Jenewa (5/12/23) – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan situasi di Jalur Gaza semakin buruk setiap saat dan mendekati ” masa paling gelap ” ummat manusia. Richard Peeperkorn, perwakilan WHO di wilayah pendudukan Palestina, mengatakan kepada wartawan di Jenewa pada Selasa (5/12/23) melalui tautan video dari Rafah di Jalur Gaza selatan, bahwa jumlah orang yang berpindah dari Gaza tengah dan selatan “ meningkat pesat. ”

“ Situasinya semakin buruk dari waktu ke waktu. Pengeboman semakin intensif terjadi di mana-mana, termasuk di wilayah selatan, ” kata Peeperkorn. ” Banyak orang putus asa dan hampir mengalami syok permanen.”

“ Kita sudah dekat dengan saat-saat tergelap umat manusia,” kata Peeperkorn. “Pemboman dan korban jiwa yang tidak masuk akal ini harus dihentikan sekarang, dan kita memerlukan gencatan senjata yang berkelanjutan. ”

“ Ini, harus menjadi prioritas utama kami, untuk menyalurkan pasokan medis yang paling penting, pasokan trauma, obat-obatan penting ke Gaza, ” dan kemudian mendistribusikannya ke fasilitas kesehatan. Dia mengatakan jumlah bantuan yang diberikan WHO ke Gaza ” terlalu sedikit. “

“ Untuk bencana kemanusiaan seperti ini, dimana kita berada dalam bencana yang semakin meningkat, kita membutuhkan lebih banyak pasokan dan peralatan, ” katanya. Delapan belas dari 36 rumah sakit di Jalur Gaza masih berfungsi dalam kapasitas apa pun.

Tiga rumah sakit hanya menyediakan pertolongan pertama dasar, sementara sisanya memberikan layanan parsial. Dua belas dari 18 berada di selatan. Terdapat 1.400 tempat tidur rumah sakit yang masih tersedia di Jalur Gaza.

WHO mengatakan dibutuhkan 5.000 orang, dan Peeperkorn mengatakan sejak dimulainya perang terdapat 120.000 infeksi saluran pernafasan akut, hampir 26.000 orang menderita kudis dan kutu, 86.000 kasus diare termasuk 44.000 di antara anak-anak berusia di bawah lima tahun, yang menurutnya 20 – 30 kali lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Sementara itu tercatat ada 1.150 kasus penyakit kuning, serta kasus cacar air, ruam kulit, dan meningitis.

James Elder, juru bicara badan anak-anak PBB UNICEF mengatakan, dengan banyaknya populasi yang berpindah, dalam dua jam ada 5.000 orang yang sebelumnya tidak ada orang, ” yang paling parah di tempat-tempat ini, tidak ada sanitasi. ”

Berbicara dari Kairo setelah kembali dari Gaza, ia mengatakan bahwa di salah satu tempat penampungan di Gaza, dimana 30.000 orang mengungsi, terdapat satu toilet untuk setiap 400 orang, artinya mengantri hingga lima jam.

Israel mengarahkan warga sipil ke zona yang telah ditetapkan sebagai zona aman, namun tidak memiliki toilet atau air bersih menciptakan “ badai sempurna untuk wabah penyakit, ” kata Elder. “ Israel adalah kekuatan pendudukan, merekalah yang harus menyediakan makanan, air, obat-obatan, ” tambahnya.

Source : Palestinian News & Information Agency-WAFA

.

.

Membumi.com

Pekanbaru – Dalam diskusi bersama Said Lukman (5/12/23) tentang film Tantura yang mengupas soal mitos sejarah pendirian negara Israel, sebagaimana dilansir dari ” The Intercept ” diungkapkan bahwa Israel sangat takut akan sejarahnya sendiri sehingga mengeluarkan Undang – Undang di tahun 2011 dan menghukum siapa pun yang memperingati hari pendiriannya sebagai hari berkabung dan bukan perayaan.

Dijuluki ” Hukum Nakba ” yang berasal dari kata Arab yang berarti ” bencana ” yang selalu digunakan oleh orang – orang Palestina ketika merujuk pada pendirian Negara Israel dan pengungsian mereka sendiri, UU tersebut mencerminkan kegelisahan eksistensial sebuah negara yang tidak pernah mengakui masa lalunya, karena Israel terus berjuang dengan konsekuensinya.

Narasi Israel tentang kelahirannya diatur dan dikontrol dengan sangat ketat. Sebelum militer membuka arsip perang tahun 1948, mereka mengeluarkan kebijakan yang melarang dikeluarkannya dokumen apapun yang menceritakan kisah deportasi paksa terhadap warga Palestina.

Segala pelanggaran Hak Azasi Manusia, termasuk kejahatan perang, yang dilakukan oleh pasukan Israel, ataupun yang mungkin merusak citra pasukan pertahanan Israel atau mengekspose nya dianggap ” tidak memiliki standar moral. ” 

Baca : Rakyat dan Pimpinan Palestina tidak akan Membiarkan Peristiwa Nakba 1948 Terulang

Hanya sedikit orang Israel yang tertarik untuk mengetahuinya. Apa yang terjadi pada hari – hari menjelang dan sesudah berdirinya Israel, apa yang menyebabkan negara mereka berdiri, adalah pertanyaan – pertanyaan yang tidak ingin dipertanyakan oleh generasi – generasi Israel.

Bagi orang Israel, mitos utamanya adalah, ” orang – orang Palestina melarikan diri begitu saja, Israel telah berbohong pada dirinya sendiri,

Alon Schwrtz

Bagi orang Israel, mitos utamanya adalah, ” orang – orang Palestina melarikan diri begitu saja, ” ungkap Alon Schwrtz, seorang pembuat film Israel, kepada kepada The Intercept, ” bahwa Israel telah berbohong pada dirinya sendiri, ” 

Bahkan dilingkaran kiri Zionis dimana Schwrtz dibesarkan, mempertanyakan peristiwa sekitar tahun 1948 yang selalu ” tabu. ” dibicarakan. Setelah film pertamanya tentang seorang Holocoust justru mendapat pujian luas di Israel, karena sesuai dengan narasi nasional. “

Sebuah penelitian dan wawancara selama lebih dari dua tahun dengan lusinan pria dan wanita, yang kini berusia 90 an, yang kemudian dikemas dalam bentuk dokumenter yang menceritakan tentang kengerian yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi dalam rangka pembangunan sebuah negara Israel tempat orang – orang Palestina pernah tinggal.

Baca : Film Dokumenter Pembunuhan Orang Palestina Dibuka di Bioskop AS dan Palestina

Dokumenter berjudul ” Tantura ” tersebut menceritakan tentang peristiwa – peristiwa yang sebagian besar dari mereka tidak pernah membicarakannya, dan banyak dari mereka yang menyangkalnya.

Tantura yang diambil dari sebuah nama desa di tepi pantai Palestina didekat Haifa yang kemudian terhapus dari peta selama Nakba. Schwrtz saat itu berangkat menyelidiki pembantaian sejumlah penduduk desa yang tidak diketahui jumlahnya, hal itu dilakukan hanya seminggu setelah berdirinya negara Israel.

Film tersebut sempat diputar di bioskop Amerika, yang menceritakan sebuah kisah yang hanya ingin didengar oleh sedikit orang orang Israel, ” sebuah cerita yang mereka tidak tahu harus berbuat apa, ” namun Schwrtz bukanlah orang pertama yang mencoba menceritakannya.

Dalam diskusi terkait sejarah panjang penjajahan zionis Israel bersama Said Lukman yang juga merupakan aktivis Islam ini mengungkapkan, bahwa disinformasi tentang pemahaman sejarah ini penting dipelajari dan diluruskan.

Baca : Jaksa ICC Dalami Penyelidikan Kejahatan Perang Hamas – Israel

” Sejarah panjang akar permasalahan di Palestina ini dimulai dari abad ke 18, dimana orang – orang Yahudi di Eropa waktu itu dibantai oleh rezim Hitler. Akibatnya sebagian dari orang – orang Yahudi ini kemudian exodust mencari kehidupan ke Palestina dengan bantuan modal dari Inggris, ” ungkap Said Lukman menambahkan.

Said Lukman juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dapat belajar dari sejarah penjajahan Yahudi di Palestina, dimana kebijakan kerjasama Internasional Indonesia – China yang dibungkus atas nama Investasi, jika tidak hati – hati dalam kesepakatan dan implementasinya, dapat berakibat fatal.

Source : The Intercept

Bersambung….

.

.

.

Membumi.com

Ramallah (2/12/23) – Presiden Mahmoud Abbas menegaskan bahwa rakyat dan pemimpin Palestina tidak akan menyerah pada keadaan yang ada, dan mereka juga tidak akan membiarkan eksodus serupa seperti yang terjadi pada Peristiwa Nakba tahun 1948.

Dalam pidatonya pada pertemuan para pemimpin Palestina di markas kepresidenan di Ramallah, Presiden menyatakan, “ Kami tidak akan bertekuk lutut, atau menyerah pada keadaan yang ada. Kami tidak akan membiarkan terulangnya Peristiwa Nakba 1948, tidak peduli tantangan atau pengorbanannya. “

Sementara itu, Presiden Abbas menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab karena gagal memaksa pemerintah Israel menghentikan agresinya terhadap rakyat Palestina.

“ Sudah cukup dengan pemerintahan fasis [Israel] ini. Tidak ada lagi ruang untuk toleransi lebih lanjut. Jika komunitas internasional tidak mengambil inisiatif untuk melakukan intervensi secara positif dan efektif, permasalahan akan mencapai titik yang tidak dapat ditangani atau diatasi, ” ujar Presiden Abbas mengingatkan.

Menyikapi prioritas nasional, Presiden Abbas menekankan perlunya segera dan permanen menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung. Dia menekankan pentingnya memastikan masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, dan melawan konspirasi pengungsian yang menargetkan rakyat Palestina.

Abas juga menegaskan, rakyat Palestina akan terus melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan, hingga terwujudnya Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sesuai dengan legitimasi internasional, di samping menyelesaikan permasalahan pengungsi berdasarkan DK PBB resolusi 194.

Presiden Abbas yang menolak solusi keamanan dan militer menegaskan, bahwa Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina, dan menekankan bahwa ” solusi politik apa pun harus mencakup keseluruhan Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. ”

Pengakuan hak – hak Palestina dan pembentukan Negara Palestina yang Berdaulat, dengan keanggotaan penuh di PBB, adalah satu-satunya jalan menuju Keamanan, Perdamaian, dan Stabilitas.

Mahmoud Abbas

Abbas juga menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Karim Khan, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional di Ramallah, di mana ia mendesak Jaksa ICC untuk mempercepat persidangan penjahat perang Israel atas kejahatan yang dilakukan dan terus dilakukan terhadap rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Presiden Abbas menegaskan, bahwa dalam menghadapi situasi sejarah yang penuh tantangan, ia menyerukan persatuan dan mendesak upaya kolektif untuk mencapai tujuan nasional yang sah.

Joe Biden Cs Digugat

The Intercept pada (13/11/23) yang lalu juga menyampaikan, bahwa sekelompok organisasi HAM Palestina, penduduk Gaza, dan warga AS yang anggota keluarganya terkena dampak serangan Israel bersama-sama menggugat Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin karena dinilai gagal “ mencegah terjadinya Genosida.”

Seorang ahli Genosida berpendapat, bahwa pemerintahan Biden telah melanggar kewajibannya berdasarkan hukum internasional untuk mencegahnya. “ Berdasarkan hukum internasional, Amerika Serikat mempunyai kewajiban untuk mengambil semua tindakan yang ada untuk mencegah Genosida. “

” Namun, para Tergugat telah berulang kali menolak untuk menggunakan pengaruh mereka yang jelas dan besar untuk menetapkan kondisi atau membatasi pemboman besar-besaran oleh Israel dan pengepungan total terhadap Gaza, ”

Baca : Palestinians Sue Biden for Failure to Prevent Genocide

“ Meskipun semakin banyak bukti mengenai kebijakan Israel yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian massal terhadap penduduk Palestina di Gaza,” pemerintahan Biden juga menentang gencatan senjata untuk menyelamatkan nyawa dan pencabutan pengepungan, bahkan memveto tindakan PBB yang menyerukan gencatan senjata, ” lanjut gugatan setebal 89 halaman tersebut.

Sebaliknya disebutkan, bahwa tindakan mereka dalam mendanai, mempersenjatai, dan mendukung kampanye pemboman dan penghancuran massal, serta pengepungan total terhadap warga Palestina di Gaza, merupakan kegagalan Biden Cs dalam mencegah berkembangnya Genosida dan terlibat dalam perkembangannya.

Penentangan pemerintahan Biden terhadap gencatan senjata muncul meskipun ada protes massal di seluruh AS (dan dunia) yang mendesak untuk bertindak demi menyelamatkan nyawa warga Palestina, dan tuntutan tersebut menyusul peringatan mengerikan dari pakar hak asasi manusia dan PBB, bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza.

Center for Constitutional Rights (CCR), sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS, bulan lalu memperingatkan Biden, Blinken, dan Austin bahwa mereka dapat dianggap bertanggung jawab karena gagal mencegah dan bahkan mendukung kejahatan Israel di Gaza.

The Intercept juga mengungkapkan, bahwa Biden, Blinken, dan Austin telah berulang kali menegaskan dukungan untuk Israel, dan Austin meyakinkan bahwa AS siap mengerahkan bantuan militer tambahan ke Israel.

Biden yang didukung hampir semua anggota Kongres dari Partai Republik dan sebagian besar Demokrat, sedang bersiap untuk mengirimkan bantuan militer senilai $14 miliar ke Israel, bahkan In This Times melaporkan terdapat transaksi penjualan senjata senilai $3,5 miliar di masa depan tanpa sepengetahuan Kongres.

Gugatan tersebut juga mencatat bahwa Israel telah menjadi penerima kumulatif terbesar bantuan asing AS sejak Perang Dunia II. Dan pada Januari 2023, Amerika telah mengirimkan bantuan militer dan ekonomi senilai $260 miliar (sesuai inflasi) kepada Israel sejak tahun 1946, dan pada bulan Maret, Israel memiliki amunisi yang disediakan oleh Amerika senilai $4,4 miliar.

Source : WAFA + The Intercept

.

.