Headlines
Berkali – Kali Gajah Sumatera di Bantai di Area Konsesi, RAPP Masih Belum Tersentuh Hukum
Membumi.com
Pekanbaru – Setelah pada (03/09/26) Koalisi Untuk Gajah Pelalawan menyorot tajam terhadap jalannya proses persidangan perkara Perburuan dan Perdagangan Gading Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus) di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan. Hari ini (10/11/26) Koalisi kembali menggelar pertemuan yang dihadiri juga oleh sejumlah pihak aparat penegak hukum, dari sejumlah awak media hingga Komisi Yudisial perwakilan Riau.
Dalam pemaparannya terkait hasil monitoring dan penelusuran persidangan Fitriani dari For Gajah Rahman mengungkapkan sejumlah fakta diantaranya terkait latar belakang terdakwa beberapa terdakwa diantaranya peran Fadly (62) th, Hermansyah (74) th, Rito Armanda (31) dan terdakwa lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api.
“ Fadly ini merupakan residivis, termasuk pemain lama di Provinsi Riau ini, dia sudah pernah divonis di Pengadilan Negeri Bengkalis pada 2015, perannya selain penadah Gading dia juga penjual amunisi dan didakwa sebagai pemodal, “ ungkap Fitriani menjelaskan juga latar belakang beberapa orang terdakwa lintas Provinsi lainnya yang rata – rata dituntut 15 tahun penjara dengan maksimal denda Rp. 5 Miliar.
Yang menarik dalam pemaparan yang disampaikan oleh Koordinator Jikalahari juga mengungkapkannya keterkaitan dan tanggungjawab PT. RAPP dalam perkara Perburuan dan Perdagangan Gading Gajah Sumatera yang masih bergulir di PN Pelalawan dihadapkan aparat penegak hukum terungkap bahwa kejadian pembantaian yang terjadi pada Juni 2025 hingga Januari 2026 tersebut tepat berada di kawasan konsesi PT. RAPP.
“ Si Riko ini kalau kita tracking di media sosial, diduga kalau ditarik sampai Juni ini masih tanda tanya, dia masih kerja di RAPP atau tidak, tapi kalau ditarik lagi sampai 2024 pastilah masih pekerjanya RAPP. Kita pikir si Riko ini adalah celah untuk mengungkap bagaimana keterlibatan RAPP, “ ungkap Okto Yugo menjelaskan bahwa data yang disampaikan tersebut juga berasal dari penyidik.
Koordinator Jikalahari ini juga menjelaskan sejumlah regulasi yang proses penegakan hukum berkaitan dengan korporasi masih belum ada kejelasan, diantaranya terkait kewajiban menjaga areal dari segala bentuk kerusakan, termasuk tumbuhan dan satwa di dalamnya, kemudian UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah di revisi, kemudian PP 45 tahun 2024, ada PP 23 tahun 2021 beserta turunannya hingga Permen LHK 8 tahun 2021.
Baca : Aktivis Desak Kasus Perburuan Gajah di Pelalawan Bongkar Aktor di Balik Jaringan
“ Sebenarnya filosofinya kenapa hutan HTI itu diberikan, salah satunya sebagai buffer agar dia melindungi Tesso Nilo sekaligus juga habitat Gajah, tetapi faktanya dari slide sebelumnya, pembantainya diduga berasal dari Korporasi, “ ungkap Okto menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi selama kurun 7 bulan berturut – turut.
Diakhir keterangan persnya Koordinator Jikalahari ini juga mengungkapkan sejumlah keganjilan terkait proses penegakan hukum perkara Perburuan dan Perdagangan Gading Gajah Sumatera yang sedang bergulir di PN Pelalawan, diantaranya mengenai fakta mengenai upaya dari pihak Kemenhut untuk memanggil PT. RAPP namun hingga hari ini belum mendapat kejelasan.
Bersambung..
.
.
.
