Connect with us

Hukum dan Keadilan

Seratus Lebih Warga Sipil dibunuh Secara Brutal dalam Serangan Udara Israel di Jabalia

Serangan tersebut mengakibatkan terbunuhnya sekitar 100 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

Published

on

Rescue workers searching for survivors under the rubble of their homes destroyed in the Israeli airstrikes. (WAFA Images)

Membumi.com

Gaza (2/12/23) – Lebih dari 100 warga sipil Palestina yang tidak bersalah dibunuh secara brutal hari ini dalam pembantaian keji Israel yang menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Jabalia, utara Jalur Gaza, menurut koresponden WAFA. Selama genosida Israel yang sedang berlangsung, bangunan itu menampung ratusan warga sipil.

Insiden mengerikan itu terjadi ketika sebuah bangunan tempat tinggal milik keluarga Obeid di Jabalia menjadi sasaran serangan rudal Israel yang sangat besar.

Serangan tersebut mengakibatkan terbunuhnya sekitar 100 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

Laporan menunjukkan bahwa serangan rudal Israel juga menyebabkan puluhan orang lainnya terluka, dan banyak yang masih terjebak di bawah puing-puing, sehingga menambah gawatnya situasi. Jumlah pasti orang hilang masih belum diketahui karena operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut.

Kekejaman terbaru ini bukanlah sebuah insiden yang terisolasi, karena pasukan pendudukan Israel telah berulang kali melakukan pembantaian serupa terhadap warga sipil di rumah mereka atau mencari perlindungan di sekolah-sekolah, baik di Jabalia atau wilayah lain di Jalur Gaza.

Setidaknya 15.500 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil tak berdosa, termasuk lebih dari 6.500 anak-anak dan lebih dari 4.000 wanita, telah terbunuh sejak dimulainya kampanye genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober, menurut statistik nonfinal Kementerian Kesehatan.

Pejabat PBB Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Kemanusiaan

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths di New York mengatakan, dengan terjadinya kembali pertempuran, orang-orang di Gaza tidak punya tempat aman untuk pergi dan sangat sedikit yang bertahan hidup.

Meskipun minggu lalu memberi kita gambaran sekilas tentang apa yang bisa terjadi ketika senjata tidak lagi digunakan, namun situasi di Khan Younis hari ini adalah pengingat yang mengejutkan, tentang apa yang terjadi jika senjata tidak dibungkam, katanya.

“ Hari ini, dalam hitungan jam, banyak orang dilaporkan tewas dan terluka. Keluarga-keluarga disuruh mengungsi lagi. Harapan pupus,” kata pejabat PBB itu.

Hampir dua bulan setelah pertempuran terjadi, anak-anak, perempuan dan laki-laki di Gaza semuanya ketakutan. Mereka tidak mempunyai tempat yang aman untuk dituju dan sangat sedikit tempat untuk bertahan hidup.

Mereka hidup dikelilingi oleh Penyakit, Kehancuran dan Kematian. Ini tidak bisa diterima. Kita perlu mempertahankan kemajuan dan melanjutkan penyaluran bantuan

Martin Griffiths

” Kami membutuhkan warga sipil dan infrastruktur pendukung kehidupan yang mereka andalkan untuk dilindungi, ” katanya, dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan diakhirinya pertempuran.

Source : Palestinian News & Information Agency-WAFA

.

.

Headlines

Mahkamah Internasional : Pendudukan Israel Melanggar Hukum Internasional (I)

Israel juga berkewajiban melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan

Published

on

By

The Hague, International Court Of Justice (ICJ) / WAFA Images

Membumi.com

Den Haag (19/7/24) – Mahkamah Internasional akhirnya memberikan pendapatnya sehubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional dalam siaran persnya menyimpulkan bahwa, kehadiran berkelanjutan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan Israel mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kehadiran melanggar hukumnya di wilayah Palestina secepat mungkin.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru, dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah Palestina. Israel juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pada semua orang atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina.

Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa semua Negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul akibat kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina, termasuk tidak memberikan bantuan dalam menjaga situasi yang diciptakan terus-menerus atas kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Mahkamah Internasional juga meminta agar organisasi-organisasi internasional berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum diwilayah Palestina sebagai hal yang sah, dan meminta PBB termasuk Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan modalitas yang tepat serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina.

Terkait pertanyaan yang diajukan Majelis Umum PBB mengenai kapasitas Mahkamah Internasional dalam memberikan pendapat atau tidak dalam kasus tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai Yurisdiksi dalam membahas dan memberikan pendapat dalam kasus tersebut.

Secara khusus, Mahkamah Internasional juga telah mengkaji mengenai pendudukan yang berkepanjangan, kebijakan pemukiman Israel diwilayah Palestina sejak tahun 1967, dan penerapan legislasi serta kebijakan dan tindakan yang dilakukan Israel serta kewajibannya berdasarkan hukum humaniter Internasional.

Hingga berita ini diterbitkan, dukungan dari sejumlah negara kepada Mahkamah Internasional mulai mengalir 

Bersambung…

Source : Siaran Pers Mahkamah Internasional (19/7/24)

.

.

Continue Reading

Headlines

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis, Menghapus Profesionalisme TNI

Pengalaman historis Orde Baru : tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengacaukan profesionalisme militer sendiri

Published

on

By

Dok. FB TNI AD

Membumi.com

Jakarta (11/7/24) – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). 

Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru  serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun.

Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis. 

Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan.

Militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang bukan kemudian untuk berbisnis dan berpolitik.

Sekian banyak anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk belanja Alutsista sepenuhnya ditujukan agar tentara profesional dalam bidangnya menjaga pertahanan negara bukan untuk berbisnis dan berpolitik. Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI  adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri.

Selain itu, politik hukum dimasukkannya Pasal larangan berbisnis dalam batang tubuh  UU TNI adalah karena pengalaman historis masa Orde Baru, dimana tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengganggu–bahkan mengacaukan– profesionalisme militer sendiri masa itu.

Dampak lainnya, bahkan hingga mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Karena itu ketika reformasi 1998 bergulir, militer dikembalikan ke fungsi aslinya untuk pertahanan negara. Oleh karena itu DPR  dan Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan  revisi UU TNI yang kontroversial ini karena hanya  akan memundurkan jalanya reformasi tubuh TNI.

Salah satu permasalahan profesionalisme TNI adalah mengenai bisnis keamanan di perusahaan milik swasta dan negara serta pengamanan proyek-proyek pemerintah. Penghapusan Pasal tersebut dapat melegalkan dugaan Praktik Bisnis Keamanan yang selama ini terjadi, khususnya di sektor sumber daya alam. Sebut saja pengamanan PT. Freeport Indonesia di Papua, Pengamanan PT. Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, Pengamanan PT. Inexco Jaya Makmur di Sumatera Barat (2018), Pengamanan PT. Duta Palma, Kalimantan Barat (2024).

Termasuk keterlibatan dalam perampasan tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) oleh PTPN II di Sumatera Utara (2020), Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Wadas (2021), PSN Smelter Nikel CNI Group, Sulawesi Tenggara (2022), PSN Rempang Eco City, Batam (2023), hingga PSN Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara (2024).

Contoh lainya adalah dalam temuan Penelitian Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya (2021)” ditemukan adanya hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penambahan prajurit TNI di Intan Jaya dengan pengamanan perusahan-perusahaan di sana. 

Praktik pengamanan ini menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil akan meletakan Prajurit TNI berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan, tidak jarangan praktik pengamanan menimbulkan kekerasan. 

Sudah sepatutnya, yang dilakukan negara bukanlah merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis bagi prajurit TNI, tetapi memastikan kesejahteraan prajurit terjamin dengan dukungan anggaran negara bukan dengan memberikan ruang Prajurit TNI untuk berbisnis.

Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru. Selain itu, militer harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan 

(Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP)

Source : YLBHI

.

Continue Reading

Headlines

RUU Polri Akan Menambah Daftar Panjang Praktik Legislasi Anti Demokrasi

Koalisi menilai RUU ini jelas bukan untuk melindungi rakyat tapi hanya dibuat untuk melindungi kepentingan kekuasaan.

Published

on

By

Dok. Ilustrasi Aparat Kepolisian

Membumi.com

Jakarta – Penerbitan Surpres RUU Polri menunjukkan arogansi Presiden Joko widodo dalam penyusunan regulasi. Lagi-lagi Presiden Jokowi kembali mengabaikan prinsip konstitusi  dan  kedaulatan rakyat dalam penyusunan undang-undang.

Proses perencanaan dan penyusunan RUU Polri oleh DPR yang sembunyi-sembunyi, tergesa-gesa dan tidak memberikan ruang partisipasi bermakna kepada publik yang jelas-jelas melanggar aturan main demokrasi dan konstitusi justru disambut mesra oleh Presiden dengan dukungan surat Presiden.

Pada akhirnya, proses pembahasan RUU Polri di DPR hanya akan  mengukuhkan praktik Legislasi Otoriter dan melegitimasi kepentingan politik pemerintahan jokowi untuk memperkuat kekuasaan dan  kendali terhadap ruang publik masyarakat.

