Connect with us

Headlines

Nasrallah: Kami Tidak Akan Mundur Dalam Mendukung Palestina

Perlawanan di Lebanon tidak akan mundur sedetik pun apapun konsekuensi politik yang mungkin terjadi.

Published

on

Dok. almayadeen / Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah Speech

Membumi.com

Beirut – Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah menegaskan bahwa Perlawanan di Lebanon tidak akan mundur “sedetik pun, dalam mendukung orang-orang benar, bahkan jika para martir gugur, rumah-rumah hancur, dan apapun konsekuensi politik yang mungkin terjadi.” (08/7/24)

Dalam pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah (10/7/24) memperingati jatuhnya komandan senior Hizbullah Mohammad Nehme Nasser, mengatakan bahwa “Dalam konteks operasi dukungan, kita dapat mengalihkan perhatian Israel dari agresinya terhadap Gaza, menandakan bahwa menghentikan operasi ini memerlukan penghentian agresi terhadap Gaza,” kata Sayyed Nasrallah.

Dia menambahkan bahwa pihak eksternal kini memahami bahwa penghentian operasi di front utara berkaitan dengan penghentian serangan terhadap Gaza. Dia menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Israel tidak hanya takut akan serangan ke al-Jalil tetapi bahkan gagasan infiltrasi, yang mendorong mereka untuk meningkatkan kehadiran manusia untuk mengkompensasi kerugian teknologi, sehingga meningkatkan ketegangan mereka.

Lebih lanjut diuraikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh militer Israel, mencatat kekurangan personel dan perlunya memaksa orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim) untuk mendaftar. “Tentara musuh terpaksa memperpanjang wajib militer, yang mempunyai implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Israel,” kata Sayyed Nasrallah.

Dia menegaskan bahwa tujuan untuk menguras perekonomian, tenaga kerja, dan tatanan sosial musuh telah tercapai, yang pada akhirnya akan memaksa pendudukan Israel untuk menghentikan agresinya terhadap Gaza.

Sayyed Nasrallah menggarisbawahi bahwa musuh sedang mengalami salah satu periode terburuk dalam sejarah, dan penyelidikan terhadap peristiwa 7 Oktober mengungkapkan kelemahan-kelemahan kritis. Dia menyatakan bahwa pasukan pendudukan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan sebagian besar, atau bahkan seluruh, pemukim Israel pada tanggal tersebut. Dia juga menyoroti bahwa pasukan pendudukan Israel telah gagal mencapai tujuan yang dinyatakan selama perang di Gaza.

Dukungan Untuk Perundingan Gencatan Senjata

Mengenai topik perundingan gencatan senjata di Gaza, Sayyid Nasrallah berkata, “Kami menunggu hasil perundingan tersebut, dan dunia telah mengakui bahwa Israel tidak dapat mencapai resolusi militer dan gencatan senjata harus dicapai.”

Dia mengungkapkan bahwa Hamas sedang bernegosiasi atas nama dirinya sendiri, faksi perlawanan, dan seluruh Poros Perlawanan, dengan menyatakan bahwa “apa yang disetujui Hamas, kita semua juga menyetujuinya.”

Sayyed Nasrallah menegaskan Hizbullah tidak meminta koordinasi dengan Hamas terkait perundingan tersebut dan mendukung penuh seluruh keputusan Hamas. “Kita harus memuji kepemimpinan Perlawanan atas tekad dan ketabahannya dalam perundingan, menyadari sepenuhnya tekanan baik dari musuh maupun sekutu,” tambahnya.

Lebih jauh lagi, pemimpin Hizbullah tersebut menegaskan bahwa penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan operasi sebelum penyerangan ke Rafah, dengan dalih menghindari kekalahan, menunjukkan kegagalannya dalam meraih kemenangan. Dia menunjukkan bahwa salah satu keuntungan penting bagi Lebanon dari ketabahan Perlawanan Palestina adalah bahwa jika pendudukan Israel berhasil meraih kemenangan cepat di Gaza, Lebanon akan menjadi target berikutnya.

Menyikapi ancaman terhadap Lebanon, Sayyed Nasrallah mengatakan, “Mereka yang mengancam kita dengan invasi di selatan Litani harus melihat apa yang terjadi di Rafah, dengan wilayah sempit di mana tentara Israel gagal meraih kemenangan apa pun.” “Peristiwa di Gaza telah mendisiplinkan militer Israel, dan ketahanan Gaza telah melindungi semua lini depan dari serangan Israel,” tegasnya.

Wacana Pengiriman Bom AS ke Israel dalam Skala Besar

Sementara itu pengiriman bom seberat 500 lb telah ditunda, karena Amerika Serikat mendapat tekanan besar untuk tidak mengirimkannya.

Amerika Serikat akan melanjutkan pengiriman bom seberat 500 lb ke wilayah pendudukan Israel, meskipun negara tersebut akan tetap berpegang pada keputusannya untuk tidak mengirim bom seberat 2.000 lb karena kekhawatiran mengenai penggunaannya dan skala kehancuran di Gaza, kata seorang pejabat AS pada Rabu. dilansir Reuters.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan bom-bom itu “sedang dalam proses pengiriman,” dan diperkirakan akan tiba di wilayah pendudukan Palestina dalam beberapa minggu mendatang.

Axios melaporkan pada akhir Juni kemarin pemerintahan Biden akan melepaskan pengiriman bom seberat 500 lb ke pendudukan Israel setelah sebelumnya ditunda karena kekhawatiran tentang agresi dan pembantaian pasukan pendudukan Israel (IOF) di Rafah.

Dilaporkan, pemerintahan Biden melanjutkan pengiriman karena presiden berupaya memperbaiki hubungan dengan pelobi dan pendukung pro-Israel di tengah meningkatnya ketegangan terkait penangguhan paket bom tersebut.

Source : almayadeen

.

Headlines

Mahkamah Internasional : Pendudukan Israel Melanggar Hukum Internasional (I)

Israel juga berkewajiban melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan

Published

on

By

The Hague, International Court Of Justice (ICJ) / WAFA Images

Membumi.com

Den Haag (19/7/24) – Mahkamah Internasional akhirnya memberikan pendapatnya sehubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional dalam siaran persnya menyimpulkan bahwa, kehadiran berkelanjutan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan Israel mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kehadiran melanggar hukumnya di wilayah Palestina secepat mungkin.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru, dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah Palestina. Israel juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pada semua orang atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina.

Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa semua Negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul akibat kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina, termasuk tidak memberikan bantuan dalam menjaga situasi yang diciptakan terus-menerus atas kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Mahkamah Internasional juga meminta agar organisasi-organisasi internasional berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum diwilayah Palestina sebagai hal yang sah, dan meminta PBB termasuk Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan modalitas yang tepat serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina.

Terkait pertanyaan yang diajukan Majelis Umum PBB mengenai kapasitas Mahkamah Internasional dalam memberikan pendapat atau tidak dalam kasus tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai Yurisdiksi dalam membahas dan memberikan pendapat dalam kasus tersebut.

Secara khusus, Mahkamah Internasional juga telah mengkaji mengenai pendudukan yang berkepanjangan, kebijakan pemukiman Israel diwilayah Palestina sejak tahun 1967, dan penerapan legislasi serta kebijakan dan tindakan yang dilakukan Israel serta kewajibannya berdasarkan hukum humaniter Internasional.

Hingga berita ini diterbitkan, dukungan dari sejumlah negara kepada Mahkamah Internasional mulai mengalir 

Bersambung…

Source : Siaran Pers Mahkamah Internasional (19/7/24)

.

.

Continue Reading

Headlines

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis, Menghapus Profesionalisme TNI

Pengalaman historis Orde Baru : tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengacaukan profesionalisme militer sendiri

Published

on

By

Dok. FB TNI AD

Membumi.com

Jakarta (11/7/24) – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). 

Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru  serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun.

Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis. 

Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan.

Militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang bukan kemudian untuk berbisnis dan berpolitik.

Sekian banyak anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk belanja Alutsista sepenuhnya ditujukan agar tentara profesional dalam bidangnya menjaga pertahanan negara bukan untuk berbisnis dan berpolitik. Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI  adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri.

Selain itu, politik hukum dimasukkannya Pasal larangan berbisnis dalam batang tubuh  UU TNI adalah karena pengalaman historis masa Orde Baru, dimana tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengganggu–bahkan mengacaukan– profesionalisme militer sendiri masa itu.

Dampak lainnya, bahkan hingga mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Karena itu ketika reformasi 1998 bergulir, militer dikembalikan ke fungsi aslinya untuk pertahanan negara. Oleh karena itu DPR  dan Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan  revisi UU TNI yang kontroversial ini karena hanya  akan memundurkan jalanya reformasi tubuh TNI.

Salah satu permasalahan profesionalisme TNI adalah mengenai bisnis keamanan di perusahaan milik swasta dan negara serta pengamanan proyek-proyek pemerintah. Penghapusan Pasal tersebut dapat melegalkan dugaan Praktik Bisnis Keamanan yang selama ini terjadi, khususnya di sektor sumber daya alam. Sebut saja pengamanan PT. Freeport Indonesia di Papua, Pengamanan PT. Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, Pengamanan PT. Inexco Jaya Makmur di Sumatera Barat (2018), Pengamanan PT. Duta Palma, Kalimantan Barat (2024).

Termasuk keterlibatan dalam perampasan tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) oleh PTPN II di Sumatera Utara (2020), Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Wadas (2021), PSN Smelter Nikel CNI Group, Sulawesi Tenggara (2022), PSN Rempang Eco City, Batam (2023), hingga PSN Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara (2024).

Contoh lainya adalah dalam temuan Penelitian Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya (2021)” ditemukan adanya hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penambahan prajurit TNI di Intan Jaya dengan pengamanan perusahan-perusahaan di sana. 

Praktik pengamanan ini menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil akan meletakan Prajurit TNI berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan, tidak jarangan praktik pengamanan menimbulkan kekerasan. 

Sudah sepatutnya, yang dilakukan negara bukanlah merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis bagi prajurit TNI, tetapi memastikan kesejahteraan prajurit terjamin dengan dukungan anggaran negara bukan dengan memberikan ruang Prajurit TNI untuk berbisnis.

Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru. Selain itu, militer harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan 

(Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP)

Source : YLBHI

.

Continue Reading

Business

Potensi Ekonomi Digital di Forum Internasional SIJORI

Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan

Published

on

By

Dok. PT Telkom

Membumi.com

Batam – Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, NeutraDC sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) serta NeutraDC-Nxera Batam turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan forum internasional, Batam Interconnect World 2024, yang digelar di Marriot Batam Harbour Bay pada Senin (15/7) sebagai rangkaian event SIJORI Week.

Forum panel diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku industri telekomunikasi, teknologi, dan lembaga pemerintahan. Dalam forum panel diskusi ini, NeutraDC bersama induk perusahaan, Telkom Indonesia, berbagi pandangan mengenai potensi Batam dalam perkembangan ekosistem digital untuk kawasan Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau atau SIJORI.

Beberapa panelis dari TelkomGroup diantaranya, Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono; CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F.; CEO NeutraDC-Nxera Batam, Indrama YM Purba; COO NeutraDC-Nxera Batam, Kavin Wong; dan CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba turut berbagi strategi dan business update terkait ekosistem data center yang dikelola TelkomGroup.

Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono yang hadir menjadi keynote speaker dalam topik “Data Center & Connectivity Strategy Across Singapore and Indonesia”, menyampaikan bahwa data center memiliki peran yang besar dalam transformasi digital.

“Kami melihat adanya peluang besar dari strategi pembangunan data center khususnya di wilayah Batam sebagai penyedia layanan ekosistem digital. Lebih lanjut, NeutraDC juga didukung dengan kapabilitas connectivity yang besar, sehingga mampu menghubungkan fasilitas data center di wilayah SIJORI dan global, ” jelas Bogi.

Dalam acara tersebut, turut hadir CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F., yang menjadi panelis dalam diskusi mengenai “DC Operators in Batam – Challenges, Opportunities and Innovative Technologies”. Andrew memaparkan bahwa sebagai bentuk komitmen dalam penerapan teknologi hijau dan solusi berkelanjutan,  NeutraDC – Nxera Batam saat ini sedang membangun data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam.

Ada pun proses pembangunan data center tersebut dirancang dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy). “Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi penyedia data center, dapat menjadikan Batam sebagai hub data center yang unggul di kawasan ini, ” ungkap Andreuw.

Lebih lanjut, CEO NeutraDC Nxera Batam, Indrama YM Purba turut menyampaikan langkah bisnis sebagai penyedia data center berkelanjutan. Menurutnya, efisiensi penggunaan energi merupakan strategi dalam menyediakan infrastruktur data center untuk menuju renewable energy.

“Kita mendorong penggunaan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan data center dan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan. Misalnya, dengan menghadirkan bangunan data center yang mengusung konsep ramah lingkungan berstandar internasional,” ungkap Indrama dalam diskusi panel “Working Towards a Sustainable Future – Energy Consumption and Digital Infrastructure”.

Pembangunan data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy) menunjukkan kesiapan yang signifikan untuk mendukung pengembangan pusat data yang berpotensi mengubah lanskap data center di kawasan SIJORI.

Dengan adanya Hyperscale Data Center NeutraDC-Nxera Batam yang disiapkan memiliki total kapasitas lebih dari 50 MW, menjadikan Batam siap menjadi pusat inovasi dengan infrastruktur yang mendukung teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending