Merajalela, Indonesia Butuh Perubahan Strategi Pemberantasan Korupsi (I)

Membumi.com

Pekanbaru – Kembali dalam diskusi bersama Said Lukman (18/12/23) membahas persoalan Korupsi Indonesia bersempena Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istora Senayan (12/12/23) yang lalu, dan data press rilies dari Transparency International Indonesia mengenai Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022.

“ Dari relies yang terbit (31/1/2023) mengenai Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022 yang serentak disampaikan di seluruh dunia tersebut menunjukkan, bahwa Indonesia mengalami tantangan serius dalam melawan Korupsi, dengan pemberian skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. “ sebut Said Lukman.

Itu artinya strategi dan program pemberantasan Korupsi Pemerintahan Jokowi tidak efektif, termasuk upaya merevisi UU KPK di tahun 2019 juga dinilainya tidak efektif, sebagaimana Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan dalam acara Hakordia (12/12/23) yang lalu bahwa, Pemerintahannya perlu mengevaluasi ulang secara total.

Baca : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Terburuk Sejak Reformasi

“ Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri menyebut sudah terlalu banyak pejabat – pejabat kita yang ditangkap dan dipenjarakan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia, “ ungkap Said Lukman.

Sebagaimana dikutip dari sambutan Presiden Joko Widodo di Istora Senayan pada (12/12/23) didepan para petinggi Negara dengan mengatakan, “ jangan ditepuk tangani, catatan saya 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 Pimpinan dan anggota DPR dan DPRD 344, “ ungkap mantan Walikota Solo tersebut.

Selain itu juga disampaikan termasuk Ketua DPR dan Ketua DPRD, 38 Menteri dan Kepala Lembaga, 24 Gubernur dan 162 Bupati dan Walikota, 31 Hakim termasuk Hakim Konstitusi, ada 8 Komisioner termasuk KPU, KPPU, dan KY, juga 415 orang dari pihak swasta dan 363 dari birokrat, “ terlalu banyak banyak sekali, “ sebut Presiden Joko Widodo.

Baca : Jokowi Ungkap Jumlah Pejabat Korup 2004-2022 dari Menteri hingga Eks Ketua DPR

“ Apakah Korupsi berhenti ? apakah dengan penjara membuat jera ? ternyata tidak, karena memang Korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi yuridiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir, “ sebut Presiden yang besannya terbukti melanggar kode etik sebagai Ketua MK ini.

Mengomentari hal tersebut Said Lukman merasa lucu sambil mengungkapkan, bahwa strategi pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo bisa dibilang gagal total karena faktanya penjara sudah dipenuhi oleh para maling uang rakyat.

“ Itu baru yang tertangkap basah, belum lagi yang tertangkap kering, “ sebut Said Lukman sambil terkekeh mengingat statement Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila yang awalnya merupakan sekutu Presiden Joko Widodo malah menyarankan agar KPK tersebut dihapuskan, ” ingat Said Lukman.

Walaupun dengan dalih tidak efektif, namun statement Megawati (76) justru merupakan kabar gembira bagi para koruptor waktu itu, untung tak jadi, ” sebut Said Lukman sambil terkekeh mengenang sekutu lama Presiden Joko Widodo tersebut.

Baca : Warganet soroti penangkapan sejumlah politisi PDIP terkait kasus korupsi

Said Lukman juga menyinggung kasus korupsi di level lokal yang menurutnya sudah seperti kanker stadium 4, ” mangkraknya pembangunan gedung PT. BSP itu karena apa ? kenapa proses penyelidikan di Polda Riau begitu lama seolah gelap tak ada kejelasan, ” sebut Said Lukman mempertanyakan.

Diakhir diskusi edisi pertama mengenai persoalan Korupsi di Era Presiden Joko Widodo tersebut, Said Lukman mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia harus mempunyai sikap dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan bagi masa depan Indonesia.

” Sekarang cuma tinggal 2 opsi saja untuk Pemilu 2024, mau dilanjutkan ? apa mau Perubahan ? “ tutup Said mempertanyakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia.

Bersambung….

Source : Pidato President Joko Widodo dalam acara Harkodia 2023 dan Press Rilies Transparency International Indonesia mengenai Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022

.

.