Muak dengan Penindasan Sentralistik, Pagar PHR di Gembok Massa

Membumi.com

Pekanbaru – Sesuai agenda, bertepatan dengan hari Pahlawan Nasional (10/11/26) berbagai perwakilan organisasi, paguyuban dan kelompok masyarakat Riau tampak hadir di depan gerbang PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rumbai guna menyampaikan sejumlah tuntutan atas ketidakadilan diantaranya, Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat (GEMA) Melayu Riau, Serikat Buruh dan Rumah Juang Petani Indonesia.

Tampak juga hadir dari berbagai organisasi lintas etnis dan suku diantaranya, perwakilan Suku Sakai dan Suku Bonai, perwakilan Suku Jawa, perwakilan Suku Sunda dari Paguyuban Mitra Sunda Riau, perwakilan Suku Minang dari Ikatan Keluarga Minang (IKM) Riau, dan berbagai perwakilan Suku dan organisasi lainnya.

Perwakilan Gerakan Masyarakat Adat (Gema) Melayu Riau Datuk Tarlaili dalam sambutannya mengungkapkan kekecewaannya atas persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, selain itu Datuk asal Kampar kiri ini juga mengungkapkan kekesalannya berkaitan dengan temuan lahan ilegal Pansus DPRD Riau seluas 1,6 Juta Hektar, termasuk masalah 18,9 persen dari 3,200 Hektar lahan HGU yang haknya baru diberikan kepada masyarakat, hingga Keppres Nomor 5 Tahun 2025 yang melahirkan PKH dan KSO Agrinas yang berakibat menyengsarakan rakyat.

“ Agrinas gagal total untuk mengelola lahan yang disita tersebut ! masyarakat adat minta, jika itu tanah ulayat kembalikan kepada masyarakat Adat ! jika itu dianggap tanah negara diberikan 30 % dari luas lahan dimana lahan itu berada, “ ungkap Datuk Tarlaili bahwa aspirasi ini akan disampaikan langsung kepada Presiden RI.

Baca : Dari Pencegahan hingga Penegakan Hukum, Negara Dinilai Tidak Mampu Urus Karhutla

Dalam orasinya perwakilan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Datuk Ismail mengungkapkan salah satu alasan kenapa Indonesia lambat merdeka namun disisi lain dirinya merasa sangat kecewa atas pengkhianatan oknum yang ada dalam Lembaga Adat Melayu Riau terhadap perjuangan pihaknya dalam menuntut keadilan.

“ Aceh mendapatkan 70 %, Papua dapat dari emas 80 % DBH nya, Riau dapat 15 % dari DBH nya sebagai daerah penghasil Migas terbesar di Indonesia, dibagi dengan kabupaten kota, “ ungkap Datuk Ismail mengenang perjalanannya bersama Istri memasuki wilayah Riau dengan kondisi jalan yang buruk.

Ditengah panas terik menyengat Panglima LLMB Datuk Ismail juga membakar semangat peserta aksi dengan orasi perjuangan, hingga menyentil berbagai kasus pembangunan instansi vertikal yang menggunakan APBD Riau disebabkan adanya ketakutan Kepala Daerah yang diduga keras tersandera kasus hukum sehingga merugikan rakyat Riau.

Baca : Presiden Didesak Segera Terbitkan Dekrit Menuju Sistem Negara Federal Indonesia

“ 81 Tahun Indonesia Merdeka, sudah 8 kali ganti Presiden, nasib bangsa Indonesia tidak akan pernah berubah, apalagi nasib kita orang Riau ! Siapa yang akan berubahnya ? Kita ganti dengan sistem Federal yang lebih berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita usulkan pak Presiden Prabowo, hari ini mereka telah merampok hak – hak kita ! maka kita minta segera terbitkan Dekrit Presiden menuju Indonesia Federal, “ sebut Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia lantang.

Setelah berbagai organisasi lintas suku menyampaikan orasinya ditengah panas terik hingga menjelang azan zuhur dan perwakilan pengambil kebijakan dari PT. Pertamina Hulu Rokan justru tidak hadir ditengah peserta aksi, akhirnya peserta aksi merangsek menuju kearah pagar hingga akhirnya menggembok pagar PHR ditengah pengawalan puluhan anggota Kepolisian. Nah.

.

.

.