Connect with us

Headlines

YLBHI : Presiden dan DPR RI Gagal Jalankan Mandat Konvensi Anti Penyiksaan

Di tahun 2022-23, YLBHI-LBH mencatat terdapat 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 294 orang

Published

on

Oknum Polisi Pembunuh Skandal km 50 / Foto Antara Ilustrasi

Membumi.com

Jakarta – 18 Kantor LBH YLBHI menilai negara melalui Pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI tidak serius dan gagal menjalankan komitmennya untuk menghentikan praktik penyiksaan di indonesia  paska meratifikasi konvensi anti penyiksaan 25 tahun yg lalu. Praktik penyiksaan di Indonesia terus berulang dan terjadi tanpa ada upaya serius untuk mencegah dan menghentikannya.

Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan pada tanggal 26 Juni menandai momen pada tahun 1987 ketika Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, salah satu instrumen kunci dalam memerangi penyiksaan, mulai berlaku.

Konvensi yang diratfikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 itu mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

Kondisi di lapangan, kasus penyiksaan terus terjadi dan berulang. Di tahun 2022-23, YLBHI-LBH mencatat terdapat 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 294 orang. Sedangkan selama tahun 2020 – 2023, terdapat 24 korban pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) di dalam tahanan yang ditangani oleh LBH-LBH Kantor.

Pembunuhan di luar proses hukum tersebut semuanya terjadi dengan cara penyiksaan yang sebagian besar dilakukan oleh anggota kepolisian. Namun, kami juga menyoroti bahwa penyiksaan di dalam tahanan juga dapat dilakukan oleh sesama tahanan (aktor lapangan) atas perintah aparat kepolisian. 

Sebagai contoh, kasus kematian HS yang ditangani oleh LBH Medan pada tahun 2022 lalu. Anggota kepolisian secara sadar memerintahkan tahanan lain untuk melakukan penyiksaan pelecehan seksual terhadap korban. Korban awalnya diminta untuk membayar uang “kebersamaan” sebesar Rp 2 juta kepada petugas kepolisian, namun HS menolak. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, namun tidak terselamatkan.

Dari 24 kasus tersebut kami juga menemukan 2 diantaranya dibunuh dengan penggunaan senjata api. Dua kasus tersebut ditangani oleh LBH Lampung dan Surabaya. Di Lampung, Alm. M disiksa terlebih dahulu oleh aparat kepolisian sebelum akhirnya ditembak. Sedangkan kasus yang ditangani oleh LBH Surabaya, korban yang diduga mengalami gangguan jiwa ditembak hingga 14 kali oleh polisi.

Pada tembakan ke-9 korban sudah tidak bergerak lagi, namun pihak kepolisian terus menembakinya sebanyak 14 kali. Dari 24 kasus meninggalnya tahanan, hanya 5 yang akhirnya ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Tiga kasus mengambang, 1 sampai ke meja hijau dan 1 berakhir damai dengan uang kompensasi.

Belum tuntas dengan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara, di bulan ini publik kembali dipertontonkan sifat haus darah personil kepolisian di Padang. LBH Padang mengadvokasi lima anak dan dua orang dewasa  yang disiksa oleh petugas kepolisian Polda Sumatra Barat. Mereka mendapatkan penyiksaan berupa dicambuk, disetrum, dipukul dengan rotan, diseruduk motor, serta mendapatkan sulutan rokok di tubuh korban. LBH Padang juga mendapati kemungkinan meninggalnya AM (13) disebabkan karena penyiksaan aparat Shabara Polda Sumbar.

Mereka mendapatkan penyiksaan berupa dicambuk, disetrum, dipukul dengan rotan, diseruduk motor, serta mendapatkan sulutan rokok di tubuh korban.

Di Papua, YLBHI-LBH mencatat terdapat 14 kasus penyiksaan dan 5 diantaranya menyembabkan kematian (extrajudicial killing) sepanjang tahun 2023. Semua kasus tersebut dilakukan oleh aparat TNI-Polisi dan tersebar di Puncak Papua, Merauke, Boven Digoel, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayapura, Sorong Selatan, dan Yahukimo.

Banyak kasus penyiksaan yang dilakukan oleh TNI dimaksudkan untuk mengusir warga sipil dan untuk prajurit TNI menempati rumah-rumah mereka. Kasus di 2024, 3 warga sipil di Ilaga disiksa dan 1 berakhir meninggal. TNI menyatakan bahwa penangkapan berujung kematian tersebut adalah sebuah ‘keberhasilan’.

Kami melihat bahwa kegagalan negara menghapuskan praktek penyiksaan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, budaya kekerasan yang melembaga di institusi TNI-Polri. Kedua, belum diratifikasinya Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Peghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (OPCAT) oleh Pemerintah Indonesia.

