Siaga Hadapi Karhutla, Musim Mas Kolaborasi dengan Para Pemangku Kepentingan
” Kami menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan. Itu sebabnya kami, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya “
Jakarta (6/9/23) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada akhir bulan Juli 2023 lalu kembali mengingatkan kemungkinan terjadinya lebih banyak kebakaran hutan dan lahan serta gagal panen akibat musim kering.
Data BMKG akhir bulan lalu menunjukkan, ada 206 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia, dengan Provinsi Aceh sebagai penyumbang karhutla terbanyak (53 kejadian), disusul Provinsi Kalimantan Tengah (35 kejadian). Sedangkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga awal Juli 2023, total luasan lahan yang terbakar mencapai 28 ribu hektar.
Data ini sesuai dengan prediksi BMKG yang mengindikasikan bahwa puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada bulan Juli-September 2023 yang ditandai dengan kondisi cuaca buruk, dan adanya fenomena El Niño yang diperkirakan akan terjadi pada Bulan Oktober dan November.
Sejalan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri yang menekankan peran aktif pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla sudah diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait di wilayah rawan kebakaran, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta yang berada di wilayah tersebut, diantaranya Musim Mas, dan tentunya masyarakat setempat.
Data BMKG akhir bulan lalu menunjukkan, ada 206 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia
BMKG
Sannusi, SP., M.Si, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mengatakan, “Dampak karhutla ini sangat luas, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Karena itu, idealnya pengelolaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga melibatkan perusahaan, TNI, Polri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya”
Sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terintegrasi terbesar di dunia, Musim Mas sangat menekankan untuk tetap waspada dan siap menghadapi potensi risiko kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah operasionalnya, serta seluruh rantai pasokannya.
Memahami pentingnya mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, maka Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Musim Mas yang terintegrasi, tidak saja disosialisasikan dan diimplementasikan bagi karyawan dan pekerja yang terlibat dalam operasional perusahaan, namun juga diperluas bagi para pemasok, masyarakat sekitar, hingga petani swadaya.
“Industri kelapa sawit, termasuk Musim Mas, mengambil pelajaran dari insiden kebakaran dan kabut asap besar beberapa tahun kemarin. Kejadian tersebut memotivasi kami untuk mengambil tindakan, dan meningkatkan kontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai program dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” jelas Teuku Kanna Rhamdan, General Manager Corporate Affairs – Musim Mas Group.
Untuk mengantisipasi karhutla, mulai bulan Juni 2023 lalu, Musim Mas kembali melakukan pelatihan dan simulasi rutin yang diikuti oleh regu Pemadam Kebakaran Musim Mas, serta tim Masyarakat Bebas Api (MBA) terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pelatihan ini melibatkan Manggala Agni, TNI, POLRI, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perkebunan.
Tim pemadam kebakaran Musim Mas yang disiapkan dan dilatih ini tidak hanya menanggulangi kebakaran di dalam konsesi, namun juga lokasi di luar konsesi dalam radius 3 (tiga) Km.
Untuk Mengantisipasi, mulai Juni 2023 Musim Mas kembali melakukan Pelatihan dan Simulasi Rutin yang diikuti oleh regu Pemadam Kebakaran Musim Mas, serta tim Masyarakat Bebas Api (MBA)
Bagi masyarakat di sekitar area perkebunan milik perusahaan, Musim Mas telah menerapkan Program Masyarakat Bebas Api (MBA) yang telah merangkul 75 desa dengan cakupan luas lahan lebih dari 450 ribu hektar.
Program ini bermula dari kesadaran akan pentingnya mengubah perilaku masyarakat, atau mencari alternatif perilaku masyarakat untuk mengurangi ketergantungan penggunaan api dan turut melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Dalam program ini, setiap desa peserta yang berhasil menjaga lingkungan mereka bebas dari api selama 1 (satu) tahun, berhak mendapatkan insentif keuangan sebesar Rp 25 juta per desa.
Dana ini dapat digunakan untuk pengadaan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah desa, atau untuk mendukung berbagai proyek masyarakat desa sekitar perusahaan.
“Kami menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan. Itu sebabnya kami, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, menyelenggarakan program yang melibatkan masyarakat, dengan harapan mereka dapat menjadi agen perubahan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla,” tambah Kanna.
” Kami menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan. Itu sebabnya kami, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya “
Teuku Kanna Rhamdan.
Syahril, Kepala Desa Talau, Riau mengungkapkan, “Dengan adanya imbauan dari pemerintah, ditambah juga apresiasi dan dukungan dari Musim Mas, kami jadi semangat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan”.
Selain masyarakat, Petani Swadaya kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla, karena mereka mengelola lebih dari 40% lahan perkebunan sawit di Indonesia. Sejak tahun 2015, Musim Mas telah menyelenggarakan program pelatihan untuk Petani Swadaya terkait praktik pertanian yang baik, salah satunya menerapkan praktik tanpa bakar.
Hingga saat ini, lebih dari 41.000 petani telah terlibat dalam program pelatihan ini. Musim Mas juga mendampingi petani untuk bisa mengakses pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), agar mereka dapat menerapkan program peremajaan sawit tanpa praktik pembakaran lahan.
