Connect with us

Business

Pemaksaan Vaksinasi Covid 19 adalah Pelanggaran HAM !

Dengan dalih Emergency Use Authorization (UEA) Izin pemakaian Vaksin Sinovac akhirnya dikeluarkan oleh BPOM. Padahal Ketua BPOM pada (16/1/2021) mengatakan, bahwa fase uji klinis fase III belum usai

Published

on

Foto : Ilustrasi

Berawal dari kebijakan persetujuan dini atau terbatas (early or limited approval) yang dilakukan Tiongkok dan Rusia yang telah menyetujui vaksin tanpa menunggu hasil uji klinis III menuai reaksi dari berbagai pihak, sebagaimana menurut para ahli bahwa proses yang terburu-buru bisa menimbulkan resiko yang serius.

Di Indonesia dengan dalih Emergency Use Authorization (UEA) akhirnya Izin pemakaian Vaksin Sinovac akhirnya dikeluarkan oleh BPOM pada 11/1/2021 yang lalu. Penny selaku Ketua BPOM dalam kesempatan webinar Ikatan Alumni ITB pada sabtu (16/1/2021) yang lalu pernah mengatakan bahwa meski uji klinis fase III belum usai, vaksin Sinovac sudah dibuktikan secara ilmiah memiliki mutu, sebagaimana diketahui bahwa menurut ketetapan internasional vaksin boleh digunakan dengan efikasi minimal 50% dan angka efektifitas Vaksin Sinovac adalah 65,3 %.

Bahkan WHO mengakui bahwa Sinovac dan Sinopharm mengurangi risiko rawat inap dan kematian. Namun pada kenyataanya banyak Negara yang telah menggunakan vaksin China terbukti tidak efektif menekan laju penularan Covid-19 terutama untuk Varian baru (Delta) yang saat ini tengah menginfeksi populasi dunia dan saat ini Malaysia sudah memutuskan tak lagi memakai Sinovac untuk vaksinasi nasional. Bagaimana dengan Indonesia ?

Sinovac pemicu krisis di Indonesia.

Sejumlah media luar negeri menuding bahwa Indonesia telah menandatangani pembelian puluhan juta dosis vaksin Sinovac dengan China pada Agustus 2020. Sebagaimana sejak awal program vaksinasi, Indonesia telah menggunakan Sinovac sebagai vaksin utama.

Menurut data Pemerintah per 9 Juli 2021, Indonesia telah menerima 119.735.200 dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 108,5 juta di antaranya vaksin Sinovac. Sementara sekitar 8,2 juta dosis adalah vaksin AstraZeneca dari fasilitas COVAX, 1,5 juta dosis vaksin Sinopharm, 998 ribu dosis vaksin AstraZeneca dari Jepang, dan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab (UEA).

Dengan dalih Emergency Use Authorization (UEA) Izin pemakaian Vaksin Sinovac akhirnya dikeluarkan oleh BPOM. Padahal Ketua BPOM pada (16/1/2021) mengatakan, bahwa fase uji klinis fase III belum usai

Namun krisis yang terjadi pada saat ini apapun dalihnya kenyataannya sebanyak 95 kabupaten/kota menerapkan PPKM Level 4 di Jawa-Bali dan 45 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, bahkan beberapa daerah tersebut telah menjalani PPKM level 3 dengan beberapa kali perpanjangan apakah itu bukan krisis ?

Dari data Satgas Penanganan Covid-19 per 10 Juli 2021 menunjukkan, bahwa sebanyak 36.193.076 orang telah divaksinasi dengan dosis pertama, dan 14.969.330 orang telah divaksinasi penuh.

Di antara mereka yang telah divaksin secara penuh adalah tenaga medis yang masuk kelompok prioritas. sebagaimana narasi yang selalu disampaikan kepada masyarakat bahwa dengan di vaksin masyarakat dapat terlindungi dari dampak serius hingga kematian. Namun faktanya hampir seluruh tenaga medis sudah divaksinasi, ratusan dari mereka justru terpapar Covid-19 dan puluhan di antaranya meninggal dunia, ini ada apa ?

