Connect with us

Hukum dan Keadilan

Semua Bentuk Pelanggaran akan ditindak Tegas, Tanpa Tebang Pilih dan Keistimewaan

Para Peserta hanya boleh berkampanye selama 75 hari atau mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Published

on

Images : Plh. Bawaslu Kota Pekanbaru Taufik Hidayat

Membumi.com

Pekanbaru – Dalam rilies yang diterbitkan Bawaslu Kota Pekanbaru (11/11/23), bahwa setelah Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan (4/11/23), Bawaslu Kota Pekanbaru langsung bergerak cepat menindak seluruh Alat Peraga calon legislatif yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Langkah ini sebagai bentuk tugas dan wewenang Bawaslu dalam menegakan aturan yang diatur oleh Undang – Undang. Dalam melakukan penindakan Alat peraga, Bawaslu Kota Pekanbaru menggandeng Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai Penegak Perda.

Menurut PLh Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, langkah penertiban Alat Peraga ini sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 7 tahun 2017 dan perubahan, dimana dalam UU tersebut para Peserta Pemilu belum boleh melakukan aktifitas Kampanye sebelum tanggal yang telah ditetapkan, yakni pada 28 November 2023.

Para Peserta hanya boleh berkampanye selama 75 hari atau mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Images : Selama 7 hari Plh. Bawaslu Kota Pekanbaru beserta jajaran telah menertipkan sebanyak 2.462 APK yang melanggar

Untuk itu, jika ada yang telah lebih dulu melakukan Kampanye sebelum waktunya, maka akan dilakukan penindakan tegas.

” Aturan Kampanye ini sudah jelas diketahui oleh para Peserta Pemilu. Namun para peserta seakan akan mengabaikan aturan dan ketentuan yang ada. Padahal konsekuensi yang harus diterima juga sudah diketahui oleh para peserta Pemilu, ” ujar Taufik Hidayat.

Disampaikan juga, bahwa masih ada para peserta Pemilu yang mengabaikan aturan, maka Bawaslu Kota Pekanbaru beserta jajarannya ( Panwaslucam & Pengawas Kelurahan ) akan melakukan penertiban pada Alat peraga yang mengandung unsur Kampanye dari tanggal 4-27 November 2023, yang berada dijalan protokol Kota Pekanbaru.

Penertiban tersebut dilakukan dengan menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang memuat unsur unsur citra diri seperti visi misi, program peserta Pemilu dan kalimat mengajak memilih yang disertai gambar paku, ” imbuh Taufik.

” Kegiatan penurunan alat peraga yang dimulai hari Senin (6/11) diawali dengan apel gabungan bersama Satpol PP dan dinas perhubungan kota Pekanbaru. Setelah melakukan apel gabungan, Bawaslu Kota Pekanbaru langsung menyisir jalan jalan protokol yang ada dikota Pekanbaru.

Seluruh Kecamatan tak luput dari penyisiran. Dalam penertiban yang dilakukan selama 7 hari, Bawaslu Pekanbaru berhasil menurunkan dan menindak 2.462 pelanggaran Pemilu yang ada dilapangan.

Beberapa pelanggaran tersebut seperti pemasangan alat peraga menuliskan citra diri sebelum masa kampanye, pemasangan alat peraga di tempat ibadah, pohon, tiang listrik gedung pemerintahan dan fasilitas umum, lanjut PLh. Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru.

Penertiban ini akan terus dilakukan sampai memasuki masa Kampanye pada tanggal 28 November 2023. Bawaslu Kota Pekanbaru juga menggaris bawahi bahwa semua bentuk pelanggaran akan ditindak tegas tanpa ada tebang pilih dan keistimewaan.

” Semua bentuk pelanggaran akan ditindak Tegas tanpa ada Tebang Pilih dan Keistimewaan. “

Taufik Hidayat

Bawaslu Kota Pekanbaru juga mengajak agar masyarakat agar bersama sama mengawasi setiap bentuk pelanggaran yang ada. Mari bersama sama awasi Pemilu dan bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Bawaslu Kota Pekanbaru melalui kordiv Penanganan Pelanggaran & data informasi Raja Inal Dalimunthe yang juga menjabat sebagai Koordinator Sentra Gakkumdu ( Penegakan Hukum Terpadu) turut mengajak para peserta Pemilu bisa menahan diri untuk tidak melakukan Kampanye.

Lakukan Kampanye di masa yang ditentukan, yakni tanggal 28 November – 10 Februari 2024 mendatang. Jika tidak, maka hanya akan menimbulkan kerugian bagi para Peserta Pemilu.

” Sebab jika tetap memasang baleho yang bermuatan Kampanye dan melakukan Kampanye, maka bawaslu akan memberikan tindakan baik yang melanggar Administratif maupun Pelanggaran Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan, ” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Misbah Ibrahim, S.H. Bagi siapa saja yg melakukan Kampanye diluar massa Kampanye sesuai Pasal 492 UU No.7 Tahun 2017, dapat dikenakan sanksi Pidana yaitu kurungan 1 tahun dan denda 12 juta rupiah.

Untuk itu, kita berharap Peserta Pemilu dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya.

Kordiv Pencegahan, Reni purba, beberapa waktu ini juga telah melakukan upaya pencegahan dengan himbauan ke Partai Politik serta mendorong elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu 2024 ini.

.

Source : Bawaslu Kota Pekanbaru

.

.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Figur

Said Lukman : ” Putusan MK Icak – Icak, Tah Buayo Tah Katak “

” Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. “

Published

on

By

Said Lukman Images

Membumi.com

Pekanbaru – Menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024. Said Lukman dalam keterangan persnya mengatakan.

Amar putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menolak seluruh permohonan Paslon 01 pada senin (22/4/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat adalah dalil pembenaran tidak dapat diterima akal sehat sebut Lukman.

“ Sebagaimana dikutip situs Mahkamah Konstitusi RI bahwa dalih atas enam klaster sebagaimana dikelompokkan MK tersebut adalah keputusan yang liar. Putusan MK itu seperti tidak berdosa, tidak ada beban dan tidak punya rasa malu atau bersalah, “ sebut Lukman.

” mengenai memasukkan unsur pemerintah lebih dari tiga orang ihwal pengangkatan tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh Presiden, jelas melanggar Pasal 22 ayat (3), namun ajaibnya MK menyatakan hal tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum, ” tambah Aktivis Islam ini.

Baca : Sentimen Negatif Dominasi Medsos Usai Putusan MK Terkait Pilpres 2024

Dalil pembenaran MK yang tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi karena sebagian dari besar fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Anies-Muhaimin mustinya mengajukan keberatan sejak awal.

Kemudian mengenai Bawaslu yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Capres nomor 02 yang didalilkan kurang bukti materil menurut Lukman MK hanya mencari dalih pembenaran. 

Apalagi soal fakta adanya intervensi dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan ketidaknetralan KPU dalam memverifikasi dan menetapkan pasangan calon yang menguntungkan Capres nomor urut 02. Mustinya MK membatalkan atau mendiskualifikasi Capres 02, ini malah disebut tidak beralasan, rusak – rusak ! ” sebut Lukman sambil mengucap.

” Dah jelas Paman Budak tu keno sanksi etik, bahkan tecampak dari kursi Ketua MK, malah dalam putusan ini, MK mendalilkan bahwa tindakan KPU yang langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 adalah tidak melanggar hukum, ” sebut Lukman.

Baca : MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi

Diakhir keterangan persnya, Said Lukman mengingatkan kembali sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, tentang tiga jenis hakim.

Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku zalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka.” Nah

.

.

Continue Reading

Headlines

LAMR Terima Kunjungan PKDN Sespimti Polri

PMDN Sespimti Polri melaksanakan tugas belajar dan penelitian kebijakan strategis

Published

on

By

Dok. Kunjungan PKDN Sespimti Polri di LAMR (23/4/24)

Membumi.com

Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, menerima kunjungan peserta Praktik Dalam Negeri  Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia (PMDN Sespimti Polri),  Selasa petang (23/4). 

” Pertemuan ini dengan penuh persahabatan, diisi juga dengan saling tukar informasi dan harapan kepada para calon bintang tersebut, ” sebut Datuk Fadhli selaku Sekretaris DPH LAMR.

Hadir Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat  (MKA) Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.  Selain itu terlihat juga  pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang lain seperti Datuk H. Rustam Efendi, Datuk H. Tarlaili, dan Datuk M. Fadhli. 

Dari PMDN Sespimti Polri,  hadir Kombes Pol Dr. H Juli Agung P, SH SIK M.Hum, Kombes Pol Teddy Ristiawan, SH, S.IK, Kombes Pol Anang Djunaedi, S.IK MH,  dan olonel Pom Anang Sanjaya SH M.Hum. Mereka sudah berada di Pekanbaru sejak Senin. 

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Dr. H Juli Agung P, SH SIK M.Hum menyampaikan, bahwa mereka hadir di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas belajar dan penelitian kebijakan strategis guna mencapai tujuan organisasi dalam mengelola kegiatan kepolisian. 

