Connect with us

Headlines

Pemerintah Dituntut Serius Tuntaskan 7 Masalah Krusial Pendidikan Nasional

Permasalahan ini tidak terjawab oleh anggaran pendidikan yang setiap tahunnya meningkat sebanyak 6%.

Published

on

Bersama tim kejar mutu pendidikan ditengah Pandemi / Dok. foto bersama anak - anak suku Akit setelah upacara 17 Agustus disebuah sekolah di Kec. Bantan Bengkalis (18/8/21)

Membumi.com

Jakarta (2/5/24) – YLBHI memandang masalah pendidikan tidak menjadi persoalan prioritas dua periode pemerintahan Joko Widodo. Akibatnya berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan belum dapat diatasi. Tanggung Jawab Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih terhambat oleh berbagai persoalan.
 
Dalam siaran pers YLBHI memperingati sebagai hari pendidikan nasional 2 Mei 2024. Hari yang seharusnya menjadi pengingat kepada negara telah seberapa jauh telah berperan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan mandat konstitusi.

Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, sehingga menjadi dosa besar konstitusional apabila Pemerintah bertindak abai atas berbagai persoalan hak atas  pendidikan warga negara Indonesia dan berbagai masalah perlindungan dan pemenuhannya yang merupakan tanggungjawab pemerintah.
 
YLBHI memberikan beberapa catatan terkait dengan permasalahan pendidikan di Indonesia sebagaimana berikut: 

1. Mahalnya biaya pendidikan dan pentingnya mewujudkan pendidikan gratis.

Pasal 13 ayat (2)  UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mewajibkan indonesia untuk mengupayakan pendidikan cuma-cuma/gratis pada masing-masing jenjang pendidikan baik dasar, lanjutan dan tinggi. Namun, pengamatan YLBHI menunjukkan bahwa negara masih belum sepenuhnya menggratiskan pendidikan dasar dan lanjutan, dalam praktiknya masih banyak Sekolah Negeri membebankan biaya pendidikan atas nama sumbangan pendidikan.

Pada level pendidikan tinggi, kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan gratis masih jauh dari panggang api. Polemik mengenai penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin mahal selalu menjadi akar permasalahan yang menahun oleh banyak Universitas-Universitas Negeri dengan status PTNBH.

Ironisnya, sebagai solusi atas persoalan pembiayaan pendidikan, Kampus justru ‘menjebak’ peserta didik dalam jerat pinjaman online. Bahkan saat ini terdapat 83 institusi Pendidikan Tinggi secara resmi bekerjasama dengan Perusahaan Pinjaman Online yang akan diakses oleh mahasiswa apabila tidak mampu membayar SPP. 
  

2. Kesejahteraan guru, dosen dan tenaga pendidikan belum Terpenuhi.

Eksistensi guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang dibebankan untuk mengembangkan potensi peserta didik tidak sebanding dengan kesejahteraan yang seharusnya didapat.

Hal ini tercermin dalam dalam pengamatan YLBHI yang menunjukkan bahwa upah guru honorer berkisar antara 1,5 juta sampai 2 juta di kota-kota besar, sementara di daerah berkisar 300 ribu sampai 1 juta. Hal tersebut juga terjadi pada dosen, Riset Kesejahteraan Dosen yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus menunjukkan sebanyak 42,9% dosen menerima upah dibawah 3 juta perbulan dan 58% tenaga kependidikan merasa penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup.

Permasalahan ini tidak terjawab oleh anggaran pendidikan yang setiap tahunnya meningkat sebanyak 6%. 

3. Korupsi pendidikan .

Sektor pendidikan masih menjadi sektor yang berpotensi besar sebagai ladang korupsi bagi penyelenggara pendidikan yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan serta penegakan hukum. YLBHI mencatat, perilaku koruptif seperti banyaknya kasus pungutan liar, gratifikasi, kolusi ketika melakukan pengadaan barang dan nepotisme di saat penerimaan peserta didik baru masih menjadi tren tindakan koruptif.

Pola ini terlihat pada kasus yang didampingi oleh LBH Medan terhadap 107 Guru Honorer di Sumatera Utara yang menjadi korban Gratifikasi disaat proses penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ironisnya pada hari pendidikan nasional 2024, Anggie Ratna Fury Putri seorang Guru Honorer Sekolah SD 050666 Lubuk Dalam Kabupaten Langkat dipecat oleh Kepala Sekolah lantaran mengikuti demo mengkritisi proses seleksi yang curang. 

4. Minimnya partisipasi bermakna (meaningfull participation) dalam perumusan kebijakan pendidikan

Salah satu amar Putusan Mahkamah Agung No 2596 K/PDT/2008 yang memutus perselisihan antara masyarakat sipil yang menolak pelaksanaan Ujian Nasional memerintahkan pemerintah untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional. Proses peninjauan kembali bertitik tolak pada upaya sejauh mana sistem pendidikan nasional telah menjawab kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.

Alih-alih melakukan itu, tahun 2022 menjadi saksi bagaimana Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi melakukan upaya Revisi UU Sisdiknas tanpa adanya proses perencanaan dan penyusunan  yang transparan dan mengedepankan prinsip partisipasi bermakna dari masyarakat maupun para stakeholder pendidikan lainnya. 

5. Politisasi pendidikan dan ancaman kebebasan akademik.

Beberapa waktu belakangan, kritik para guru besar, dosen, beserta sivitas akademika yang gelisah terhadap problematika kenegaraan berujung pada ancaman dan teror baik fisik maupun digital bahkan melibatkan aparat keamanan negara. Hal tersebut adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan akademik dan bagian dari upaya negara untuk mendisiplinkan kebebasan akademik.

Berbagai upaya represi tersebut sejatinya adalah  pelanggaran terhadap Pasal 9 (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma maupun Prinsip Kebebasan akademik  yang telah diadopsi dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM, yakni insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan. 

Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

6. Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan.

Banyak hal dalam sistem pendidikan kita perlu dikoreksi terutama terkait tentang praktik kekerasan seksual di institusi pendidikan, tahun 2021 sebelum Undang-undang TPKS disahkan lahir permendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, namun belum efektif. Kampus maupun sekolah rentan menjadi tempat seringnya terjadi kekerasan seksual.

Selama periode 2015-2021, Komnas Perempuan menerima 67 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dari seluruh laporan tersebut, mayoritasnya atau 35% berasal dari kampus atau perguruan tinggi. Selain kampus, lingkungan pendidikan lain yang banyak melaporkan kasus kekerasan seksual adalah pesantren (16%) dan SMA/SMK (15%). Angka ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan baik Pendidikan Tinggi, Sekolah maupun Pesantren belum optimal menjaga keselamatan peserta didik dari ancaman kekerasan seksual.

7. Kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan Indonesia masih buruk. Hal itu melihat pemeringkatan dari word population review 2021 yang menempatkan negeri ini pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Indonesia  masih tertinggal dari negara serumpun di Asia Tenggara, yaitu Singapura di posisi 21, Malaysia 38, dan Thailand 46

Berdasarkan riset Indeks Pembangunan Manusia  UNDP 2022, Indonesia memperoleh skor HDI 0,713, masuk kategori negara dengan indeks pembangunan manusia tinggi. Namun, skor Indonesia masih lebih rendah dibanding rata-rata global yang nilainya 0,739, sehingga Indonesia masuk peringkat ke-112 dari 193 negara yang diriset. Skor Indonesia juga masih kalah dibanding sejumlah negara ASEAN lainnya, yakni Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Selama ini permasalahan sistem pendidikan yang meliputi kurikulum yang terus berganti, sarana prasarana yang belum memadai dan merata masih menjadi persoalan yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian dan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Belum lagi bicara terkait dengan sistem pendidikan dan sarana prasarana untuk pendidikan inklusi bagi kelompok rentan yang masih sangat membutuhkan dukungan.

Beberapa permasalahan sebagaimana diatas merupakan 7 di antara banyak permasalahan lain di sektor pendidikan tanah air. Menyikapi hal tersebut, YLBHI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak pada Pemerintah dan DPR untuk menjalankan pemerintahan demokratis dengan mengedepankan prinsip partisipasi bermakna kepada publik luas dalam proses peninjauan serta perubahan terhadap peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan sektor pendidikan;

2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk memperhatikan dan membuat skema penyelesaian yang serius dan komprehensif atas permasalahan-permasalahan krusial pendidikan seperti pendanaan, sistem dan kurikulum, sarana prasarana, termasuk  persoalan pendidikan inklusif serta problem  kekerasan seksual di lembaga pendidikan ;

3. Mendesak Pemerintah dan DPR sebagai penyelenggara pendidikan menyusun skema dan menerapkan pendidikan gratis baik pada level pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Secara khusus menghentikan praktik pendanaan pendidikan dengan menggunakan pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip pendanaan pendidikan;

4. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan kepada tenaga pendidik baik Guru dan Dosen, terutama Guru honorer; 

5. Mendesak Pemerintah untuk menghormati dan melindungi kebebasan akademik Sivitas akademika sebagai bagian dari kemerdekaan berpikir, berpendapat dan berekspresi.

6. Mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara holistik.

Source : Siaran Pers YLBHI

.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Business

Lintasarta Luncurkan Deka GPU, Solusi AI Cloud Percepat Tranformasi Digital

Menghadirkan server GPU tipe terbaru dengan konfigurasi 8x Nvidia H100

Published

on

By

Lintasarta kenalkan layanan terbaru, Deka GPU, yaitu AI Cloud yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan teknologi canggih dalam bidang machine learning, rendering, dan aplikasi CAD

Membumi.com

Jakarta – Lintasarta, perusahaan Information and Communication Technology (ICT) total solutions terkemuka di Indonesia, bersiap memperkenalkan layanan terbaru mereka, Deka GPU, yaitu AI Cloud yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan teknologi canggih dalam bidang machine learning, rendering, dan aplikasi CAD dengan spesifikasi yang superior dan efisiensi biaya yang optimal.

“Dengan Deka GPU, kami berkomitmen untuk memberikan solusi teknologi terbaik yang dapat diandalkan oleh berbagai industri di Indonesia. Layanan ini tidak hanya menawarkan performa tinggi, tetapi juga fleksibilitas dan efisiensi biaya yang signifikan. Harapannya, lebih banyak perusahaan yang melakukan transformasi digital dengan lebih cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal,” kata Bayu Hanantasena, President Director and Chief Executive Officer Lintasarta.

Deka GPU yang didukung oleh Nvidia ini menghadirkan server GPU tipe terbaru dengan konfigurasi 8x Nvidia H100, menawarkan daya hingga 10 KVA dan berat hingga 100 KG, memberikan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan GPU tipe lama seperti Nvidia A100 dan T4 yang sudah tidak lagi dijual.

Dengan Nvidia HGX H100 SXM5 yang memiliki RAM 80GB, kecepatan dalam aplikasi machine learning meningkat hingga 3-4 kali lipat dibandingkan Nvidia L40S. H100 juga dilengkapi dengan fitur MIG (Multi Instance GPU) yang memungkinkan partisi hingga 7 instance dalam satu container.

Nvidia L40S dengan RAM 48GB memiliki spesifikasi yang sangat ideal untuk rendering, 3D modeling, dan aplikasi CAD seperti AutoCAD. L40S mendukung fitur vGPU yang memungkinkan partisi RAM GPU hingga 10 kombinasi, serta memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk memastikan kinerja optimal, Deka GPU juga didukung oleh jaringan on-premise dengan kecepatan minimal 100 Gbps, serta InfiniBand hingga 400 Gbps jika terdapat lebih dari satu server GPU. Lintasarta juga mendukung Jupyter Notebook, yang mana dapat memudahkan pengguna dalam melakukan coding dan pengembangan machine learning secara kolaboratif.

Deka GPU memastikan kepatuhan terhadap regulasi data di Indonesia, khususnya di sektor perbankan dan energi, dengan menjaga data agar tetap berada di dalam negeri. Lintasarta juga menawarkan model pembayaran bulanan dengan sistem pay per use dan tidak ada biaya OTC, sehingga pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya investasi awal yang besar, serta membuat layanan ini lebih terjangkau dan fleksibel.

Sebagai National Cloud Partner (NCP) Nvidia di Indonesia, Lintasarta menjamin alokasi GPU yang cepat dan mudah dibandingkan dengan solusi on-premise. Ini memungkinkan pelanggan mendapatkan performa optimal dengan waktu tunggu minimal.

Deka GPU menyediakan berbagai produk seperti Virtual Desktop Infrastructure, Kubernetes, Kubeflow & Jupyter Notebook, KubeApps untuk marketplace, Rendering Farm, Inference as a Service, dan Virtual Machine. Menggunakan AI Cloud GPU dengan konfigurasi maksimal dapat menghemat biaya operasional dibandingkan dengan penggunaan on-premise, terutama dalam hal power dan cooling.

