Membumi.com

Jakarta – PT. Pegadaian semakin menunjukkan masa keemasannya setelah 123 tahun melayani masyarakat indonesia melalui berbagai produk dan program yang dijalankan. Hingga Agustus 2024 tercatat 98,935 triliun aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dulunya bernama Bank Van Leening ini dan diprediksi mampu menembus 100 triliun pada akhir tahun 2024.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengatakan pertumbuhan aset ini diharapkan dapat terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kinerja Pegadaian di masa yang akan datang.

“Pertumbuhan aset Pegadaian didorong oleh peningkatan penyaluran pinjaman, dimana outstanding loan per 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 81,846 Triliun tumbuh 25,8% secara yoy. Kami harap aset ini dapat terus bertumbuh dan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja Pegadaian, apalagi sekarang kami sudah tergabung dalam holding ultra mikro, semoga kedepannya kinerja perusahaan terus meningkat dan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Pegadaian, khususnya UMKM,” ujar Damar.

Berdasarkan Laporan Tahunan Pegadaian tahun 2023, total aset Pegadaian secara historis pada tahun 2020 tercatat sebesar 71,469 triliun, kemudian menjadi 65,776 triliun pada tahun 2021. Pegadaian kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga mencapai total aset sejumlah 73,329 triliun pada tahun 2022, kemudian semakin bertumbuh pada akhir tahun 2023 dengan capaian aset sebesar 82,585 triliun.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, Pegadaian berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat, serta menghasilkan kinerja terbaik. Tidak hanya dalam industri pergadaian dan pembiayaan UMKM, bahkan kini Pegadaian mulai melebarkan sayapnya dalam mengembangkan ekosistem emas untuk terwujudnya visi perusahaan dan mendukung pemerintah mencapai Indonesia Emas 2025.

“Pegadaian akan terus melakukan optimalisasi aset dan service excellence guna meningkatkan kinerja positif perusahaan kedepan secara berkelanjutan. Termasuk penurunan NPL (Non Performing Loan) yang berhasil ditekan menjadi 0,93% per 31 Agustus 2024 dari angka 1,71% pada Agustus 2023 lalu, yang turut mendukung catatan kinerja positif perusahaan,” tambah Damar.

Source : pressrelease.id

.

Membumi.com

Dumai – Perusahaan perkebunan sawit milik negara terluas di dunia PTPN IV PalmCo melalui PTPN IV Regional III yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau mengapalkan sebanyak 14.499,067 ton minyak sawit mentah atau crude palm oil sejak Januari-Agustus 2024 ini.

Melalui kegiatan ekspor CPO tersebut, perusahaan berhasil menyumbangkan devisa bagi negara mencapai 13,15 juta US Dolar atau setara Rp210,9 miliar dari tujuh kali ekspor yang dilaksanakan dari Pelabuhan Pelindo Dumai, Riau.

“Sepanjang tahun 2024 ini kita telah melakukan pengapalan CPO produksi PTPN IV Regional III sebanyak tujuh kali dari Riau menuju India dengan total 14.499 ton CPO serta menghasilkan 13,15 juta US Dolar devisa bagi negara,” kata Direktur Pemasaran dan Komersial Ryanto Wisnuardhy dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Selasa (24/9/2024).

Ia menjelaskan CPO perdana dan kedua dilaksanakan pada Maret 2024 lalu dengan total volume mencapai 3,5 juta ton CPO dengan harga pasar internasional saat ini sebesar 932-942,5 US Dolar per ton.

Pengiriman selanjutnya dilaksanakan dua kali pada bulan Mei 2024 dengan total 4 juta ton CPO dengan negara tujuan yang sama. Pada bulan selanjutnya, perusahaan kembali melakukan pengapalan sebanyak dua kali dengan volume total mencapai 4 juta ton. “Serta terakhir tepat pada hari kemerdekaan, 17 Agustus lalu dengan total 3 juta ton CPO,” ujarnya.

Region Head PTPN IV Regional III Rurianto menjelaskan bahwa kegiatan ekspor CPO ke berbagai negara dunia sebagai bagian untuk mendukung peningkatan devisa negara. “Kami berharap dapat mengambil peran untuk mendorong peningkatan devisa negara melalui pengiriman CPO ke konsumen yang ada di India dan Eropa,” tuturnya.

Lebih jauh, meski menggarap pasar ekspor, Ruri mengatakan PTPN IV Regional III tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri. Dari total produksi CPO PTPN V yang mencapai 570.000 ton per tahun, hanya 6 persen yang dikirimkan ke luar negeri. “Selebihnya 94 persen kami alokasikan untuk food and energy security nasional,” katanya lagi.

PTPN IV Regional III merupakan bagian dari PTPN IV PalmCo yang mengantongi beragam sertifikasi internasional, mulai dari roundtable on sustainable palm oil (RSPO) serta sertifikasi standar karbon internasional atau International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) yang memberikan keuntungan kepada perusahaan berupa harga premium untuk produknya.

Mengenai PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha agro bisnis, terutama komoditas kelapa sawit dan karet. Perseroan didirikan pada 11 Maret 1996 berdasarkan hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996.

Pemerintah kemudian mengubah pengelolaan bisnis BUMN Perkebunan dengan menunjuk Perseroan sebagai induk dari seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Sebagai perusahaan induk (holding company) BUMN di sektor perkebunan, Perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas dari 3 sub holding yaitu Supporting Co (PTPN I), Palm Co (PTPN IV) dan Sugar Co (PT Sinergi Gula Nusantara).

Selain itu terdapat anak perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), anak perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) serta anak perusahaan lainnya yaitu PT LPP Agro Nusantara (LPPAN), PT Industri Nabati Lestari (INL), PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Industri Karet Nusantara (IKN), PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA), dan PT Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN).

Saat ini Perseroan secara konsolidasian merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia berdasarkan total lahan konsesi perkebunan. Produk komoditas Perseroan mencakup komoditas anak perusahaan cukup terdiversifikasi antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.

Perseroan saat ini tengah melakukan upaya-upaya transformasi bisnis baik di sektor budidaya tanaman perkebunan (on-farm), pengolahan tanaman perkebunan (off-farm) serta unit-unit pendukungnya guna meningkatkan kinerja maupun produktivitas dan efisiensi bisnis.

Source : pressrelease.id

.

Membumi.com

Jakarta – Dalam rilies yang disampaikan YLBHI / Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (23/09/24), bahwa sejak dua periode Jokowi menjabat, komitmennya terhadap pelaksanaan Reforma Agraria sejati hanyalah bualan belaka, data menunjukan dari tahun ketahun, perampasan ruang hidup warga justru semakin masif.

Penyelesaian-penyelesaian konflik agraria masa lalu tak kunjung menunjukan titik terang, masyarakat masih harus berjibaku untuk memperjuangkan hak atas tanahnya yang terancam dirampas oleh persekongkolan Negara-Pengusaha. Semakin mendalamnya konflik agraria bukan tanpa sebab.

Pada tanggal 18 Juli 2018, Bank Dunia menggelontorkan hutang 2,83 triliun rupiah kepada Pemerintah Indonesia rezim Joko Widodo. Hutang ini akan digunakan untuk “memperjelas hak-hak atas tanah dan penggunaan tanah secara aktual pada tingkat desa di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran”.

Ini adalah inti dari Reforma Agraria ala Jokowi. Di saat bersamaan, karpet merah bagi perusahaan-perusahaan telah diintensifkan. Berkonsekuensi pada percepatan proses pengadaan lahan bagi korporasi. Proses tersebut dapat kita lihat secara nyata dalam Proyek Strategis Nasional. Di kemudian hari, proyek ini melahirkan rantai malapetaka baru bagi masyarakat miskin pedesaan.

Baca : Ekspor Pasir Laut Menambah Dosa Ekologis Rezim Jokowi di Penghujung Jabatan

Pada 25 Juni 2024 lalu, sidang Mahkamah Rakyat memutuskan bahwa rezim Joko Widodo telah terbukti berperan aktif sebagai otak intelektual perampasan ruang dan penyingkiran ruang hidup rakyat. Putusan ini bukanlah tanpa dasar.

Majelis Hakim, memutus gugatan tersebut dengan menelaah secara teliti konflik-konflik agraria di Rempang Eco City, Geothermal Poco Leok, Bandara Kulon Progo, Reklamasi Teluk Jakarta, Eksplorasi Nikel di Wawonii, perampasan hutan Masyarakat Adat Suku Awyu, Penggusuran Tamansari, dan juga Mafia Tanah Dago Elos.

Di samping konflik agraria tersebut, sederet masalah serupa menggunung selama 4 tahun ke belakang.

YLBHI mengarsipkan data berdasarkan advokasi LBH-LBH kantor di lapangan terkait konflik-konflik agraria yang berkait kelindan dengan problem ruang berekspresi selama 3 tahun ke belakang. Sepanjang 2021 – 2024 setidaknya terdapat sekitar 290.337 ha lahan konflik agraria.

Di Papua, data kasus sepanjang tahun tersebut yang kami advokasi adalah 18.604 ha. Namun YLBHI menyakini bahwa konflik yang terjadi di lapangan lebih dari itu.

Alasannya adalah kesulitan kami mendapatkan informasi secara langsung karena ketatnya militerisasi wilayah-wilayah di Papua yang dibuka untuk kepentingan bisnis ekstraktif maupun proyek strategis milik negara.

Baca : GI : ” INDONESIA IS NOT FOR SALE ! MERDEKA ! “

Berikut adalah luasan tanah konflik yang 18 LBH advokasi selama tahun 2021 – 2024.

Data-data tersebut terdiri dari 58 kasus dengan berbagai macam sektor. Dari keseluruhan kasus yang ditangani, konflik di wilayah perkebunan menempati posisi pertama dengan 21 kasus. Kedua adalah PSN dengan 17 kasus. Ketiga pertambangan dengan menyumbang 6 kasus, kemudian infrastruktur dengan 5 kasus, ruang kota 3 kasus, industri (polusi pabrik) 1 kasus, dan konflik pesisir 1 kasus.

Sudah menjadi hal yang umum, dalam penyelesaian konflik-konflik agraria, negara dan perusahaan menggunakan pendekatan kekerasan. Baik secara fisik maupun menggunakan instrumen hukum berupa kriminalisasi.

Penggunaan instrumen kriminalisasi bisa dibilang menjadi alat yang ampuh bagi mereka untuk menghancurkan gerakan rakyat dalam konflik agraria. Setidaknya, dari 18 LBH Kantor di 18 provinsi, terdapat 16 daerah konflik yang dihadapkan dengan pendekatan kriminalisasi. Dari sini, setidaknya 190 orang menjadi korban kriminalisasi.

04. Lampung menyumbang jumlah korban kriminalisasi tertinggi dengan 39 orang. Satu diantaranya adalah Direktur LBH Bandar Lampung ketika mengadvokasi warga Malangsari menghadapi mafia tanah.

Baca : Tolak Balon Berlogo APP dan April, Jikalahari Ungkap Biang Kerusakan Hutan Riau

Kemudian menyusul Kepulauan Riau dengan 36 kasus. Proyek Rempang Eco City menyumbangkan 35 korban sendiri dalam konflik agraria di Kepulauan Riau ini. Di Jakarta, 2 korban kriminalisasi dalam konflik ruang kota adalah pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta.

Mencoloknya pendekatan kriminalisasi tersebut menunjukkan bahwa negara beserta instrumen hukumnya telah menjadi alat pemilik modal dan elit dalam konflik-konflik agraria. Sehingga, program Reforma Agraria ala rezim Joko Widodo tidak menyelesaikan problem mendasar konflik agraria di masyarakat.

Malah, bersaut dengan ambisi Jokowi menarik investasi, konflik agraria berada pada titik nadirnya selama masa rezim Reformasi. LBH-YLBHI meyakini bahwa menumpuknya konflik agraria di Indonesia dalam kurun 4 tahun ke belakang adalah hasil dari program Reforma Agraria rezim Jokowi yang disokong oleh hutang.

Misi Bank Dunia dan para pemodal dalam pemberian hutang tersebut adalah menciptakan pasar tanah yang jelas setiap jengkalnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh siapa. Sehingga memudahkan para pemodal untuk mengidentifikasi sasaran tanah untuk ekspansinya. Misi komersialisasi tanah yang disambut oleh Rezim Joko Widodo ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Hal yang tidak kalah penting darikonflik-konflik agraria tersebut:Pemerintahan Jokowi telah melakukan pelanggaran HAM Berat. Pengusiran paksa petani dari lahan dan tempat tinggalnya,tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kebijakan hukum dan dijalankan oleh aparat negara ini telah mengandung unsur meluas dan sistematis seperti halnya diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan demikian, pemerintahan Jokowitelah melakukan Impeachable Offence, karena telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Baca : 8,5 Juta Hektar Tanah Adat di Indonesia Dirampas, 672 Warga Dikriminalisasi

Berdasarkan pembacaan tersebut, LBH-YLBHI bersikap : Rezim Joko Widodo telah terbukti tidak pernah menjalankan Reforma Agraria Sejati, yaitu:

1. Menyelesaikan masalah ketimpangan akses lahan di Indonesia selama 10 tahun menjabat. Tanah untuk rakyat!

2. Mendesak Negara untuk segera menjalankan Reforma Agraria Sejati!

3. Hentikan Kebijakan menggusur dan pengusiran paksa petani dan masyarakat pedesaan dari tanahnya untuk menguntungkan para pemodal!

4. Hentikan serangan berupa teror hingga kriminalisasi terhadap Pembela HAM dan Pejuang Agraria;

5. Mendesak Komnas HAM untuk segera membentuk tim independen untuk memeriksa Pemerintah dan DPR terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berat.

6. Menuntut DPR menggunakan fungsi pengawasannya untuk melakukan upaya impeachment kepada Presiden Joko Widodo. Kami juga menyerukan kepada seluruh kaum tani, penduduk perkotaan, serta masyarakat tertindas pedesaan lainnya untuk berjuang secara bersama-sama. Jaga dan Rebut Kembali Tanah Air! Jaga dan Rebut Kembali Tanah Rakyat!

Source : YLBHI