Belum lagi fakta yang disampaikan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI) Per 16 Mei 2021 yang telah menerima 229 laporan efek samping serius pasca-imunisasi yang menyebabkan sasaran vaksinasi harus menjalani rawat inap, kecacatan hingga kematian, serta menimbulkan keresahan di masyarakat, dengan rincian 211 laporan dari vaksin Sinovac dan 18 laporan dari vaksin AstraZeneca.

Bahkan Pasca kematian 2 orang warga DKI yang sebelumnya mendapatkan suntikan AstraZeneca Batch, Kementerian Kesehatan langsung melakukan Penghentian sementara vaksinasi tersebut dan itu cuma berlaku bagi vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 dengan kata lain, tidak seluruh penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut di Indonesia yang dihentikan.

Benang Kusut Kebijakan Vaksin

Sebagaimana pertimbangan diterbitkannya Perpres No 99 tahun 2020 dilaksanakan guna percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) serta pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya.

Lebih tegas lagi didalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13a ayat 4, tertulis bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa: penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda, sebagaimana Kementerian Kesehatan mengatakan, langkah ini diambil agar target kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap virus corona tercapai.

Menanggapi hal tersebut Amnesty International Indonesia menilai, adanya sanksi administratif tersebut menciptakan pemaksaan yang telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Karena seharusnya pemerintah menjamin hak setiap orang dengan persetujuan dan tanpa paksaan sedikit pun dalam proses vaksinasi secara sukarela. “Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman hukuman tertentu, termasuk pemberhentian atau penundaan jaminan sosial atau bantuan sosial, merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya.

” Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman hukuman tertentu, termasuk pemberhentian atau penundaan jaminan sosial atau bantuan sosial, merupakan pelanggaran hak asasi manusia “

Dengan kenyataan tersebut pada jum’at 9 Juli 2021 yang lalu Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa tercatat dari 119.735.200 dosis vaksin COVID-19 yang didapatkan Indonesia dari berbagai kerja sama bilateral dan multilateral dengan berbagai negara, yang paling banyak adalah 108,5 juta dosis vaksin Sinovac asal China 1,5 juta dosis vaksin Sinopharm, 8.236.800 dosis vaksin AstraZeneca dari fasilitas COVAX.

Kemudian, 998.400 dosis vaksin AstraZeneca dari Jepang, dan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm dari UEA. Sejalan dengan hal tersebut berbagai program vaksinasi massal terus terjadi diberbagai daerah plus berbagai kebijakan paksa dan sanksi bagi masyarakat yang belum di vaksin tidak bakal mendapat pelayanan administrasi. Apakah itu bukan pelanggaran HAM namanya ?

Trus, bagaimana dengan virus Covid 19 yang selalu bermutasi ? Soal Varian Delta ? apakah vaksin yang dimaksud efektif untuk menangkalnya ? jika nyatanya tidak, tentunya tujuan vaksinasi tersebut bukan untuk kesehatan, lantas untuk apa ?

Bahkan dalam keterangan pers secara virtual, Rabu (15/7/2021) Luhut mengatakan bahwa varian delta turunkan kemanjuran semua jenis vaksin covid 19, dan menyatakan bahwa varian delta tidak bisa dikendalikan. Termasuk Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit China, Gao Fu, dikutip dari AP News mengakui bahwa vaksin yang mereka kembangkan tersebut tidak memiliki tingkat perlindungan yang tinggi atau efektivitas rendah dalam melawan virus covid 19. Oleh karena itu pemaksaan vaksin secara masif musti dievaluasi karena terbukti tidak ampuh dan itu merupakan pelanggaran HAM *(thd)

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. linetogel

    Januari 2, 2024 at 9:58 am

    Wah, blog ini sungguh luar biasa! 🚀 Saya terkesan dengan kontennya yang bersemangat dan edukatif. 🌟 Setiap artikel memberikan pengetahuan baru dan inspiratif. 👏 Saya benar-benar merasa terhubung dengan pembahasan yang menarik dan sesuai. 🤩 Tambahkan selalu konten-konten seru seperti ini! 💯 Jangan hentikan berbagi ilmu pengetahuan dan keceriaan. 🌈 Terima kasih sangat atas kerja kerasnya! 🙌✨ Ayo bertambah berkarya dan buat blog ini sebagai inspirasi bagi semua! 🌟👍 #EnergiPositif #PenuhInspirasi #TheBest