Tentang Lintasarta (Indosat Ooredoo Hutchison Group)

Sejak 1988, Lintasarta merupakan penyedia Komunikasi Data, Internet dan IT Services untuk berbagai sektor industri. Saat ini Lintasarta telah melayani lebih dari 2.400 pelanggan korporasi dengan lebih dari 35.000 jaringan yang meliputi layanan komunikasi data fiber optic, jaringan satelit, managed security & collaboration, data center dan DRC, cloud computing, managed services, e-Health dan solusi total komunikasi data dengan jaminan ketersediaan koneksi jaringan (SLA) sebesar 99%, 99,9% dan 99,99% sesuai kebutuhan para pelanggannya.

Layanan profesional kami didukung oleh lebih dari 1.000 staf berpengalaman diantaranya memiliki sertifikasi Internasional yang tersebar di lebih dari 54 kota di Indonesia. Infrastruktur Lintasarta berbasis platform jaringan Next Generation Network (NGN). Untuk jaminan mutu layanan Lintasarta telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, PCI DSS, CMSP (Cisco Managed Service Partner), dan SMK3 PP 50/2012.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Headlines

Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Hentikan Serangan dan Buka Akses Rafah

Terburuk Setelah Peristiwa Nakba 1948

Published

on

By

International Court Of Justice (ICJ) logos Images

Membumi.com

Den Haag – Dalam siaran pers resmi yang diterbitkan Istana Perdamaian – Mahkamah Internasional (ICJ) menyampaikan Perintahnya pada (24/5/24) atas permintaan sementara yang diajukan oleh Afrika Selatan pada (10/5/2024) dalam kasus Penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida di Jalur Gaza.

Yang menegaskan kembali tindakan sementara atas putusan (Afrika Selatan v Israel) dengan perbandingan suara 13 banding 2, agar Israel segera menghentikan serangan militernya serta tindakan lain apa pun di Rafah yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik bagi rakyat Palestina di Gaza.

Israel juga diperintahkan untuk membuka penyeberangan Rafah bagi penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan.

Mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin akses tanpa hambatan ke Jalur Gaza bagi komisi penyelidikan, misi pencarian fakta atau badan investigasi lainnya yang diberi mandat oleh badan-badan PBB yang berwenang untuk menyelidiki tuduhan genosida.

Memutuskan bahwa Israel harus menyampaikan laporan kepada Pengadilan mengenai semua tindakan yang diambil untuk memberlakukan Perintah ini, dalam waktu satu bulan sejak tanggal Perintah tersebut.

Situasi Kemanusiaan di Gaza

Dalam Perintahnya, ICJ juga menekankan bahwa situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza, sebagaimana dinyatakan dalam Perintahnya pada (26/1/24) berada dalam risiko yang serius untuk memburuk, telah memburuk, bahkan semakin memburuk sejak Pengadilan mengadopsi Perintah tersebut (28/3/24).

Setelah intensnya pemboman militer di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mengungsi akibat perintah evakuasi Israel yang mencakup lebih dari tiga perempat seluruh wilayah Gaza, pada (6/5/24), hampir 100.000 warga Palestina diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Israel akan mengevakuasi bagian timur Rafah dan pindah ke daerah Al-Mawasi dan Khan Younis menjelang serangan militer yang direncanakan.

Lebih lanjut dalam putusan tersebut disebutkan bahwa serangan darat militer di Rafah, yang dimulai Israel (7/5/24), masih berlangsung dan memunculkan perintah evakuasi baru. Akibatnya, menurut laporan PBB, hampir 800.000 orang terpaksa mengungsi dari Rafah pada (18/5/24)

Pengadilan menganggap bahwa perkembangan ini sangat serius dan merupakan perubahan situasi sesuai dengan makna Pasal 76 Peraturan Pengadilan. Pengadilan juga berpandangan bahwa tindakan-tindakan sementara yang disebutkan dalam Keputusannya (28/3/24), serta tindakan-tindakan yang ditegaskan kembali di dalamnya, tidak sepenuhnya mengatasi konsekuensi yang timbul dari perubahan situasi, sehingga membenarkan modifikasi tindakan-tindakan tersebut.

Tentang Mahkamah International

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan ini didirikan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 1945 dan memulai kegiatannya pada bulan April 1946.

Pengadilan ini terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah ini berkedudukan di Istana Perdamaian di Den Haag (Belanda).

Mahkamah mempunyai peran ganda: pertama, menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional, sengketa hukum yang diajukan oleh Negara; dan, kedua, untuk memberikan pendapat penasehat mengenai pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirujuk oleh organ-organ dan lembaga-lembaga PBB yang berwenang dalam sistem tersebut.

Source : International Court Of Justice (ICJ)

.

.

Continue Reading

Headlines

Situasi Politik Dunia Memanas Jelang Terbitnya Putusan ICC

Sebanyak 124 negara secara hukum berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC

Published

on

By

The White House / Dok. Istimewa

Membumi.com  

Gedung Putih – Menanggapi rilis resmi yang diterbitkan Internasional Criminal Court (ICC) pada (20/5/23) mengenai rekomendasi Jaksa ICC Karim Khan kepada hakim yang memutus perkara peperangan Hamas – Israel di tanah Palestina sejak 7 Oktober 2023 memicu kemarahan Pemerintah AS. 

Sebagaimana dikutip dari rilis resmi yang diterbitkan Gedung Putih pada (20/5/24) Presiden AS Joe Biden mengatakan, ” Permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangatlah keterlaluan. Dan biar saya perjelas : apa pun yang disiratkan oleh jaksa ini, tidak ada kesetaraan – tidak ada – antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya. ” 

Joe Biden Cs Harusnya Ikut Bertanggungjawab

Terkait hal tersebut, melalui The Intercept sejumlah tokoh angkat bicara, bahwa surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel akan menandai era baru hukum humaniter internasional, di mana sekutu dekat Amerika pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

“ICC tidak pernah mendakwa pejabat Barat,” kata pengacara hak asasi manusia dan jaksa kejahatan perang Reed Brody. “Sampai saat ini, instrumen keadilan internasional hanya digunakan untuk melawan musuh dan orang-orang yang terbuang.”

Menempatkan Israel dalam kelompok yang terbuang dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi AS, sekutu dekat Israel dan penyedia utama senjata dan perlindungan diplomatik.

“Pengumuman jaksa kemungkinan akan berdampak pada penilaian risiko hukum bagi negara-negara lain yang mendukung atau membantu perang Israel di Gaza,” kata Sarah Knuckey, pakar hukum internasional dan profesor di Columbia Law School.

“Jika ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pejabat senior Israel bertanggung jawab atas kejahatan perang, maka negara-negara yang membantu perang Israel di Gaza berisiko terlibat dalam kejahatan yang sama. Kita mungkin melihat upaya yang dipercepat di negara-negara lain untuk menghentikan mereka menjual senjata atau memberikan bantuan militer kepada Israel.”

Untuk dapat diketahui, bahwa sebanyak 124 negara secara hukum berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dan harus menangkap siapa pun di wilayah mereka yang tunduk pada surat perintah penangkapan ICC, termasuk Indonesia.

Dunia mendukung Independensi ICC

Lebih lanjut Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bahwa AS “pada dasarnya menolak” tuduhan terhadap Israel, dan juga mengecam “kesetaraan Israel dengan Hamas.”

AS bukan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan di masa lalu telah mengancam dan bahkan memberikan sanksi kepada jaksa penuntut yang terkait dengan pengadilan tersebut yang berupaya menyelidiki tuduhan kejahatan perang terhadap pejabat militer AS. Israel juga bukan pihak dalam perjanjian tersebut.

Negara – negara lain telah mengeluarkan pernyataan menyambut pengumuman ICC, diantaranya Jerman yang berkomitmen mematuhi hukum jika International Criminal Court (ICC) merilis perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

Sehari sebelum pernyataan Jerman, Prosor mengungkapkan kemarahannya di media sosial. Prosor menulis di platform X dalam bahasa Jerman dan Inggris, “Ini keterlaluan! ‘Staatsräson!’, dalam bahasa Jerman.

Termasuk Irlandia, yang merupakan kritikus Israel di Uni Eropa, yang menteri luar negerinya meminta negara-negara lain untuk menghormati “independensi dan ketidakberpihakan ICC, ” 

Walaupun Israel bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Suhu politik di AS sendiri semakin panas disaat Senator independen Amerika Serikat (AS) Bernie Sanders memberi dukungan atas permintaan kepala jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Apa yang dilakukan ICC penting bagi komunitas global, artinya kita tidak bisa membiarkan umat manusia terjerumus ke dalam kebiadaban,” katanya.

Source : The Intercept

.

.

Continue Reading

Trending