Jakarta (16/08/24) – Pidato kenegaraan hari ini merupakan pidato terakhir Presiden Joko Widodo di masa jabatan 2019-2024. Dalam pidatonya kali ini ada sejumlah topik yang menjadi sorotan Greenpeace Indonesia yaitu ekonomi, kesehatan, pengelolaan SDA dan transisi energi, serta pengesahan undang-undang problematik seperti UU Cipta Kerja.
Dari pidato yang disampaikan, Greenpeace menilai bahwa paradigma pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan masih sangat ditonjolkan, dengan berbagai klaim keberhasilan, tanpa menyebutkan dampak-dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang juga dihasilkan.
Selama 10 tahun menjalankan pemerintahan, Jokowi mengabaikan Nawacita yang menjadi janji politiknya.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5%, serta penurunan kemiskinan ekstrem. Faktanya, dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi (2014-2024), rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,2%. Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata per kuartal era awal reformasi (2000) hingga 2014 yakni 5,34%.
Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 10 tahun pemerintahan Jokowi bahkan hampir selalu meleset dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut pengamatan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, meskipun perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan masa kepemimpinan Presiden Megawati, PDB tumbuh relatif lebih rendah dibandingkan masa pemerintahan Presiden SBY pada kedua periode tersebut.
Rata-rata pertumbuhan PDB pada periode pertama Presiden Jokowi adalah sekitar 5,03% (yoy) dan 5,18% (yoy) pada periode kedua (tidak termasuk periode Covid-19.
Selain itu badai PHK merajalela. Total ada 100.000 pekerja terkena badai PHK di 6 bulan pertama 2024. Angka kemiskinan ekstrem memang menurun, tetapi masih jauh dari target ambisius pemerintah yakni 0% pada 2024. Angka kelas menengah merosot berdasarkan data BPS.
Menengok data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024), proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 tinggal 17,44 persen. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45 persen.
Sementara di sektor kesehatan, klaim Presiden Jokowi terhadap upaya penurunan angka stunting di Indonesia masih jauh dari target. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5 persen, hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6 persen.
Padahal, target penurunan stunting di 2024 adalah 14 persen. Angka stunting di Tanah Papua yang seluruhnya jauh di atas angka nasional adalah fakta yang ironis, di tengah keberlimpahan kekayaan alamnya.
Hal lain yang masuk ke dalam sorotan Greenpeace adalah pengelolaan sumber daya alam melalui hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ekonomi di industri nikel, tembaga dan lain-lain, masa depan ekonomi hijau dan transisi energi yang berkeadilan.
Proyek hilirisasi menyisakan banyak masalah antara lain kerusakan lingkungan, kemiskinan masyarakat lokal, serta kerugian negara. Hilirisasi nikel di Morowali dan Halmahera Tengah memang berimplikasi pada pertumbuhan PDRB daerah, tetapi pertumbuhannya tidak berkelanjutan serta memiliki dampak kesehatan yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
Operasi industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara hanya menghasilkan PDB positif sebesar USD4 miliar (Rp62,8 triliun) sampai tahun ke-5 atau selama tahap konstruksi, kemudian menurun setelah dampak lingkungan hidup dan kesehatan mulai memperlihatkan efek negatifnya terhadap total output perekonomian.
Implikasi industri pengolahan nikel terhadap sektor pertanian dan perikanan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara cenderung negatif dalam skenario Business as Usual (BAU). Industri nikel dapat menghasilkan kerugian nilai tambah ekonomi lebih dari USD387,10 juta (Rp6 triliun) dalam 15 tahun bagi sektor pertanian dan perikanan.
Skenario beroperasinya industri nikel saat ini dapat menyebabkan petani dan nelayan kehilangan pendapatan sebesar USD234,84 juta (Rp3,64 triliun) dalam 15 tahun ke depan.
Transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, tetapi masih banyak proyek-proyek strategis transisi energi yang melanggar aspek keadilan, baik terhadap masyarakat sekitar maupun lingkungan hidup. Contoh: Hilirisasi Nikel (IMIP, IWIP, PSN Galang-Rempang, dan sebagainya.(AEER, 2023)
Potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.643 GW, menurut data Dewan Energi Nasional. Namun pemanfaatannya baru 0,3 persen. Dalam bauran energi nasional, porsi energi terbarukan baru mencapai angka 13,1 persen dari target 23 persen di tahun 2025. (Greenpeace 2024).