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Business

Cara HR Meningkatkan Produktivitas dan Peluang Baru dengan AI

Menciptakan peluang baru, mengurangi bias dan memastikan tempat kerja yang inklusif dan transparan

Published

on

By

Kecerdasan Buatan (AI) Ilustration Image / Pixabay

Membumi.com

Jakarta – Kecerdasan Buatan (AI) tengah mendorong transformasi dalam operasional dan strategi bisnis perusahaan, termasuk pada departemen  Sumber Daya Manusia atau Human Resources (HR). Organisasi yang inovatif menyadari potensi besar AI dalam memperbaiki model bisnis, dinamika proses kerja, serta pengalaman pelanggan dan karyawan.

Pada mulanya, departemen HR bersifat administratif dan berfokus pada pencatatan dan tugas-tugas klerikal seperti mengelola file tenaga kerja, mengatur gaji karyawan, serta memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasi peraturan ketenagakerjaan. Meskipun departemen HR berperan penting dalam mengelola operasional para tenaga kerja, kontribusi strategisnya terhadap pertumbuhan bisnis dan inovasi sering kali terlupakan.

Teknologi telah mendorong efisiensi dan memungkinkan departemen HR untuk melakukan tugas-tugas yang ada lebih cepat dan hemat biaya lewat kontribusi yang lebih strategis, seperti mempercepat proses perekrutan dengan mencocokkan keterampilan karyawan dengan jabatan, memprediksi kesuksesan masa depan, dan memperkirakan waktu untuk mengisi lowongan pekerjaan.

Kemampuan ini bisa mengubah departemen HR dari fungsi administratif menjadi mitra strategis yang dapat mengatasi berbagai tantangan bisnis, seperti yang IBM rasakan ketika menjadi “Client Zero.”

“Kecerdasan Buatan (AI) bukan hanya sekedar tentang otomatisasi pekerjaan, namun juga untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mendorong fungsi strategis perusahaan. Di IBM, kami berkomitmen untuk membantu perusahaan menyusun ulang peran departemen HR dengan cara mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan karier para karyawan.

Pengalaman kami sendiri menunjukkan bahwa AI dapat membantu departemen HR menjadi mitra strategis yang handal, meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya secara signifikan. IBM akan terus memanfaatkan AI secara bertanggung jawab untuk menciptakan peluang baru, mengurangi bias, dan memastikan tempat kerja yang inklusif dan transparan di mana teknologi dan talenta manusia dapat berkembang bersamaan.” kata Roy Kosasih, Presiden Direktur, IBM Indonesia.

Dengan menjadi “Client Zero,” IBM berhasil merealisasi potensi transformasi AI dalam HR. Integrasi AI generatif dan otomatisasi telah berhasil memangkas biaya operasional HR hingga 40% dan menangani 94% permintaan karyawan melalui asisten digital perusahaan AskHR. Secara keseluruhan, investasi IBM pada AI telah menghasilkan peningkatan produktivitas senilai USD 1,6 miliar

Peran inovatif Kecerdasan Buatan (AI) dalam departemen HR dapat memberikan perubahan positif seperti:

Menciptakan Fungsi Penting dalam HR

AI dapat menciptakan fungsi penting dalam departemen HR, seperti contohnya, “Talent Scientist” yang bisa menggabungkan peran sourcing, psikologi industri-organisasi, dan AI dalam menganalisis data, mengidentifikasi kandidat terbaik, dan memprediksi keberhasilan.

Peran ini merupakan gabungan dari the science of data dengan proses tradisional dari departemen HR untuk mencapai hasil perekrutan yang dapat diprediksi. Selain itu, ada juga “Talent Influencers,” yang berperan mengembangkan sektor digital dan platform media sosial untuk menarik kandidat terbaik. Para perekrut ini memiliki reputasi yang kuat dan keahlian di bidang mereka, sehingga sangat efektif dalam menarik kandidat.

Menurut Studi Global tahunan yang dilakukan terhadap 3.000 CEO di lebih dari 30 negara dan 26 industri, di wilayah ASEAN, 47% CEO yang disurvei mengatakan bahwa mereka sedang dalam tahap mengadopsi peran AI generatif yang belum ada tahun lalu

Mengoptimalkan Waktu Profesional HR

Dengan mengotomatisasi tugas-tugas repetitif seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin, chatbot AI menjadikan tenaga HR lebih efisien dan efektif dalam memberikan dukungan kepada karyawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan HR untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam pengembangan organisasi, serta membuka peluang karier baru di bidang pengembangan AI.

Menjamin Tidak ada Bias

AI dapat memastikan adanya pengurangan bias jika proses implementasi dan desainnya dilakukan secara benar. Sebagai contoh, aplikasi AI dalam bidang rekrutmen kandidat berpotensi dapat mengubah pola pikir kandidat terkait dengan cara merekomendasikan peran-peran dasar tanpa menyentuh faktor demografi seperti gender dan etnis.

Membangun Aplikasi Kecerdasan Buatan yang efektif dan tanpa bias memerlukan kolaborasi antara ahli konten dan tim machine learning. Keberagaman dalam pola pikir merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa solusi AI dapat terhindar dari potensi bias.

Seiring dengan sistem AI yang semakin terintegrasi dalam operasional sehari-hari, tata kelola yang proaktif merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang beretika, bertanggung jawab, transparan, dan rasional.

AI dapat mentransformasi departemen HR dengan memberikan peluang baru meskipun juga akan membawa tantangan yang besar. Untuk organisasi bisnis, kunci pemanfaatan AI merupakan mengimbangi kekuatan dan potensi pengawasan yang diperlukan agar proses eksekusi dapat dipercaya.

Kombinasi dari AI dan pemahaman strategis dapat membuka peluang bisnis baru serta meningkatkan kontribusi departemen HR dalam sebuah keunggulan kompetitif sebuah organisasi.

Tentang IBM

IBM adalah penyedia terkemuka solusi hybrid cloud global dan kecerdasan buatan (AI), serta keahlian konsultasi. Kami membantu klien di lebih dari 175 negara untuk memanfaatkan insight dari data mereka, menyederhanakan proses bisnis, mengurangi biaya, dan memperoleh keunggulan kompetitif di industri mereka.

Ribuan pemerintah dan entitas korporat di bidang infrastruktur penting seperti layanan keuangan, telekomunikasi, dan perawatan kesehatan bergantung pada platform cloud hibrid IBM dan Red Hat OpenShift untuk melakukan transformasi digital mereka dengan cepat, efisien, dan aman.

Inovasi terobosan IBM dalam AI, quantum computing, solusi cloud yang spesifik untuk industri, dan konsultasi memberikan opsi yang terbuka dan fleksibel bagi klien kami. Semua ini didukung oleh komitmen IBM yang jangka panjang terhadap kepercayaan, transparansi, tanggung jawab, inklusivitas, dan pelayanan.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Business

Future Minerals Forum 2025 Akan Fokus pada ” Delivering Impact ”

King Abdulaziz International Conference Center – Riyadh, 14 hingga 16 Januari 2025

Published

on

By

Dok. Logo FMF 2025

Membumi.com

Riyadh (27/08/24) – Di bawah naungan Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah edisi keempat dari platform terkemuka dunia tentang mineral, Future Minerals Forum (FMF), dari 14 hingga 16 Januari 2025, di King Abdulaziz International Conference Center di Riyadh.

FMF, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dan Sumber Daya Mineral, merupakan platform unik yang dipimpin pemerintah dan konferensi multi-pemangku kepentingan yang inklusif tempat para pembuat keputusan utama dunia berkumpul untuk mendorong tindakan atas tantangan berat, di mana mineral ditempatkan di puncak agenda global sebagai kunci pembangunan, kemakmuran global, dan transisi energi.

Sejak 2022, FMF telah berfokus pada pembinaan kolaborasi di antara negara-negara penghasil mineral, mempromosikan inisiatif keberlanjutan untuk membangun kepercayaan, dan menciptakan rantai pasokan mineral penting yang tangguh yang dibutuhkan dunia. Berangkat dari keberhasilan ini, FMF 2025 akan berfokus pada “Delivering Impact” sebagai tema edisi keempat ini.

Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Mineral Bandar Alkhorayef mengatakan,  ” FMF tahun depan difokuskan pada penciptaan dan penggerakan peluang investasi di sektor pertambangan dan mineral. “

Baca : Arab Saudi Akan Tambah 8.000 Km Lintasan Baru Kereta Api

Ia mengatakan bahwa FMF telah menjadi forum global terkemuka bagi semua pemangku kepentingan di sektor mineral, mulai dari pemerintah hingga perusahaan pertambangan, lembaga keuangan, perusahaan jasa, pusat penelitian, dan lembaga akademis.

Lebih lanjut ia menunjukkan bahwa konferensi ini menyediakan platform untuk membahas tantangan yang dihadapi sektor pertambangan dan mineral, dengan peluang untuk mengajukan solusi konkret di tingkat regional dan internasional dalam mengatasi tantangan.

“Meja Bundar Menteri yang akan datang akan melibatkan partisipasi dari 100 negara. Kolaborasi yang luas ini akan mencakup kelompok kerja yang terdiri dari Badan Pemerintah dan 40 Organisasi, termasuk organisasi internasional, LSM, dan Asosiasi Perdagangan. ” 

” Kelompok-kelompok ini akan berkolaborasi untuk mengimplementasikan inisiatif dan strategi yang ditetapkan selama MRT terakhir, mendorong tujuan bersama pembangunan berkelanjutan dan inovasi di sektor mineral global,” sebut menteri menambahkan.

FMF akan dimulai pada 14 Januari 2025, dengan Pertemuan Meja Bundar Menteri yang dipimpin Pemerintah, yang akan diikuti oleh Konferensi dan Pameran (15-16 Januari), dimana para peserta akan belajar dari para ahli yang akan berbicara tentang topik-topik penting.

Program tahun ini akan berfokus pada suara-suara baru tentang mineral-mineral penting, menyoroti perspektif hilir dan perspektif regional baru, termasuk Wilayah Super yang mencakup Afrika, Asia Barat dan Tengah, dan Amerika Latin, memberikan kemitraan investasi di negara-negara pemasok yang akan mencakup seluruh rantai nilai mineral, kontribusi mineral bagi masyarakat, teknologi hijau dan revolusi AI; dan pameran negara dan proyek.

Baca : Di Forum Internasional, RI Beberkan Jurus Tekan Emisi Karbon

Sementara itu agenda FMF 2025 sedang dipersiapkan dengan sangat baik, beberapa tokoh terkemuka di sektor pertambangan, mineral, dan industri telah dikonfirmasi untuk berbicara di forum tersebut.

Diantaranya, Tom Palmer, CEO Newmont Corporation, perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia, Jonathan Price, presiden dan CEO Teck Resources, salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Kanada, Dominic Barton, Ketua Rio Tinto, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia.

Selain itu ada juga Mark Cutifani, Ketua Vale Base Metals, Robert Friedland, pendiri dan Co-CEO Ivanhoe Mines, Bob Wilt, CEO Maaden, Jeremy Weir, Ketua dan CEO Trafigura, Duncan Wanblad, CEO Anglo American, dan Rohitesh Dhawan, CEO International Council on Mining and Metals, dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya.

Sejak didirikan pada tahun 2022, FMF telah memetakan banyak inisiatif progresif, seperti menjadi corong bagi Super Region dan negara-negara pemasok lainnya.

