Connect with us

Hukum dan Keadilan

Amnesti Internasional Serukan Seret Zionis Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Published

on

Images : Senior Hamas Osama Hamdan

Membumi.com

Teheran (20/11/23) – Otoritas Kementerian Kehakiman Iran memprotes Genosida terhadap perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya di Gaza dengan mengundang perwakilan UNICEF di Teheran dan menyerukan dukungan dan bantuan kepada rakyat Gaza yang tertindas.

Dalam korespondensi terpisah dengan Sekretariat Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) dan Dana Darurat Anak Internasional PBB (UNICEF), perlunya menghentikan kejahatan rezim Zionis dan memberikan bantuan kepada anak-anak dan perempuan serta mereka yang terkena dampak stres akibat peperangan.

Peristiwa di Gaza membuktikan bahwa tidak ada harapan lagi bagi Institusi Hak Asasi Manusia dan Pemerintah yang mengaku mengadvokasi Hak Asasi Manusia.

Tekanan politik dan lobi Zionis telah menciptakan kondisi di mana perempuan, anak-anak, dan masyarakat Gaza yang tidak berdaya dibunuh dan dirugikan setiap saat akibat serangan dan pemboman barbar yang dilakukan rezim Israel, namun sejumlah pemerintah serta Lembaga Hak Asasi Manusia cuma diam saja.

Sebelumnya, pejabat senior Hamas Osama Hamdan pada (19/11/23) meminta Dewan Keamanan PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membantu membuka penyeberangan Rafah seperti yang ditekankan oleh negara-negara Arab dan Islam setelah pertemuan mereka baru-baru ini.

Juru bicara Kemenlu Iran Nasser Kanaani pada Oktober yang lalu telah mengatakan dalam konferensi pers mingguannya, bahwa penyeberangan Rafah di perbatasan antara Gaza dan Mesir adalah satu-satunya cara untuk mengirim bantuan kepada orang-orang yang dilanda perang di Gaza.

Seperti yang digaris bawahi oleh pejabat Hamas tersebut, rezim Zionis Israel telah membombardir banyak rumah di Gaza dengan asumsi bahwa para tawanan Israel ada di sana, sementara yang menjadi permasalahan adalah pihak yang menghambat pertukaran tahanan adalah rezim (bukan Hamas).

Dia lebih lanjut meminta negara-negara Eropa untuk berhenti mendukung rezim Zionis. 

Para analis percaya bahwa dukungan keamanan dan militer yang diberikan oleh Barat, khususnya Amerika Serikat, kepada rezim Israel dianggap sebagai lampu hijau bagi berlanjutnya kebrutalan terhadap anak-anak dan perempuan Palestina.

Images : IRNA News Agency

Amnesti Internasional Kumpulkan Bukti Kejahatan Perang Zionis Israel

Selain mengumpulkan bukti bahwa rezim Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, Amnesti Internasional menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki kekejaman zionis Israel di wilayah Palestina yang diblokade.

” Pasukan Israel telah menunjukkan, sekali lagi  ketidakpedulian yang mengerikan terhadap banyaknya korban jiwa warga sipil akibat pemboman tanpa henti yang mereka lakukan terhadap Jalur Gaza yang diduduki,” kata organisasi hak asasi manusia internasional dalam sebuah laporan pada hari Senin.

Amnesty International menekankan bahwa “ tidak ada tempat yang aman ” di Gaza ketika militer Israel terus menggempur wilayah Palestina yang diblokade dari udara dan darat.

Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pelanggaran Israel terhadap hukum konflik, organisasi tersebut mengatakan telah mencatat dua serangan spesifik dimana serangan udara Israel mengakibatkan kematian 46 warga sipil, termasuk 20 anak-anak.

Serangan udara, yang terjadi pada tanggal 19 dan 20 Oktober, menargetkan sebuah gereja tempat ratusan warga sipil mengungsi dan sebuah rumah di kamp pengungsi al-Nuseirat.“

Serangan-serangan ini harus diselidiki sebagai kejahatan perang,” kata Amnesty.

Rezim Israel telah melakukan pengeboman besar-besaran di Jalur Gaza selama 45 hari terakhir, menewaskan sedikitnya 13.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 5.500 anak-anak.
Otoritas kantor media di Gaza merilis angka pada sabtu malam, ” bahwa jumlah korban jiwa termasuk 5.600 anak-anak dan 3.550 perempuan. Lebih dari 31.000 warga Palestina terluka sejak perang pecah pada 7 Oktober, tambahnya.” 