Sebelumnya, Pemerintah melalui KESDM menetapkan target bauran energi terbarukan nasional mencapai 23% pada 2025 dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), tetapi target tersebut malah akan diturunkan menjadi 17-19% melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Hal ini akan diakomodasi melalui revisi Peraturan Pemerintah tentang KEN.
Indonesia sudah harus segera beralih dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau yang bebas dari solusi-solusi palsu. Riset Greenpeace dan CELIOS menemukan bahwa peralihan ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau akan menambah Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional.
Transisi untuk meninggalkan sektor ekstraktif juga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas serta menyerap 19,4 juta orang. Salah satu sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 3,9 juta tenaga kerja lewat pengembangan kemandirian ekonomi di level desa.
Klaim Presiden tentang UU Cipta Kerja, undang-undang problematik yang banyak memangkas peraturan perundangan pelibatan publik serta perlindungan lingkungan dengan dalih menciptakan lapangan pekerjaan dan mendatangkan investasi.
Studi CELIOS menyimpulkan salah satu poin yang sangat krusial dalam UU Cipta Kerja di bidang energi dan lingkungan, yakni kebijakan royalti hilirisasi batubara sebesar 0% dalam UU Cipta Kerja.
Berdasarkan perhitungan CELIOS apabila insentif ini diberlakukan dapat memicu terjadinya kerugian bagi negara yang cukup besar. Dengan asumsi total produksi batubara sebesar 666,6 juta ton per tahun, potensi kehilangan royalti ditaksir mencapai Rp33,8 triliun per tahunnya. Jika kebijakan berlaku dalam 20 tahun kedepan, maka diperkirakan negara alami kerugian hingga Rp676,4 triliun. Potensi kerugian tersebut setara dengan membangun 305.632 sekolah dan 4.039 rumah sakit.
Lebih dari itu, alih-alih mensejahterakan pekerja, UU Cipta Kerja yang cenderung berpihak pada investor ini justru menciptakan sebuah dampak baru, yaitu pemburukan signifikan kondisi pekerja formal dan informal di Indonesia Kendati realisasi investasi di Indonesia meningkat, namun penyerapan tenaga kerja tidak terjadi secara signifikan di lapangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024. Situasi pada lapangan kerja formal telah berubah selama 15 tahun terakhir, menyebabkan Gen-Z semakin sulit mencari kerja.
Terdapat beberapa hal krusial yang luput dari pembahasan dalam pidato Presiden Jokowi, antara lain tentang komitmen iklim dan isu lingkungan hidup. Hanya disinggung soal ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Faktanya, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Anomali iklim dan musim berimbas pada munculnya banyak kejadian cuaca ekstrem yang membahayakan. Sepanjang tahun 2023 terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Ada tiga bencana yang paling mematikan di Indonesia, yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1.802 kejadian, banjir 1.168 kejadian, serta cuaca ekstrem 1.155 kejadian. BNPB menyebutkan 90% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, yang artinya berkaitan dengan perubahan cuaca dan iklim.
Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrem di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat celsius. Tidak hanya itu, dalam efek jangka panjang krisis iklim juga berimbas kepada ketahanan pangan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga krisis kemanusiaan.
Kemudian isu agraria dan masyarakat adat, data KPA menyebutkan terdapat 2.710 Konflik Agraria Selama 9 Tahun Pemerintahan Jokowi. Konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK.
Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Angka ini berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal. (KPA 2024)Padahal di 2014, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan melindungi dan memajukan masyarakat adat lewat Nawacita. Pakaian adatnya (Betawi) dipakai, RUU Masyarakat Adatnya dilupakan.
Merosotnya praktik demokrasi dan perlindungan HAM. Selama kepemimpinan Jokowi, pelanggaran HAM meningkat dan kualitas demokrasi menurun drastis , serta penghancuran sistematis pilar-pilar demokrasi seperti MK. 12 kasus pelanggaran HAM yang dikategorikan berat, masih belum menemukan titik terang dan upaya penyelesaiannya kurang melibatkan kerabat dari korban sehingga minim perspektif korban.
Satya Bumi dan Protection International mencatat kekerasan terhadap Pembela HAM dan Lingkungan Hidup atau aktivis di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2023 terus mengalami peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Intensitas serangannya bervariasi dari mulai kriminalisasi, somasi, peretasan, hingga yang paling berat yaitu pembunuhan.
Jakarta – Memasuki periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo pastikan kesiapan sarana dan prasarana terminal penumpang dan roro. Sebanyak 63 terminal penumpang dan roro yang dikelola perseroan di seluruh wilayah Indonesia dipastikan siap melayani para penumpang.
