Connect with us

Hukum dan Keadilan

Amnesti Internasional Serukan Seret Zionis Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Published

on

Images : Senior Hamas Osama Hamdan

Membumi.com

Teheran (20/11/23) – Otoritas Kementerian Kehakiman Iran memprotes Genosida terhadap perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya di Gaza dengan mengundang perwakilan UNICEF di Teheran dan menyerukan dukungan dan bantuan kepada rakyat Gaza yang tertindas.

Dalam korespondensi terpisah dengan Sekretariat Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) dan Dana Darurat Anak Internasional PBB (UNICEF), perlunya menghentikan kejahatan rezim Zionis dan memberikan bantuan kepada anak-anak dan perempuan serta mereka yang terkena dampak stres akibat peperangan.

Peristiwa di Gaza membuktikan bahwa tidak ada harapan lagi bagi Institusi Hak Asasi Manusia dan Pemerintah yang mengaku mengadvokasi Hak Asasi Manusia.

Tekanan politik dan lobi Zionis telah menciptakan kondisi di mana perempuan, anak-anak, dan masyarakat Gaza yang tidak berdaya dibunuh dan dirugikan setiap saat akibat serangan dan pemboman barbar yang dilakukan rezim Israel, namun sejumlah pemerintah serta Lembaga Hak Asasi Manusia cuma diam saja.

Sebelumnya, pejabat senior Hamas Osama Hamdan pada (19/11/23) meminta Dewan Keamanan PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membantu membuka penyeberangan Rafah seperti yang ditekankan oleh negara-negara Arab dan Islam setelah pertemuan mereka baru-baru ini.

Juru bicara Kemenlu Iran Nasser Kanaani pada Oktober yang lalu telah mengatakan dalam konferensi pers mingguannya, bahwa penyeberangan Rafah di perbatasan antara Gaza dan Mesir adalah satu-satunya cara untuk mengirim bantuan kepada orang-orang yang dilanda perang di Gaza.

Seperti yang digaris bawahi oleh pejabat Hamas tersebut, rezim Zionis Israel telah membombardir banyak rumah di Gaza dengan asumsi bahwa para tawanan Israel ada di sana, sementara yang menjadi permasalahan adalah pihak yang menghambat pertukaran tahanan adalah rezim (bukan Hamas).

Dia lebih lanjut meminta negara-negara Eropa untuk berhenti mendukung rezim Zionis. 

Para analis percaya bahwa dukungan keamanan dan militer yang diberikan oleh Barat, khususnya Amerika Serikat, kepada rezim Israel dianggap sebagai lampu hijau bagi berlanjutnya kebrutalan terhadap anak-anak dan perempuan Palestina.

Images : IRNA News Agency

Amnesti Internasional Kumpulkan Bukti Kejahatan Perang Zionis Israel

Selain mengumpulkan bukti bahwa rezim Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, Amnesti Internasional menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki kekejaman zionis Israel di wilayah Palestina yang diblokade.

” Pasukan Israel telah menunjukkan, sekali lagi  ketidakpedulian yang mengerikan terhadap banyaknya korban jiwa warga sipil akibat pemboman tanpa henti yang mereka lakukan terhadap Jalur Gaza yang diduduki,” kata organisasi hak asasi manusia internasional dalam sebuah laporan pada hari Senin.

Amnesty International menekankan bahwa “ tidak ada tempat yang aman ” di Gaza ketika militer Israel terus menggempur wilayah Palestina yang diblokade dari udara dan darat.

Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pelanggaran Israel terhadap hukum konflik, organisasi tersebut mengatakan telah mencatat dua serangan spesifik dimana serangan udara Israel mengakibatkan kematian 46 warga sipil, termasuk 20 anak-anak.

Serangan udara, yang terjadi pada tanggal 19 dan 20 Oktober, menargetkan sebuah gereja tempat ratusan warga sipil mengungsi dan sebuah rumah di kamp pengungsi al-Nuseirat.“

Serangan-serangan ini harus diselidiki sebagai kejahatan perang,” kata Amnesty.