PMDN Sespimti Polri berikan cendermamata ke pengurus LAMR

” Adapun maksud khusus kedatangan dari pihak PMDN Sespimti Polri tersebut guna penguatan cooling system di Polda Riau, dalam rangka mendukung Pengamanan Pemilu 2024 agar terwujud stabilitas keamanan dalam negeri, ” sebut Datuk Fadhli menambahkan.

Intinya mereka menyimpulkan, bahwa Riau amat kondusif. Hal tersebut antara lain tercapai berkat dorongan masyarakat secara luas yang memang diusahakan oleh berbagai pihak, termasuk LAMR. 

Datuk-datuk LAMR juga menyampaikan rasa gembira karena dikunjungi calon petinggi Polri itu. Mereka juga menilai tema yang diusung dalam kunjungan tersebut sangat tepat yakni strategi Polri menjaga stabilitas kamtibmas dalam Pesta Demokrasi 2024  menuju Indonesia emas.

Tak lupa pula disampaikan pihak LAMR terkait persoalan bahwa Riau masih rawan narkoba. Selain itu, persoalan sengketa lahan termasuk tanah ulayat, masih sangat besar.

Source : Sekretariat DPH LAMR

.

.

Continue Reading

Entertainment

Mengenai Pinangan Gelar Adat untuk Akmal Abbas, Ini Penjelasan LAMR

” Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri, “

Published

on

By

Penganugerahan Gelar Adat / LAMR Images

Membumi.com

Pekanbaru – Bertempat di kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi Riau jalan Gajah Mada, hari ini sabtu (20/4/24) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, meminang Tuan Akmal Abbas, S. H., M. H., Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, untuk dianugerahkan gelar adat. 

Adapun kepada yang bersangkutan, diserahkan seperangkat pakaian kebesaran adat untuk dipakai pada acara penganugerahan gelar adat tersebut pada akhir April mendatang. 

Rombongan LAMR dipimpin Datuk Zulkarnain Nurdin yang didampingi juru hubung Datuk Alang Afrizal dan sejumlah pengurus lainnya. Sedangkan Tuan Akmal, didampingi sejumlah pejabat Kejati Riau dan kaum kerabat dengan juru hubung Datuk Syaukani al-Karim. 

Akmal Abbas bersama sejumlah pengurus LAMR

Menurut Kepala Sekretariat LAMR, pemberian gelar adat itu melalui usulan dan tapisan yang mendalam di LAMR. ” Usulan dari warga, malahan telah mulai mengalir, begitu Tuan Akmal dilantik sebagai Kajati Riau akhir Oktober 2023. Dia satu dari dua anak jati Riau, menegang tampuk tertinggi di kejaksaan Riau selama Lembaga itu wujud sampai sekarang di Riau, ” sebut Datuk Fadhli.

Sebagaimana rilis yang disampaikan kepada redaksi, bahwa posisi tersebut dicapai Akmal Abbas dengan usaha keras. Ia memberikan inspirasi bahwa sesungguhnya, putra tempatan pun tidak terhalang untuk berbuat lebih baik dari apa yang ada. 

Disampaikan juga bahwa kenyataan itu didukung pula oleh capaiannya yang bertugas ke berbagai daerah di Indonesia antara lain ke Aceh dan Papua. Termasuk soal terjadinya lonjakan penanganan kasus di Kejati Riau, dari sekitar 5.000 kasus tahun 2023 menjadi lebih dari 7.000 kasus pada tahun 2024, padahal tahun 2024 baru empat bulan berjalan. 

Tuan Akmal sendiri tidak menyangka bahwa dirinya diapresiasi sedemikian rupa. Adapun setelah bertanya kiri dan kanan, Tuan Akmal pantas menerima gelar yakni ” Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri, “ sebut Datuk Fadhli yang juga Sekretaris DPH LAMR.

Akmal Abbas dan istri, bersama sejumlah pengurus LAMR

Dijelaskan juga bahwa makna gelar tersebut adalah, seseorang yang mempunyai gerak gerik dan perilaku yang baik, dan ia mampu menggunakan kemampuan dan kekuatannya dalam menyangga maupun memuliakan negeri sesuai dengan alur dan patutnya.

Dari pantauan awak media hingga keterangan pers ini disampaikan, Sekretariat LAMR masih melakukan berbagai persiapan jelang Anugerah Gelar Adat yang yang rencananya prosesinya dilaksanakan akhir April ini.

Source : Sekretariat LAMR

.

Continue Reading

Trending