Koalisi menilai RUU ini jelas bukan untuk melindungi rakyat tapi hanya dibuat untuk melindungi kepentingan kekuasaan. RUU ini juga bukan untuk melakukan koreksi terhadap institusi kepolisian yang bermasalah dan gagal dalam mereformasi institusi paska reformasi.

Jika nantinya disahkan hanya akan menjadi legitimasi upaya paksa negara melalui aparat kepolisian kepada rakyat seperti penyadapan,  memata-matai rakyat bahkan kriminalisasi termasuk politisasi dan multifungsi kepolisian.  

Betapa tidak, ditengah brutalitas dan buruknya kinerja kepolisian untuk melindungi rakyat yang nampak dalam berbagai kasus. DPR RI dan Presiden yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2024 nanti justru akan memberikan berbagai hadiah kewenangan baru kepada Kepolisian RI, bahkan tanpa mekanisme pengawasan dan kontrol yang memadai. Padahal, kewenangan besar tanpa kontrol hanya akan melahirnya korupsi dan kesewenang-wenangan.

Selasa, 8 Juli 2024. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), salah satu di antaranya adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Meski belum menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) beleid, Dasco menyampaikan bahwa proses pembahasan akan segera dilanjutkan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menilai bahwa diterbitkannya Surpres RUU Polri tersebut lagi lagi adalah wujud penelantaran terhadap berbagai kritik publik yang  gencar menyorot proses legislasi yang sembunyi-sembunyi dan bermasalah. Terlebih  substansi RUU Polri ini sarat kepentingan elit.

Langkah Presiden Joko Widodo yang mengirimkan surat presiden ini patut dinilai sebagai tindakan yang mengkhianati demokrasi dan konstitusi. Langkah Presiden dan DPR RI selain telah mengerdilkan cara-cara demokratis dengan memaksakan terbitnya Surpres dan bersikeras untuk melanjutkan pembahasan RUU Polri ini, juga dipastikan sama sekali tidak berorientasi pada kepentingan publik dan tidak memiliki intensi untuk melakukan perbaikan fundamental bagi Polri.

Hal tersebut ditandai dengan proses yang  terburu-buru, di masa lame duck (politikus yang segera berakhir masa jabatan), hal mana RUU ini tidak termasuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, tidak melalui perencanaan dan penyusunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel sehingga pada gilirannya mengabaikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation).

Sebelum mengirimkan Surpres ke DPR RI, seharusnya Presiden Joko Widodo membuka mata dan telinga terhadap kritik dan penolakan terhadap RUU Polri yang disuarakan berbagai elemen masyarakat sipil. Semestinya, Presiden meninjau kembali rancangan undang-undang usulan DPR yang sarat masalah baik formil maupun substansi dengan mengakomodasi tuntutan publik, bukan justru bersikeras menerbitkan Surpres.

Terlebih lagi RUU Polri ini akan memberi kewenangan yang demikian besar dan luas kepada institusi yang dalam beberapa tahun terakhir justru tengah ramai disorot publik dan sarat dengan masalah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Sehingga langkah Presiden ini justru hanya kian menunjukan praktik-praktik legislasi otoriter “unjuk kuasa” dengan mengabaikan kritik publik.

Baca : Presiden dan DPR RI Gagal Jalankan Mandat Konvensi Anti Penyiksaan

Merujuk pada berbagai pertimbangan diatas, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian berpandangan sebagai berikut:

Pertama, RUU Polri digarap secara senyap, tidak transparan, terburu-buru, nir-urgensi, tanpa memberi ruang partisipasi yang bermakna bagi publik. Dalam konteks ini, jelas proses pembentukan tersebut telah mengabaikan kaidah konstitusional yang telah digariskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menjamin hak warga untuk berpartisipasi secara bermakna (meaningful participation) dalam tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan RUU Polri sebelumnya tidak termasuk dalam Prolegnas DPR RI 2020-2024. Ini menunjukkan bahwa RUU Polri merupakan bentuk penyelundupan legislasi.

Apabila nantinya disahkan, RUU Polri hanya akan menambah daftar panjang praktik dan produk legislasi yang antidemokrasi dan anti kepentingan rakyat selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penyelundupan legislasi ini memiliki daya rusak yang serupa dengan revisi UU KPK yang telah terbukti melemahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi, maupun RUU Minerba, revisi UU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang melegitimasi perusakan lingkungan, perampasan lahan, pelemahan perlindungan buruh, marginalisasi masyarakat adat, dan rakyat pada umumnya.

Kedua, substansi dalam RUU Polri yang saat ini beredar, sama sekali tidak menyentuh persoalan fundamental di tubuh Polri. Beleid tersebut bahkan hanya fokus pada pasal-pasal baru yang justru akan memperbesar dan memperluas kewenangan Polri dengan mengabaikan perbaikan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kepolisian (oversight mechanism) yang efektif, serta menegasikan pengarusutamaan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemolisian.

Apabila nantinya disahkan, substansi yang ada di dalam rancangan tersebut dikhawatirkan hanya akan memperburuk atau kian memperparah kondisi yang telah ada sebelumnya, yakni institusi Polri yang menurut kajian dan catatan berbagai elemen masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara independen (state auxiliary bodies) menempatkannya sebagai aktor dominan pelanggaran HAM, maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), hingga praktik-praktik korupsi.

Ketiga, dikeluarkannya Surpres tentang RUU Polri menunjukkan tidak adanya sensitivitas (insensitivitas) Presiden atas permasalahan-permasalahan kewenangan dan kultur Polri yang mengemukat, terutama yang berlangsung belakangan ini. Sejak RUU Polri ini dibahas pada Mei 2024, sejumlah tindakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan Polri masih kerap terjadi di masyarakat.

Sedikitnya misal, di Padang, polisi bertanggung jawab atas kematian seorang anak berusia 13 tahun bernama Afif Maulana yang ditengarai menjadi korban penyiksaan termasuk belasan anak-anak lainnya yang telah dipastikan mengalami penyiksaan oleh anggota kepolisian.

Dalam prosesnya pun, polisi cenderung menutup-nutupi kasus tersebut dengan mengaburkan fakta, menyembunyikan rekaman CCTV, dan bahkan memburu orang yang membuat viral kasus ini alih-alih memproses serius kasus penyiksaan tersebut.  

Ketiadaan pengawasan yang komprehensif sehingga menyebabkan rentannya rekayasa kasus juga terlihat di kasus Pegi Setiawan yang dituduh menjadi dalang pembunuhan kasus Vina di Cirebon. Pada hari Senin, 8 Juli, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan dan menyatakan bahwa penangkapan dan penyidikan Pegi Setiawan tidak sah.

Hal ini menunjukkan bahwa, bahkan dalam penyidikan kasus yang sudah berjalan delapan tahun pun, polisi bertindak sembrono sehingga melakukan salah tangkap. Belum termasuk deretan momok dan “riwayat hitam” kepolisian.

Semisal tragedi pembunuhan Brigadir “J” yang kerap dikenal sebagai “Kasus Sambo”, keterlibatan Irjen Teddy dalam perdagangan gelap narkotika, kematian massal ratusan warga di tragedi Kanjuruhan, skandal “konsorsium 303”, brutalitas kepolisian sepanjang aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, tragedi di Rempang Batam, peristiwa di Bangkal Seruyan, dan deretan tragedi kemanusiaan serta praktik-praktik koruptif lainnya yang melibatkan kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mendesak agar Presiden RI dan DPR RI segera menghentikan proses pembentukan RUU Polri dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Presiden RI segera menarik Surpres terkait dengan RUU Polri;

2. Presiden dan DPR RI segera menghentikan pembahasan tentang RUU Polri, khusus rancangan usul inisiatif Badan Legislasi DPR saat ini;

3. Presiden dan DPR RI harus memprioritaskan perbaikan-perbaikan krusial dan fundamental yang selama ini menjadi permasalahan Polri sebagai bagian dari ikhtiar reformasi kepolisian yakni persoalan luasnya kewenangan serta transparansi dan akuntabilitas pengawasan terhadap kewenangan kepolisian;

4. Presiden dan DPR RI memprioritaskan pembahasan rancangan KUHAP untuk memperbaiki kualitas hukum acara dan/atau ketentuan penegakan hukum, dengan tetap memastikan adanya proses legislasi yang demokratis, transparan dan membuka lebar ruang partisipasi publik yang bermakna.

5. Presiden dan DPR RI  berhenti untuk mempertontonkan praktik otoritarianisme dalam penyusunan legislasi;

.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN

AJAR (Asia Justice and Rights), AJI Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen), Amnesty Internasional Indonesia , Centra Initiative, ELSAM, HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), ICW (Indonesia Corruption Watch), IJRS (Indonesia Judicial Research Society), IM57+ Institute, Imparsial, KontraS, Kurawal Foundation, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan), Lokataru Foundation, PBHI Nasional, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), Themis Indonesia, TII (Transparansi Internasional Indonesia), Yayasan Pikul, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Remotivi, WeSpeakup.org – Jakarta, 9 Juli 2024

.

.

Continue Reading

Trending