Rezim Israel telah melakukan pengeboman besar-besaran di Jalur Gaza selama 45 hari terakhir, menewaskan sedikitnya 13.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 5.500 anak-anak.
Otoritas kantor media di Gaza merilis angka pada sabtu malam, ” bahwa jumlah korban jiwa termasuk 5.600 anak-anak dan 3.550 perempuan. Lebih dari 31.000 warga Palestina terluka sejak perang pecah pada 7 Oktober, tambahnya.” 

Jumlah staf medis yang tewas dalam perang tersebut telah mencapai 201 orang, sementara 22 petugas pemadam kebakaran dan 60 jurnalis juga tewas, kata Otoritas tersebut.

Images : IRNA News Agency

Menurut angka yang dikeluarkan kantor media di Gaza, 6.500 orang masih belum ditemukan atau jenazah mereka belum dikuburkan karena larangan Zionis Israel. Sekali lagi, perempuan dan anak-anak merupakan mayoritas dari jumlah tersebut, yaitu 4.400 orang.

Dalam laporannya otoritas media tersebut mengatakan bahwa 60% bangunan tempat tinggal di Gaza telah hancur sejak perang dimulai. 98 bangunan umum telah dibom. Selain itu, 266 sekolah terkena dampaknya, dan 66 sekolah terpaksa berhenti beroperasi.

Hingga berita ini diturunkan, Israel telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan para sandera selama 4 hari yang disambut baik oleh Hamas.

.

IRNA News Agency

.

.

Headlines

UNICEF : Hampir 3.000 Anak Kurang Gizi Berisiko “Meninggal ” di Depan Mata

Gambaran mengerikan terus muncul di Gaza

Published

on

By

Ilustration / WAFA Images

Membumi.com

Amman (11/06/24) – Hampir 3.000 anak tidak lagi mendapatkan pengobatan karena kekurangan gizi akut tingkat sedang dan berat di Gaza selatan, sehingga menempatkan mereka pada risiko kematian karena kekerasan yang mengerikan dan pengungsian terus berdampak pada akses terhadap fasilitas kesehatan dan layanan bagi keluarga yang putus asa.

Jumlah ini, berdasarkan laporan dari mitra nutrisi UNICEF, setara dengan sekitar tiga perempat dari 3.800 anak yang diperkirakan menerima perawatan untuk menyelamatkan nyawa di wilayah selatan menjelang meningkatnya konflik di Rafah.

Risiko anak-anak yang lebih rentan jatuh sakit akibat kekurangan gizi juga menjadi perhatian. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam pengiriman bantuan pangan ke wilayah utara, akses kemanusiaan di wilayah selatan telah menurun drastis. Hasil awal dari pemeriksaan malnutrisi baru-baru ini di wilayah tengah dan selatan Gaza menunjukkan bahwa kasus malnutrisi sedang dan berat telah meningkat sejak minggu kedua bulan Mei, ketika pengiriman bantuan dan akses kemanusiaan dibatasi secara signifikan akibat meningkatnya serangan di Rafah.

“Gambaran mengerikan terus muncul di Gaza mengenai anak-anak yang meninggal di depan mata keluarga mereka karena kekurangan makanan, pasokan nutrisi, dan hancurnya layanan kesehatan,” kata Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Adele Khodr.

“Jika pengobatan terhadap 3.000 anak-anak ini tidak dapat segera dilanjutkan, mereka berada dalam risiko serius dan segera menjadi sakit kritis, mengalami komplikasi yang mengancam jiwa, dan bergabung dengan daftar anak laki-laki dan perempuan yang terbunuh oleh tindakan tidak masuk akal dan buatan manusia ini. perampasan.”

