Headlines
Biarlah Mati Berkalang Tanah, daripada Hidup Bercermin Bangkai

.
Nampaknya sejarah gelombang perlawanan rakyat dalam menumbangkan hegemoni VOC, Belanda dan Jepang di berbagai daerah kembali berlanjut terhadap penguasa sentralistik republik Indonesia yang sudah 81 tahun merdeka namun rakyatnya masih banyak yang hidup merana dibawah bayang – bayang penindasan.
Bedanya waktu itu kita bersama – sama dengan berbagai Kerajaan yang berkuasa di nusantara kompak untuk melawan penjajah dengan semangat doktrin yang ditanamkan oleh para leluhur “ biarlah mati berkalang tanah, daripada hidup bercermin bangkai “ yang artinya lebih baik mati berjuang dan terbenam di dalam tanah daripada hidup menanggung malu, kehilangan harga diri, atau terjajah.
Namun Kemenangan itu dibalas dengan perebutan kekuasaan, penangkapan, pembunuhan keji yang diberi nama dengan Revolusi Sosial Sumatera Timur pada 1946, melalui restu Istana Gembong PKI bernama Muso merusak tatanan sosial kemasyarakatan yang sudah dibentuk oleh berbagai Kerajaan Berdaulat di Sumatera Timur.
Sebelum agenda pertemuan dengan pimpinan DPRD Riau, dalam diskusi kecil bersama pengamat dunia persilatan terkuak, bahwa tindakan keji gerombolan PKI dalam Revolusi Sosial Sumatera Timur yang menguntungkan negara itu, justru dilanjutkan dengan cara merampas aset – aset perkebunan secara tak beradab melalui BUMN yang mengatasnamakan bangsa dan negara demi cita – cita konstitusi.
Baca : 81 Tahun Sentralistik Berkuasa “ Kapitalisme Neoliberal “ Justru Melekat di Sistem Indonesia
Cita – Cita Konstitusi untuk Siapa ?
Apalagi Riau, dengan kandungan sumberdaya alam nya yang luar biasa yang terjadi justru sebagai daerah penghasil lagi – lagi rakyat Riau harus menelan pil pahit ketidakadilan dari penguasa Sentralistik berupa dari Dana Bagi Hasil Migas dan Sawit yang sangat tidak layak. Sementara dilingkaran kekuasaan, kolusi gaya hidup hedon dan korupsi bernilai fantastis terus dipertontonkan.
Yang jelas fakta menyedihkan itu sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi, bahkan budak kecik pun paham pasal 33 UUD 1945 yang menggariskan “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “
Apakah semua yang dicita – cita itu seindah ayat konstitusi ? Yang jelas faktanya berbanding terbalik. Yang makmur justru Oligarki beserta antek – anteknya, padahal tidak ada satu pun kata ” Kemakmuran Pejabat, Kemakmuran Konglomerat atau anak Konglomerat yang tertulis pada ayat 3 pasal 33 UUD 45. Yang ada hanya ” Kemakmuran Rakyat, “
Yang jelas kesenjangan sosial semakin melebar, rakyat semakin hari semakin dibebani dengan pajak, karena memang keserakahan itu by design yang meluluh lantakkan berbagai peluang dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi masyarakat tempatan. Padahal sebelum negara ini merdeka, keberadaan masyarakat adat dengan berbagai suku, puak dan batin bahkan binatang pun hidup damai dibawah kepemimpinan para Sultan.
Baca : Dari Pencegahan hingga Penegakan Hukum, Negara Dinilai Tidak Mampu Urus Karhutla
Karena itu kami tidak lagi mau menjadi penonton di negri sendiri, bersama segenap elemen masyarakat dengan tanpa memandang suku bangsa, agama mau puak manapun yang telah tumbuh dan hidup di Riau sepakat bergerak merebut hak – hak nya yang akan segera punah menyisakan warisan limbah beracun dan air mata.
Jika tuntutan terkait pembagian DBH Migas dan DBH Sawit sebesar 70%, kemudian Negara juga harus mengembalikan lahan yang disita oleh Satgas PKH kepada masyarakat adat dan tempatan tidak terpenuhi, maka sejarah penolakan hingga gerakan untuk mengusir penjajah akan kembali terulang.
Selain itu Rumah Besar Perjuangan Rakyat Riau juga menuntut 20 % Kebun Plasma untuk setiap Perusahaan Pemegang izin HGU, hingga menuntut Pelaksanaan Perda tentang Tenaga Kerja Lokal sebesar 60% dan itu berlaku untuk seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau, tanpa pandang bulu.
Semoga apa yang disampaikan oleh pimpinan DPRD Riau dalam mendukung gerakan menuntut kesejahteraan rakyat Riau dapat segera membuahkan hasil.
Penulis : Syaed Lukman, Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia
.

.