Di samping itu, Musim Mas juga menjadi anggota aktif dari Aliansi Bebas Kebakaran (FFA/Fire-Free Alliance), yaitu sebuah kelompok multi-stakeholder yang terdiri dari perusahaan perkebunan dan kehutanan, termasuk industri kelapa sawit yang peduli dan berkomitmen menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan kabut asap di Indonesia.
Di dalam operasionalnya, Musim Mas menerapkan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran terintegrasi, meliputi analisa dan pengelolaan risiko kebakaran, melakukan pemantauan atas titik-titik panas, dan melakukan penilaian terhadap rantai operasional.
Perusahaan ini mematuhi kebijakan zero-burning yang ketat, disertai dengan kebijakan yang mengurangi risiko kebakaran, seperti kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation).
Untuk deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi karhutla, tim Geographic Information System (GIS) internal Musim Mas memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemantauan menggunakan data anomali suhu atau titik panas/api aktif dari satelit yang bersinergi dengan seluruh rantai pasok, serta drone dan CCTV.
Ditambah infrastruktur pemadam kebakaran, termasuk sekat bakar dan penampungan air didirikan di dalam perkebunan untuk mencegah penyebaran api dan meminimalkan dampaknya.
Tentang Musim Mas
Musim Mas adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia yang beroperasi di 13 negara di Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika. Kegiatan operasional utamanya berada di Indonesia, yang mencakup budidaya hingga penyulingan dan manufaktur.
Melalui tenaga kerja global, Musim Mas terus melakukan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan, memastikan kualitas produk, keamanan, dan efisiensi berjalan seiring dengan perkembangan industri.
Sebagai salah satu pemain utama di industri kelapa sawit, Musim Mas beraspirasi untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, mendorong era baru yang berkelanjutan di industri ini dengan inovasi.
Untuk itu, Musim Mas mengambil langkah aktif untuk melampaui standar keberlanjutan yang diakui industri dan akan terus melangkah dalam menanggapi masalah industri kritis dalam upaya untuk berkontribusi pada industri dan dunia yang lebih berkelanjutan.
Flores (18/11/24) – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik.
Hingga Senin (18/11), beberapa bandara yang sebelumnya sempat ditutup telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere.
“Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, di Jakarta, Senin (18/11).
Di samping itu, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.
Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal. “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi.
Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal. Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.
Jakarta (12/11/24) – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050, sementara Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.
Namun, kenyataannya, upaya global untuk mencapai net zero emission yang telah dicanangkan sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris tahun 2015, belum membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan pada tahun 2023, planet Bumi memecahkan rekor emisi karbon dan gas rumah kaca tertinggi yaitu sebanyak 45.1 milyar ton (40.9 milyar metrik ton) hingga beragam laporan menyebutkan bahwa tahun tersebut adalah “tahun terpanas dalam sejarah manusia”.
Dalam menghadapi tantangan iklim ini, konsep “Avoidance” seperti contoh diantaranya adalah adaptasi energi terbarukan, penggunaan kendaraan Listrik ataupun praktik pertanian berkelanjutan telah diupayakan secara serius. Namun, diperlukan langkah yang lebih cepat dan efektif untuk mengurangi jejak karbon secara drastis, salah satunya melalui teknologi “Carbon Removal.”
Dalam konteks inilah, PT. Planet Karbon Teknologi (Planet Carbon), sebuah perusahaan rintisan teknologi hijau (green-tech start up), hadir di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada penerapan teknologi Carbon Removal dengan mengkonversi limbah organik (biomassa) menjadi biochar. Produk ini terbukti tidak hanya meningkatkan kesehatan lahan pertanian dan perkebunan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca secara signifikan.
Kiagus Andre Zailani , Co-Founder sekaligus Managing Director Planet Carbon, menyatakan, “Kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap planet bumi dan lingkungan hidup, sekaligus ingin mendukung para pelaku industri khususnya sektor Perkebunan dan pertanian dalam memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proyek biochar kami juga menawarkan nilai ekonomi yang tinggi melalui Carbon Credit yang dihasilkan.”
Berbagai jurnal ilmiah baik nasional dan internasional telah mempublikasikan bahwa biochar sangat efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketika digunakan pada lahan pertanian atau perkebunan, karbon yang terserap di biochar dapat bertahan di dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga tidak menguap kembali ke atmosfer.
Sebagai perusahaan rintisan yang baru, Planet Carbon berkomitmen untuk membantu mempercepat upaya pengurangan karbon di Indonesia, di mana saat ini belum banyak perusahaan sejenis yang beroperasi di tanah air. Salah satu keunggulan layanannya adalah pada teknologi yang di usung dengan dukungan tim ilmuwan baik dari dalam dan luar negeri.
Teknologi dan sistem operasional yang di usung Perusahaan ini memungkinkan produk biochar yang dihasilkan bukanlah biochar yang standar, namun tailor-made, sehingga pada penerapannya dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan produktivitas tanaman.
Andre menambahkan sekaligus menutup dengan harapan agar kehadiran Planet Carbon dapat turut mendukung pelaku industri untuk mencapai kesuksesan bisnis, sekaligus memastikan praktik usaha yang berkelanjutan bagi planet kita, serta tentunya mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari komunitas global.
Jakarta – PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.
PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan TKDN, sebagaimana ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.
“Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Direktur Utama PET Bayu Prostiyono.
Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunjuk lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat.
Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu, menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN. “Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak.”
Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.
Guna memastikan, serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.
“Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat,” tambah Bayu.
Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.
“PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan” tutup Bayu.