“Sejumlah fasilitas yang dipastikan siap di antaranya ruang tunggu penumpang, toilet, ruang laktasi, ruang kesehatan, musala, autogate, information center, counter check-in hingga petugas operasional dilengkapi dengan CCTV dan area dermaga untuk sandar kapal penumpang guna memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang,” ujar Group Head Sekretariat Perusahaan, Ardhy Wahyu Basuki.
Pelindo juga bersinergi dengan stakeholder kepelabuhanan dalam hal Posko Angkutan Nataru 2024/2025. Pelindo bersama-sama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) dan Instansi Pemerintahan di sekitar pelabuhan lainnya melakukan pemantauan dan pengendalian arus penumpang, termasuk dalam pemeriksaan persyaratan perjalanan penumpang dan pemberian sarana informasi kepada penumpang.
Selain itu, Pelindo telah melakukan renovasi berat dan ringan pada beberapa terminal penumpang seperti Makassar, Selat Panjang, Gunung Sitoli, Sei Kolak Kijang – Tg Pinang, Biak, Bitung, Bima, Samarinda dan Waingapu sehingga dapat melayani penumpang dengan lebih baik ditunjang dengan fasilitas yang lebih banyak.
General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin mengatakan sejumlah perbaikan dan penataan fasilitas telah dilakukan di Terminal Penumpang Makassar. Penambahan ruang tunggu 180,71 m2 pada terminal 1 lantai 1, renovasi toilet dan musala serta pembuatan Ruang Tunggu Sementara (RTS) seluas 385 m2 pada terminal 2 lantai 1 untuk penumpang transit yang kapalnya tidak terkoneksi dengan kapal lanjutan.
Menindaklanjuti arahan Kementerian BUMN dalam menjamin para penumpang tetap nyaman, aman dan lancar selama periode Nataru 2024/2025, Pelindo menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan jika terjadi lonjakan jumlah penumpang seperti tenda dan kursi untuk ruang tunggu tambahan dilengkapi dengan toilet portable, penambahan counter check-in, peningkatan pemeriksaan barang bawaan penumpang hingga penambahan petugas keamanan.
“Sesuai dengan tema angkutan Nataru 2024/2025 Liburan Seru Nataru, Pelindo berkomitmen memberikan layanan terbaiknya selama periode tersebut. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk para stakeholder kepelabuhanan terus dijalin demi keamanan dan kenyamanan pengguna jasa,” pungkas Ardhy.
Jakarta – National Energy Services Reunited (NESR), perusahaan global penyedia jasa minyak dan gas (migas) di lebih dari 16 negara, telah menerapkan Aplikasi Lingkungan dan Dekarbonisasi NERS (NEDA) di sistem Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon, khususnya untuk Enhance Recovery Oil (CO2-EOR). Peluncuran NEDA memperkuat kepemimpinan NESR di industri jasa migas, sekaligus mempertegas komitmen dekarbonisasi yang mendukung target nol emisi karbon (net zero) Indonesia.
Selama dua tahun, NESR telah menjadi mitra teknologi tepercaya Pertamina, memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif energi. Salah satu keberhasilannya mencakup penyelesaian dua proyek di lapangan Jatibarang dan Sukowati, termasuk implementasi CO2-EOR. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan kemampuan teknis dan dedikasi NESR dalam mendukung Pertamina meraih target dekarbonisasi.
Dengan memanfaatkan teknologi injeksi CO2, proyek ini meningkatkan perolehan minyak sekaligus mengurangi emisi karbon, sejalan dengan praktik energi berkelanjutan global dan visi masa depan yang rendah karbon.
Melanjutkan keberhasilan sistem “huff and puff” di ladang minyak Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, NESR meraih pencapaian yang signifikan dengan menerapkan teknologi NEDA dalam sistem CO2-EOR. Kini, upaya ini telah berkembang menjadi penerapan skala yang lebih besar dilapangan Sukowati.
Melalui anak perusahaannya di Indonesia, PT NPS Energy Indonesia, NESR mengintegrasikan teknologi canggih dengan keahlian tenaga kerja lokal untuk mengoptimalkan proses produksi energi.
Integrasi NEDA ke dalam sistem CO2-EOR merupakan tonggak penting dalam mendukung target dekarbonisasi global dengan memanfaatkan CO2 untuk meningkatkan perolehan minyak. Inovasi ini mencerminkan komitmen ganda NESR terhadap solusi mutakhir dan memberdayakan tim lokal bertalenta melalui inisiatif pengembangan strategis.