Protokol opsional ini penting untuk diratifikasi untuk membuka jalan lembaga-lembaga independen baik nasional maupun internasional untuk menetapkan sistem kunjungan rutin ke tempat-tempat di mana orang-orang dirampas hak-hak kebebasan, untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Ketiga, negara justru nampak aktif mensponsori penyiksaan terhadap warga sipil dengan tidak segera melakukan revisi KUHAP, tidak merevisi UU Peradilan Militer di satu sisi.

Di sisi lain justru menambah kewenangan eksesif kepolisian melalui RUU Polri serta merevisi UU TNI untuk memberikan ruang lebih banyak militer melakukan operasi-operasi selain perang.

Penyiksaan adalah kejahatan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran HAM berat. Tidak seharusnya negara terus menerus melanggengkan praktek demikian. Berkaca pada situasi di atas, YLBHI-LBH mendesak negara untuk:

1. Pemerintah dan DPR RI harus segera meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Peghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;

2. Pemerintah dan DPR RI harus segera merevisi  KUHAP maupun UU Pengadilan Militer. Secara khusus terkait mekanisme kontrol dan pengujian atas kewenangan upaya paksa aparat penegak hukum, reformasi peradilan militer yang imparsial dan adil, serta pemulihan bagi tindakan penyiksaan korban;

3. Pemerintah dan DPR RI harus segera menghentikan pembahasan RUU Polri dan RUU TNI yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia dan berpotensi membuka ruang praktik-praktik penyiksaan.

4. Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justitia terhadap berbagai kasus penyiksaan sebagai kejahatan kemanusiaan yang telah melembaga dan terus terjadi dalam proses peradilan khususnya di institusi kepolisian, TNI maupun institusi lainnya.

5. Pemerintah dan DPR RI harus segara melakukan evaluasi menyeluruh kepada Kepolisian RI dan TNI sebagai pelaku dominan penyiksaan.

Hingga siaran pers ini diterbitkan, Presiden RI dan pihak DPR RI masih belum memberikan tanggapan.

Source : Siaran Pers YLBHI

.

Business

Bayarkilat.id Buka Akses Pasar Global bagi Pengusaha Indonesia

Hadir untuk menjembatani mereka dengan pasar global, menyediakan layanan pembayaran lintas negara yang cepat dan aman

Published

on

By

Dok. Ilustrasi design Bayarkilat.id

Membumi.com

Jakarta – Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan semakin terhubung, batasan geografis bukan lagi halangan bagi pengusaha untuk memperluas jangkauan pasarnya. Namun, tantangan pembayaran lintas negara sering kali menjadi batu sandungan, terutama bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan individu yang ingin mengakses pasar internasional.

Bayarkilat.id hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini, menawarkan solusi pembayaran internasional yang aman, mudah, dan transparan, sehingga membuka peluang bagi pengusaha Indonesia untuk berkembang di pasar global.

Dikelola oleh PT Bayarkilat Apps Indonesia, Bayarkilat.id telah mendapatkan pengesahan resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan SK: AHU-0035252.AH.01.01.Tahun 2024. Keabsahan hukum ini menjadi jaminan bahwa platform tersebut beroperasi dengan standar legalitas yang ketat, memberikan rasa aman bagi para pengguna.

Sebagai anak perusahaan dari PT Swarna Prima Sedaya, Bayarkilat.id tidak hanya menawarkan teknologi canggih, tetapi juga didukung oleh pengalaman dan keahlian yang telah teruji di industri bisnis.

Platform ini menjadi alat penting bagi pengusaha yang ingin menjangkau konsumen di luar negeri, baik untuk produk fisik maupun digital. Bayarkilat.id memungkinkan transaksi yang efisien, memberikan kemudahan akses ke pasar internasional tanpa dibebani oleh proses yang berbelit-belit.

Dengan biaya transaksi yang transparan dan tanpa biaya tersembunyi, platform ini membantu pengusaha mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Reza Renaldi Hardiansyah, salah satu pendiri Bayarkilat.id, menekankan pentingnya peran platform ini bagi pelaku UKM dan pengusaha Indonesia yang ingin memperluas sayap bisnis mereka. “Kami melihat potensi besar di kalangan pengusaha lokal untuk bersaing di kancah internasional. Bayarkilat.id hadir untuk menjembatani mereka dengan pasar global, menyediakan layanan pembayaran lintas negara yang cepat dan aman,” ujarnya.

Dalam operasinya, Bayarkilat.id terus mengembangkan fitur-fitur yang relevan untuk kebutuhan pasar yang dinamis. Layanan pelanggan yang responsif dan tersedia 24 jam menjadi salah satu kekuatan utama, memastikan setiap kendala dan pertanyaan pengguna dapat diatasi dengan cepat.

Selain itu, Bayarkilat.id tidak hanya berhenti pada layanan pembayaran. Platform ini berencana untuk terus memperluas jangkauan layanan ke berbagai platform internasional lainnya, memastikan pengusaha Indonesia memiliki alat yang tepat untuk meraih kesuksesan di pasar global.

Bagi pengusaha yang selama ini kesulitan melakukan pembayaran internasional, Bayarkilat.id menjadi solusi yang inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi yang aman dan proses transaksi yang sederhana, platform ini memberi kesempatan kepada pelaku bisnis lokal untuk bersaing dengan perusahaan global tanpa hambatan.

Bayarkilat.id tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga menjadi mitra bisnis yang mendukung pertumbuhan usaha.

Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan, Bayarkilat.id siap menjadi pilar penting bagi pengusaha Indonesia yang ingin menjelajahi peluang-peluang baru di pasar internasional. Platform ini menunjukkan bahwa dengan teknologi yang tepat, setiap pengusaha, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan di dunia global yang semakin kompetitif.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Entertainment

Siapkan Bibit Emas, Pekanbaru Drum Marching Championship 2 Digelar Besok

Gelanggang Olah Raga Tribuana Pekanbaru (06/10/24)

Published

on

By

Dok. Flyer Pekanbaru Drum Marching Championship 2

Membumi.com

Pekanbaru (05/09/24) – Setelah tahun lalu sukses dilaksanakan, kali ini Pekanbaru Drum Marching Championship ke-2 kembali dilaksanakan besok (06/10/24) di Gelanggang Olah Raga Tribuana Pekanbaru.

Dalam keterangan persnya, Fari Suradji selaku penasehat Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi Riau yang kami temui sambil memantau persiapan gelar acara PDMC ke-2 di GOR Tribuana mengatakan,

” Alhamdulilah kami sangat bangga, anak – anak yang terhimpun dari berbagai sekolah dipekanbaru sangat antusias, adapun acara ini dilaksanakan dalam rangka kaderisasi sebagai atlet drum band yang terhimpun dalam wadah PDBI Provinsi Riau., ” sebut Penasehat PDBI Riau ini.

Lebih lanjut Fari Suradji mengingatkan, bahwa dari Cabang olah raga drum band, atlet dari Riau sudah masuk pernah berkompetisi di level internasional (tahun 2022) yang mana atlet Riau berhasil merebut mendali emas yang diwakili oleh Bahana Cendana Kartika (BCK).

Baca : Empat negara ikut Indonesia Drum Corps International di Tangerang

Kak Butet selaku Ketua Drum Marching Ethernity (DME) yang sedang memimpin gladi bersih acara Pekanbaru Drum Marching Championship ke-2 (05/10/24) dalam keterangan persnya sambil terharu mengungkapkan, 

” Walaupun acara ini dipersiapkan dengan biaya yang seadanya, alhamdulilah saat ini sudah terdapat beberapa sponsor yang ikut membantu, diantaranya, President University, Adzkia, Kopi Luak, Ichitan Dang Merdu Production dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau, ” sebut Butet.

Lebih lanjut Kak Butet mengungkapkan bahwa dalam event tahunan ini panitia sudah mempersiapkan 16 medali untuk 4 kategori, diantaranya mayoret, gitapati, musik dan general effect yang akan memperebutkan medali emas, perak, perunggu dan silver.

” Saya berharap acara ini bisa merangsang kreativitas generasi muda yang saat ini cenderung malas gerak (mager) akibat kecanduan gadget, dan untuk para orang tua saya harap dapat mengarahkan anak – anaknya untuk berkegiatan yang positif seperti olah raga drum band ini, ” ungkap kak butet yang sudah 33 tahun melatih drum band. 

Baca : PON 2024 diharapkan bikin cabang olahraga drum band semakin maju

Diakhir keterangan persnya Fari Suradji selaku Dewan Pembina DME berharap, dengan adanya regenerasi di cabor drum band, generasi muda di Provinsi Riau mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk bisa mengukir prestasi diberbagai kejuaraan baik lokal, nasional maupun internasional.

” Kedepan akan ada Sumatera On Stage (SOS) yang rencananya akan digelar akhir tahun 2024 ini, dan kita siap untuk itu ! Insyallah, mohon do’a restu dari semuanya, terima kasih, ” tutup Fari Suradji mengakhiri keterangan persnya.

.

.

.

Continue Reading

Headlines

Isu Ketahanan Iklim Kota Penting Harus Dibahas dalam Agenda Pilkada Jakarta

Diskusi Calon Gubernur DKI terkait ketahanan iklim dan pemulihan lingkungan

Published

on

By

Dok. Telkom_Landmark_Tower Jakarta Indonesia

Membumi.com

Jakarta (1/10/24) – Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta menerima kunjungan Greenpeace Indonesia di kantor KPUD Jakarta.  Tujuan kunjungan ini antara lain untuk memberikan masukan agar isu krisis dan ketahanan iklim menjadi agenda dalam kampanye Pilkada Jakarta. 

“Kunjungan kami kali ini untuk mendiskusikan bagaimana Jakarta akan dibangun di masa mendatang, khususnya bagaimana membangun ketahanan iklim dan pemulihan lingkungan,” ujar Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia. Cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi dan berdampak semakin buruk, tidak terkecuali untuk Jakarta.  Menurut data BAPPENAS, kerugian akibat krisis iklim diperkirakan mencapai 544 T sepanjang 2020-2024.  

“Cagub dan cawagub yang nantinya akan memimpin DKJ perlu memperhatikan persoalan ini. Greenpeace Indonesia menilai bahwa isu krisis iklim perlu menjadi topik debat yang secara resmi akan diselenggarakan oleh KPUD Jakarta” tambahnya. 

Beberapa contoh dampak krisis iklim yang dirasakan warga Jakarta antara lain polusi udara dan  penurunan muka air tanah. Kualitas udara di Jakarta kerap berada dalam kategori buruk atau tidak sehat berdasarkan Air Quality Index. Penurunan muka air tanah sebesar rata-rata 5 cm/tahun, diperparah dengan kenaikan muka air laut sebanyak 0,8 cm – 1,2 cm/tahun dan  berujung pada tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu.

Selain itu,  14% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut. Menurut riset Greenpeace Indonesia, masyarakat miskin adalah kelompok yang paling terdampak krisis iklim di Jakarta.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyerahkan hasil Riset “Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan” kepada Ketua KUPD Jakarta Wahyu Dinata pada Selasa, 1 Oktober 2024

Berbicara dampak krisis iklim, bukan hanya bicara bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, namun, juga dampaknya terhadap  sektor ekonomi dan kesehatan. Sebagai contoh, nelayan ikan dan kerang yang berkurang jauh pendapatannya, pemukiman yang terus tergerus akibat banjir rob di wilayah utara Jakarta, serta gangguan kesehatan yang disebabkan buruknya kualitas udara. 

Penanganan dampak krisis iklim pernah dituangkan pada sejumlah regulasi dan strategi di tingkat DKI Jakarta. Di tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menyusun Jakarta Resilience Strategy, sayangnya hal ini tidak pernah diejawantahkan menjadi regulasi. Lalu ada Peraturan Gubernur 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Tetapi implementasi dari Peraturan Gubernur ini masih belum terlihat secara nyata.

Pemimpin Jakarta yang akan datang perlu memikirkan strategi penanganan dampak krisis iklim secara komprehensif, terutama di tahun pertama ketika menjabat karena Jakarta tak lagi menjadi ibukota. Kepala Daerah Khusus Jakarta akan mendapatkan sorotan publik terkait tentang bagaimana sebuah kota global dikelola, termasuk dalam penanganan krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang terjadi di dalamnya. 

“Maka menjadi penting, isu ini dibawa menjadi salah satu topik debat di debat kandidat yang akan diselenggarakan oleh KPUD Jakarta” ucap Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Perkotaan. “Kita akan memahami dan mengetahui bagaimana komitmen para cagub dan cawagub terhadap isu ketahanan iklim di debat tersebut,” ungkapnya. 

Sementara komisioner KPU Daerah Jakarta Astri Megatari menyatakan akan ada tiga debat resmi yang diselenggarakan oleh KPUD Jakarta. Debat pertama bertema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global, debat kedua tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, tantangan menurunnya kelas menengah, dan akses pelayanan publik yang inklusif.

Debat ketiga akan mengusung tema lingkungan dan tata kota, dengan pembahasan mencakup isu-isu ketersediaan air bersih, kualitas udara, kemacetan, dan kenaikan muka air laut, serta penanganan limbah dan sampah. 

KPUD Jakarta menyambut baik masukan dari Greenpeace Indonesia dan bersepakat bahwa isu ketahanan iklim merupakan isu yang penting secara elektoral, sehingga perlu menjadi isu yang dibicarakan di ruang publik, meskipun bukan termasuk isu yang populer.

KPUD Jakarta juga siap menerima kerjasama dan masukan berupa data konkret yang detail, maupun kerjasama lainnya, sebagai acuan mereka dalam memformulasikan kategori pertanyaan pada debat kandidat nanti. 

Penelitian Greenpeace Indonesia, Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan dapat diakses disini

Source : Greenpeace Indonesia

.

Continue Reading

Trending