Connect with us

Figur

Dt. Panglima Lebah Ungkap Penyebab Masyarakat Kuansing di Rugikan

Datuk Panglima Lebah mengingatkan Tunjuk Ajar orang tua – tua Melayu dalam kesantunan berpolitik menurut alur dan patutnya,

Published

on

Images : Thabrani Al Indragiri

Membumi.com

Pekanbaru – Soal polemik pengesahan APBD di Kabupaten Kuantan Singingi (26/11/23), membuat masyarakat Kuansing lagi – lagi dirugikan, berbagai elemen masyarakat pun merasa terusik atas persoalan tersebut, termasuk Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komda Provinsi Riau juga angkat bicara.

” Pasca kisah ditangkapnya Bupati Kuansing Andi Putra oleh KPK beberapa bulan yang lalu, serta defenitifnya Suhardiman Amby menjadi bupati Kuansing, juga terjadi polemik yang mencerminkan terjadinya proses pergeseran kekuasaan eksekutif di Negeri Jalur, ” sebut Thabrani.

Dalam keterangan persnya Thabrani mengungkapkan bahwa persoalan tersebut terbukti berimbas terhadap Suhardiman Amby selaku pimpinan eksekutif yang sah menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Kuansing saat ini.

Baca : Kapolda Riau Tanya Plt Bupati Kuansing Kapan Dilantik, Suhardiman : Siap Pak, Kapanpun Siap Untuk Kemajuan Kuansing

” Perlu diingat, bahwa Adam yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kuansing merupakan saudara kandung dari mantan Bupati Kuansing Andi Putra terpidana kasus korupsi, yang sekaligus keduanya merupakan anak kandung dari Sukarmis Bupati Kuansing 2 periode, ” ungkap Tabrani mengulas fakta Dinasti Politik di Kuansing.

” Jauh hari masalah persoalan sentimen Adam (Ketua DPRD) terhadap Suhardiman Amby ini, sudah menjadi konsumsi publik sebagaimana diberitakan oleh rekan – rekan jurnalis, ” ungkap Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK ) Riau.

” Tidak bisa kita dipungkiri bahwa agenda pemilu 2024 sudah didepan mata. Tampak jelas rangkaian polemik tersebut merupakan pola – pola penjegalan terhadap Suhardiman Amby oleh lawan politiknya menjelang kontestasi Pemilu 2024, ” ujar Thabrani mengingatkan.

Baca : Pemda Kuansing tak Akui Perda APBD 2024 yang Disahkan Sepihak oleh DPRD

Walaupun dalam investigasi terdapat beberapa mata anggaran yang menjadi pemicu polemik APBD-P 2023 dan APBD 2024, namun sangat disayangkan Forkopimda yang hadir dan tokoh masyarakat yang mengetahui, mustinya menjadi wasit atas nama kepentingan masyarakat banyak.

Termasuk kasus proyek Tiga Pilar senilai ratusan milyar yang hingga saat ini tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat akibat tersangkut persoalan hukum yang dinilai penyelesaiannya berlarut larut, ” lagi – lagi masyarakat lah yang di rugikan, ” ungkap Ketua LP KPK menambahkan.

Diakhir keterangan persnya Thabrani yang biasa dipanggil Datuk Panglima Lebah ini mengingatkan Tunjuk Ajar orang tua – tua Melayu dalam kesantunan berpolitik menurut alur dan patutnya, yaitu dengan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya saja, tapi manfaatnya merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

.

.

Figur

Said Lukman : ” Putusan MK Icak – Icak, Tah Buayo Tah Katak “

” Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. “

Published

on

By

Said Lukman Images

Membumi.com

Pekanbaru – Menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024. Said Lukman dalam keterangan persnya mengatakan.

Amar putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menolak seluruh permohonan Paslon 01 pada senin (22/4/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat adalah dalil pembenaran tidak dapat diterima akal sehat sebut Lukman.

“ Sebagaimana dikutip situs Mahkamah Konstitusi RI bahwa dalih atas enam klaster sebagaimana dikelompokkan MK tersebut adalah keputusan yang liar. Putusan MK itu seperti tidak berdosa, tidak ada beban dan tidak punya rasa malu atau bersalah, “ sebut Lukman.

” mengenai memasukkan unsur pemerintah lebih dari tiga orang ihwal pengangkatan tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh Presiden, jelas melanggar Pasal 22 ayat (3), namun ajaibnya MK menyatakan hal tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum, ” tambah Aktivis Islam ini.

Baca : Sentimen Negatif Dominasi Medsos Usai Putusan MK Terkait Pilpres 2024

Dalil pembenaran MK yang tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi karena sebagian dari besar fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Anies-Muhaimin mustinya mengajukan keberatan sejak awal.

Kemudian mengenai Bawaslu yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Capres nomor 02 yang didalilkan kurang bukti materil menurut Lukman MK hanya mencari dalih pembenaran. 

Apalagi soal fakta adanya intervensi dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan ketidaknetralan KPU dalam memverifikasi dan menetapkan pasangan calon yang menguntungkan Capres nomor urut 02. Mustinya MK membatalkan atau mendiskualifikasi Capres 02, ini malah disebut tidak beralasan, rusak – rusak ! ” sebut Lukman sambil mengucap.

” Dah jelas Paman Budak tu keno sanksi etik, bahkan tecampak dari kursi Ketua MK, malah dalam putusan ini, MK mendalilkan bahwa tindakan KPU yang langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 adalah tidak melanggar hukum, ” sebut Lukman.

Baca : MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi

Diakhir keterangan persnya, Said Lukman mengingatkan kembali sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, tentang tiga jenis hakim.

Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku zalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka.” Nah

.

.

Continue Reading

Figur

Lukman : 2024 Tahun Penghinaan Terhadap Reformasi

” Mereka – mereka ini akan dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat amanat reformasi, dan itu berlaku sepanjang masa “

Published

on

By

Said Lukman

Membumi.com

Pekanbaru – Menanggapi putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menetapkan pasangan Prabowo – Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 pada (20/3/24), ditengah badai berbagai macam isu kecurangan, Tokoh Masyarakat Riau Said Lukman angkat bicara.

Soal permintaan Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud, agar MK membatalkan hasil pilpres 2024 serta mendiskualifikasi Paslon Prabowo – Gibran dinilainya sangat rasional dan bukan hal yang mustahil dikabulkan oleh hakim MK jika memang memiliki integritas yang baik.

Dirinya menilai, berbagai fakta kecurangan dimulai dari putusan 90 MK yang merupakan pelanggaran etik berat hingga membuat sang paman tercampak dari kursi Ketua MK. Pelanggaran etik kemudian disempurnakan oleh pejabat KPU RI yang membuat Prabowo – Gibran melenggang menjadi salah satu kontestan ilegal karena lewat batas waktu pendaftaran.

Selanjutnya aktivis Islam ini juga menjelaskan, bahwa amanat Reformasi 98, yaitu TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah tidak berlaku bagi segelintir badut – badut yang haus akan kekuasaan.

Baca : Ganjar-Mahfud Minta MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran & Pemilu Ulang!

” Mereka – mereka ini akan dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat amanat reformasi, dan itu berlaku sepanjang masa, akan selalu diingat apa lagi setelah anda pensiun. Kelak akan ada tinta yang akan menempel di kening saudara bertuliskan ” saya adalah pengkhianat. ” sebut Said Lukman.

” Dosa itu berlaku bagi semua oknum yang terlibat menyalahgunakan jabatannya sebagai penyelenggara, baik pengawas hingga pengamanan Pemilu. Ini Ibarat matahari yang membuat bayang – bayang, sisi gelap itu akan selalu terpancar saat terik matahari, ” ungkap Lukman.

Said Lukman juga mengungkapkan, jika Prabowo yang konon katanya berjiwa patriot tersebut digariskan untuk memimpin Indonesia kedepan, tidak perlu memakai bekingan untuk memuluskan kekurangannya.

” Tidak ada dalam kamus konstitusi Indonesia, ada anak bangsa musti mendekam dipenjara karena mempertahankan tanah leluhurnya akibat digusur oleh kepentingan oligarky, ” sebut Lukman.

” Apa ini yang dimaksud NKRI harga mati !? apa ini tujuan kalian berkuasa ? menari dan menindas diatas penderitaan rakyatnya sendiri !?  Astaghfirullah ! ” sebut Said Lukman meradang.

Baca : Hotman Paris dan Yusril Pede ‘Sikat’ Tim Anies-Ganjar di Sidang MK

Lukman juga menilai, jika memang konstitusi sudah tidak sejalan dengan kenyataannya, dan Indonesia hanya menjadi milik segelintir oknum yang punya ilmu kebal hukum yang mengatasnamakan NKRI, Pancasila, maka lebih baik kita kembali kepada konsep Daerah Otonomi Khusus.

” Jangan bangga anda yang kebetulan punya kewenangan trus cawe – cawe keberbagai lini, justru bertindak sebagai perusak demokrasi. Ingat Negara ini sebelumnya tidak mempunyai wilayah kekuasaan, dengan semangat persatuan dengan pengorbanan nyawa, darah dan air mata. Maka kemudian Indonesia ada, “

Aktivis Islam ini juga kembali mengingatkan, bahwa hidup manusia itu terlalu singkat jika tanpa bermakna, yang hanya di isi dengan berbagai kemaksiatan. Sebab kaki, tangan dan segala perbuatan manusia yang lemah itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban.

” Untuk mendirikan Reformasi perlu jutaan orang, dan untuk menghancurkannya hanya butuh satu orang, ” sebut Said Lukman menutup keterangan persnya.

.

.

.

Continue Reading

Figur

Pj Walikota Launching Mobil Layanan Cepat LPJU dan Bus TMP Gratis Bagi ASN

“Karena tugas pemerintah ini untuk melayani masyarakat,”

Published

on

By

Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun, S.Stp M.Ap di dampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta jajaran dan Kepala Satpol PP Pekanbaru

Membumi.com

Pekanbaru – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun S.STP M.AP, me-launching mobil operasional layanan cepat Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan layanan gratis bus TMP bagi ASN yang berkantor di Tenayan Raya.

Launching dipusatkan di halaman kantor Dinas Perhubungan (Dishub) di komplek perkantoran terpadu walikota di Tenayan Raya, Rabu (13/3/2024).

Usai kegiatan, Pj walikota menyampaikan jika keberadaan mobil operasional layanan cepat LPjU tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada warga.

“Karena tugas pemerintah ini untuk melayani masyarakat,” tegasnya.

Dikatakan Pj walikota, sejauh ini masih ada keluhan warga terkait lampu penerangan jalan. Keluhan itu bahkan dilaporkan secara langsung kepada dirinya.

“Untuk itu kami minta ke Dinas Perhubungan agar mengevaluasi pelayanan. Alhamdulillah, hari ini Dinas Perhubungan ada inovasi dan hari ini terwujud dengan menyiapkan mobil layanan,” ujarnya.

Tahap awal, terang Pj walikota, saat ini baru terdapat sebanyak 6 mobil layanan cepat LPJU yang akan melayani 15 kecamatan. Secara bertahap, jumlah mobil akan ditingkatkan ke depannya.

“Sekarang untuk satu mobil ada yang melayani dua sampai tiga kecamatan dulu. Kita berharap dengan keberadaan mobil ini bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu untuk launching bus TMP gratis bagi ASN, sebut Pj walikota, bertujuan memberikan transportasi yang aman dan nyaman kepada pegawai menuju ke komplek perkantoran terpadu di Tenayan Raya.

“Ini kan banyak pegawai kita yang tempat tinggalnya jauh dari perkantoran, maka kita beri kemudahan pelayanan yang mana rute MPP ke Tenayan Raya bisa ditumpangi secara gratis,” tutupnya.

.

.

.

Continue Reading

Trending