Pande Gede Herry Susanta, Presiden Direktur PT NPS Energy Indonesia, mengatakan, “Sebagai pelopor dalam penerapan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Indonesia sejak tahun 2022, NESR bangga berada di garis terdepan dalam upaya ini, yang selaras dengan program net-zero pemerintah.
Melalui kolaborasi yang kuat dengan para ahli dan tim profesional lokal yang bertalenta, kami berkomitmen untuk memberikan teknologi tepat guna untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek CCUS. Melalui pendekatan langkah-langkah berikut yang disebut sebagai: Step #1-study, Step #2 huff-n-puff, Step #3 Interwell, Step #4 Pilot, Step#5 Full Scale, sehingga akan mengurangi resiko proyek dengan cara menyediakan informasi kritis yang memastikan keberhasilan proyek ini.
Hasil yang positif pada proyek CO2-EOR di ladang minyak Sukowati menunjukkan kesuksesan implemensi pada ketiga langkah awal (Study, Huff-n-puff, Interwell). Ini merupakan pencapaian yang signifikan untuk NESR dan sebuah janji untuk mewariskan teknologi ramah lingkungan untuk generasi berikutnya. Pendekatan inovasi yang memberikan dua keuntungan pada energi sektor, yaitu meningkatkan potensi produksi minyak sekaligus mengurangi karbon emisi.
Proyek ini dilaksanakan dengan menerapkan beberapa teknologi kunci menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti Data Acquisition and Real Time Analyzer (DARATM) yang merupakan teknologi buatan Indonesia. Teknologi ini bekerja secara real-time melalui satelit, memungkinkan monitor dan kontrol proses injeksi CO2 yang lebih presisi, aman, dan fleksibel.
Peralatan dan metode yang disesuaikan untuk setiap proyek unik mencakup pompa CO2 bertekanan tinggi, indirect automated heaters (INDAHTM), tangki ISO, virtual-pipelineTM untuk penyimpanan dan transportasi CO2, serta teknologi khusus lainnya, sehingga memastikan operasi yang efisien dilingkungan lokal dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik dari setiap ladang minyak,” jelas Pande.
Upaya NEDA memperkuat inisiatif ESG dari NESR
Pada Februari 2021, di sela-sela berlangsungnya agenda Future Investment Initiative di Riyadh, Arab Saudi, NESR memperkenalkan segmen ESG Impact untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang kritis, termasuk konservasi air, perlindungan akuifer atau lapisan air tanah, dan pengurangan metana.
NESR, yang telah menjadi pemain utama di kawasan MENA (Middle East and North Africa), memperluas jangkauannya ke Asia, dengan fokus khusus pada Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen NESR untuk berkontribusi pada pasar energi, global, termasuk mendukung transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Indonesia sebagai negara dengan potensi besar di sektor energi, khususnya energi terbarukan seperti geothermal dan teknologi pengolahan air, menjadi target strategis bagi NESR. Kolaborasi yang melibatkan teknologi canggih dan solusi yang mendukung dekarbonisasi akan menjadi pusat perhatian dalam ekspansi ini. NESR mendorong pemanfaatan platform teknologi terbukanya untuk mempercepat penerapan upaya dekarbonisasi yang mutakhir, guna memastikan proses produksi migas yang lebih berkelanjutan.
Lebih lanjut, NESR meluncurkan NEDA pada Februari 2024 untuk menyederhanakan solusi lingkungannya yang terus berkembang. Dengan mengedepankan keahlian riset, teknik, dan manajemen proyeknya, NESR berkomitmen mengembangkan teknologi dekarbonisasi baru. Memahami potensi industri minyak dan gas sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi global, NESR pun memperkenalkan NEDA ke Indonesia.
“Sejak tahun 2022, implementasi CO2-EOR kami telah melampaui batas-batas teoritis dan memberikan hasil yang terukur. Dengan peralatan mutakhir, teknologi canggih, dukungan ahli, dan sekarang NEDA, kami tetap fokus mempelopori penggunaan injeksi CO2 sebagai tahap pertama dalam adaptasi CCUS, membuka jalan untuk aplikasi manajemen karbon yang lebih luas. Upaya ini menyoroti peran kami dalam mentransformasi sektor energi sekaligus memperkuat komitmen kami terhadap inovasi dan kolaborasi dalam mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” pungkas Pande.
