Riau Berpeluang dengan Sederet Catatan

Membumi.com

Pekanbaru – Setelah mengungkap dua point penting terkait penyelenggaraan haji, anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyebut bahwa kedepan tidak menutup peluang bagi daerah (Riau) untuk dapat menyelenggarakan haji. Tentunya melalui syarat berstandar internasional, seperti adanya fasilitas hotel, catering, transportasi dan termasuk ketersediaan tenaga yang membantu penyelenggaraan.

” Kalau fasilitas Riau sudah berstandar internasional tidak menutup kemungkinan kita akan kembali mendapat kuota sebanyak 5200 jema’ah haji, apalagi jika kedepan Bandara kita sudah defenitif, ” sebut Achmad menyesalkan kondisi tersebut.

Lebih lanjut anggota Komisi VIII DPR RI asal Riau ini mengungkapkan persoalan landasan pacu dan infrastruktur Bandara SSK II yang dinilainya masih belum dapat dijadikan Embarkasi, yang mana hal tersebut hingga saat ini masih membebani biaya haji, padahal jika dibandingkan dengan Padang dan Solo, jumlah jema’ah haji asal Riau jauh lebih tinggi.

” Yang pertama menyelesaikan masalah landasan pacu, yang kedua Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan lahan minimal 10 hektar untuk haji region, sehingga kedepan dapat menjadi kawasan wisata haji bertaraf asean, ” sebut Achmad jika lahan itu terwujud akan mengupayakan dana infrastruktur haji senilai ratusan milyar.

Bicara soal temuan 

Ditanya soal temuan masalah penyelenggaraan haji 2025, anggota DPR RI Komisi VIII ini mengungkapkan bahwa hasil notulen rapat (diskusi haji) ini akan dibawa ke rapat Panja, disitu kami akan mengevaluasi total seluruh aspek penyelenggaraan haji tahun 2025. Apakah kemudian dipertimbangkan berlanjut ke Pansus ? atau cukup hanya sampai dipanja saja.

” Yang jelas pengawas haji ini lintas komisi, mulai dari komisi I sampai komisi XIII terlibat, dan semua fraksi ada disana. Saya kira spirit tidak boleh kendor, semakin kuat hempasnya, semakin tinggi lambung bolanya. Jadi walaupun mungkin ada hambatan di regulasi, namun hal tersebut tidak boleh membuat kita patah semangat, ” tambah Achmad sekedar menghibur.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang merupakan tokoh masyarakat Rokan Hulu ini mengungkapkan, bahwa dirinya merasa sedih dimana 60 persen jamaah haji yang berangkat termasuk dalam golongan ekonomi menengah kebawah, yang mana ekspektasi jemaah terhadap layanan bertolak belakang dengan kenyataan.

” Apa yang terjadi terhadap jemaah Aceh dan Sumatera Utara tidak mendapat makan itu benar adanya, itu disebabkan adanya kemacetan. Namun jema’ah Malaysia sudah mengantisipasi dengan mempersiapkan frozen food tiga bulan sebelumnya, ” sebut Achmad memuji kesiapan antisipasi Malaysia hingga ke klinik kesehatan.

Bahkan jika membandingkan antara fasilitas dan kesiapan haji reguler Malaysia dengan Haji plus Indonesia yang harga paketnya mencapai ratusan juta rupiah tersebut, anggota DPR RI Komisi VIII lebih mengakui kelebihan fasilitas dan kesiapan Haji reguler Malaysia. Nah.

Bersambung..

,

.

.

.

.

.