Jumlah staf medis yang tewas dalam perang tersebut telah mencapai 201 orang, sementara 22 petugas pemadam kebakaran dan 60 jurnalis juga tewas, kata Otoritas tersebut.

Images : IRNA News Agency

Menurut angka yang dikeluarkan kantor media di Gaza, 6.500 orang masih belum ditemukan atau jenazah mereka belum dikuburkan karena larangan Zionis Israel. Sekali lagi, perempuan dan anak-anak merupakan mayoritas dari jumlah tersebut, yaitu 4.400 orang.

Dalam laporannya otoritas media tersebut mengatakan bahwa 60% bangunan tempat tinggal di Gaza telah hancur sejak perang dimulai. 98 bangunan umum telah dibom. Selain itu, 266 sekolah terkena dampaknya, dan 66 sekolah terpaksa berhenti beroperasi.

Hingga berita ini diturunkan, Israel telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan para sandera selama 4 hari yang disambut baik oleh Hamas.

.

IRNA News Agency

.

.

Figur

Said Lukman : ” Putusan MK Icak – Icak, Tah Buayo Tah Katak “

” Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. “

Published

on

By

Said Lukman Images

Membumi.com

Pekanbaru – Menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024. Said Lukman dalam keterangan persnya mengatakan.

Amar putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menolak seluruh permohonan Paslon 01 pada senin (22/4/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat adalah dalil pembenaran tidak dapat diterima akal sehat sebut Lukman.

“ Sebagaimana dikutip situs Mahkamah Konstitusi RI bahwa dalih atas enam klaster sebagaimana dikelompokkan MK tersebut adalah keputusan yang liar. Putusan MK itu seperti tidak berdosa, tidak ada beban dan tidak punya rasa malu atau bersalah, “ sebut Lukman.

” mengenai memasukkan unsur pemerintah lebih dari tiga orang ihwal pengangkatan tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh Presiden, jelas melanggar Pasal 22 ayat (3), namun ajaibnya MK menyatakan hal tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum, ” tambah Aktivis Islam ini.

Baca : Sentimen Negatif Dominasi Medsos Usai Putusan MK Terkait Pilpres 2024

Dalil pembenaran MK yang tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi karena sebagian dari besar fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Anies-Muhaimin mustinya mengajukan keberatan sejak awal.

Kemudian mengenai Bawaslu yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Capres nomor 02 yang didalilkan kurang bukti materil menurut Lukman MK hanya mencari dalih pembenaran. 

Apalagi soal fakta adanya intervensi dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan ketidaknetralan KPU dalam memverifikasi dan menetapkan pasangan calon yang menguntungkan Capres nomor urut 02. Mustinya MK membatalkan atau mendiskualifikasi Capres 02, ini malah disebut tidak beralasan, rusak – rusak ! ” sebut Lukman sambil mengucap.

” Dah jelas Paman Budak tu keno sanksi etik, bahkan tecampak dari kursi Ketua MK, malah dalam putusan ini, MK mendalilkan bahwa tindakan KPU yang langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 adalah tidak melanggar hukum, ” sebut Lukman.

Baca : MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi

Diakhir keterangan persnya, Said Lukman mengingatkan kembali sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, tentang tiga jenis hakim.

Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku zalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka.” Nah

.

.

Continue Reading

Headlines

LAMR Terima Kunjungan PKDN Sespimti Polri

PMDN Sespimti Polri melaksanakan tugas belajar dan penelitian kebijakan strategis

Published

on

By

Dok. Kunjungan PKDN Sespimti Polri di LAMR (23/4/24)

Membumi.com

Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, menerima kunjungan peserta Praktik Dalam Negeri  Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia (PMDN Sespimti Polri),  Selasa petang (23/4). 

” Pertemuan ini dengan penuh persahabatan, diisi juga dengan saling tukar informasi dan harapan kepada para calon bintang tersebut, ” sebut Datuk Fadhli selaku Sekretaris DPH LAMR.

Hadir Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat  (MKA) Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.  Selain itu terlihat juga  pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang lain seperti Datuk H. Rustam Efendi, Datuk H. Tarlaili, dan Datuk M. Fadhli. 

Dari PMDN Sespimti Polri,  hadir Kombes Pol Dr. H Juli Agung P, SH SIK M.Hum, Kombes Pol Teddy Ristiawan, SH, S.IK, Kombes Pol Anang Djunaedi, S.IK MH,  dan olonel Pom Anang Sanjaya SH M.Hum. Mereka sudah berada di Pekanbaru sejak Senin. 

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Dr. H Juli Agung P, SH SIK M.Hum menyampaikan, bahwa mereka hadir di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas belajar dan penelitian kebijakan strategis guna mencapai tujuan organisasi dalam mengelola kegiatan kepolisian. 

PMDN Sespimti Polri berikan cendermamata ke pengurus LAMR

” Adapun maksud khusus kedatangan dari pihak PMDN Sespimti Polri tersebut guna penguatan cooling system di Polda Riau, dalam rangka mendukung Pengamanan Pemilu 2024 agar terwujud stabilitas keamanan dalam negeri, ” sebut Datuk Fadhli menambahkan.

Intinya mereka menyimpulkan, bahwa Riau amat kondusif. Hal tersebut antara lain tercapai berkat dorongan masyarakat secara luas yang memang diusahakan oleh berbagai pihak, termasuk LAMR. 

Datuk-datuk LAMR juga menyampaikan rasa gembira karena dikunjungi calon petinggi Polri itu. Mereka juga menilai tema yang diusung dalam kunjungan tersebut sangat tepat yakni strategi Polri menjaga stabilitas kamtibmas dalam Pesta Demokrasi 2024  menuju Indonesia emas.

Tak lupa pula disampaikan pihak LAMR terkait persoalan bahwa Riau masih rawan narkoba. Selain itu, persoalan sengketa lahan termasuk tanah ulayat, masih sangat besar.

Source : Sekretariat DPH LAMR

.

.

Continue Reading

Entertainment

Mengenai Pinangan Gelar Adat untuk Akmal Abbas, Ini Penjelasan LAMR

” Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri, “

Published

on

By

Penganugerahan Gelar Adat / LAMR Images

Membumi.com

Pekanbaru – Bertempat di kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi Riau jalan Gajah Mada, hari ini sabtu (20/4/24) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, meminang Tuan Akmal Abbas, S. H., M. H., Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, untuk dianugerahkan gelar adat. 

Adapun kepada yang bersangkutan, diserahkan seperangkat pakaian kebesaran adat untuk dipakai pada acara penganugerahan gelar adat tersebut pada akhir April mendatang. 

Rombongan LAMR dipimpin Datuk Zulkarnain Nurdin yang didampingi juru hubung Datuk Alang Afrizal dan sejumlah pengurus lainnya. Sedangkan Tuan Akmal, didampingi sejumlah pejabat Kejati Riau dan kaum kerabat dengan juru hubung Datuk Syaukani al-Karim. 

Akmal Abbas bersama sejumlah pengurus LAMR

Menurut Kepala Sekretariat LAMR, pemberian gelar adat itu melalui usulan dan tapisan yang mendalam di LAMR. ” Usulan dari warga, malahan telah mulai mengalir, begitu Tuan Akmal dilantik sebagai Kajati Riau akhir Oktober 2023. Dia satu dari dua anak jati Riau, menegang tampuk tertinggi di kejaksaan Riau selama Lembaga itu wujud sampai sekarang di Riau, ” sebut Datuk Fadhli.

Sebagaimana rilis yang disampaikan kepada redaksi, bahwa posisi tersebut dicapai Akmal Abbas dengan usaha keras. Ia memberikan inspirasi bahwa sesungguhnya, putra tempatan pun tidak terhalang untuk berbuat lebih baik dari apa yang ada. 

Disampaikan juga bahwa kenyataan itu didukung pula oleh capaiannya yang bertugas ke berbagai daerah di Indonesia antara lain ke Aceh dan Papua. Termasuk soal terjadinya lonjakan penanganan kasus di Kejati Riau, dari sekitar 5.000 kasus tahun 2023 menjadi lebih dari 7.000 kasus pada tahun 2024, padahal tahun 2024 baru empat bulan berjalan. 

Tuan Akmal sendiri tidak menyangka bahwa dirinya diapresiasi sedemikian rupa. Adapun setelah bertanya kiri dan kanan, Tuan Akmal pantas menerima gelar yakni ” Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri, “ sebut Datuk Fadhli yang juga Sekretaris DPH LAMR.

Akmal Abbas dan istri, bersama sejumlah pengurus LAMR

Dijelaskan juga bahwa makna gelar tersebut adalah, seseorang yang mempunyai gerak gerik dan perilaku yang baik, dan ia mampu menggunakan kemampuan dan kekuatannya dalam menyangga maupun memuliakan negeri sesuai dengan alur dan patutnya.

Dari pantauan awak media hingga keterangan pers ini disampaikan, Sekretariat LAMR masih melakukan berbagai persiapan jelang Anugerah Gelar Adat yang yang rencananya prosesinya dilaksanakan akhir April ini.

Source : Sekretariat LAMR

.

Continue Reading

Trending