Risiko meningkatnya kasus gizi buruk terjadi bersamaan dengan menurunnya layanan pengobatan gizi buruk. Saat ini, hanya dua dari tiga pusat stabilisasi di Jalur Gaza yang merawat anak-anak penderita gizi buruk yang berfungsi. Sementara itu, rencana pembukaan pusat-pusat baru telah tertunda karena operasi militer yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Merawat anak yang menderita malnutrisi akut biasanya memerlukan perawatan tanpa gangguan selama enam hingga delapan minggu dan memerlukan makanan terapeutik khusus, air bersih, dan dukungan medis lainnya.

Anak-anak yang kekurangan gizi mempunyai risiko tinggi tertular penyakit dan masalah kesehatan lainnya karena terbatasnya akses terhadap air bersih, meluapnya limbah, kerusakan infrastruktur, dan kurangnya peralatan kebersihan. Produksi air di Jalur Gaza kini kurang dari seperempat produksi sebelum meningkatnya permusuhan pada bulan Oktober.

“Peringatan kami mengenai meningkatnya kematian anak-anak akibat kombinasi malnutrisi, dehidrasi, dan penyakit yang dapat dicegah seharusnya mendorong tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, namun kehancuran ini terus berlanjut,” kata Khodr. “Dengan hancurnya rumah sakit, pengobatan terhenti dan persediaan terbatas, kita bersiap menghadapi lebih banyak penderitaan dan kematian anak-anak.”

Sejak Oktober 2023, UNICEF telah menjangkau puluhan ribu perempuan dan anak-anak dengan layanan pencegahan dan pengobatan malnutrisi, termasuk penggunaan Makanan Terapi Siap Pakai, Formula Bayi Siap Pakai, dan biskuit preventif berenergi tinggi serta suplemen mikronutrien untuk anak-anak. ibu hamil mengandung zat besi dan nutrisi penting lainnya.

“UNICEF mempunyai lebih banyak pasokan nutrisi yang siap tiba di Jalur Gaza, jika akses memungkinkan,” kata Khodr. “Badan-badan PBB mencari jaminan bahwa operasi kemanusiaan dapat mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan dengan aman kepada anak-anak dan keluarga mereka tanpa gangguan. Kita memerlukan kondisi operasi yang lebih baik di lapangan, dengan lebih banyak keselamatan dan lebih sedikit pembatasan. Namun pada akhirnya, gencatan senjata adalah hal yang paling dibutuhkan anak-anak.”

Source : UNICEF

.

.

Continue Reading

Headlines

Masyarakat Adat Knasaimos Terima SK Pengakuan Wilayah Adat dari Bupati Sorong Selatan

Akhirnya Masyarakat Adat Tehit-Knasaimos mempunyai hak atas tanah adat mereka yang diakui oleh hukum Indonesia.

Published

on

By

Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Fredik Sagisolo (kanan) memegang surat keputusan saat merayakan upacara di Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Keputusan tersebut dikeluarkan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya pada 6 Juni 2024.

Membumi.com

Teminabuan, (6/6/24) – Kabar baik datang untuk masyarakat adat Knasaimos. Sehari setelah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia–yang jatuh pada 5 Juni, masyarakat Knasaimos menerima surat keputusan pengakuan wilayah adat dari Bupati Sorong Selatan. Warkat yang telah dinantikan ini mengakui wilayah adat Knasaimos seluas 97.441 hektare, yang membentang di dua distrik yakni Distrik Saifi dan Seremuk. Sebagai perbandingan, wilayah adat ini lebih besar dari Provinsi DKI Jakarta yang luasnya 66.150 hektare.

Acara penyerahan tersebut berlangsung di kantor Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan di Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat Daya pada pagi tadi.  Mewakili Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Sekretaris Daerah Sorong Selatan Dance Nauw memimpin prosesi ini. Adapun perwakilan masyarakat Knasaimos menghadiri gelaran pemberian SK dengan mengenakan busana adat.

“Tanah ini sejak dahulu milik kami, hak kesulungan kami, diwariskan oleh para leluhur, dan akan menjadi masa depan anak-cucu kami. Namun, pengakuan wilayah adat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kami masyarakat adat. Kami berharap, kepastian hukum ini bisa memperkuat benteng pertahanan kami untuk menjaga hutan dan wilayah adat dari ancaman investasi yang merugikan masyarakat adat dan Tanah Papua,” kata Fredrik Sagisolo, Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos.

Sekretaris Daerah Sorong Selatan Dance Nauw dalam sambutannya menyampaikan SK ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi bentuk penghormatan dan pengakuan atas eksistensi dan peran penting masyarakat adat menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Pengakuan wilayah adat ini juga disebutnya sebagai tonggak sejarah dan bukti kepedulian terhadap masyarakat. 

“Pengakuan ini menunjukkan kepada masyarakat setempat dan pemerintah pusat, bahwa komitmen untuk melindungi lingkungan serta memastikan martabat dan kesejahteraan masyarakat adat berjalan beriringan. Kami berharap pengakuan ini dapat memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mengelola wilayah adat demi kesejahteraan bersama,” kata Sekda Dance Nauw. Selain untuk masyarakat Knasaimos, Bupati Sorong Selatan juga meneken SK pengakuan serupa bagi masyarakat adat di Distrik Konda.

Dalam dua dekade terakhir, masyarakat Knasaimos telah berjuang untuk melindungi tanah dan hutan adat mereka dari eksploitasi oleh pihak luar. Ketika pembalak kayu merbau dan perusahaan sawit menyasar wilayah mereka, orang Knasaimos gigih menolak. Beberapa bentuk kegigihan perjuangan Knasaimos antara lain melalui pemetaan wilayah adat, mengolah sagu untuk dijual sebagai wujud kemandirian dari sisi pangan dan ekonomi, hingga mendaftarkan pengakuan wilayah adat ke Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan–yang keputusannya mereka dapatkan hari ini.

“Masyarakat adat, khususnya perempuan adat, hidup dalam ketergantungan dengan alam. Hutan adat merupakan identitas, kebun, dan apotek bagi perempuan Knasaimos. Para mama mengambil sayur, obat-obatan alami, hingga sagu yang mereka olah untuk makan keluarga serta dijual–hasilnya untuk mengirim anak-anak ke bangku sekolah. Dengan pengakuan ini, kami berharap masyarakat dapat mengelola tanah adat, memperoleh manfaat, dan hidup dengan kearifan lokal yang dimiliki tanpa harus menjual tanah dan kehilangan hutan,” ucap Duketini Maria Youwe dari Bentara Papua. 

Pengakuan wilayah adat sebenarnya bukan kabar baik pertama untuk masyarakat Knasaimos. Pada 2016, masyarakat adat Knasaimos mendapatkan surat keputusan penetapan hutan desa/kampung dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, disusul hak kelola hutan desa/kampung tiga tahun kemudian. 

Di sisi lain, cerita Knasaimos ini menunjukkan bahwa masyarakat adat masih harus berjuang keras agar hak-hak mereka diakui dan dihormati. Masyarakat adat khususnya di Tanah Papua terus mengalami ancaman perampasan hutan adat, seperti yang kini dialami masyarakat adat Awyu di Boven Digoel dan memicu kampanye #AllEyesOnPapua di media sosial. Padahal, konstitusi telah menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. 

“Masyarakat Adat Knasaimos saat ini menikmati hasil perjuangan panjang mereka, tetapi masih banyak masyarakat adat lainnya di Tanah Papua dan di seluruh Tanah Air, yang telah kehilangan tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati mereka secara permanen karena pemerintah menyerahkannya untuk kepentingan perusahaan,” kata Amos Sumbung, Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia.

“Pengakuan masyarakat adat seharusnya tak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti di Sorong Selatan ini, tapi juga oleh pemerintah pusat. Presiden dan DPR harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang sudah lebih dari 10 tahun tak kunjung diselesaikan. Kami tak akan berhenti berjuang sampai ada pengakuan dan pelindungan penuh untuk masyarakat adat di Tanah Papua,” pungkasnya.

Source : Greenpeace Indonesia

.

.

Continue Reading

Headlines

PBB Blacklist Israel Sebagai Negara / Organisasi yang Merugikan Anak – Anak

Sejak bulan Oktober 2023, Israel telah membunuh sekitar 15.500 anak-anak dan 10.300 wanita.

Published

on

By

Wafa Images / War On Gaza

Membumi.com

Ramallah (7/6/24) – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres telah memberi tahu Atase Pertahanan Israel di Amerika Serikat, Mayor Jenderal Hidai Zilberman, tentang keputusannya yang akhirnya memasukkan Israel ke dalam daftar hitam negara dan organisasi yang merugikan anak-anak. Daftar ini juga menampilkan kelompok-kelompok seperti ISIS, al-Qaeda, dan Boko Haram.

Menurut laporan yang diterbitkan hari ini oleh surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, upaya ekstensif Israel untuk membujuk Guterres agar menghindari langkah ini telah gagal. Israel akan muncul dalam daftar hitam yang akan dirilis minggu depan dalam sebuah laporan yang didistribusikan kepada anggota Dewan Keamanan PBB, dengan diskusi yang dijadwalkan pada 26 Juni.

Channel 13 Israel mengkonfirmasi pada kamis malam bahwa meskipun ada upaya Israel untuk menghalanginya, Sekretaris Jenderal PBB telah memutuskan untuk melanjutkan penyertaan ini.

Bulan lalu, Yedioth Ahronoth dan platform online-nya Ynet mengungkapkan keprihatinan yang tulus di Israel mengenai tindakan ini, menyusul sejumlah pernyataan kritis dari Guterres terhadap Israel. Sumber tersebut menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB saat ini tidak menyukai Israel dan tidak dapat dipengaruhi.

Israel telah menyatakan kekhawatirannya bahwa penyertaan ini dapat menyebabkan embargo senjata terhadap negara tersebut. Laporan tahunan tersebut, yang ditulis oleh Perwakilan Khusus PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata Virginia Gamba, akan mencakup seluruh tahun 2023, dengan peningkatan insiden yang signifikan akibat perang di Gaza yang meletus pada bulan Oktober.

Sebelumnya, daftar hitam tersebut mencakup negara-negara seperti Afghanistan, Kongo, Mali, Myanmar, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah, dan organisasi seperti al-Qaeda, ISIS, al-Shabaab, dan Boko Haram. Laporan mendatang tidak akan secara eksplisit menyebut nama Israel atau militer Israel, namun akan merujuk pada pasukan keamanan Israel.

Data dalam laporan ini didasarkan pada informasi dari organisasi-organisasi PBB dan sumber-sumber lapangan. Harian tersebut mencatat bahwa konsekuensi dari masuknya laporan tersebut ke dalam daftar hitam mencakup kerusakan reputasi yang signifikan terhadap Israel karena laporan tersebut mendapatkan daya tarik internasional yang besar dan dikutip di seluruh badan-badan PBB, termasuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.

Praktisnya, penyertaan dalam daftar hitam menghasilkan laporan khusus mengenai entitas yang terdaftar. Kantor Perwakilan Khusus akan menyusun laporan spesifik mengenai Israel, yang nantinya akan disampaikan kepada Dewan Keamanan.

Rancangan laporan yang diterima Israel beberapa bulan lalu memuat beberapa kritik, seperti penggunaan bom skala besar di wilayah pendudukan, blokade parah di Gaza, serangan terhadap infrastruktur penting, upaya merekrut anak di bawah umur sebagai informan, dan menggunakan anak-anak sebagai tameng manusia.

Sejak bulan Oktober, agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza telah menyebabkan pembunuhan terhadap 36.654 warga Palestina, termasuk sekitar 15.500 anak-anak dan 10.300 wanita, serta 83.309 orang terluka, sebagian besar anak-anak dan wanita. Jumlah ini belum final, karena ribuan orang masih terjebak di bawah reruntuhan atau di jalanan, dan tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka karena serangan militer Israel.

Source : Palestinian News & Information Agency-WAFA

.

.

Continue Reading

Trending