Tentang NESR
Didirikan pada tahun 2017, National Energy Services Reunited Corp (NESR) adalah salah satu penyedia layanan ladang minyak terbesar di dunia. Dengan lebih dari 5.000 karyawan yang mewakili lebih dari 60 kewarganegaraan di 16 negara, NESR membantu klien mengoptimalkan reservoir mereka melalui layanan seperti rekahan hidrolik, penyemenan, pipa melingkar, penyaringan, perampungan, stimulasi, pemompaan, dan layanan nitrogen.
Melalui PT NPS Energy Indonesia, NESR juga menawarkan layanan pengeboran dan evaluasi, termasuk pengeboran terarah, peralatan downhole, peralatan penangkapan ikan, layanan pengujian, wireline, slickline, cairan pengeboran, dan layanan rig untuk meningkatkan akses reservoir.
Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan memerlukan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan untuk terbangunnya konektivitas sektor maritim. Karena itu TelkomGroup melalui anak perusahaannya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) terus berupaya mendukung hal tersebut dengan melakukan percepatan transformasi digital di sektor maritim.
Salah satunya dengan mengembangkan PINISI, sistem manajemen kapal pintar yang terintegrasi dan bertujuan mendukung digitalisasi operasi kapal secara menyeluruh, memanfaatkan kapasitas Satelit Merah Putih 2, berteknologi High Throughput Satellite (HTS) pertama milik TelkomGroup dan dikelola Telkomsat yang diluncurkan dari Pusat Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat di Tanjung Canaveral, Florida pada 21 Februari 2024 lalu.
Melalui satelit berkapasitas 32 Gbps tersebut, PINISI digerakkan sebagai solusi dalam mengelola kawasan perairan dan menjawab kebutuhan pasar sektor maritim nasional serta memperkokoh posisi Indonesia di era ekonomi digital global. PINISI memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) yang merupakan sistem manajemen kapal pintar untuk mendukung digitalisasi operasional kapal secara keseluruhan.
Terdapat sejumlah teknologi IoT yang disematkan di PINISI, di antaranya sensor canggih pada Coriolis Flow Meter yang mampu mendeteksi aliran pada tabung, kemudian mengubahnya menjadi data aliran. Data tersebut dikirimkan secara langsung ke Cloud sehingga operator kapal dapat memperoleh analisis mendalam terkait kinerja mesin dan efisiensi konsumsi bahan bakar kapal yang sedang beroperasi di lautan.
Ada pula sensor pengukur RPM yang dapat mengumpulkan data pergerakan dan kecepatan angular, yang berguna untuk menganalisis kecepatan mesin dan konsumsi bahan bakar melalui Fuel Monitoring System (FMS). Sehingga dapat mengidentifikasi ketidak efisienan atau tanda awal kerusakan mesin. Berbekal informasi tersebut, memungkinkan pihak-pihak terkait termasuk pemilik kapal untuk melakukan tindakan perbaikan yang lebih cepat.
Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan bahwa inovasi PINISI adalah bagian dari komitmen Telkomsat untuk mendukung transformasi digital sektor maritim Indonesia.
“Kami menyadari pentingnya solusi digital yang dapat diandalkan dalam sektor maritim. PINISI hadir untuk memberikan data yang akurat, realtime, dan komprehensif bagi manajemen kapal. Kami percaya bahwa inovasi ini akan membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia,” ujar Lukman.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Telkomsat, Anggoro Kurnianto Widiawan optimis dengan produk PINISI yang diluncurkan pada 4 November 2024 lalu tersebut. “Kami semakin optimistis dapat menghadirkan solusi digital terdepan bagi industri maritim Indonesia. Satelit HTS Telkomsat memberikan jangkauan dan keandalan yang memungkinkan PINISI beroperasi secara optimal di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional dalam setiap kondisi,” jelas Anggoro.
Solusi PINISI ini diharapkan dapat mempercepat proses transformasi digital di sektor maritim, sekaligus memberikan dorongan besar bagi bisnis-bisnis yang bergerak di sektor ini.
Telkomsat merupakan anak usaha TelkomGroup yang dibentuk pada 3 Mei 2018 dengan nama PT Telkom Satelit Indonesia. Sejak 17 September 2018 menerima pengalihan proyek Satelit Merah Putih dari PT Telkom, Tbk sekaligus menandai dimulainya pengelolaan bisnis satelit secara terintegrasi oleh TelkomGroup.
Telkomsat telah memberikan layanan untuk kebutuhan pelaku UMKM; badan usaha; pemerintahan; maritim; penerbangan; serta industri minyak, gas, dan pertambangan.