

Selebihnya, dihimbau untuk berdoa kepada Allah Robbul Izzati, semoga  selalu diberikan petunjuk, taufik, hidayah, dan hati yang terang, sehingga dapat memilih pemimpin yang dapat membawa masyarakat Riau kepada kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan.

Source : Yoserizal Zein

Selengkapnya..

.

Continue Reading

Entertainment

Ribuan Pengurus Baru DPP dan DPC MISURI, Ucapkan Ikrar Dalam Milad MISURI ke 19

Ketum MISURI : ” Dimana bumi dipijak, disitu langit di junjung. “

Published

on

By

Dok. Foto bersama sejumlah perwakilan pengurus baru DPP dan DPC Mitra Sunda Riau, Alam Mayang (7/09/24)

Membumi.com

Pekanbaru – Sesuai rencana, hari ini (7/09/24) Paguyuban Mitra Sunda Riau (MISURI) menggelar acara Milad ke 19 di Taman Rekreasi Alam Mayang, Pekanbaru yang dikemas dengan berbagai acara budaya Sunda, dan ikrar penyerahan SK Pengurus baru DPP dan DPC Mitra Sunda Riau.

Acara tersebut dibuka dengan mengarak Calon Walikota Pekanbaru Brigjend TNI (Pur) Edy Nasution yang didampingi oleh Calon Wakil Walikota Pekanbaru H. Destrayani Bibra bersama Datuk Wan Abu Bakar dengan menggunakan tunggangan Singa yang merupakan simbol dalam budaya Sunda hingga ketempat acara.

Dalam acara Milad Misuri yang dihadiri sesepuh, pupuhu dan ribuan pengurus DPP dan DPC Se Provinsi Riau tersebut, selain calon Walikota Brigjend (purn) Edy Natar Nasution dan calon Wakil Walikota Dastrayani Bibra, juga dihadiri oleh mantan Bupati Kampar 2 periode Jefri Noer, calon Wakil Bupati Kampar Aldo, Tokoh Masyarakat Riau Wan Abu Bakar, Ketua Tim Relawan Bang Edy, A.Z. Fachri Yasin dan sejumlah tokoh Riau lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPP MISURI H.EM Surachmat mengungkapkan pepatah melayu, di mana bumi dipijak di situ langit di junjung.

Baca : MISURI Dukung Penuh dan Siap Menangkan Paslon PATEN

Menurutnya, meskipun orang Sunda, tetapi kita sudah menjadi orang Riau. “Kita walaupun orang Sunda tapi sekarang sudah menjadi orang Riau, jadi kita harus mengabdi di Bumi Melayu ini,” ujar Ketum MISURI.

Tokoh masyarakat Riau yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Riau pada masanya Datuk Wan Abu Bakar dalam sambutannya juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 19 MISURI.

 ” Semoga MISURI makin jaya, makin solid dan makin bisa berbuat untuk kemajuan Provinsi Riau yang akan datang. Saya yakin Paguyuban ini dapat menjadi contoh bagi paguyuban – paguyuban lain di Provinsi Riau ini, ” sebut Datuk Wan Abu Bakar.

Mantan Dandrem 301 Wirabima yang juga menjabat sebagai Ketua Penasehat DPP MISURI dalam sambutannya yang diiringi dengan pantun menyampaikan, bahwa MISURI bukan organisasi baru bagi dirinya.

” Semenjak saya menginjakkan kaki setelah 40 tahun saya meninggalkan Riau, saya kembali menjadi Komandan Korem, Eyang Surachmat beserta rombongan hadir membawa seperangkat Kehormatan (Kujang) bagi saya, ” kenang Edy Natar.

Foto : Calon Walikota Pekanbaru Brigjend TNI (Pur) Edy Nasution diarak dengan menggunakan tunggangan Singa Pasundan

Baca : Profil Edy Natar Nasution

Calon Walikota Pekanbaru yang membawa tagline PATEN ini juga mengungkapkan, bahwa setelah hidup puluhan tahun di negeri Pasundan, dirinya juga telah mengenal lama dan menjadi bagian dari MISURI.

” Oleh sebab itu, selaku Ketua Penasehat, saya mengucapkan selamat hari jadi MISURI ke 19, dan kepada masyarakat Sunda yang ada di Riau, dan dapat meningkatkan peran aktifnya dalam pembangunan Riau ke depannya, terkhusus di Kota Bertuah.

Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, selain diusung oleh Partai Nasdem, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru ini juga mendapat dukungan dari PPP, Partai Buruh dan PBB.

Diakhir liputan menjelang adzan zuhur, ribuan pengurus DPP dan DPC Paguyuban Mitra Sunda Riau (MISURI) melaksanakan pengucapan Ikrar dan penyerahan SK sebagai pengurus baru yang dipimpin oleh H.EM Surachmat didampingi Sekretaris Fari Suradji dan pengurus inti lainnya.

Continue Reading

Trending