Pada tahun 2023, para peserta Pertemuan Tingkat Menteri sepakat untuk berkolaborasi dalam empat inisiatif yaitu : pengembangan kerangka mineral penting regional untuk mempromosikan kolaborasi global dan memaksimalkan penciptaan nilai di negara-negara pemasok.

Baca : FMF 2024 : Mineral innovation acceleration park announced at ministerial roundtable

Kemudian penciptaan pusat logam hijau di Super Region yang dimungkinkan oleh teknologi baru dan didukung oleh energi terbarukan. Kemudian pengembangan kerangka kerja yang menetapkan ekspektasi regional kita untuk produksi mineral yang bertanggung jawab berdasarkan transparansi rantai pasokan, serta penciptaan pusat keunggulan di Super Region yang mencakup Afrika, Asia Barat, dan Asia Tengah sebagai pilar dasar untuk pengembangan kapasitas di seluruh rantai nilai mineral.

FMF edisi ketiga mempertemukan lebih dari 14.000 peserta dari 133 negara, termasuk menteri, pejabat senior pemerintah, pemimpin organisasi internasional, dan eksekutif tingkat C dari perusahaan pertambangan dan mineral global. Forum tersebut juga menyaksikan penandatanganan 75 transaksi mineral senilai sekitar SAR75 miliar.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan kunjungi: https://www.futuremineralsforum.com/

Source : Saudi Press Agency

.

Continue Reading

Business

Bank Muamalat dan Baitulmaal Muamalat Gelar Program Hapus Tato Gratis

Sudah dilaksanakan sejak 2020 dan terus meningkatkan kuota penerima manfaatnya setiap tahunnya.

Published

on

By

Dok. Bank Muamalat Indonesia

Membumi.com

Depok – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berkolaborasi dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) menyelenggarakan program Hapus Tato gratis yang ditujukan bagi para dhuafa atau masyarakat yang membutuhkan.

Acara ini dilaksanakan pada Jumat, (23/8) di DnA Clinic, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 20 orang. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan pada Selasa, (20/8) yang diikuti oleh 10 orang, sehingga total penerima manfaat pada aksi sosial kali ini menjadi 30 orang.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya Bank Muamalat dan BMM untuk memberikan layanan kesehatan sekaligus mendukung mereka yang sedang berproses dalam kehidupan spiritual yang lebih baik. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu bangsa menjadi lebih tangguh di masa depan karena mengarahkan generasi muda ke jalan yang positif.

“Program Hapus Tato ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin menghapus tato sebagai bagian dari proses hijrah atau perubahan hidup menuju jalan yang lebih baik. Kami berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi mereka yang ingin berubah dan menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam,” ujarnya.

Program Hapus Tato ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan terus meningkatkan kuota penerima manfaatnya setiap tahunnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengikutinya.

Direktur Eksekutif BMM Novi Wardi menjelaskan, program ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Forum Arimatea dan Berani Hijrah Bareng selaku mitra pelaksana yang memiliki teknologi laser untuk penghapusan tato serta membantu mengkoordinir peserta. Proses penghapusan tato tidak dipungut biaya dan dikhususkan untuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

“Kami tidak memungut biaya dalam menjalankan program Hapus Tato ini sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat yang ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, kata Novi Wardi, program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi institusi lain untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung mereka yang ingin memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai agama.

Tentang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia, didirikan pada 1 November 1991 yang digagas oleh MUI, ICMI, serta beberapa pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia.

Sejak beroperasi pada 1 Mei 1992, perseroan terus berinovasi dengan menghasilkan program dan layanan unggulan. Kartu Shar-E Gold Debit Bank Muamalat menjadi kartu chip bank syariah pertama di Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi bebas biaya, pada jutaan merchant di seluruh dunia.

Bank Muamalat juga meluncurkan kampanye #AyoHijrah yang mengajak masyarakat hidup berkah dengan menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat.

Per tanggal 15 dan 16 November 2021 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) dan SEDCO Group.

Dengan demikian, total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat menjadi 82,66%. Selain BPKH, saham Bank Muamalat juga dimiliki oleh IsDB sebesar 2% dan pemegang saham lainnya dengan porsi sebesar 15,3%.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending