Connect with us

Headlines

” Pak Lurah ” Bilang Boleh Cawe – Cawe di Pemilu, Ini Kata YLBHI

” ini akan menjadi legitimasi praktik penyalahgunaan wewenang pejabat publik “

Published

on

Setneg Images : Statement tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 di Halim Perdana Kusuma (24/1/24)

Membumi.com

Jakarta (24/1/24) – Presiden Joko Widodo menyebut bahwa seorang Presiden hingga para menteri boleh kampanye dan boleh berpihak selama gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Atas statemen Jokowi ini, YLBHI dalam siaran persnya berpendapat sebagai berikut :

Pertama, klaim Presiden Jokowi jika Presiden dan para Menteri boleh berpihak dan berkampanye adalah sikap berbahaya dan menyesatkan yang akan merusak demokrasi dan negara hukum kita.

Jika dibiarkan sikap ini akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang dengan tegas dilarang, sebagaimana Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu yang  menegaskan jika,

Pejabat Negara, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta Kepala Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, ”

Termasuk ketentuan Pasal 283 UU aquo yang menegaskan bahwa pejabat negara serta aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah kampanye.

Baca : Yusril Bela Jokowi Soal Presiden Boleh Memihak di Pilpres

Sikap Presiden juga bentuk pelanggaran terhadap TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Etika Politik dan Pemerintahan mengharuskan setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat.

Etika ini harus diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

Kedua, sikap Presiden ini menunjukkan pengabaian Presiden terhadap aturan main demokrasi khususnya aturan di dalam UU Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur adil.

Sikap ini menunjukkan konflik kepentingan Presiden yang memperbolehkan dirinya, para menteri maupun pejabat publik di bawahnya melakukan pelanggaran Prinsip Pemilu dengan legitimasi praktik konflik kepentingan dirinya sendiri karena anaknya menjadi salah satu pasangan calon presiden maupun para pejabat publik lainnya yang memiliki kepentingan dalam pemilu 2024.

Baca : Cawe-cawe di Pemilu, Jokowi Didesak Mundur Sebagai Presiden

Hal ini jelas bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya jujur, netral, independen dan adil.

Ketiga, sikap yang Presiden tunjukkan tidak boleh dibiarkan dan harus segera dikoreksi, Jika tidak ini akan menjadi legitimasi praktik penyalahgunaan wewenang pejabat publik, korupsi program, anggaran, fasilitas negara yang mendorong adanya kecurangan Pemilu, pengabaian prinsip Netralitas Aparat Negara dan konflik kepentingan seperti halnya yang terjadi hari ini.

Keempat, lembaga Pengawas Pemilu maupun Wakil-wakil Partai-Partai Politik yang berkuasa di DPR yang saat ini juga berkontestasi dalam Pemilu juga tidak boleh diam dan membiarkan. Bawaslu maupun  DPR mestinya menggunakan kewenangannya untuk mencegah dan menindak hal tersebut.

Jika tidak, sebetulnya, praktik pelanggaran prinsip pemilu jujur dan adil saat ini sebetulnya terjadi saat ini salah satunya andil partai politik yang hari ini juga ikut berkontestasi dan juga mengambil keuntungan.

Baca : Yusril Bilang Petunjuk “Pak Lurah” Jadi Dasar Prabowo Tentukan Cawapres

Berkenaan dengan hal tersebut, YLBHI mendesak:

1. Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktik buruk pelanggaran Konstitusi dan Demokrasi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara;

2. DPR RI tidak diam saja dan segera menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan melalui hak angket atau interpelasi atau menyatakan pendapat terhadap tindakan Presiden yang semakin ngawur menyalahgunakan kewenangannya untuk berpihak pada salah satu pasangan capres cawapres yang mana hal tersebut melanggar prinsip netralitas pejabat publik dalam pemilu;

3. DPR RI untuk segera menindaklanjuti adanya laporan terkait pemakzulan Jokowi karena diduga telah melanggar konstitusi dan perbuatan tercela sebagai presiden.

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia untuk segera bekerja melakukan pengawasan dan menindak tegas secara independen dan bertanggung jawab terhadap tindakan Presiden maupun pejabat publik yang diduga kuat melanggar UU Pemilu;

5. Menuntut kepada Pejabat Negara untuk tunduk patuh terhadap aturan main demokrasi dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Source : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

.

.

Headlines

Mahkamah Internasional : Pendudukan Israel Melanggar Hukum Internasional (I)

Israel juga berkewajiban melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan

Published

on

By

The Hague, International Court Of Justice (ICJ) / WAFA Images

Membumi.com

Den Haag (19/7/24) – Mahkamah Internasional akhirnya memberikan pendapatnya sehubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional dalam siaran persnya menyimpulkan bahwa, kehadiran berkelanjutan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan Israel mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kehadiran melanggar hukumnya di wilayah Palestina secepat mungkin.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru, dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah Palestina. Israel juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pada semua orang atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina.

Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa semua Negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul akibat kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina, termasuk tidak memberikan bantuan dalam menjaga situasi yang diciptakan terus-menerus atas kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Mahkamah Internasional juga meminta agar organisasi-organisasi internasional berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum diwilayah Palestina sebagai hal yang sah, dan meminta PBB termasuk Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan modalitas yang tepat serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina.

Terkait pertanyaan yang diajukan Majelis Umum PBB mengenai kapasitas Mahkamah Internasional dalam memberikan pendapat atau tidak dalam kasus tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai Yurisdiksi dalam membahas dan memberikan pendapat dalam kasus tersebut.

Secara khusus, Mahkamah Internasional juga telah mengkaji mengenai pendudukan yang berkepanjangan, kebijakan pemukiman Israel diwilayah Palestina sejak tahun 1967, dan penerapan legislasi serta kebijakan dan tindakan yang dilakukan Israel serta kewajibannya berdasarkan hukum humaniter Internasional.

Hingga berita ini diterbitkan, dukungan dari sejumlah negara kepada Mahkamah Internasional mulai mengalir 

Bersambung…

Source : Siaran Pers Mahkamah Internasional (19/7/24)

.

.

Continue Reading

Headlines

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis, Menghapus Profesionalisme TNI

Pengalaman historis Orde Baru : tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengacaukan profesionalisme militer sendiri

Published

on

By

Dok. FB TNI AD

Membumi.com

Jakarta (11/7/24) – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). 

Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru  serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun.

Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis. 

Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan.

Militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang bukan kemudian untuk berbisnis dan berpolitik.

Sekian banyak anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk belanja Alutsista sepenuhnya ditujukan agar tentara profesional dalam bidangnya menjaga pertahanan negara bukan untuk berbisnis dan berpolitik. Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI  adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri.

Selain itu, politik hukum dimasukkannya Pasal larangan berbisnis dalam batang tubuh  UU TNI adalah karena pengalaman historis masa Orde Baru, dimana tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengganggu–bahkan mengacaukan– profesionalisme militer sendiri masa itu.

Dampak lainnya, bahkan hingga mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Karena itu ketika reformasi 1998 bergulir, militer dikembalikan ke fungsi aslinya untuk pertahanan negara. Oleh karena itu DPR  dan Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan  revisi UU TNI yang kontroversial ini karena hanya  akan memundurkan jalanya reformasi tubuh TNI.

Salah satu permasalahan profesionalisme TNI adalah mengenai bisnis keamanan di perusahaan milik swasta dan negara serta pengamanan proyek-proyek pemerintah. Penghapusan Pasal tersebut dapat melegalkan dugaan Praktik Bisnis Keamanan yang selama ini terjadi, khususnya di sektor sumber daya alam. Sebut saja pengamanan PT. Freeport Indonesia di Papua, Pengamanan PT. Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, Pengamanan PT. Inexco Jaya Makmur di Sumatera Barat (2018), Pengamanan PT. Duta Palma, Kalimantan Barat (2024).

Termasuk keterlibatan dalam perampasan tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) oleh PTPN II di Sumatera Utara (2020), Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Wadas (2021), PSN Smelter Nikel CNI Group, Sulawesi Tenggara (2022), PSN Rempang Eco City, Batam (2023), hingga PSN Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara (2024).

Contoh lainya adalah dalam temuan Penelitian Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya (2021)” ditemukan adanya hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penambahan prajurit TNI di Intan Jaya dengan pengamanan perusahan-perusahaan di sana. 

Praktik pengamanan ini menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil akan meletakan Prajurit TNI berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan, tidak jarangan praktik pengamanan menimbulkan kekerasan. 

Sudah sepatutnya, yang dilakukan negara bukanlah merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis bagi prajurit TNI, tetapi memastikan kesejahteraan prajurit terjamin dengan dukungan anggaran negara bukan dengan memberikan ruang Prajurit TNI untuk berbisnis.

Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru. Selain itu, militer harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan 

(Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP)

Source : YLBHI

.

Continue Reading

Business

Potensi Ekonomi Digital di Forum Internasional SIJORI

Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan

Published

on

By

Dok. PT Telkom

Membumi.com

Batam – Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, NeutraDC sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) serta NeutraDC-Nxera Batam turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan forum internasional, Batam Interconnect World 2024, yang digelar di Marriot Batam Harbour Bay pada Senin (15/7) sebagai rangkaian event SIJORI Week.

Forum panel diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku industri telekomunikasi, teknologi, dan lembaga pemerintahan. Dalam forum panel diskusi ini, NeutraDC bersama induk perusahaan, Telkom Indonesia, berbagi pandangan mengenai potensi Batam dalam perkembangan ekosistem digital untuk kawasan Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau atau SIJORI.

Beberapa panelis dari TelkomGroup diantaranya, Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono; CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F.; CEO NeutraDC-Nxera Batam, Indrama YM Purba; COO NeutraDC-Nxera Batam, Kavin Wong; dan CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba turut berbagi strategi dan business update terkait ekosistem data center yang dikelola TelkomGroup.

Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono yang hadir menjadi keynote speaker dalam topik “Data Center & Connectivity Strategy Across Singapore and Indonesia”, menyampaikan bahwa data center memiliki peran yang besar dalam transformasi digital.

“Kami melihat adanya peluang besar dari strategi pembangunan data center khususnya di wilayah Batam sebagai penyedia layanan ekosistem digital. Lebih lanjut, NeutraDC juga didukung dengan kapabilitas connectivity yang besar, sehingga mampu menghubungkan fasilitas data center di wilayah SIJORI dan global, ” jelas Bogi.

Dalam acara tersebut, turut hadir CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F., yang menjadi panelis dalam diskusi mengenai “DC Operators in Batam – Challenges, Opportunities and Innovative Technologies”. Andrew memaparkan bahwa sebagai bentuk komitmen dalam penerapan teknologi hijau dan solusi berkelanjutan,  NeutraDC – Nxera Batam saat ini sedang membangun data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam.

Ada pun proses pembangunan data center tersebut dirancang dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy). “Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi penyedia data center, dapat menjadikan Batam sebagai hub data center yang unggul di kawasan ini, ” ungkap Andreuw.

Lebih lanjut, CEO NeutraDC Nxera Batam, Indrama YM Purba turut menyampaikan langkah bisnis sebagai penyedia data center berkelanjutan. Menurutnya, efisiensi penggunaan energi merupakan strategi dalam menyediakan infrastruktur data center untuk menuju renewable energy.

“Kita mendorong penggunaan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan data center dan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan. Misalnya, dengan menghadirkan bangunan data center yang mengusung konsep ramah lingkungan berstandar internasional,” ungkap Indrama dalam diskusi panel “Working Towards a Sustainable Future – Energy Consumption and Digital Infrastructure”.

Pembangunan data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy) menunjukkan kesiapan yang signifikan untuk mendukung pengembangan pusat data yang berpotensi mengubah lanskap data center di kawasan SIJORI.

Dengan adanya Hyperscale Data Center NeutraDC-Nxera Batam yang disiapkan memiliki total kapasitas lebih dari 50 MW, menjadikan Batam siap menjadi pusat inovasi dengan infrastruktur yang mendukung teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending